Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Jadwal Pembahasan RUU Advokat

Posted on | September 3, 2014 | Comments Off

Pembahasan RUU Advokat

sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/showdetail.php?mod=art&id=145

Agenda Kerja Pansus RUU Advokat

Posted on | September 3, 2014 | Comments Off

Agenda Kerja Pansus RUU Advokat :
Tgl 3 Sep Raker Pansus : Pembahasan DIM
Tgl 4 Sep Raker Pansus : Pembentukan Panja
Tgl 10-11 Sep Rapat Panja : Pembahasan DIM
Tgl 14 Sep Rapat Panja : Pembentukan Tim Perumus / Tim Sinkronisasi
Tgl 17, 19-21 Sep Rapat Timus/Timsin : Pembahasan DIM
Tgl 24 Sep Rapat Panja : Laporan Timus/Timsin dan Raker dg Menkumham : Laporan Panja, Pandangan Mini Fraksi2, Persetujuan RUU Advokat.

sumber : Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (Presiden KAI)

Advokat

Zulkifli Advokat Makassar : Legal Opinion mengenai Laporan Polisi No. : LPB/428/VIII/2014/SPKT/POLDA SUL-SEL tanggal 29 Agustus 2014

Posted on | September 2, 2014 | Comments Off

KAI SulSel Laporkan pidana kejahatan jabatan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu yang diduga dilakukan KPT sulsel dan mantan Ketua MA atas terlaksananya penyumpahan Peradi 

LO. PID. PT.KAI_Page_1

Sumber : Zulkifli Advokat Makassar

filenya dapat di download di sini atau klik gambarnya

 

 

RUU Advokat untuk Cegah Praktik Suap

Posted on | September 2, 2014 | Comments Off

2132561

INILAHCOM, Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat. Hal ini dimaksudkan agar profesi advokat bisa lebih profesional lagi.

“Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Advokat menjadi UU,” ujar Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dalam keterangan persnya, Senin (1/9/2014).

Menurutnya, dengan dengan disahkannya UU advokat ini maka semua advokat baik yang sudah disumpah maupun yang belum disumpah harus secara otomatis menjadi advokat.

Selain itu RUU ini juga untuk membentengi adanya praktik suap yang terjadi dikalangan advokat.

“Untuk menghindari praktek suap dikalangan advokat maka perlu ada aturan tentang transaksi non tunai antara advokat dengan kliennya,” terangnya.

Tjoetjoe mengatakan, bentuk pengawasan di kalangan advokat juga akan lebih profesional. Sehingga kinerjanya akan menjadi lebih sehat baik dari segi kredibilitasnya.

“Penyumpahan advokat sebaiknya dilakukan oleh pimpinan organisasi advokat. Tidak didepan KPT lagi. Dewan Advokat Nasional diisi oleh perwakilan dari organisasi-organisasi advokat yang mempunyai legalitas dari kemenkumham,” tandasnya.

sumber : http://m.inilah.com/read/detail/2132561/ruu-advokat-untuk-cegah-praktik-suap

 

 

KAI: RUU Advokat Justru Perketat Lahirnya Organisasi Advokat!

Posted on | September 2, 2014 | Comments Off

images

RMOL. Alasan yang dikemukakan DR. Simon Nahak dari Universitas Warmadewa Bali menolak RUU Advokat menuai kritik keras dari kalangan advokat.

Simon dinilai tak memahami substansi dari RUU yang saat ini tengah digodok di DPR tersebut. Simon menyatakan, RUU Advokat berpotensi meliberalisasi hakim dan memecah belah advokat. Pasalnya, organisasi advokat bisa dengan mudah didirikan.

“RUU Advokat justru lebih ketat dan sulit untuk mendirikan organisasi advokat,”  kata Presiden Kongres Advokat Indonesia periode 2014-2019, H.Tjoetjoe Sandjaja Hernanto di Jakarta, Senin (1/9).

Tjoetjoe menjelaskan, dalam RUU Advokat untuk mendirikan organisasi advokat harus dilakukan berdasarkan akta notaris oleh sedikitnya 35 orang advokat. Selain itu juga harus memenuhi syarat antara lain, mempunyai pengurus DPD 100 persen secara nasional dan minimal 30 persen DPC di setiap provinsi. Bahkan dalam daftar inventaris masalah (DIM)-nya pemerintah menambahkan persyaratan pendirian organisasi advokat harus mempunyai kas awal sebesar Rp 500 juta.

Bandingkan, kata dia lagi, dengan pendirian Peradi yang hanya ditandatangani oleh 16 orang atau akta pendirian KAI yang ditandatangani oleh 14 orang saja. Serta tidak ada syarat lain seperti yang terdapat dalam RUU Advokat.

“Saya sedih dan kecewa ketika banyak para akademisi yang mencoba memberikan pendapatnya serta mengkritisi tentang RUU Advokat tetapi mereka tidak membaca RUU-nya secara detail dan utuh,” ungkapnya.

Tjoejoe juga menepis anggapan sementara kalangan bahwa RUU Advokat menurunkan kualitas para advokat. Justru sebaliknya, dia menegaskan, dewan kehormatan advokat tetap satu dalam RUU Advokat. Begitu juga kurikulum pendidikan advokat dan standar profesi advokat.

“RUU Advokat adalah sebuah proses panjang pemikiran dan kajian para pejuang advokat melalui baleg, panja dan pansus DPR RI yang diperdalam melalui kajian naskah akademik, studi banding dan RDPU dan raker, dengan tujuan agar dapat disusun RUU Advokat yang sesuai dengan perkembangan zaman menuju masa depan advokat yang independen dan profesional,” paparnya.

Tjoetjoe menambahkan, saat ini masa-masa di mana kehormatan advokat berada pada titik nadir. Antar organisasi saling sikut

sumber : http://m.rmol.co/news.php?id=170287

Berkaca Kasus Adrianus, Kompolnas Harus Mandiri!

Posted on | August 31, 2014 | Comments Off

Adrianus Meliala

RMOL. Langkah Polri yang memperkarakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala karena pernyataannya menunjukkan bahwa Kompolnas hanya dianggap pelengkap organisasi institusi hukum Bhayangkara semata. 

Indikasi ini juga bisa dicermati dari anggaran Kompolnas yang melekat di mata anggaran Polri hingga tahun 2012 lalu. Selain itu juga Kompolnas masih menggunakan fasilitas Polri sebagai sekretariatnya. Meski saat ini penganggaran Kompolnas telah berada di mara anggaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi juga mengkritisi keputusan Adrianus yang akhirnya meminta maaf kepada Polri. Hal ini dinilai Muradi kurang tetap mengingat yang bersangkutan adalah salah satu komisioner Kompolnas, bukan sebagai pemerhati kepolisian. 

“Keberadaan Adrianus seharusnya memperkuat dan mengefektifkan pengawasan dan kinerja Kompolnas dengan memposisikan diri sebagai komisionernya,” tegasnya seperti diberitakan RMOL Jabar

Kendati di sisi lain, bisa dipahami bahwa langkah Adrianus tersebut karena Kompolnas juga memiliki kewenangan yang terbatas. Sehingga, kerapkali Adrianus berganti peran sebagai pengamat daripada sebagai komisioner agar apat lebih kritis kepada Polri. 

“Langkah Adrianus harus dianggap sebagai bentuk kegelisahan atas praktik penyimpangan di internal Polri yang bahkan Kompolnas sekalipun tidak cukup mampu melakukan pengawasan yang efektif,” jelas Muradi.

Berkaca dari masalah tersebut, menurut dia, ada baiknya kewenangan Kompolnas diperluas dan diperkuat. Dengan terlebih dahulu memandirikan Kompolnas dari ketergantungan kepada Polri baik fasilitas maupun penganggaran. Selanjutnya harus diikuti pola rekruitmen yang lebih transparan agar menghasilkan komisioner Kompolnas yang mumpuni dan berintegritas. 

“Dengan begitu, permasalahan seperti yang menimpa Adrianus tidak lagi terjadi, dan idiom bahwa Kompolnas hanya menjadi lembaga pendukung buta Polri dapat secara efektif diminimalisir,” tandas Muradi.

sumber : http://www.rmol.co/read/2014/08/31/170072/Berkaca-Kasus-Adrianus,-Kompolnas-Harus-Mandiri!-

Presiden DPP KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto : “RUU Advokat, Silahkan Subtansinya Dikritisi”

Posted on | August 28, 2014 | Comments Off

Tjoetjoe Presiden KAI

Jurnalpatrolinews.com-Jakarta: Berbeda dengan organisasi lain, Kongres Advokat Indonesia (KAI) berharap semua pihak yang terkait jeli melihat substansi yang tertuang dalam revisi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Kalau ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan RUU Advokat, silahkan substansinya dikritisi. Dibagian mana yang tidak setuju?. Jangan menolak secara keseluruhan, sebab RUU Advokat yang ada ini dimaksudkan untuk memperbaiki UU yang lama” ujar Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Presiden DPP KAI periode 2014-2019

Menurutnya, RUU Advokat dibuat dimaksudkan untuk membenahi kondisi dunia advokat yang saat ini (diakui atau tidak) sedang bermasalah.

“Ketika para advokat terpecah belah, itu adalah masalah, belum lagi ada yang bisa sidang, ada yang tidak, dll. Ketika ada sekelompok advokat mendominasi kelompok lainnya, itu semua masalah dan ketika advokat dipaksa bergabung dengan salah satu organisasi advokat, sedangkat kita tahu di Indonesia terdapat banyak organisasi advokat. Ini juga masalah” jelasnya kepada jurnalpatrolinews.com (27/8)

Tjoetjoe mengakui bahwa Ketika semua organisasi semua organisasi advokat tidak mempunyai data base keanggotaan yang valid dan uptodate, itu masalahnya.

Sementara itu terkait dengan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) Tjoetjoe memberikan pandangannya

“dewan etika harus tunggal, dewan kehormatan harus tunggal, badan pengawas, kurikulum pendidikan dan standar ujian harus tunggal dan itu semua untuk mengontrol dan mengawasi semua organisasi advokat” jelasnya.

Tjoetjoe berharap tidak ada organisasi advokat bisa mendominasi, mengendalikan dan mengontrol organisasi advokat yang lainnya.

“Saya berharap pihak-pihak tertentu tidak apriori dengan RUU Advokat ini” pungkasnya.

sumber : http://jurnalpatrolinews.com/2014/08/28/presiden-dpp-kai-tjoetjoe-sandjaja-hernanto-ruu-advokat-silahkan-subtansinya-dikritisi/

Surat DPR RI atas Surat LBH KHMI tentang sikap MA yang tidak mentaati Putusan MK

Posted on | August 27, 2014 | Comments Off

Surat DPR RI atas Surat LBH KHMI tentang sikap Mahkamah Agung RI yang tidak pernah mentaati hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009

web DPR RI - 15 Agustus 2014 - MA tidak mentaati Putusan MK 101

PRAY for RUU ADVOKAT DISAHKAN SEPTEMBER 2014

Posted on | August 26, 2014 | Comments Off

Advokat

Undangan Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPP KAI (Presiden :Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)

Posted on | August 25, 2014 | Comments Off

Undangan utk acara : Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPP KAI masa bhakti 2014 – 2019, Hari Selasa, 2 Sept 2014, jam 10.00 s/d jam 15.00 WIB, Tempat di Golden Ballroom Hotel Sultan Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jkt Pusat.

RSVP : Sdri. Lina Julianty – 0817661689 - http://dpp-kai.org/

RALAT :  Karena satu dan lain hal, maka acara : Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPP KAI masa bhakti 2014 – 2019, yang sedianya akan diadakan pada Hari Selasa, 2 Sept 2014 di Hotel Sultan, DIUNDUR pelaksanaannya sampai adanya Pemberitahuan Lebih Lanjut. Kami mohon maaf atas ralat ini. Contact Person : Sdri. Lina Julianty : 021 64701291 – 08176616897 atau M. Junaedi: 082111977420

keep looking »
  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    2 Users Browsing This Page.
    Users: 2 Guests
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives