Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Mengisi Bensin di Luar SPBU Bisa Dipenjara Lho…

Posted on | October 21, 2014 | Comments Off

Inilah salah satu yurisprudensi lama tentang tanggung jawab majikan terhadap anak buah.

Mengisi Bensin di Luar SPBU Bisa Dipenjara Lho…

SPBU. Foto: SGP (Ilustrasi)
Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) adalah berbahaya. Jika yang bersangkutan tetap mengisi bahan bakar walau sudah tahu resikonya, misalnya menggunakan ember, maka pelaku harus menanggung resikonya. Kebakaran yang timbul akibat kelalaian kernet bis saat mengisi bensin bisa menimbulkan resiko pidana dan perdata. Sopir dihukum penjara, dan majikan yang mempekerjakan bisa dimintai ganti rugi.

Begitulah kaidah norma yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973. Putusan Mahkamah Agung sebenarnya menolak kasasi tergugat. Argumentasi pemohon kasasi tentang overmacht dinilai majelis tidak terbukti. Lalu, majelis kasasi membuat pertimbangan tentang resiko mengisi bensin di luar SPBU tadi.

Peristiwa yang melatarbelakangi perkara ini terjadi di terminal Purwokerto. Kernet bis ‘Bintang’, Soegono Atmodiredjo, mengisi bahan bakar  mobilnya menggunakan ember. Tiba-tiba bahan bakar itu tersambar api, dan cepat membesar. Api tak hanya membakar sebagian tubuh Soegono, tapi juga menjilat bis antarkota ‘Indah’ hingga ludes terbakar.

Polisi menyelidiki kebakaran itu. Soegono dinyatakan sebagai tersangka, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Pengadilan Negeri Purwokerto kemudian menjatuhkan vonis 1 bulan kurungan dengan waktu percobaan 6 bulan. Pegawai PO Bintang itu dipersalahkan melanggar Pasal 188 sub 1 KUHP, ‘karena kekhilafannya menyebabkan suatu kebakaran’. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Pemiliki NV Indah berusaha meminta ganti rugi dari PO ‘Bintang’ akibat kebakaran itu, tetapi tak tercapai titik temu. Akhirnya Liem Chiao Soen, Direktur NV Indah melayangkan gugatan terhadap NV Bintang di domisili perusahaan otobis ini di Tegal. Soegono juga ikut digugat. Di Pengadilan Negeri Tegal, kedua belah pihak saling menangkis argumentasi.

Tergugat mencoba mengangkat masalah ketidakjelasan susunan direksi NV Indah, sehingga tak jelas siapa yang berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Soegono mengangkat kesalahan penulisan jabatan penggugat Liem Chiao Soen, yakni hanya ditulis Direktur Perusahaan Otobis ‘Indah’. Padahal seharusnya perusahaan otobis NV Indah. Argumentasi ini ditepis hakim.

Pengadilan Negeri Tegal (Putusan No. 60/1966/Pdt) memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Hakim menghukum tergugat menyerahkan kepada tergugat satu otobis sejenis dengan tahun pembuatan yang sama. Selain itu, para tergugat dihukum membayar ganti rugi secara tanggung rentang sebesar Rp142.834,10 dan pengganti ongkos-ongkos yang timbul dari proses balik nama kendaraan menjadi nama penggugat.

Menurut majelis, pemilik NV Bintang tak bisa lepas tangan dari kesalahan yang dilakukan pegawainya (Soegono). Dalam melaksanakan tugasnya, Soegono adalah ‘alat dari perusahaan otobis NV Bintang’ (kuasa ekonomis). Karena itu, majikan (dalam hal ini pengurus) NV Bintang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya, terutama saat bawahannya mengisi bensin.

Tentang resiko kebakaran akibat mengisi bensin tidak di SPBU, majelis berpendapat seharusnya Soegono dapat menduga-duga jika perbuatan itu beresiko mengganggu ketertiban umum. Mengapa? Pertama, bensin mudah terbakar. Kedua, mengisi bensin di terminal mengganggu lalu lintas bis yang akan masuk dan keluar terminal. Ketiga, mengisi bensin di terminal mengganggu arus penumpang. Keempat, membuka resiko kebakaran karena di terminal banyak orang merokok. Kelima, perbuatan itu pada dasarnya juga melanggar aturan yang berlaku di terminal.

Dengan alasan-alasan itu, hakim menyatakan mengisi bensin di terminal adalah perbuatan melawan hukum, dan karenanya diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365KUH Perdata.

Pengadilan Tinggi Semarang (Putusan No. 22/1968/Pdt/PT Semarang) menerima banding para tergugat. Hakim banding sempat memerintahkan pemeriksaan tambahan kepada PN Tegal. Setelah pemeriksaan tambahan dilakukan, hakim banding setuju dengan kesimpulan terjadinya perbuatan melawan hukum. Cuma, karena ada kesulitan mencari bis serupa, maka hakim banding membuka peluang tergugat membayar uang kepada penggugat. Bahkan hakim menghitung perkiraan emas yang harus dibayar lantaran saat itu nilai rupiah terus bergejolak. “Nilai nyata rupiah sejak Juni 1965 banyak berubah-ubah, adilnya pada waktu pembayaran jumlah uang di atas harus dilakukan penilaian kembali berdasarkan harga emas”.

Pemilik NV Bintang dan Soegono mengajukan kasasi. Argumentasi yang dipakai berkaitan dengan ketidakjelasan siapa yang mewakili perusahaan penggugat. Selain itu, yang terjadi saat kebakaran itu adalah overmacht atau force majeur.

Majelis kasasi menepis argumentasi tentang ketidakjelasan pengurus NV Indah karena sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh judex facti. Sedangkan mengenai alasan overmachttidak terbukti ‘karena setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya’. Kelalaian yang diakibatkan perbuatan pegawai perusahaan membuat pimpinan perusahaan ikut bertanggung jawab mengganti kerugian.

Majelis kasasi yang memutus perkara ini adalah Prof. R Subekti, RZ Azikin Kusumah Atmadja, dan Busthanul Arifin. Salinan putusan ini termuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia terbitan Mahkamah Agung (1974).

sumber :http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5445e0cb45b29/mengisi-bensin-di-luar-spbu-bisa-dipenjara-lho

Jaksa Persoalkan Kehadiran Pengacara LKBH FHUI

Posted on | October 18, 2014 | Comments Off

Jaksa Persoalkan Kehadiran Pengacara LKBH FHUI
Status dosen PTN sebagai pengacara kembali diungkit. Kali ini di Pengadilan Tipikor.
Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Chudri Sitompul tetap bisa duduk di kursi penasehat hukum terdakwa. Berkali-kali sidang perkara dugaan korupsi proyek instalasi Perpustakaan Universitas Indonesia atas nama terdakwa Tafsir Nurchamid, di Pengadilan Tipikor Jakarta, tak pernah ada yang mempersoalkan kehadiran Chudri.

Chudri bersama beberapa orang ‘pengacara’ dari Lembaga Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum UI (FHUI) menjadi penasehat hukum Tafsir. Dalam tim pengacara ada juga Maqdir Ismail. Semua sidang berlangsung hingga ke tahap meminta keterangan ahli dari penuntut umum, Rabu (15/10).

Justru sebelum ahli memberikan keterangan, tiba-tiba penuntut umum KPK mempersoalkan kehadiran Chudri dalam sidang itu. Kehadiran dosen hukum beracara di pengadilan kembali dipersoalkan. Jaksa mengutip UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang boleh litigasi di pengadilan adalah advokat. Sementara seorang dosen PNS tak boleh menjadi advokat. “Kalau litigasi harus dilakukan advokat”.

Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menegaskan untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi syarat antara lain ‘tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara’.

Kalaupun dilihat dari kacamata UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bukan advokat boleh litigasi kalau sudah mendapat rekomendasi dari advokat atau organisasi advokat. Penuntut umum juga menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, untuk mempersoalkan kehadiran Chudri dalam sidang. Penuntut umum meminta ada surat kuasa insidentil dari pengadilan setempat kalau posisi Chudri sebagai dosen yang membawa nama lembaga pemberi bantuan hukum.

Mengapa baru sekarang dipersoalkan? Seorang penuntut umum mengakui kepadahukumonline, tim jaksa baru mengetahui status Chudri sebagai PNS belakangan, setelah sidang berlangsung beberapa kali.

Chudri tak tinggal diam atas ‘serangan’ penuntut umum. Ia menjelaskan kehadiran dosen beracara di pengadilan bukan tanpa dasar hukum. Ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, dan surat dari Mahkamah Agung. Intinya, dosen LBH kampus boleh beracara di pengadilan. Chudri menyerahkan langsung putusan MK dan surat dimaksud kepada majelis hakim. Penuntut umum sempat menanyakan putusan MK mana yang dimaksud.

Rekan Chudri, Maqdir Ismail, mencoba menjelaskan bahwa kehadiran dosen LBH kampus di pengadilan bukan dalam konteks UU Bantuan Hukum, tetapi harus dibaca dalam konteks tridharma perguruan tinggi. “Ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.

Setelah membaca salinan putusan MK yang diberikan Chudri, Ketua majelis hakim, Sinung Hermawan, akhirnya memutuskan untuk meneruskan sidang. Chudri tetap bisa duduk di kursi penasehat hukum. “Saya kira nggak ada masalah ya,” kata Sinung.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543e6278bd1bb/jaksa-persoalkan-kehadiran-pengacara-lkbh-fhui

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP-MARI)

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

MA

klik gambar atau linknya http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

 

KPK Resmi Lantik Dua Deputi Baru

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik dua deputi baru pada Jumat (17/10) di Gedung KPK, Jakarta. Dua deputi itu antara lain, Deputi Pencegahan yang dijabat Johan Budi SP, dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dijabat Arry Widiatmoko.

Sebelumnya, Johan menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK sejak 2009, sedangkan Ari merupakan Direktur Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan KPK.

Proses pengucapan sumpah jabatan keduanya, dilakukan dengan disaksikan oleh komisioner KPK Abraham Samad, Zulkarnain dan Busyro Muqoddas, Kepala BPKP Mardiasmo, Kepala Bareskrim Mabes Polri Suhardi Alius, serta jajaran pejabat struktural dan pegawai KPK lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tugas pemberantasan korupsi di masa depan akan semakin berat. Karena itu, tugas KPK tidak hanya bertumpu pada sisi penindakan semata. “KPK harus memadukan sisi pencegahan sebagai salah satu strategi yang juga penting. Karenanya, posisi deputi pencegahan tak kalah strategis,” katanya.
Yang tak kalah penting, Abraham juga berpesan bahwa KPK harus menjadi lembaga yang memberi teladan. “Deputi PIPM harus mampu menjaga marwah karena KPK menjadi role model bagi lembaga lain,” katanya.

sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2256-kpk-resmi-lantik-dua-deputi-baru

KPK Babat Usaha Tambang

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

KOMISI Pemberantasan Korupsi telah men cabut sedikitnya 323 izin usaha per tambangan yang melanggaraturan. Pencabutan izin ini bisa terus bertambah, menyusul proses audit sektor pertambangan yang masih berlangsung. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja seusai menghadiri semiloka koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi di Ban jarmasin, Kalimantan Selatan, kemarin.

“Hasil audit terhadap perusahaan tambang sejauh ini sudah ada 323 perusahaan yang izinnya dicabut. Jumlahnya bi sa bertambah,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan ter sebut, kata dia, terbukti melanggar aturan sehingga merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Pencabutan izin perusahaan pertambangan itu tersebar di 12 provinsi, di antaranya Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut membuat peningkatan pendapatan negara beberapa triliun rupiah da ri sektor pajak. Atas dasar itu pula, KPK harus bertindak demi mencegah kerugian negara lebih besar.

Berdasarkan catatan KPK, saat ini ada 4.868 perusahaan tambang yang tak berstatus clean and clear (CnC) atau 40% dari total 10.857 perusahaan pemegang izin usaha tambang. Adnan mengingatkan, KPK memberikan batas waktu hingga akhir tahun kepada pe merintah daerah untuk me nyelesaikan persoalan CnC tersebut.

Lebih jauh dikemukakan Adnan, audit sektor pertambangan ini telah memberikan dampak positif dan manfaat bagi kelangsungan usaha pertambangan. “Audit sektor pertambangan mampu mencegah kerugian negara dan terjadi peningkat an cukup signi? kan penerima an negara dari sektor pajak.”

Perusahaan tanpa NPWP KPK juga kembali mengingatkan akan menindak tegas perusahaan tambang yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tidak adanya NPWP menunjukkan ketidaktaatan perusahaan terhadap kewajiban pajak. Selain itu, tindakan perusahaanperusahaan tersebut membuat negara juga dirugikan dari sek tor pajak. Catatan KPK, ada sekitar 3.000 perusahaan pertambangan yang tidak memiliki NPWP.

“KPK harus bertindak. Jika NPWP perusahaan tidak juga diurus, kami cabut izin usahanya,” tegasnya.

Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang hadir dalam acara tersebut mengakui di wilayahnya masih banyak perusahaan tambang yang beroperasi, tetapi belum memenuhi standar.

“Ada sejumlah perusahaan yang izinnya sudah dicabut di Tanah Bumbu,” ujarnya.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu, kata dia, mendukung upaya penertiban perizinan tambang yang dilakukan KPK.

“Karena terbukti merusak lingkungan dan merugikan negara,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan negara sangat berpotensi dirugikan karena banyaknya kepala daerah yang sembarangan mengeluarkan izin usaha pertambangan.

Hasil kajian KPK menyebutkan potensi kerugian dari sektor pertambangan mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah membuat laporan terkait dengan izin usaha tambang. Laporan telah diterima KPK, tetapi lembaga itu menolak menyebutkan kepala daerah yang diduga terlibat.

sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2252-kpk-babat-usaha-tambang

Johan Budi Jadi Deputi Pencegahan KPK

Posted on | October 15, 2014 | Comments Off

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Johan Budi nantinya tidak lagi tampil di hadapan media sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan bakal diangkat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Menurut Johan, dia mengikuti seleksi Deputi Pencegahan KPK sejak dua bulan lalu.

“Pekan lalu pimpinan menyampaikan bahwa saya lulus dan ditunjuk menjadi Deputi Pencegahan KPK,” kata Johan melalui pesan singkat, Senin (13/10/2014).

Menurut rencana, kata dia, Jumat pekan ini pimpinan KPK akan melantiknya sebagai Deputi Pencegahan. Mengenai pengganti Jubir KPK, Johan menyampaikan bahwa pimpinan akan mengumumkan hal tersebut bersamaan dengan pelantikannya.

“Mengenai pengganti Jubir KPK, akan ditunjuk dan diumumkan Pimpinan pada hari Jumat besok,” ujar dia.

Sebelum mengawali karirnya di KPK, Johan merupakan petinggi di salah satu harian nasional di Indonesia. Lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini pernah bekerja di perusahaan petrokimia sebelum dia mengawali karirnya di dunia jurnalistik.

Tak lama setelah menjadi Redaktur Bidang Nasional Harian Tempo pada 2003, Johan bergabung dengan KPK sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Dia lalu menjadi Juru Bicara KPK selama tiga periode kepemimpinan hingga saat ini.

Pada Juli 2011, Johan sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK saat kasus wisma atlet disidik. Johan kala itu dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.

Alasan pengunduran diri Johan adalah agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya. Selain itu, kata Johan, pengunduran dirinya akan memberi keleluasaan jika Deputi Pengawasan Internal KPK memeriksanya.

Namun, pimpinan KPK periode Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan. Johan juga gagal dalam seleksi pimpinan KPK ketika itu.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/10/13/10114131/Johan.Budi.Jadi.Deputi.Pencegahan.KPK.

Surat DPP KAI – 30 September 2014 : Perihal RUU Advokat

Posted on | October 8, 2014 | No Comments

IMG_20141008_135512

PINDAH KANTOR – 1 Oktober 2014

Posted on | September 30, 2014 | Comments Off

PINDAH KANTOR – 1 Oktober 2014

Budiman Sudharma & Rekan – LBH Buddhis Ind. – LBH Keadilan Hukum Masy. Ind. (Advokat/Pengacara)

Komplek Taman Harapan Indah, Ruko THI Blok A1 No. 8 Jalan Jelambar Barat Jakarta Barat 11460
(Belakang Sekolah Taman Harapan Indah)

Telp.021 33370647  Fax. 021 6624620 – www.budimansudharma.com – email. advokat@budimansudharma.com

*sebelum rumah duka jabar agung jelambar*

HP. 081389696926 – 0818769391 – 085814181866 pin bb : 2160504D

Panja DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Advokat

Posted on | September 29, 2014 | Comments Off

JAKARTA – Panja RUU Advokat DPR RI memutuskan untuk menghentikan pembahasan guna memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kelanjutan RUU tersebut.

Wakil Ketua Panja RUU Advokat dari FPDIP, Sayed Muhammad Muliady mengatakan tidak adanya titik temu antara anggota panja dalam menentukan Dewan Advokat Nasional menyebabkan rapat panja harus dihentikan.

“Kita belum ada titik temu mengenai format Dewan Advokat. Sedangkan masa kerja kita tinggal menghitung hari saja yaitu sampai akhir bulan ini saja. Ini tidak mungkin dapat diselesaikan, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya,” kata Sayed kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Sayed menjelaskan fraksinya berpandangan bahwa DAN harus mendiri, tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya sehingga independensi advokat dalam membela masyarakat yang berurusan dengan hukum bisa dijaga. Disamping itu, kemandirian DAN tersebut juga ditujukan untuk menghilangkan adanya konflik kepentingan.

“Pandangan kami adalah DAN itu berasal dari Advokat untuk Advokat tidak diisi oleh orang-orang diluar Advokat. Mereka harus membiayai dirinya sendiri tidak boleh dapat dana dari APBN,”jelasnya.

Dengan dihentikannya pembahasan mengenai RUU Advokat ini, Panja memberikan rekomendasi atau saran kepada anggota DPR periode berikutnya. Meski menurut Sayed hal itu tidak serta-merta akan dilanjutkan oleh DPR mendatang.

“Ini tidak otomatis diteruskan pembahasannya oleh DPR periode mendatang, Kalau mereka mau membahas mereka harus mulai dari awal dan harus masuk dalam prolegnas,” tambah Sayed.

Pendeknya waktu pembahasan RUU ini juga diaminin oleh ketua Pansus RUU Advokat Syarifuddin Suding. Menurutnya, RUU tersebut tidak bisa dipaksakan untuk dijadikan UU karena masih harus menempuh proses yang tidak sebentar, seperti harus masuk dalam pembahasan tim perumus dan tim singkronisasi.

“Jelas ini tidak bisa dipaksakan. Saya sendiri heran kalau ada pihak-pihak yang mencoba memaksakan RUU ini menjadi UU,”tegas ketua fraksi Hanura tersebut.

Suding menegaskan sejak awal RUU ini sudah bermasalah karena tidak sesuai dengan naskah akademik yang diterimanya. Disamping itu, Pemerintah juga terlambat dalam mengirimkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). “Naskah akademiknya mirip dengan UU no 18 tahun 2003 tapi RUU-nya berbeda. Disamping itu, kita baru terima DIM tanggal 3 bulan ini mana mungkin bisa membahas satu-persatu DIM tersebut,” kata Suding.

Menanggapi keputusan DPR ini, Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan menjelaskan pembahasan RUU Advokat seharusnya dilakukan dengan waktu yang tidak tergesa-gesa karena banyak pasal yang masih menjadi perdebatan sengit diantara advokat. Dalam beberapa kesempatan Otto selalu menegaskan independensi organisasi advokat harus tetap dijaga guna membantu masyarakat pencari keadilan. “Kalau advokatnya tidak independen, maka yang akan dirugikan para pencari keadilan,” kata Otto.

Pro Kontra terhadap RUU Advokat ini telah berlangsung panjang sehingga mengundang perhatian masyarakat luas dan dunia internasional. Peradi menilai banyak pasal yang bisa mengebiri kemandirian advokat dan kwalitas para penegak hukum diluar kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ini.

Pasal-pasal yang menjadi perdebatan antara lain yaitu Pasal mengenai Keberadaan Dewan Advokat Nasional dan Pasal mengenai struktur organisasi advokat. Dalam RUU tersebut dinyatakan bahwa DAN berada dibawah pemerintah dan dibiayai oleh APBN. Hal ini membuat mereka tidak independen. Disatu sisi, pasal mengenai Multibar dan penyumpahan juga dinilai akan membuat tidak adanya standarisasi mutu karena masing-masing organisasi advokat mempunyai standar kualitas advokat yang mereka seleksi dan sumpah.

Dalam perjalanan pro dan kontra mengenai RUU Advokat ini membuat dua organisasi advokat Peradi dan KAI harus melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mereka kepada DPR. Peradi dalam bulan ini tercatat sebanyak 2 kali melakukan aksi damai dibundaran HI dan DPR RI dalam jumlah massa lebih dari 5.000 advokat dari seluruh Indonesia.

Aksi menentang dan mendukung RUU Advokat ini tidak hanya berlangsung di Jakarta saja, akan tetapi juga berlangsung di berbagai kota di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Jember, Makassar, Bandung. Tidak hanya itu saja, Penolakan terhadap RUU ini juga dilakukan 11 universitas terkemuka di Indonesia, di antaranya Unair, UGM, Airlangga, UNS, USU, UI, Trisakti, UII, UMI, dan Ubaya.

sumber : http://news.okezone.com/read/2014/09/28/339/1045437/panja-dpr-tak-lanjutkan-pembahasan-ruu-advokat

Ahmad Yani Mengaku Diancam Ratusan Advokat Terkait RUU Advokat

Posted on | September 26, 2014 | Comments Off

KOMPAS.COM/SABRINA ASRILSekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, mendapatkan ancaman dari ratusan advokat. Kejadian itu terjadi pada Rabu (24/9/2014) malam, saat Yani menerima kelompok advokat itu untuk membicarakan pengesahan RUU Advokat.

Menurut Yani, kelompok advokat itu memaksa agar DPR tidak mengesahkan RUU Advokat. Namun, karena tak mendapatkan kepastian, mereka menumpahkan emosinya kepada anggota Komisi III DPR tersebut.

“Mereka memaksa agar RUU Advokat tidak disahkan. Pas saya mau keluar, mereka menghalangi,” kata Yani, saat dikonfirmasi, Kamis (25/9/2014).

Yani mengatakan, ratusan advokat itu terus memaksa dan menghalanginya. Bahkan, beberapa petugas keamanan dalam DPR yang ada di lokasi sangat kewalahan saat mencoba membawa Yani ke lokasi yang aman.

Menurut Yani, setelah dihalangi selama beberapa menit oleh para advokat, ia akhirnya dapat meninggalkan lokasi melalui basementGedung DPR menggunakan sebuah mobil. Saat memasuki mobilnya, ratusan advokat masih berusaha menghalanginya.

“Semalam, sekitar jam 21.30 WIB. Mereka sempat memukul pamdal juga katanya,” kata Yani.

Secara pribadi, Yani menyayangkan sikap kasar para advokat yang memaksakan kehendaknya tersebut. Namun, ia belum berencana meneruskan peristiwa ini ke jalur hukum.

“Ada yang mencoba melempar saya. Saya kira tidak mencerminkan seorang advokat,” kata dia.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/18383281/Ahmad.Yani.Mengaku.Diancam.Ratusan.Advokat.Terkait.RUU.Advokat

keep looking »
  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    2 Users Browsing This Page.
    Users: Budiman, 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :

  • Archives