Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

MA: Waspadai Penipuan Terkait Urus Perkara

Posted on | April 18, 2015 | Komentar Dimatikan

Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono menegaskan orang yang menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di MA dengan jaminan perkara tersebut akan diputus sesuai keinginan, merupakan praktik penipuan.

Orang yang mengaku pegawai Mahkamah Agung dan menawarkan jasa untuk mengurus perkara kasasi atau peninjauan kembali, dipastikan Penipu,” kata Soeroso Ono dalam pernyataannya yang dikutip di website Panitera MA, Jumat.

Hal ini diungkapkan Panitera MA ini karena berulang kali terjadi aksi penipuan bermodus mengurus perkara di MA, dimana pelaku mengaku sebagai panitera pengganti atau hakim agung.

Soeroso mengungkapkan bahwa si Penipu menyasar para pencari keadilan atau kuasa hukumnya dengan menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di MA dan harus dibalas dengan sejumlah rupiah yang harus disetorkan ke rekening beridentitas “palsu” atas nama pejabat di MA.

Untuk itu, Soeroso Ono meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya apalagi menuruti tawaran jasa untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung.

Menurut dia, Hakim dalam memeriksa perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga jika ada yang mengatakan bisa menghubungkan dengan majelis itu adalah modus penipuan.

Selain itu, lanjutnya, Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi dengan para pihak berperkara baik melalui surat maupun dengan telpon atau faksimile.

Surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan penanganan perkara adalah terbatas pada surat perihal penerimaan/registrasi perkara, pengiriman salinan putusan dan disampaikan melalui pengadilan pengaju.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55311633d44f4/ma–waspadai-penipuan-terkait-urus-perkara

MA Diminta Cabut SEMA Peninjauan Kembali

Posted on | April 18, 2015 | Komentar Dimatikan

Penerbitan SEMA PK ini dinilai bertentangan putusan MK dan sejumlah undang-undang.

MA Diminta Cabut SEMA Peninjauan Kembali

Gedung MA. Foto: RES
Setelah digugat sejumlah advokat, akhirnya masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati mempersoalkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA PK) melalui uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, SEMA yang penerbitannya sempat menimbulkan kontroversi ini dianggap menghalangi akses terpidana (mati) atau ahli warisnya untuk mendapatkan keadilan.

Tercatat sebagai uji materi SEMA PK ini yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi, dan Setara Institute. Mereka meminta majelis MA membatalkan SEMA yang mengatur PK hanya sekali ini lantaran bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membolehkan pengajuan PK dapat diajukan berkali-kali.

Perwakilan dari ICJR, Erasmus AT Napitupulu menuturkan beberapa bulan lalu pihaknya sudah mengirimkan surat resmi dan surat somasi yang meminta MA membatalkan atau mencabut SEMA PK ini karena bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Namun, hingga saat ini MA tak kunjung mencabut SEMA PK itu.

“Sejak bulan Januari-Februari 2015, kami mengirimkan surat agar MA membatalkan SEMA PK ini. Lalu, Maret 2015 kami juga mensomasi MA, tetapi tidak mau membatalkan SEMA ini. Makanya, sekarang kami mengajukan uji materi agar MA segera mencabut SEMA PK ini,” ujar Erasmus usai mendaftarkan uji materi SEMA PK ini di Gedung MA Jakarta, Jum’at (17/4).

Erasmus beralasan permintaan pencabutan ini didasari SEMA PK ini bertentangan UUD 1945 dan sejumlah undang-undang. Seperti, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

“MA keliru memahami putusan MK, seharusnya putusan itu tidak semata-mata sebagai dasar terpidana PK berkali-kali, tetapi jaminan negara bagi setiap orang untuk mengakses keadilan dengan bukti baru (novum) yang belum pernah ditemukan dalam sidang,” katanya.

Justru, kata dia, upaya hukum PK sebagai jalan keluar dari kemungkinan terjadinya praktik peradilan sesat yang sering terjadi di Indonesia. Karena itu, pembatasan pengajuan PK hanya sekali secara tidak langsung, MA telah memutus hak individu untuk mendapatkan keadilan. Padahal, upaya mencari kebenaran materil dalam hukum pidana tidak seharusnya dibatasi dengan prosedur formil/administratif dengan membatasi pengajuan PK.

MA juga dinilai tak berwenang membuat peraturan yang materi muatan seharusnya dituangkan dalam norma undang-undang. Sebab, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menggariskan dimungkinkannya penerbitan surat edaran yakni hanya dalam “keadaan mendesak”, terdapat peraturan terkait tidak jelas yang butuh penafsiran, substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan.

“SEMA ini memang bukan peraturan, tetapi kalau dilihat dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimungkinkan surat edaran berisi materi peraturan, seperti yang dikeluarkan MA.  Tetapi, SEMA ini seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang sebagai tindak lanjut putusan MK,” dalihnya.

Selain itu, SEMA ini dinilai merampas hak terpidana untuk mengajukan PK melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. “Pembatasan pengajuan PK ini sama saja menutup hak terpidana untuk mendapat keadilan dalam proses hukum. Ini juga bentuk intervensi MA terhadap kekuasan kehakiman yang merdeka yang seharusnya mentaati putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” harapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan prosedur penanganan uji materi biasanya paling lambat tiga bulan sudah diputuskan setelah teregister di MA. Namun, cepat atau lambatnya penyelesaian perkara dirinya tidak bisa memastikan karena tergantung berat tidaknya materi yang dimohonkan pengujian.

“Prosedurnya, paling lambat tiga bulan sudah putus tergantung berat ringannya perkara dan padatnya sidang hakim agung. Permohonan sendiri akan diproses di bagian Kamar Tata Usaha Negara,” kata Ridwan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5530de7f9b271/ma-diminta-cabut-sema-peninjauan-kembali

Otto Gelar Rakernas, Hasanuddin Merapat ke Juniver

Posted on | April 18, 2015 | Komentar Dimatikan

Panitia mengacu kepada Pasal 33 Anggaran Dasar PERADI, sementara Hasanuddin menyebut itu Rakernas ilegal karena pengurus DPN PERADI sudah demisioner.

 

Otto Gelar Rakernas, Hasanuddin Merapat ke Juniver</p>
<p>

Kantor DPN PERADI. Foto: RES

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dipimpin oleh Otto Hasibuan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas isu-isu aktual di Pekanbaru, Sabtu (18/4), sementara Hasanuddin Nasution yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERADI periode 2010-2015 justru merapat ke kubu Juniver Girsang.

Dalam undangan Rakernas yang diperoleh hukumonline, Panitia mengundang dua utusan dari Dewan Pimpinan Cabang (terdiri dari ketua dan sekretaris) dan dua utusan dari Dewan Pimpinan Daerah (terdiri dari ketua dan sekretaris). Selain itu, pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) hadir dalam Rakernas 2015.

Sekretaris Panitia Rakernas PERADI 2015 Shalih Mangara Sitompul mengatakan bahwa Rakernas ini merujuk kepada Pasal 33 Anggaran Dasar PERADI, yakni Rakernas dilaksanakan oleh DPN PERADI. Ia mengatakan ada hal-hal aktual yang akan dibahas dalam Rakernas ini.

“Nanti akan dibuka oleh Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan jam 14.00 di Pekanbaru,” ujarnya ketika dihubungi hukumonline melalui sambungan telepon, Sabtu (18/4).

Shalih tak menampik ketika disebutkan bahwa isu-isu aktual yang dimaksud adalah perkembangan PERADI pasca Musyawarah Nasional (Munas) yang gagal menghasilkan Ketua Umum yang baru. “Iya ini berkaitan dengan pasca Munas. Namun, apa yang mau disampaikan oleh Ketua Umum, saya belum tahu. Lihat saja nanti,” tuturnya.

Sebagai informasi, pasca Munas II PERADI di Makassar beberapa lalu, memang terjadi “perpecahan” di tubuh PERADI. Ketua Umum DPN PERADI 2010-2015 Otto Hasibuan menunda pelaksanaan Munas untuk maksimal enam bulan ke depan karena situasi munas saat itu tidak kondusif.

Namun, meski Otto tak meneruskan Munas, sejumlah petinggi DPN PERADI tetap meneruskan Munas. Ada DPC-DPC yang menunjuk caretaker, terdiri dari Luhut MP Pangaribuan, Humphrey Djemat, Hasanuddin Nasution dan Juniver Girsang untuk melanjutkan pelaksanaan munas. Namun, ada juga DPC-DPC yang memilih Juniver Girsang sebagai Ketua Umum DPN PERADI yang baru.

Nah, pelaksanaan Rakernas 2015 di Pekanbaru ini juga tak luput dari perhatian para caretaker. Itu disampaikan oleh caretaker melalui surat yang ditujukan kepada Ketua-Ketua DPC PERADI dan rekan sejawat advokat. Surat itu juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung (MA), Menteri Hukum dan HAM dan pihak terkait lainnya. Setidaknya ada tiga poin yang disebutkan dalam surat itu.

Pertama, agar Ketua DPC mengabaikan undangan Rakernas itu. “Adanya undangan dari Pengurus DPN PERADI periode 2010-2015 yang sudah dinyatakan demisioner itu yaitu Rakernas di Pekanbaru tanggal 18 April 2015 mendatang supaya tidak dihiraukan,” demikian bunyi surat itu.

Kedua, caretaker menegaskan sedang mempersiapkan Munas rekonsiliasi, paling lambat dalam waktu lima bulan ke depan. Ketua, pengurus DPC dan anggota PERADI di seluruh Indonesia diminta mulai mempersiapkan diri untuk Munas yang akan datang dengan sistem one man one vote sesuai hasil Munas di Pontianak tahun 2010.

Uniknya, surat itu hanya ditandatangi oleh Luhut MP Pangaribuan dan Humphrey Djemat. Lalu, kemana dua caretaker lainnya, Hasanuddin dan Juniver?

Merapat ke Juniver
Dihubungi melalui sambungan telepon, Hasanuddin Nasution mengatakan dirinya kini berada di dalam kepengurusan DPN PERADI yang dipimpin oleh Juniver Girsang. Hasanuddin menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. “Saya sudah ada tanda tangan beberapa surat,” ujarnya sembari menegaskan bahwa pos inti kepengurusan sudah lengkap terisi.

Hasanuddin mengaku bergabungnya dirinya ke Juniver tentu berpengaruh dengan posisi caretaker. “Artinya, caretaker memang sudah tidak utuh,” ujarnya.

Ia mengaku tidak mengetahui langsung ketika dirinya ditunjuk sebagai caretaker saat munas. “Saya ketika itu nggak tahu. Saya ada di tempat lain. Lalu, ada DPC yang berkumpul dan menunjuk caretaker. Saya akui bahwa pekerjaan caretaker itu sangat serius karena harus mempersiapkan Munas lanjutan. Ini kan berkaitan dengan dana juga,” jelasnya.

Terkait rencana Rakernas 2015 dari DPN PERADI pimpinan Otto Hasibuan, Hasanuddin menilai bahwa itu merupakan munas ilegal. Pasalnya, kepengurusan DPN PERADI 2010-2015 Otto Hasibuan –termasuk dirinya sebagai Sekjen di periode itu- telah dinyatakan demisioner.

“Kalau pun kepengurusan itu dianggap sah, kok saya sebagai Sekjen (Peradi 2010-2015,-red) tidak tahu sama sekali mengenai rencana Rakernas itu,” tukasnya.

Dimintai tanggapan mengenai keberatan Hasanuddin ini, Shalih justru mempertanyakan posisi Hasanuddin saat ini. Ia mengatakan karena Hasanuddin sudah mendeklarasikan diri sebagai Sekjen dari Juniver, maka wajar saja bila Hasanuddin tidak tahu terkait rencana Rakernas ini.

Shalih mengatakan Rakernas 2015 mengatakan bahwa selain dihadiri oleh Ketua DPC dan Ketua DPD, rakernas itu juga dihadiri oleh pengurus DPN sesuai Pasal 11 AD PERADI. “Jadi, diundang atau tidak, mereka harus hadir, kalau mereka merasa bagian dari DPN,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5531bd80ddd48/otto-gelar-rakernas–hasanuddin-merapat-ke-juniver

Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri

Posted on | April 17, 2015 | Komentar Dimatikan

KOMPAS/IWAN SETIYAWANWakil Kapolri Badrodin Haiti

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah tiga bulan lowong, pucuk pimpinan Polri kini telah terisi oleh Kapolri definitif. Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah resmi dilantik sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (17/4/2015).

Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara itu antara lain disertai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Badrodin. Dalam sumpahnya, ia menyatakan siap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga berjanji akan menjalankan dengan lurus tugasnya sebagai Kapolri dan menolak segala bentuk hadiah yang diberikan kepadanya terkait posisinya sebagai Kapolri.

“Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya,” kata Badrodin.

Dia juga bersumpah akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Hadir dalam pelantikan Badrodin kali ini jajaran menteri dalam Kabinet Kerja, para petinggi Polri, TNI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Badrodin sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala Polri. Sejak 16 Januari 2015, dia mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Kapolri yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Kapolri. Tugas ini diberikan kepada Badrodin setelah Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman, yang tengah memasuki masa pensiun pada pertengahan tahun ini.

Selama berkarier di kepolisian, Badrodin sempat menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (2004-2005), Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (2013-2014). Pria kelahiran Jember, 24 Juli 1958, itu adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/09274001/Dilantik.Jokowi.Badrodin.Haiti.Resmi.Jadi.Kapolri

Sejumlah Advokat Gugat MA ke Pengadilan

Posted on | April 16, 2015 | Komentar Dimatikan

SEMA tentang Peninjauan Kembali dianggap tak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
Sejumlah Advokat Gugat MA ke Pengadilan

Gedung PN Jakpus. Foto: Sgp
Bolehkah Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi pelaku kekuasaan kehakiman digugat ke pengadilan? Pertanyaan itu kini membutuhkan jawaban pasti setelah sejumlah advokat melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap MA. Miftahur Rokhman Habibi, Marselinus Abi, dan Edy M. Lubis – ketiga advokat dimaksud—telah mendaftarkan gugatan itu ke PN Jakarta Pusat.

Menurut Dedi Junaedi Syamsudin, pengacara ketiga penggugat, sidang sudah berlangsung empat kali. Sidang keempat berlangsung Senin (13/4) lalu. Dalam sidang terdahulu majelis hakim meminta penggugat dan tergugat melakukan mediasi, tapi kesepakatan tak tercapai. “Kami gugat MA sebagai institusi,” jelas Dedi kepada hukumonlinemelalui sambungan telepon, Rabu (15/4).

Pangkal gugatan ketiga advokat adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA PK). Dijelaskan Dedi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa Pasal 286 ayat (3)KUHAP bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, pencari keadilan boleh mengajukan PK lebih dari satu kali sepanjang ditemukan bukti baru (novum).

Seolah tak mematuhi putusan MK, SEMA No. 7 Tahun 2014 justru menentukan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. SEMA itu menimbulkanketidakpastian hukum, khususnya bagi klien ketiga penggugat. Menurut Dedi, seharusnya MA tunduk dan patuh pada putusan MK.

Para penggugat menuduh MA melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, dalam petitum, para penggugat meminta hakim membatalkan dan menyatakan  tidak sah SEMA No. 7 Tahun 2014. Jika dibatalkan, MA diminta mengirimkan surat pembatalan ke seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, penggugat meminta hakim menyatakan putusan MK lebih tinggi kedudukannya daripada SEMA.

Dalam persidangan keempat dengan agenda pembacaan pokok perkara, sidang berlangsung sangat singkat. Majelis menyatakan pokok perkara dianggap dibacakan. “Jadi pokok perkara sudah dianggap dibacakan, ya,” kata Ketua Majelis Jamal Samosir.

Usai persidangan, kuasa hukum MA Liliek Prisbawono Adi tak banyak berkomentar. Terkait mediasi, ia mengungkapkan bahwa forumnya kurang tepat. “Memang forumnya nggaktepat, nanti di jawaban saja. Mediasi biasa aja. Ya terkait putusan MK, mereka (para penggugat) menganggap putusan MA bertentangan dengan putusan MK. Nanti pas di jawaban saja,” pungkasnya.

PMH, bukan HUM
Jika yang dipersoalkan substansi SEMA, mengapa tak mengajukan hak uji materi (HUM) ke Mahkamah Agung? Terhadap pertanyaan ini, Dedi mengatakan pada dasarnya yang dipersoalkan adalah perbuatan melawan hukum oleh tergugat (Mahkamah Agung). Perbuatan melawan hukum itu terjadi karena MA menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang substansinya dinilai penggugat tak sejalan dengan putusan MK.

“Sebenarnya dasar kami menggugat (karena) MA telah melakukan perbuatan melawan hukum, terkait membatasi PK perkara pidana hanya boleh satu kali,” kata Dedi.

Argumentasi tentang forum penyelesaian itu pula yang dipakai MA. “Forumnya nggaktepat,” kata kuasa hukum MA, Lilik Prisbawono Adi.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552e61a94be61/sejumlah-advokat-gugat-ma-ke-pengadilan

DPN PERADI : Dr. Juniver Girsang, SH.MH. (Ketua Umum) : Pemberitahuan

Posted on | April 16, 2015 | Komentar Dimatikan

11148327_10205152192343339_2256624115135440260_n

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 36/PUU-XIII/2015 – 6 April 2015

Posted on | April 13, 2015 | Komentar Dimatikan

 

Ketentuan kewajiban sumpah bagi advokat oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) kembali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Abraham Amos, Johni Bakar, Rahmat Artha Wicaksana, Andreas Wibisono, Mohamad John Mirza, Mintarno dan Ricardo Putra, yang merupakan para advokat. Sebelumnya, MK pernah mengeluarkan putusan terhadap materi yang sama, yakni dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009. Meskipun demikian, para Pemohon masih merasa  dirugikan karena putusan MK tersebut dalam praktiknya tidak dilaksanakan. www.mahkamahkonstitusi.g... April 2015 by Arum_Page_01

 

selengkapnya dapat dilihat di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7454_PERKARA%20NOMOR%2036.PUU-XIII.2015%20tgl.%206%20April%202015%20by%20Arum.pdf

Kisruh Munas Peradi, Luhut Pangaribuan: Otto Hasibuan Sudah Demisioner

Posted on | April 10, 2015 | Komentar Dimatikan

Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) diundur hingga 5 bulan ke depan. Saat ini Peradi ada di tangan caretaker antara lain Luhut Pangaribuan, Hasanuddin Nasution, Humprey Djemat, dan Junimart Girsang.

“Jadi Otto Hasibuan sudah demisioner,” jelas Luhut dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2015).

Luhut menjelaskan, Otto sebagai Ketua DPN Peradi secara sepihak menyampaikan kalau kondisi keamanan tidak kondusif dan selama 6 bulan Munas diundur.

“Kami sudah cek ke panitia, ke pihak keamanan, tidak ada masalah keamanan. Semua kondusif. Ya ada teriak-teriak, berdebat, tapi itu wajar,” terang Luhut.

Ada 65 DPC yang hadir dalam Munas di Makassar. Lebih dari 50 persen, menurut Luhut sudah sepakat dengan caretaker bahwa akan diadakan Munas 5 bulan mendatang. Selain caretaker, jadi ada dua kubu lainnya yakni Otto dan Juniver Girsang yang mengklaim menjadi Ketua Peradi dengan aklamasi.

“Otto menyatakan Munas dimundurkan untuk 6 bulan mendatang, dengan alasan keamanan. Padahal tidak ada masalah dengan keamanan. Kemudian usai dia mengumumkan, dia disoraki. Ini Otto sudah demisioner,” tutur Luhut.

Lebih lanjut menurut Luhut, untuk 5 bulan ke depan belum ditentukan lokasi mana Munas dilakukan. Pastinya caratekaer didukung sebagian besar DPC.

“Saat ini caretaker bekerja. Kami akan segera putuskan, dan juga melakukan rekonsiliasi,” tutup Luhut.

sumber : http://news.detik.com/read/2015/03/28/133846/2872362/10/

Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji

Posted on | April 9, 2015 | Komentar Dimatikan

Kuasa Hukum Pemohon Abraham Amos (sisi kanan) beserta kuasa hukum lainnya hadir dalam sidang perdana uji materi UU Advokat, Senin (6/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

 

Ketentuan kewajiban sumpah bagi advokat oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) kembali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Abraham Amos, Johni Bakar, Rahmat Artha Wicaksana, Andreas Wibisono, Mohamad John Mirza, Mintarno dan Ricardo Putra, yang merupakan para advokat. Sebelumnya, MK pernah mengeluarkan putusan terhadap materi yang sama, yakni dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009. Meskipun demikian, para Pemohon masih merasa  dirugikan karena putusan MK tersebut dalam praktiknya tidak dilaksanakan.

“Sesuai dengan perintah Mahkamah, dalam dua tahun setelah putusan ini dibacakan, organisasi advokat sudah harus melaksanakan kongres bersama, namun apabila kongres ini tidak terlaksana, maka perselisihan tentang organisasi advokat diselesaikan di peradilan umum. Dua pertimbangan ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh organisasi advokat de facto yang ada,” papar Abraham Amos dalam sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, pada Senin (6/4) siang di ruang sidang pleno MK.

Lebih lanjut, Abraham menyatakan meskipun pasal a quo pernah diujikan, namun merujuk pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, maka tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali. “Apabila undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan mahkamah, maka terhadap undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali, berdasarkan putusan Nomor 85/PUU-XI/2013,” kata Abraham.

Pada kesempatan itu, salah satu Pemohon, Johni Bakar juga menyampaikan bahwa meskipun sudah terdapat putusan MK, namun ketika organisasinya, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) memohon penyumpahan, Pengadilan Tinggi tetap menolaknya. “Kalau persoalan masalah sumpah, kami sampaikan dengan bahasa awamnya kami, kami sudah mohonkan, organisasi ini sudah mohonkan sumpah, tetapi pengadilan tinggi yang tidak mau. Di mana salahnya kami, organisasi kami sudah mohonkan secara patut, tetapi tetap tidak dikasih, ujung-ujungnya ini dijadikan senjata untuk menjegal kami beracara, di mana keadilan,” papar Johni.

Lebih lanjut, Johni menyatakan bahwa organisasinya sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun yang menjadi kendala adalah adanya perlakukan yang berbeda oleh Mahkamah Agung  terhadap organisasinya. “Andai saja Mahkamah Agung tidak merangkul dan menginjak daripada salah satu organisasi ini, kami berkeyakinan bisa secara mandiri menyelesaikan persoalan kami, tapi yang menjadi problem, yang satunya dipeluk, yang satunya dibuang,” kata pungkas Johni.

Untuk itu dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, sepanjang frasa “Pengadilan Tinggi” dan frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, sepanjang frasa “Pengadilan Tinggi” dan frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” tidak dimaknai sebagai hak mutlak (absolutely right) Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan penyumpahan Advokat adalah kewajiban dari Organisasi Advokat masing-masing dengan segala akibat hukumnya.

Setelah mendengarkan permohonan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan nasihat terhadap permohonan para Pemohon. Menurut Wahiduddin permohonan tersebut lebih persoalan implementasi norma, bukan pertentangan norma. Permasalahan implementasi ini, lanjut Wahudiddin, terkait dengan belum dilaksanakannya Putusan MK, karena terdapat masalah-masalah internal yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan Putusan MK yang lalu. “Jadi, sebetulnya ini nampaknya adalah bersumber pada konflik di organisasi yang ada ini, sehingga ini coba diajukan lagi, begitu ya,” kata Wahiduddin.

Sedangkan Hakim Konstitusi Aswanto memberikan masukan kepada Pemohon agar lebih memfokuskan permohonan. Hal ini dikarenakan permohonan terlalu panjang, sehingga kerugian konstitusional susah untuk dipahami. Selain itu, Aswanto juga menyoroti petitum permohonan yang di dalamnya terdapat inkonsistensi. Di satu sisi Pemohon meminta agar beberapa frasa dalam Pasal yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun di sisi lain terdapat permintaan agar Pasal tersebut dimaknai lain.

“Itu Saudara memohon agar frasa tersebut dinyatakan tidak konstitusional. Tetapi di sisi lain, pada petitum, coba nanti dilihat di petitum nomor 4, di petitum nomor 4 meminta supaya dimaknai lain,” kata Aswanto.

Kemudian Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK, sebenarnya sudah terdapat akses untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan penyumpahan. Namun menurut Suhartoyo, memang dalam praktiknya persoalan  penyumpahan merupakan hal krusial. Lebih lanjut Suhartoyo menanyakan kepada Pemohon apakah organisasinya sudah mencoba penyelesaian permasalahan melalui peradilan umum. “Yang di putusan yang lalu bahwa supaya diselesaikan oleh kedua organisasi, dan kalau tidak ditemukan kemudian bisa diteruskan atau diambil alternatif ke penyelesaian di Peradilan Umum, apakah oleh pihak KAI sudah dicoba penyelesaian melalui peradilan umum?” tanya Suhartoyo.

Selain itu, Suhartoyo juga memberikan masukan agar Pemohon lebih menyesuaikan antara posita dan petitum permohonan. Suhartoyo juga memberikan nasihat agar kalangan internal advokat melakukan instrospeksi. “Bapak-bapak juga harus introspeksi, jangan menyalahkan. Karena di internal para advokat sendiri, Peradi maupun KAI juga, selama ini enggak pernah mau. Artinya bahwa karena ketidakbisaan penyatuan organisasi, itu kan berimplikasi pada kesulitan di penyumpahan itu sebenarnya,” pungkas Suhartoyo.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10740#.VSKzZvmUfA2

Hak Jawab Luhut MP Pangaribuan – “PERADI: Cegahlah Sebelum Terpuruk”

Posted on | April 9, 2015 | Komentar Dimatikan

Dalam wawancara sejawat Otto Hasibuan dengan judul “Otto Hasibuan: PERADI Sekarang Seperti ‘Gadis Cantik’” menyebut nama saya beberapa kali dan beberapa pernyataan yang tidak benar, bahkan insinuatif serta mengesankan seolah-olah kami tidak menghargai kepahlawanannya. Hal itu sungguh absurd. Karenanya judul yang tepat ialah “PERADI: Cegahlah Sebelum Terpuruk“.Pertama-tama disampaikan bahwa Otto Hasibuan benar telah menjabat Ketua Umum PERADI selama 10 tahun dan merangkap Ketua Umum IKADIN hampir 15 tahun. Selama itu pula saya pribadi mendukung kepemimpinannya tanpa reserve bahkan ketika berlawanan dengan advokat senior Adnan Buyung Nasution tahun 2003, guru saya hampir 18 tahun.

Akan tetapi pernyataannya dalam wawancara eksklusif itu khususnya yang ada kaitannya dengan saya setidaknya atas dua hal saja adalah tidak betul sbb:

  1. Saya dikatakan meminta maaf di Pekanbaru atas suatu kesalahan adalah tidak betul. Karena faktanya soal isi surat yang ditujukkan pada dia yang ikut saya tandatangani bersama 3 Waketum dan Sekjen tentang acara seminar di DPC Pekanbaru 100% adalah benar. Pemasok informasi itu pasti keliru atau dikelirukan bila dikatakan saya minta maaf karena salah. Saya tidak benar pernah meminta maaf karena fakta salah. Karena dalam rangkaian kegiatan “resmi” PERADI dibanyak tempat seperti seminar, pelantikan, peresmian  atau kerjasama yang sangat banyak justru menjelang Munas tapi telah menjadi ajang kampanye terselubung dimana pada hampir semua rangkaian kegiatan itu Fauzi dan Thomas yang telah resmi deklarasi jadi calon Ketum PERADI selalu ikut serta, sekalipun dalam kegiatan tertentu kedudukan mereka dalam PERADI tidak relevan. Misalnya dalam seminar di Pekanbaru itu soal imunitas profesi maka yang lebih relevan kalau jujur dan obyektif adalah Ketua Pembelaan Profesi bukan bagian pendidikan.
  2. Tentang RUU Advokat, Otto lupa atau pura-pura lupa bahwa upaya penolakan PERADI itu adalah rangkaian usaha dan atau kegiatan, sehingga berhasil, bukan hanya karena demo saja. Tim yang saya koordinatori telah berhasil membuat draft RUU Advokat sandingan, yang mempertahankan posisi PERADI sebagai single bar. RUU sandingan ini bahkan sudah disosialisasikan ke berbagai fraksi di DPR termasuk secara pribadi langsung pada Ketua Baleg. Kalau untuk biaya demo hampir 4 milyar rupiah dikeluarkan tapi untuk Tim kami tidak dibiayai. Bagaimana hal ini bisa dilupakan, pada hal dikerjakan dengan cuma-cuma.
Itulah dua issue saja yang perlu saya sampaikan supaya khalayak bisa membacanya secara akurat bukan “menempatkan diri seolah-olah korban” sehingga orang lain dikesankan “menyalah-gunakan keperccayaan yang saya berikan pada mereka”. Karena PERADI bukan milik pribadi. karena itu, bila pada Munas sekarang banyak caketum ibaratnya bukan karena seperti ‘gadis cantik’ sehingga jadi rebutan tapi untuk pencegahan sebelum PERADI terpuruk.Luhut M.P Pangaribuan

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550ab9acf32d6/peradi–cegahlah-sebelum-terpuruk

keep looking »
  • hitwebcounter

  • google_translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • Peta Kantor :