Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Dalam perpres sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden memandang Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Dalam Perpres teranyar ini disebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Adapun Tender Cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan Tender sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah,” bunyi Pasal 39 Perpres ini seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (2/4).

Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung. Seleksi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

“Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali,” bunyi Pasal 41 ayat (6) Perpres ini.

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, dilakukan dengan: a.Kualitas dan Biaya; b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.

Swakelola

Menurut Perpres ini, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan: a. PA (Pengguna Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(Baca Juga: KPPU-BPK Bersinergi Tingkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengadaan Barang Jasa)

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan: a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.

Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. “Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,” bunyi Pasal 48 Perpres ini.

Tender

Menurut Perpres ini, pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding,” bunyi Pasal 50 ayat (2) Perpres ini.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres in, untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Adapun pemilihan melalui Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan: a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; b. peserta hanya memasukkan penawaran harga; c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan d. penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah.

Üntuk pengadaan lansung dilakukan: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. “Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan,” bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini.

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres ini, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: a. penetapan Pagu AnggaranK/L; atau b. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Baca Juga: Prospek Cerah Jadi Pengacara Spesialis Pengadaan Barang/Jasa)

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

Keadaan Darurat, Tender Internasional, dan Usaha Kecil

Perpres No.16 Tahun 2018 juga mengatur ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, serta usaha kecil, produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan.

Penanganan keadaan darurat, menurut Perpres ini, dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

Keadaan darurat itu meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 59 ayat (3) Perpres ini.

Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud, menurut Per pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Tender/Seleksi Internasional

Menurut Perpres ini, Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk: a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

“Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan,” bunyi Pasal 63 ayat (2) Perpres ini.

(Baca Juga: Presiden Terbitkan Inpres Efisiensi)

Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

Selain itu, Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

“Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance procurement),” bunyi Pasal 64 ayat (2) Perpres ini, seraya ditambahkan pada Pasal 64 ayat (3) bahwa dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri

Menurut Perpres ini, dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran serta usaha kecil. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

“Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil,” bunyi Pasal 65 ayat (4) Perpres ini.

Melalui Perpres ini, Presiden mengamanatkan LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Selain itu, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).

“Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan,” bunyi Pasal 66 ayat (5) Perpres ini.

Disebutkan dalam Perpres ini, preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri  pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Preferensi harga itu diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Preferensi harga, menurut Perpres ini, diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Sementara preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), dan preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

Preferensi harga itu, tegas Perpres ini, diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 22 Maret 2018 itu.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac1dc10b8525/isi-perpres-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-yang-baru-diteken-jokowi

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

SEMA No.1 Tahun 2018 dinilai membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. Akan tetapi, menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 soal Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Suara keberatan terhadap SEMA No.1 Tahun 2018 diungkapkan Maqdir Ismail, salah seorang advokat yang sering menangani kasus-kasus praperadilan. Dia menentang keras muatan SEMA tersebut. Bahkan, Maqdir mengimbau para hakim berani mengambil sikap terhadap SEMA yang ia pandang bertentangan dengan undang-undang hingga menganjurkan para hakim untuk mengabaikan surat edaran tersebut.

Menurutnya, SEMA ini sudah membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. “Hakim harus berani mengambil sikap ketika SEMA bertentangan dengan undang-undang, maka menjadi kewajiban hakim untuk mengabaikan surat edaran itu,” kata Maqdir Ismail kepada hukumonlinemelalui pesan singkat, Selasa (3/4).

Ada dua muatan pokok yang diatur SEMA No.1 Tahun 2018. Pertama, tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO) maka tidak dapat di ajukan praperadilan. Kedua, Jika praperadilan tetap diajukan oleh penasehat hukum maupun keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

(Baca juga : MA Larang Buron Ajukan Praperadilan, Ini Masukan ICJR)

Maqdir berpendapat bahwa dalam praktik hukum dan ketentuan KUHAP, tidak ada kewajiban hadir di persidangan bagi seseorang yang mengajukan praperadilan. Tidak hanya tersangka, bahkan keluarga maupun kuasanya pun dapat meminta pemeriksaan praperadilan berdasarkan Pasal 79 KUHAP. Sehingga Maqdir menganggap lahirnya SEMA No.1 Tahun 2018 ini bermaksud menganulir Pasal 79 KUHAP tersebut.

Tak segan-segan, pengacara yang terkenal dengan sebutan ‘pendobrak objek praperadilan’ itu menyebut bahwa para hakim yang mengikuti ketentuan SEMA No.1 Tahun 2018 dalam mengadili kasus praperadilan dapat dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang.

Melalui SEMA ini, terang Maqdir, seseorang yang bahkan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka namun kemudian ditersangka-kan, maka dapat kehilangan haknya untuk melakukan praperadilan. “Ini artinya kita secara sengaja membiarkan pelanggaran hak asasi atas nama penegakan hukum,” kata Maqdir.

Satu hal penting yang digarisbawahi Maqdir, hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum, bukan untuk mengurangi hak asasi. Untuk menguji kebenaran ‘dasar hukum’ dan ‘dasar fakta’ penetapan seseorang sebagai tersangka, kata Maqdir, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tegas menyatakan bahwa selain ada bukti permulaan maka harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Berseberangan dengan Maqdir, peneliti pada Lembaga Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, justru mendukung keberlakuan SEMA No.1 Tahun 2018. Menurutnya, jika seseorang ingin mendapatkan haknya untuk mengajukan praperadilan maka ia berkewajiban untuk hadir di persidangan dan tidak melarikan diri.

“Menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri,” kata Arsil kepada hukumonline.

Dalam pandangan Arsil, berlakunya SEMA tersebut merupakan bentuk respons atas perkembangan baru, yakni banyaknya pengajuan praperadilan oleh tersangka yang sedang melarikan diri atau berstatus DPO.

Arsil juga menjelaskan bahwa lahirnya SEMA ini terinspirasi melalui SEMA No.1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, yang mengatur bilamana pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak hadir dipersidangan maka PK yang diajukannya menjadi gugur.

Yang perlu disorot dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 ini, kata Arsil, jangan sampai berlakunya SEMA tersebut malah merugikan orang-orang yang tidak melarikan diri. Jangan sampai sasarannya yang sebetulnya untuk mencegah orang yang sedang melarikan diri melakukan praperadilan. Seperti kasus Sudjiono Timan, sudah ada SEMA nya tetapi tetap ada celah yang bisa digunakan untuk menghindari itu.

“Untuk itu penting dicermati terkait siapa subjek yang diatur? Apakah pemohon atau tersangka?” Jelas Arsil.

(Baca juga: MK Rombak Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan)

Arsil juga mengatakan tidak ada kaitannya jika dikatakan bahwa SEMA No.1 Tahun 2018 ini bertentangan terhadap prinsip hakim dilarang menolak perkara. Arsil membedakan syarat prosedural dalam mengajukan perkara yang harus dipenuhi oleh tersangka dengan kewajiban hakim untuk menguji perkara secara materiil.

Menurutnya, muatan yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 berkaitan erat dengan syarat prosedural. Sehingga jika tersangka tidak mengikuti prosedur tersebut maka dapat didiskualifikasi.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi mengakui bahwa memang latar belakang dibentuknya SEMA No.1 Tahun 2018 ini berkaitan erat dengan maraknya orang yang mengajukan praperadilan, namun dalam status DPO.

Di samping itu, jelas Suhadi, Perluasan Objek Praperadilan Pasal 77 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang besar bagi para DPO untuk memanfaatkan itu. Menurutnya, ini tidak fair. “Dia ingin mendapatkan haknya melalui proses hukum, namun di sisi lain ia menghindari hukum,” katanya kepada hukumonline.

“Dengan melarikan diri, akan memberikan ketidak pastian hukum, kalaupun dia terbukti bersalah dan dihukum maka dia akan tetap tidak bisa dipenjarakan, karena dia hilang!” tambah Suhadi.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac37b900a301/pro-dan-kontra-sema-larangan-pengajuan-praperadilan-bagi-dpo

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Pendaftaran merek bisa dilakukan di 99 negara anggota Protokol Madrid lainnya. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Perpres Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Menkumham Yasonna H Laoly (tengah) dan jajaran saat Sidang Umum WIPO. Foto: Dok Humas Kemenkumham

Indonesia resmi menjadi bagian anggota Protokol Madrid. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 di depan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57 di Jenewa, Senin (2/10). Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

 

“Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid. Dirjen WIPO Francis Gurry dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 dari Protokol Madrid,” kata Yasonna sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Selasa (3/10).

Yasonna menjelaskan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ke-100 dari Protokol Madrid, maka peluang pendaftaran merek semakin terbuka luas. Ke depan, pendaftaran merek dari seluruh dunia bisa dilakukan dari semua negara anggota Protokol Madrid.

“Jadi seseorang dari Indonesia bisa mendaftarkan mereknya sekaligus di 99 negara anggota protokol lainnya. Yaitu cukup melalui loket di kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham di Jakarta,” ujarnya.

Dalam sambutannya di Sidang Umum WIPO, Yasonna menyampaikan, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap kekayaan intelektual untuk masyarakat. Sehingga dapat berkontribusi terhadap industri berbasis inovasi dan pengetahuan, dan mendorong pengembangan ekonomi nasional.

“Dan juga sebagai salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kreativitas. Dan sudah ada juga perubahan beberapa undang undang di bidang Kekayaan Intelektual,” tambahnya.

Dalam Sidang Umum WIPO tersebut,  Menkumham didampingi oleh Dubes Indonesia UN, WTO dan Organisasi  Internasional di Jenewa Hasan Kleib, Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, dan penasihat Menkumham Ian Siagian.

Sebelumnya dilaksanakan agenda Public Forum ‘17 yang diselenggarakan di markas World Trade Organization (WTO) pada 26-28 September 2017. Dalam acara tersebut terdapat beberapa rapat kerja dan salah satunya rapat kerja 79 yang topik pembahasannya adalah How Countries Are Fostering Domestic Innovation From the Ground Up.

Dalam rapat kerja tersebut, Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti menjadi salah satu panelis di antara panelis lainnya yaitu Direktur Registrasi Paten, Desain dan Varietas Tanaman dari Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), dan Alfred Yip dan Kerry Faul dari National IP Management Office, Afrika Selatan.

Dalam kesempatan itu, Dede Mia Yusanti menyatakan berdasarkan global innovation index yang memasukkan Indonesia pada posisi ke-7 di wilayah ASEAN di bawah negara-negara di asia tenggara pada umumnya, namun hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak berupaya mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, Indonesia telah melakukan pembangunan di bidang KI dan perkembangannya maju pesat, yaitu dengan peningkatan pendafataran paten lokal yang diperkirakan hingga akhir tahun 2017 ini diprediksi mencapai 15-16% permohonan. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai di bawah 10% permohonan.

Indonesia juga telah berhasil melakukan revisi terhadap undang KI, seperti UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Paten yang lebih bersahabat bagi insan-insan kreatif dan inovator dalam negeri. “Penegakan hukum di bidang KI merupakan salah satu hal penting sehingga pemegang hak dapat merasa terjamin dan dapat merangsang kreasi dan inovasi baru tidak hanya bagi insan kreatif dan inovator lokal tetapi juga asing,” tandasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d335bdce7e1/indonesia-jadi-anggota-protokol-madrid–pendaftaran-merek-diperluas

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

  

sumber : http://www.lensaindonesia.com/2017/09/16/mentang-mentang-milik-konglomerat-meikarta-abai-imb-dan-amdal-diadukan-ombudsman.html

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

KAI bekerja sama dengan MK

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Alamat Kantor Pusat Kongres Advokat Indonesia :

Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19. MNC Centre, High End Building, Ground Floor, Suites, 102 – 104, Jakarta – 10340

Email & Telephone : setjen@kai.or.id (021) 3919262

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada KAI bekerja sama dengan MK

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI dapat dilihat di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Alamat Kantor Pusat Kongres Advokat Indonesia : Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19. MNC Centre, High End Building, Ground Floor, Suites, 102 – 104, Jakarta – 10340
Email & Telephone : setjen@kai.or.id (021) 3919262


ALAMAT KONTAK DEWAN PIMPINAN DAERAH KONGRES ADVOKAT INDONESIA


DPD KAI Jawa Timur

Alamat : Komplek Ruko Gateway blok D-28, Jalan Raya Waru, Sidoarjo – Jawa Timur
Email : rizalhaliman@yahoo.com

DPD KAI Sulawesi Tenggara

Alamat : Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Unhalu Blok B.20 Kemaraya Kota Kendari – Sulawesi Tenggara.
Email : andredarmawansh@yahoo.com

DPD KAI Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Ahmad Yani Km 34 Rt.001 Nomor 12 Kota Banjarbaru, Jalan MT Haryono Nomor 4 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
Email: dpd.kai.kalsel@gmail.com

DPD DKI Jakarta

Alamat : Komp. Maya Indah. Jl. Kramat Raya No.3 N – Senen, Jakarta Pusat, Kode pos 10450
Telp 021. 3101245 Faks 021. 3912880 No HP : +6281213011881
Email : kaidpd.dkijakarta@gmail.com

DPD KAI Kepulauan Riau

Alamat : Ruko Manalagi Blok C No. 10. Depan Plaza KAPITAL, Kel. Belian. Kec. Batam – Kota Batam.
Email : dpd.kai.kepri@gmail.com

DPD KAI Aceh

Alamat : Jalan H.Ir.Mohd. Thaher Lueng Bata Banda Aceh (di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh).
Email : lawfirmyusri@yahoo.co.id
HP : 081269987744.

DPD KAI Jawa Tengah

Alamat : Jl. Gemah Barat No. 5 Pederungan Semarang 50191

DPD KAI Kalimantan Timur

Alamat : Jln Wonorejo RT.35. No. 70 (KLAMPIS IRENG ) Kel. Gunung Samarinda, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur

DPD KAI Nusa Tenggara Barat

Alamat : Graha Dekopinwil NTB, Lt II Jl. Bung Karno. N0. 30. Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat.

DPD KAI Jambi

Alamat : Jl. M Husni Thamrin no.07 Rt 2 kel. Beringin kec. Pasar Jambi.
Email : dpd.kai.jambi.@gmail.com

DPD KAI Sulawesi Utara

Alamat : Real Estate Lembah Nyiur Kairagi Mas Blok NC V/06, Kairagi Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.
E-mail : folter_hanswangol@yahoo.com

DPD KAI Lampung

Alamat : Jl. Teuku Umar No.60 Tanjung Karang Bandar Lampung – Lampung. Telp : 081311323272

DPD KAI Sumatera Utara

Alamat : Jl. Jangka, Perumahan Jangka Residen No. 1 Medan – Sumatera Utara. Telp : 081265401299

DPD KAI Sumatera Barat

Alamat : Jl. Cimanuk No.13 RT 02 RW III Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara. Kota Padang. Sumatera Barat.
Email : dpd.kai.sumbar@gmail.com

DPD KAI Jawa Barat

Alamat : Jalan Situsari VII No. 63, Cijagra, Buahbatu, Bandung 40265, Telp : 022-7319536
Email : kai.dpdjabar@gmail.com

DPD KAI Yogyakarta

Alamat : Jalan Raya Janti No. 349B Yogyakarta, 55198, Tlp 0274 4534529
Email : dpd.kai_jogjakarta@yahoo.com

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

MK Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan

Pemohon berharap dengan putusan ini, pelaksanaan aturan mengugurkan permohonan praperadilan bisa seragam diantara para penegak hukum.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Mantan Bupati Morotai Rusli Sibua. Dari lima pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah hanya mengabulkan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara pokoknya sudah diperiksa pengadilan.

Dalam putusannya, Mahkamah menyimpulkan Pasal 50 ayat (2), (3), Pasal 52 ayat (1), (2), Pasal 137, dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP tidak bertentangan dengan UUD 1945 alias konstitusional. Mahkamah hanya menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai permohonan praperadilan gugur saat telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkaranya. (Baca juga: Hakim Gugurkan Praperadilan Irman Gusman).

“Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘suatu perkara sudah mulai diperiksa’ tidak dimaknai ‘permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan’,” ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat dalam putusan bernomor 102/PUU-XIII/2015 di Gedung MK, Rabu (9/11).

Sebelumnya, Rusli Sibua mempersoalkan Pasal 50 ayat (2), (3), Pasal 52 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP terkait hak-hak tersangka yang salah satunya mengatur gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara (pokok) sudah diperiksa oleh pengadilan. Terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, terpidana kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Morotai ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat multiitafsir. (Baca juga: Mahasiswa Kedokteran Menang Lawan Polisi di Sidang Praperadilan).

Dalam pertimbangan, Mahkamah menerangkan dalam praktik Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri terutama frasa “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan.

“Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksud mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri (PN). Sebab, dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan,”ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat membacakan pertimbangan hukum putusan.

Dia mencontohkan ada hakim praperadilan berpendapat permohonan praperadilan gugur setelah berkaspokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diregistrasi di PN dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa ke PN. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan berpendapat batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

“Mahkamah berpendapat Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,” sebutnya.

Guna menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi itu, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Bagi Mahkamah, penegasan ini sebenarnya sesuai hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Atas dasar itu, Mahkamah berpendapat norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

“Demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu ‘permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan’,” tegasnya.

Usai sidang, salah satu kuasa hukum pemohon, Ahmad Ruliansyah mengapresiasi putusan ini. “Kita cukup kasih apresiasi karena sebagian permohonan diterima,” kata Ruliansyah di Gedung MK.

Dia berharap dengan putusan ini, pelaksanaan aturan mengugurkan permohonan praperadilan bisa seragam diantara para penegak hukum. Sebab, selama ini terdakwa sering kehilangan haknya untuk mengajukan praperadilan lantaran adanya hak tersangka/terdakwa agar perkaranya “segera” dimajukan ke pengadilan dalam Pasal 52 ayat (2), (3) KUHAP.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5822f5c6e86c6/mk-perjelas-waktu-gugurnya-praperadilan

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada MK Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan

Budiman Sudharma & Rekan

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Budiman Sudharma & Rekan