Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Surat LBH Keadilan Hukum Masyarakat Indonesia – 27 Oktober 2014 : Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia atas Surat Jawaban Badan Pengawasan MA RI terhadap Surat Sekjen Komisi Yudisial RI

Posted on | October 27, 2014 | Comments Off

Surat LBH Keadilan Hukum Masyarakat Indonesia – 27 Oktober 2014 :

Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia atas Surat Jawaban Badan Pengawasan MA RI terhadap Surat Sekjen Komisi Yudisial RI

Surat Jawaban Badan Pengawasan MA RI tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009

Sebelumnya telah adanya RUU Advokat yang sedang diproses oleh Pansus DPR RI masa bhakti 2009 -2014, namun ditunda pengesahannya

Bersama ini Kami LBH KHMI Pusat mengharapkan demi supremasi hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 maka diharapkan Mahkamah Agung RI dapat melaksanakan Putusan tersebut atau dilakukan perubahan Undang-Undang Advokat

Microsoft Word - 037 -27 Oktober 2014 - sumpah PT

 

download suratnya dapat klik gambarnya atau disini

www.LBHKHMI.com

Diharapkan kepada setiap Advokat KAI Penjuang, siapkan surat dan ditujukan ke Presiden, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Ketua Komisi II DPR RI untuk mendesak Pemerintah dan DPR RI melanjutkan pengesahan RUU Advokat dan mendesak MA untuk memberikan BAS kepada Advokat KAI.
Hanya Kop Surat masing-masing (organisasi atau pribadi) dan bermodalkan 3 perangko @ 4000 serta fotokopi, kenapa harus takut berjuang dan bisa promosi gratis sekaligus untuk kantor pribadi atau organisasinya.
Untuk konsep surat saya lampirkan filenya dibahwa ini tinggal disesuaikan oleh Anda, Para Advokat KAI


file dalam bentuk PDF dapat di download disini :http://www.4shared.com/office/kM65Qp8Tce/037_-27_Oktober_2014_-_sumpah_.html

file dalam bentuk WORD dapat di download disini :
http://www.4shared.com/office/L-pD7caIba/037_-27_Oktober_2014_-_sumpah_.html

VISUAL No. 274 – Tahun ke-16 – 20 Okt – 3 Nop 2014

Posted on | October 26, 2014 | Comments Off

visual1

visual2

visualktr

visualredaksi1 visualredaksi2

 

Yasonna Hamonangan Laoly – Menteri Hukum dan HAM RI, Kabinet Kerja

Posted on | October 26, 2014 | Comments Off

Yasonna Hamonangan Laoly, lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953; umur 61 tahun[1], adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja 2014-2019 yang sebelumnya juga duduk sebagai wakil rakyat di Komisi II DPR RI periode 2004 – 2009 dariPDI-P dari [Pulau Nias|Nias]], atau daerah pemilihan Sumatera Utara 2.[2] Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Ia memulai pendidikan dasar di SR Katolik Sibolga pada tahun 1959 dan lulus 1965. Selanjutnya melanjutkan ke SMP Sibolga dan lulus tahun 1968. Lalu lulus dari SMA Katolik Sibolga pada tahun 1972. Pendidikan tingginya didapatkan dari Fakultas Hukum USU dan tamat dengan ijazah S1 pada 1978, lalu melanjutkan ke Virginia Commonwealth University pada tahun 1986 dengan penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virgina Commw. University. Kemudian ke North Carolina University pada 1994 dengan meraih gelar Doktor dengan tergabung dalam Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society pada 1987 dan Sigma Iota International Honor Society pada 1993. Mulai tahun 1983 hingga 1984 ia mengikuti Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984[3]

Kehidupan Pribadi[sunting | sunting sumber]

Menurut Data Calon Tetap dari KPU, ia penganut Kristen Protestan dan menikah dengan Elisye Widya Ketaren dan sudah dikaruniai 4 anak.[4]

Karir[sunting | sunting sumber]

Ia mulai bekerja Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan FH Universitas Nomensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan FH Univ. Nomensen 1998-1999 dan Peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Assisten Riset Departemen Sosiology and Anthropology di NCSU. Dan hingga kini ia masih menjadi Dosen sejak tahun 2000. [3]

Karir Politik[sunting | sunting sumber]

Ia mulai aktif berorganisasi sejak di IBPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKG PGI Sumut Aceh dan Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatera Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut 2002-2005 dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut 2000-2005.

Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut untuk rentang Waktu 1999-2004. Pada tahun 2004, ia mengikuti pemilihan umum legislatif mewakili PDI Perjuangan dengan wilayah Sumatera Utara II dan melenggang ke Senayan, di Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. [5]

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

  • Outstanding Graduate Student Award Virgina Commw. University 1986
  • Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987 dan Sigma Iota International Honor Society 1993

sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Yasonna_Hamonangan_Laoly

Nama-nama menteri dalam kabinet Jokowi-JK

Posted on | October 26, 2014 | Comments Off

1. Menteri Sekretaris Negara: Prof. Dr. Pratikno (Rektor UGM)
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (Ahli kebijakan publik dan anggaran)
3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo (Praktisi)
4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto (Mantan KSAL)
5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil (ahli ekonomi)
6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan (Dirut PT KAI)
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (Wirausahawati)
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya (Profesional)
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan)
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Dubes RI di Belanda)
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD)
14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H.Laoly (PDI Perjuangan)
15. Menkominfo: Rudi Antara (profesional)
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Nasdem)
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro (ekonom)
18. Menteri BUMN Rini M.Soemarno (mantan Ketua Tim Transisi/mantan menteri perindustrian)
19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura)
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (profesional)
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (praktisi)
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (politisi)
24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (birokrat)
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem)
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan (Nasdem)
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin (PPP)
28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek (profesional)
29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa (tokoh Muslimah NU)
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Budaya Dikdasmen: Anies Baswedan (mantan Tim Transisi)
32. Menristek dan Dikti: M.Nasir (Rektor Undip)
33. Menpora: Imam Nahrawi (politisi)
34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB)

sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/26/ne1sau-ini-namanama-menteri-kabinet-kerja-jokowijk

DPP KAI (TSH) bertemu dengan Ketua Komisi Yudisial RI (Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.) – 21 Oktober 2014

Posted on | October 22, 2014 | Comments Off

DPP KAI sambangi Komisi Yudisial,  Rabu, 22-10-2014IMG_20141022_143701

Mengisi Bensin di Luar SPBU Bisa Dipenjara Lho…

Posted on | October 21, 2014 | Comments Off

Inilah salah satu yurisprudensi lama tentang tanggung jawab majikan terhadap anak buah.

Mengisi Bensin di Luar SPBU Bisa Dipenjara Lho…

SPBU. Foto: SGP (Ilustrasi)
Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) adalah berbahaya. Jika yang bersangkutan tetap mengisi bahan bakar walau sudah tahu resikonya, misalnya menggunakan ember, maka pelaku harus menanggung resikonya. Kebakaran yang timbul akibat kelalaian kernet bis saat mengisi bensin bisa menimbulkan resiko pidana dan perdata. Sopir dihukum penjara, dan majikan yang mempekerjakan bisa dimintai ganti rugi.

Begitulah kaidah norma yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973. Putusan Mahkamah Agung sebenarnya menolak kasasi tergugat. Argumentasi pemohon kasasi tentang overmacht dinilai majelis tidak terbukti. Lalu, majelis kasasi membuat pertimbangan tentang resiko mengisi bensin di luar SPBU tadi.

Peristiwa yang melatarbelakangi perkara ini terjadi di terminal Purwokerto. Kernet bis ‘Bintang’, Soegono Atmodiredjo, mengisi bahan bakar  mobilnya menggunakan ember. Tiba-tiba bahan bakar itu tersambar api, dan cepat membesar. Api tak hanya membakar sebagian tubuh Soegono, tapi juga menjilat bis antarkota ‘Indah’ hingga ludes terbakar.

Polisi menyelidiki kebakaran itu. Soegono dinyatakan sebagai tersangka, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Pengadilan Negeri Purwokerto kemudian menjatuhkan vonis 1 bulan kurungan dengan waktu percobaan 6 bulan. Pegawai PO Bintang itu dipersalahkan melanggar Pasal 188 sub 1 KUHP, ‘karena kekhilafannya menyebabkan suatu kebakaran’. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Pemiliki NV Indah berusaha meminta ganti rugi dari PO ‘Bintang’ akibat kebakaran itu, tetapi tak tercapai titik temu. Akhirnya Liem Chiao Soen, Direktur NV Indah melayangkan gugatan terhadap NV Bintang di domisili perusahaan otobis ini di Tegal. Soegono juga ikut digugat. Di Pengadilan Negeri Tegal, kedua belah pihak saling menangkis argumentasi.

Tergugat mencoba mengangkat masalah ketidakjelasan susunan direksi NV Indah, sehingga tak jelas siapa yang berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Soegono mengangkat kesalahan penulisan jabatan penggugat Liem Chiao Soen, yakni hanya ditulis Direktur Perusahaan Otobis ‘Indah’. Padahal seharusnya perusahaan otobis NV Indah. Argumentasi ini ditepis hakim.

Pengadilan Negeri Tegal (Putusan No. 60/1966/Pdt) memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Hakim menghukum tergugat menyerahkan kepada tergugat satu otobis sejenis dengan tahun pembuatan yang sama. Selain itu, para tergugat dihukum membayar ganti rugi secara tanggung rentang sebesar Rp142.834,10 dan pengganti ongkos-ongkos yang timbul dari proses balik nama kendaraan menjadi nama penggugat.

Menurut majelis, pemilik NV Bintang tak bisa lepas tangan dari kesalahan yang dilakukan pegawainya (Soegono). Dalam melaksanakan tugasnya, Soegono adalah ‘alat dari perusahaan otobis NV Bintang’ (kuasa ekonomis). Karena itu, majikan (dalam hal ini pengurus) NV Bintang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya, terutama saat bawahannya mengisi bensin.

Tentang resiko kebakaran akibat mengisi bensin tidak di SPBU, majelis berpendapat seharusnya Soegono dapat menduga-duga jika perbuatan itu beresiko mengganggu ketertiban umum. Mengapa? Pertama, bensin mudah terbakar. Kedua, mengisi bensin di terminal mengganggu lalu lintas bis yang akan masuk dan keluar terminal. Ketiga, mengisi bensin di terminal mengganggu arus penumpang. Keempat, membuka resiko kebakaran karena di terminal banyak orang merokok. Kelima, perbuatan itu pada dasarnya juga melanggar aturan yang berlaku di terminal.

Dengan alasan-alasan itu, hakim menyatakan mengisi bensin di terminal adalah perbuatan melawan hukum, dan karenanya diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365KUH Perdata.

Pengadilan Tinggi Semarang (Putusan No. 22/1968/Pdt/PT Semarang) menerima banding para tergugat. Hakim banding sempat memerintahkan pemeriksaan tambahan kepada PN Tegal. Setelah pemeriksaan tambahan dilakukan, hakim banding setuju dengan kesimpulan terjadinya perbuatan melawan hukum. Cuma, karena ada kesulitan mencari bis serupa, maka hakim banding membuka peluang tergugat membayar uang kepada penggugat. Bahkan hakim menghitung perkiraan emas yang harus dibayar lantaran saat itu nilai rupiah terus bergejolak. “Nilai nyata rupiah sejak Juni 1965 banyak berubah-ubah, adilnya pada waktu pembayaran jumlah uang di atas harus dilakukan penilaian kembali berdasarkan harga emas”.

Pemilik NV Bintang dan Soegono mengajukan kasasi. Argumentasi yang dipakai berkaitan dengan ketidakjelasan siapa yang mewakili perusahaan penggugat. Selain itu, yang terjadi saat kebakaran itu adalah overmacht atau force majeur.

Majelis kasasi menepis argumentasi tentang ketidakjelasan pengurus NV Indah karena sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh judex facti. Sedangkan mengenai alasan overmachttidak terbukti ‘karena setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya’. Kelalaian yang diakibatkan perbuatan pegawai perusahaan membuat pimpinan perusahaan ikut bertanggung jawab mengganti kerugian.

Majelis kasasi yang memutus perkara ini adalah Prof. R Subekti, RZ Azikin Kusumah Atmadja, dan Busthanul Arifin. Salinan putusan ini termuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia terbitan Mahkamah Agung (1974).

sumber :http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5445e0cb45b29/mengisi-bensin-di-luar-spbu-bisa-dipenjara-lho

Jaksa Persoalkan Kehadiran Pengacara LKBH FHUI

Posted on | October 18, 2014 | Comments Off

Jaksa Persoalkan Kehadiran Pengacara LKBH FHUI
Status dosen PTN sebagai pengacara kembali diungkit. Kali ini di Pengadilan Tipikor.
Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Chudri Sitompul tetap bisa duduk di kursi penasehat hukum terdakwa. Berkali-kali sidang perkara dugaan korupsi proyek instalasi Perpustakaan Universitas Indonesia atas nama terdakwa Tafsir Nurchamid, di Pengadilan Tipikor Jakarta, tak pernah ada yang mempersoalkan kehadiran Chudri.

Chudri bersama beberapa orang ‘pengacara’ dari Lembaga Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum UI (FHUI) menjadi penasehat hukum Tafsir. Dalam tim pengacara ada juga Maqdir Ismail. Semua sidang berlangsung hingga ke tahap meminta keterangan ahli dari penuntut umum, Rabu (15/10).

Justru sebelum ahli memberikan keterangan, tiba-tiba penuntut umum KPK mempersoalkan kehadiran Chudri dalam sidang itu. Kehadiran dosen hukum beracara di pengadilan kembali dipersoalkan. Jaksa mengutip UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang boleh litigasi di pengadilan adalah advokat. Sementara seorang dosen PNS tak boleh menjadi advokat. “Kalau litigasi harus dilakukan advokat”.

Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menegaskan untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi syarat antara lain ‘tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara’.

Kalaupun dilihat dari kacamata UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bukan advokat boleh litigasi kalau sudah mendapat rekomendasi dari advokat atau organisasi advokat. Penuntut umum juga menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, untuk mempersoalkan kehadiran Chudri dalam sidang. Penuntut umum meminta ada surat kuasa insidentil dari pengadilan setempat kalau posisi Chudri sebagai dosen yang membawa nama lembaga pemberi bantuan hukum.

Mengapa baru sekarang dipersoalkan? Seorang penuntut umum mengakui kepadahukumonline, tim jaksa baru mengetahui status Chudri sebagai PNS belakangan, setelah sidang berlangsung beberapa kali.

Chudri tak tinggal diam atas ‘serangan’ penuntut umum. Ia menjelaskan kehadiran dosen beracara di pengadilan bukan tanpa dasar hukum. Ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, dan surat dari Mahkamah Agung. Intinya, dosen LBH kampus boleh beracara di pengadilan. Chudri menyerahkan langsung putusan MK dan surat dimaksud kepada majelis hakim. Penuntut umum sempat menanyakan putusan MK mana yang dimaksud.

Rekan Chudri, Maqdir Ismail, mencoba menjelaskan bahwa kehadiran dosen LBH kampus di pengadilan bukan dalam konteks UU Bantuan Hukum, tetapi harus dibaca dalam konteks tridharma perguruan tinggi. “Ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.

Setelah membaca salinan putusan MK yang diberikan Chudri, Ketua majelis hakim, Sinung Hermawan, akhirnya memutuskan untuk meneruskan sidang. Chudri tetap bisa duduk di kursi penasehat hukum. “Saya kira nggak ada masalah ya,” kata Sinung.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543e6278bd1bb/jaksa-persoalkan-kehadiran-pengacara-lkbh-fhui

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP-MARI)

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

MA

klik gambar atau linknya http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

 

KPK Resmi Lantik Dua Deputi Baru

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik dua deputi baru pada Jumat (17/10) di Gedung KPK, Jakarta. Dua deputi itu antara lain, Deputi Pencegahan yang dijabat Johan Budi SP, dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dijabat Arry Widiatmoko.

Sebelumnya, Johan menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK sejak 2009, sedangkan Ari merupakan Direktur Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan KPK.

Proses pengucapan sumpah jabatan keduanya, dilakukan dengan disaksikan oleh komisioner KPK Abraham Samad, Zulkarnain dan Busyro Muqoddas, Kepala BPKP Mardiasmo, Kepala Bareskrim Mabes Polri Suhardi Alius, serta jajaran pejabat struktural dan pegawai KPK lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tugas pemberantasan korupsi di masa depan akan semakin berat. Karena itu, tugas KPK tidak hanya bertumpu pada sisi penindakan semata. “KPK harus memadukan sisi pencegahan sebagai salah satu strategi yang juga penting. Karenanya, posisi deputi pencegahan tak kalah strategis,” katanya.
Yang tak kalah penting, Abraham juga berpesan bahwa KPK harus menjadi lembaga yang memberi teladan. “Deputi PIPM harus mampu menjaga marwah karena KPK menjadi role model bagi lembaga lain,” katanya.

sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2256-kpk-resmi-lantik-dua-deputi-baru

KPK Babat Usaha Tambang

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

KOMISI Pemberantasan Korupsi telah men cabut sedikitnya 323 izin usaha per tambangan yang melanggaraturan. Pencabutan izin ini bisa terus bertambah, menyusul proses audit sektor pertambangan yang masih berlangsung. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja seusai menghadiri semiloka koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi di Ban jarmasin, Kalimantan Selatan, kemarin.

“Hasil audit terhadap perusahaan tambang sejauh ini sudah ada 323 perusahaan yang izinnya dicabut. Jumlahnya bi sa bertambah,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan ter sebut, kata dia, terbukti melanggar aturan sehingga merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Pencabutan izin perusahaan pertambangan itu tersebar di 12 provinsi, di antaranya Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut membuat peningkatan pendapatan negara beberapa triliun rupiah da ri sektor pajak. Atas dasar itu pula, KPK harus bertindak demi mencegah kerugian negara lebih besar.

Berdasarkan catatan KPK, saat ini ada 4.868 perusahaan tambang yang tak berstatus clean and clear (CnC) atau 40% dari total 10.857 perusahaan pemegang izin usaha tambang. Adnan mengingatkan, KPK memberikan batas waktu hingga akhir tahun kepada pe merintah daerah untuk me nyelesaikan persoalan CnC tersebut.

Lebih jauh dikemukakan Adnan, audit sektor pertambangan ini telah memberikan dampak positif dan manfaat bagi kelangsungan usaha pertambangan. “Audit sektor pertambangan mampu mencegah kerugian negara dan terjadi peningkat an cukup signi? kan penerima an negara dari sektor pajak.”

Perusahaan tanpa NPWP KPK juga kembali mengingatkan akan menindak tegas perusahaan tambang yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tidak adanya NPWP menunjukkan ketidaktaatan perusahaan terhadap kewajiban pajak. Selain itu, tindakan perusahaanperusahaan tersebut membuat negara juga dirugikan dari sek tor pajak. Catatan KPK, ada sekitar 3.000 perusahaan pertambangan yang tidak memiliki NPWP.

“KPK harus bertindak. Jika NPWP perusahaan tidak juga diurus, kami cabut izin usahanya,” tegasnya.

Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang hadir dalam acara tersebut mengakui di wilayahnya masih banyak perusahaan tambang yang beroperasi, tetapi belum memenuhi standar.

“Ada sejumlah perusahaan yang izinnya sudah dicabut di Tanah Bumbu,” ujarnya.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu, kata dia, mendukung upaya penertiban perizinan tambang yang dilakukan KPK.

“Karena terbukti merusak lingkungan dan merugikan negara,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan negara sangat berpotensi dirugikan karena banyaknya kepala daerah yang sembarangan mengeluarkan izin usaha pertambangan.

Hasil kajian KPK menyebutkan potensi kerugian dari sektor pertambangan mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah membuat laporan terkait dengan izin usaha tambang. Laporan telah diterima KPK, tetapi lembaga itu menolak menyebutkan kepala daerah yang diduga terlibat.

sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2252-kpk-babat-usaha-tambang

keep looking »
  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :

  • Archives