Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Ini Susunan Lengkap Pengurus DPN PERADI versi Juniver

Posted on | May 22, 2015 | Comments Off on Ini Susunan Lengkap Pengurus DPN PERADI versi Juniver

Posisi ketua komite pendidikan advokat masih kosong pada saat pelantikan berlangsung.
Ini Susunan Lengkap Pengurus DPN PERADI versi Juniver</p>
<p>

Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020 Juniver Girsang (depan dan tengah) bersama jajaran pengurus saat pelantikan di Jakarta, Kamis (21/5). Foto: RES.

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang dipimpin oleh Juniver Girsang telah merampungkan dan langsung mengumumkan susunan kepengurusan DPN PERADI 2015-2020.

“SK Ketua Umum DPN PERADI tentang pengangkatan pengurus PERADI masa jabatan 2015-2020. Memutuskan, menetapkan dan mengangkat nama-nama di bawah ini,” ujar Juniver saat pelantikan di Jakarta, Kamis (21/5).

Siapa saja mereka?

Dewan Penasehat:

Adnan Buyung Nasution

Elza Syarief

Denny Kailimang

Kartini Muljadi

Jimmy Budi Haryanto

Trimedya Pandjaitan

Indra Sahnun Lubis

Hotma Sitompoel

Teguh Samudera

Taufiq

Lucas

Tommy Sihotang

Nelson Darwin

Juan Felix Tampubolon

 

Dewan Pakar:

Hamdan Zoelva

Frederik Tumbuan

Romli Atmasasmita

Todung Mulya Lubis

Slamet Sampurno

Suhandi Cahya

 

Ketua Umum

Juniver Girsang

 

Wakil Ketua Umum

Harry Ponto

Luthfi Hakim

 

Sekretaris Jenderal

Hasanuddin Nasution

 

Wakil Sekretaris Jenderal
Timbang Pangaribuan

Renita Girsang

Syaiful Ma’arif

Mariana Salikhin

Hadi Herdiansyah

Elizabeth Silalahi

Yanuar Prawira

 

Bendahara Umum

Tini Nuraini Alim

 

Wakil Bendahara Umum

Helen Ongko

Fransiska

Syamsudin

 

Wakil Ketua Komite Pendidikan Advokat

Jobanet Tonda

Aulia Kemalsyah Siregar

Handoko Setyo Juwono
Noo Pinata Abuwalu
Jennifer Tumbuan
Edison Panjaitan

 

Ketua Penelitian dan Pengembangan Hukum

Patuan Sinaga

Wakil Ketua Penelitian dan Pengembangan Hukum
Misbahul Huda
Utomo Karim
Andi Nathanael
Samsudin Arwan
Abede
Simon Nahak
Kamal Marsudi

 

Ketua Bantuan Hukum

Arif Patra Wijaya

Wakil Ketua Bantuan Hukum
S Yanti Nurdin
Martimus Amin
Gelora Tamba
Andi Mahiato Mahda
Timran Abdurrahman
Agata Widyawati

 

Ketua Pembela profesi
Johnson Siregar

Wakil Ketua Pembela Profesi
Roberto Hutagulung
Romi Hutagalung
Andi Simangunsong
Matthew Andi
Sujiarno Broto Aji
Daud Marbun
Kurnia Girsang

 

Ketua Komite Perempuan dan Perlindungan Anak

Made Damayanti
Wakil Ketua Komite Perempuan dan Perlindungan Anak

Sutra Dewi
Eva Nora
Rani Noviyani Yusuf
Chairudin Bakhri
Ahmad Riyan
Ade Yopie Hartanti

 

Ketua Kerja Sama Internasional

David Abraham
Wakil Ketua Kerja Sama Internasional

Ira A Eddymurythy
Lia Alizia
Yudhistira Apondo
Lamana Saragih

Ketua Komite Publikasi dan Humas
Gabriel Mahal
Wakil Ketua Komite Publikasi dan Humas

Handoko Taslim
Hanita Oktavia
Indah Dewi Yani
Lidya Wongso Negoro
Arthur Hedar

Ketua Bidang Organisasi
Albert Jean Haris Marbun
Wakil Ketua Bidang Organisasi

Carrel Ticualu
Abdul Salam
Yance Aswin
Diarson Lubis
Robert Kuana
John Siregar
Abha
Kosmas Egidius
Abdul Rahman
Sammy Mananoba
Hendro Harianto
Anton Dermanto

Ketua Seni dan olahraga
Gusti Randa
Wakil Ketua Seni dan Olahraga

Washington Effendi
Khairur Anwar
Erwin Romel Sinaga
Michael Rudolf Dotulung

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline pada saat pelantikan, belum adanya orang yang mengisi jabatan Ketua Komite Pendidikan Advokat karena salah seorang calon terkuat mengundurkan diri pada saat-saat terakhir. Yang bersangkutan awalnya disebut sudah siap menjabat jabatan itu, tetapi akhirnya membatalkan pada saat “last minute”.

Informasi ini dibenarkan oleh Sekjen DPN PERADI Hasanuddin Nasution. “Oh iya iya, Saya tahu itu. Siang kemarin baru ngabarin mundur, padahal sebelumnya sudah oke,” ujarnya sambil menjelaskan bahwa sempat diusulkan nama lain tetapi hingga acara pelantikan belum ada konfirmasi dari nama baru tersebut.

Namun, kendala itu tidak membuat DPN PERADI yang dipimpin oleh Juniver surut, pelantikan pun tetap digelar secara meriah.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555f3e90ddc62/ini-susunan-lengkap-pengurus-dpn-peradi-versi-juniver

Lantik Pengurus, DPN PERADI versi Juniver “Rangkul” Sejumlah Tokoh Ternama

Posted on | May 22, 2015 | Comments Off on Lantik Pengurus, DPN PERADI versi Juniver “Rangkul” Sejumlah Tokoh Ternama

Dari Adnan Buyung Nasution hingga Prof. Romli Atmasasmita.
Lantik Pengurus, DPN PERADI versi Juniver “Rangkul” Sejumlah Tokoh Ternama

Suasana pelantikan pengurus DPN PERADI periode 2015-2020 yang dipimpin oleh Juniver Girsang di Jakarta, Kamis (21/5). Foto: RES.

Juniver Girsang melantik susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) masa jabatan 2015-2020 yang dipimpinnya di Jakarta, Kamis (21/5).

Bersama dengan Harry Ponto dan Lutfi Hakim masing-masing sebagai wakil ketua dan Hasanuddin Nasution selaku sekretaris jenderal, Juniver melantik sekitar 71 pengurus DPN PERADI yang malam itu tampil rapi dengan setelan yang didominasi dengan warna hitam, putih, dan merah.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini, 21 Mei 2015, berdasarkan mandat Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Makassar pada 28 Maret, selaku Ketua Umum saya melantik seluruh rekan-rekan sebagai Pengurus DPN PERADI 2015-2020,” ujar Juniver bertempat di Hotel Pullman, Jakarta.

Selain pengurus-pengurus yang tersebar ke dalam beberapa komite, Juniver juga mengumumkan Dewan Penasihat dan Dewan Pakar yang akan mendampingi PERADI dibawah kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.

Banyak nama tokoh-tokoh hukum  ternama dalam susunan Dewan Penasihat dan Dewan Pakar tersebut.

Ketua Dewan Penasihat diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Dengan anggota dewan diantaranya Elza Syarief, Denny Kailimang, Kartini Muljadi, Trimedya Panjaitan, Indra Sahnun Lubis, Hotma Sitompoel, Juan Felix Tampubolon, dan Teguh Samudra.

Sedangkan, Dewan Pakar diketuai Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, dengan anggota Frederik Tumbuan, Prof. Romli Atmasasmita, Todung Mulya Lubis, Slamet Sampurno, dan Suhandi Cahya.

Berdasarkan catatan hukumonline, Adnan Buyung Nasution, Indra Sahnun dan Teguh Samudera merupakan pentolan Kongres Advokat Indonesia (KAI), organisasi advokat yang juga mengklaim sebagai wadah tunggal selain PERADI. Sedangkan, Todung Mulya Lubis pernah diberhentikan sebagai advokat seumur hidup oleh putusan Dewan Kehormatan PERADI, sebelum akhirnya pindah ke KAI.

Disampaikan oleh Juniver, pertimbangannya mengajak serta nama-nama di atas karena DPN PERADI membutuhkan masukan dari orang-orang ini.

“Bang Buyung Nasution merupakan tokoh advokat. Kita perlu imbauannya dan pemikiran-pemikirannya yang selama ini seakan kita abaikan. Begitu juga rekan saya, Hamdan Zoelva. Beliau ini adalah tokoh hukumnya, kita butuh pemikirannya. Kemudian bagaimana advokat ini lebih dihormati dan dihargai dengan pemikiran-pemikiran” tukasnya menyebutkan beberapa nama.

Setelah pelantikan pengurus, Juniver mengatakan siap mengemban amanah dengan semangat rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi. Beberapa program yang siap dijalankan kepengurusan Juniver di antaranya adalah pembenahan di tubuh organisasi dan pengambilan sumpah calon advokat PERADI di seluruh Indonesia.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555e31c966782/lantik-pengurus–dpn-peradi-versi-juniver-rangkul-sejumlah-tokoh-ternama

PERADI Pecah, Juniver Janji Gandeng Seterunya

Posted on | May 21, 2015 | Comments Off on PERADI Pecah, Juniver Janji Gandeng Seterunya

Ketua Umum PERADI Juniver Girsang/MTVN/M Rodhi Aulia

Ketua Umum PERADI Juniver Girsang/MTVN/M Rodhi Aulia
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia periode 2015-2020, hasil Munas II Makassar Juniver Girsang menginginkan rekonsiliasi terjadi di internal PERADI. Juniver berjanji akan mengajak pihak yang berseteru untuk bergabung di bawah kepemimpinannya.

“Kita akomodir rekan-rekan yang dulu keluar dari PERADI yang menjadi aktor utama friksi (Perpecahan), kita rangkul,” kata Juniver di sela-sela pelantikan Dewan Pengurus Nasional PERADI di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015).

Juniver mengaku rekonsiliasi bukan perkara mudah. Meski demikian, ia menolak jika rekonsiliasi dilakukan dengan pelaksanaan Munas lagi dalam waktu dekat. Sebab, keputusan dan hasil Munas yang berlangsung pada 26 hingga 27 Maret lalu, sudah inkracht.

“Munas ulangan sudah tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seharusnya, kita yang paham hukum ini, menyadari. Mari kita duduk bersama dan tidak melanggar aturan,” terang dia.

Seperti diketahui, Ketua PERADI periode sebelumnya, Otto Hasibuan menegaskan, Munas yang berlangsung di Makassar tersebut belum selesai. Otto beralasan, Munas itu ditunda hingga enam bulan ke depan.

sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/21/398401/peradi-pecah-juniver-janji-gandeng-seterunya

Pengurus Pusat Peradi Periode 2015-2020 Dilantik

Posted on | May 21, 2015 | Comments Off on Pengurus Pusat Peradi Periode 2015-2020 Dilantik

Peradi

JakartaPersatuan Advokat (Peradi) periode 2015-2020 menggelar acara pelantikan Pengurus Pusat Peradi di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (21/5). Acara pelantikan dipimpin Ketua Umum Peradi hasil Munas II di Makasar, Maret lalu, Juniver Girsang.

Untuk mengendalikan roda kegiatan Peradi selama lima tahun, Juniver bakal dibantu dua wakil ketua umum, Harry Ponto dan Lutfi Hakim. Sementara itu, jabatan strategis, Sekjen Peradi ditempati Hasanuddin Nasution.

Selanjutnya, Ketua Dewan Penasehat dijabat Adnan Buyung Nasution, dengan para anggota, Hotma Sitompul, Indra Sahnun Lubis, Elza Syarief, Trimedya Pandjaitan, Tommy Sihotang, dan Juan Felix Tampubolon.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pakar yang beranggotakan Romli Atmasasmita, Todung Mulya Lubis, dan Slamet Sampurno.

Dalam sambutannya, Juniver mengajak para advokat untuk bersama-sama membangun Peradi sebagai organisasi yang kuat, solid, bermartabat dan berwibawa. Ia pun menyatakan siap untuk menjalankan sejumlah program.

“Dengan semangat rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi, saya siap mengemban amanah untuk memimpin Peradi. Hal ini saya lakukan semata-mata demi meningkatkan wibawa profesi advokat,” ujar Juniver.

Juniver menjelaskan, sejumlah program penting dan strategis siap untuk dijalankan setelah kepengurusan dilantik. Selain program pembenahan di tubuh organisasi, lanjut Juniver, program utama yang secepatnya harus dilaksanakan adalah pengambilan sumpah calon advokat Peradi yang telah tertunda bertahun-tahun.

“Langkah ini perlu segera diambil setelah pelantikan agar Peradi tidak dituding hanya mencari uang saja melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tanpa pernah memikirkan penyumpahan menjadi advokat setelah lulus ujian advokat,” ujar Juniver.

Di samping itu, Juniver menyatakan, Peradi pada masa yang akan datang siap bekerja sama dengan institusi penegak hukum. Tidak hanya itu, lanjut Juniver, Peradi siap bekerja sama dengan dengan DPR dalam pembahasan undang-undang.

Sekjen Peradi, Hasanuddin Nasution, mengatakan ada sejumlah tugas berat menanti para pengurus baru dilantik. Utamanya adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi advokat. “Itu adalah jaminan utama menjawab tantangan profesi advokat ke depan,” kata Hasanuddin.

Soal advokat asing, Hasanuddin mengatakan hal itu akan jadi bagian penting masalah yang harus diselesaikan. “Inilah bagian dari visi dan misi yang dijabarkan di program-program tahun ke tahun,” katanya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/276004-pengurus-pusat-peradi-periode-20152020-dilantik.html

Presiden KAI Indra Sahnun Lubis besok diterima MA

Posted on | May 21, 2015 | Comments Off on Presiden KAI Indra Sahnun Lubis besok diterima MA

Presiden KAI Indra Sahnun Lubis besok diterima MA

Jakarta-(dpp kai 21/5/2015)

Presiden Kongres Advokat Indonesia Indra Sahnun Lubis, SH besok 22/5/2015, telah dijadwalkan untuk bertemu dengan Mahkamah Agung. ISL sapaan akrab Presiden KAI menjelaskan bahwa pertemuan dengan MA akan membahas persoalan penegakan hukum dan kondisi organisasi advokat saat ini yang sangat memprihatinkan. Dan pertemuan itu juga ISL menegaskan akan membahas secara spesifik masalah surat mahkamah agung terkait dengan masalah berita acara sumpah yang menjadi persoalan advokat KAI selama ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik dan menguntungkan bagi advokat KAI dalam pertemuan besok, untuk itu ISL mengharapkan support dan doa dari segenap advokat se Indonesia.

sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/detailpost/presiden-kai-indra-sahnun-lubis-besok-diterima-ma

Komisi III DPR Dukung Kepengurusan Peradi Segera Dibentuk

Posted on | May 20, 2015 | Comments Off on Komisi III DPR Dukung Kepengurusan Peradi Segera Dibentuk

JakartaWakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, menyatakan dukungannya atas rencana pelantikan dewan pengurus nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yang di Munas lalu menjadikan Juniver Girsang sebagai ketua umumnya.

“Saya termasuk yang mengikuti Munas Peradi kemarin. Makanya kita mendukung kepemimpinan Juniver Girsang. Karena tahu terpilihnya Juniver itu legal dan sesuai AD/ART Peradi,” kata Trimedya, Rabu (20/5).

Dia justru mengaku prihatin dengan kondisi Peradi saat ini yang ditinggalkan Ketua Umum sebelumnya, Otto Hasibuan, di mana para advokat terpecah ke dalam kelompok-kelompok, yang diakibatkan gagalnya kepemimpinan lama melaksanakan Munas.

Trimedya bercerita bahwa dirinya termasuk yang mendorong pembentukan Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat Indonesia yang dilindungi UU. Trimedya berperan karena menduduki jabatan sebagai Ketua Serikat Pengacara Indonesia (SPI).

Namun, semuanya terancam rusak dalam pelaksanaan Munas Peradi terakhir di Makassar, di mana cara-cara tidak demokratis coba dimunculkan. Jelang Munas itu, ada rapat pengurus anak cabang yang menentukan utusan, di mana permainan terjadi.

Permainan itu berlanjut di Munas. Belakangan, pihak Otto Hasibuan, ketika Munas sudah berlangsung, membuat alasan seakan-akan ada ancaman keamanan sehingga Munas diarahkandeadlock.

“Saya hadir di situ, dan bisa melihat sebenarnya semuanya kondusif dan tak ada kekerasan. Cuma yang ada hanya ketakutan luar biasa bahwa calon yang didukung incumbent kalah,” kata Trimedya.

Saat itu, dan berlangsung hingga kini, Trimedya mengatakan ada empat kelompok. Yakni kelompok pendukung Juniver Girsang yang mayoritas, Kelompok Otto Hasibuan, Kelompok Humprey Djemat, dan Kelompok Luhut Pangaribuan.

Sementara kelompok Otto yang terancam kalah memaksa Munas dihentikan, kelompok Humprey meminta pemilihan dengan metode one man one vote yang tak mungkin dilakukan, sementara pendukung Juniver menjunjung tinggi asas demokrasi melalui suara perwakilan kepengurusan sesuai AD/ART.

“Karena melihat calonnya akan kalah, (Otto) sebagai incumbent, dengan seenak hati bilang Munas ditunda dengan alasan keamanan. Kemudian oleh sejumlah pengurus daerah, Munas dilanjutkan dengan pimpinan sidang yang sama. Peserta kuorum. Akhirnya Juniver terpilih,” kata Trimedya.

“Keputusan Juniver menjadi ketua patut didukung. Apalagi, dia mengarahkan konsolidasi organisasi atau kelompok-kelompok advokat. Visi itu yang disukai oleh peserta Munas.”

Bagi Trimedya, pihaknya sangat prihatin dengan pihak Kepengurusan Otto Hasibuan yang mengklaim masih tetap jadi pengurus namun gagal mengatasi situasi. Parahnya, walau sudah demisioner, mereka tetap memaksa untuk menjadi pengurus.

“Ini yang sebenarnya sulit. Sekaligus bukti kalau kepentingan pribadi bisa sangat merugikan profesi dan organisasi advokat. Susah payah membangun Peradi, kita kecewa karena ada kepentingan pribadi yang besar,” jelasnya.

Sebagai pimpinan Komisi Hukum di DPR, Trimedya mengatakan pihaknya akan segera memanggil kelompok-kelompok advokat di Peradi untuk diajak bicara serta duduk bersama. Hal itu dilakukan demi menjaga agar organisasi tidak pecah.

“Saya akan mengusulkan untuk mendamaikan mereka, agar berhenti memikirkan kepentingan kelompok. Kalau tak mau berkonsolidasi, DPR bisa merevisi UU Advokat. Karena tak bisa bersatu, UU-nya yang direvisi. Bahwa memang pengacara harus multi bar, tak perlu wadah tunggal. Kalau mereka berpikir baik dan murni, ya ayo,” jelas Trimedya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/275664-komisi-iii-dpr-dukung-kepengurusan-peradi-segera-dibentuk.html

Surat LBH KHMI – 19 Mei 2015 : Permohonan Perlindungan dan Keadilan Hukum

Posted on | May 19, 2015 | Comments Off on Surat LBH KHMI – 19 Mei 2015 : Permohonan Perlindungan dan Keadilan Hukum

  1. Bahwa hal tersebut diakui oleh Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, yang mewakili Mahkamah Agung RI dalam sidang Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 6 Mei 2015 di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7521_PERKARA%20 NOMOR%20112.PUU-XII.2014%20dan%2036.PUU-XIII.2015%20tgl.%206%20Mei%20 2015.pdf.

Kesaksian Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, yang mewakili Mahkamah Agung RI (BUKTI – 9) sebagai berikut :

  1. Pada halaman 7 angka 14 menyatakan :

“Yang kami muliakan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Anggota Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama bahwa saya diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk mewakili Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan  kehadiran Mahkamah Agung pada sidang yang mulia ini.

Saya mohon maaf bahwa tidak menyiapkan keterangan tertulis. Saya hanya menyampaikan hasil rapat pimpinan.

Bahwa pada dasarnya, masalah konstitusionalitas tidaknya Pasal 4 tadi, kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, melihat pada kejadian-kejadian masa lalu, dimana Mahkamah Agung terseret dalam … secara tidak langsung terseret dalam pertikaian atau konflik di antara organisasi profesi advokat, maka Mahkamah Agung ke depan, justru menginginkan tidak masalah jika misalnya pengambilan sumpah itu tidak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. Jadi, kita bersifat imparsial, diserahkan kepada para profesi itu sendiri. Itulah inti dari sikap Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung tidak dalam posisi sebenarnya … apa … mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai itu. Jadi, intinya diserahkan kepada organisasi profesi advokat itu sendiri.

Demikianlah intinya dari sikap Mahkamah Agung, Yang Mulia. Terima kasih.

  1. Pada halaman 12 angka 17 menyatakan :

“Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Wakil, Para Anggota Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama saya respons adalah pertanyaan dari Yang Mulia I Dewa Gede Palguna. Bahwa sebenarnya tidak menarik, tetapi konteksnya  pada  waktu  Yang  Mulia  Ketua  Mahkamah  Agung  Bapak Harifin A. Tumpa mengeluarkan Surat 052/KMA/5/2009 kepada para ketua pengadilan tinggi, pada saat itu normanya seperti itu dan belum ada pengujian, kan begitu. Belum ada pengujian, belum ada persoalan. Jadi melihat bahwa intinya hanya ada satu organisasi, kemudian untuk menjadi profesi advokat harus dilantik di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi, maka sikap seperti itu. Nah, sekarang ada pengujian.

Nah, membahas situasi ini, maka kita menyerahkan soal isu konstitusionalitas atau tidaknya kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi, melihat  pada  persoalan-persoalan  masa  lalu,  maka  kita  tidak  ada kepentingan untuk mempertahankan Pasal 4 itu. Bahkan, terhadap pasal mengenai satu-satunya organisasi itu pun kita tidak berkepentingan untuk menyatakan satu atau multibar ataupun hanya satu-satunya, begitu. Jadi kita menyerahkan persoalan itu kepada Pemerintah, begitu.

Dan Mahkamah Konstitusi ketika hari ini diuji, kita tidak ada interest, tidak ada kepentingan untuk mempertahankan, harus monobar atau singlebar, atau multibar, dan kaitannya juga dengan penyumpahan harus di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Tidak ada kepentingan untuk mempertahankan itu. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ke depan.

Demikian, Yang Mulia.

009 -19 Mei 2015 - sumpah PT_Page_01 risalah_sidang_7521_PERKARA NOMOR 112.PUU-XII.2014 dan 36.PUU-XIII.2015 tgl. 6 Mei 2015_Page_01

selengkapnya di : http://www.4shared.com/office/ZQxYIEXuba/009_-19_Mei_2015_-_sumpah_PT_d.html

KAI TSH : Undangan Ultah ke – 7 KAI

Posted on | May 19, 2015 | Comments Off on KAI TSH : Undangan Ultah ke – 7 KAI

Undangan 7 Tahun KAI 1 Undangan 7 Tahun KAI 2undangan01undangan02

Lampiran Komfirmasi Undangan

selengkapnya di : http://www.4shared.com/office/hbB9anu8ce/Undangan_ULTAH_KAI.htm

sumber : http://dpp-kai.org/kai/?p=713

KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Posted on | May 19, 2015 | Comments Off on KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

JAKARTA – HUMAS, Senin, 18 Mei 2015, Ketua MA melantik dan mengambil sumpah jabatan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani Jakarta Pusat. . MA sebagai induk dari para hakim menyadari bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan peningkatan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan promosi dan rotasi para hakim. Kualitas sumber daya hakim yang unggul yang menjadi garda depan MA. Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dari MA dimana Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayahnya. Didasarai latar belakang tersebut, MA terus melakukan promosi dan rotasi dengan harapan para hakim akan kian luas pengalaman dan keilmuannya.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa MA tidak mentolerir Ketua Pengadilan Tinggi yang menyimpang dari kebijakan MA. Itu sebabnya MA terus turun untuk melaksanakan pembinaan terhadap para pegawai pengadilan. Untuk meningkatkan kinerja dan inovasi di peradilan khususnya dalam hal pelayanan publik, dalam waktu dekat MA akan melaksanakan Kompetisi Pelayanan Publik Pengadilan. Tujuan kompetisi ini untuk mendorong kreatifitas, profesionalisme, dan respons inovasi pelayanan publik pengadilan. Diharapkan melalui kompetisi ini akan mampu meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat.

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik :
1. I Ketut Gede, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
2. Drs.H.Abdul Halim Syahran sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
3. H.Helmy Bakri, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
4. Dr.H. Bahruddin Muhammad SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
5. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
6. Drs. Ahmad SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
7. Dr.H. A.Mukti Arto, SH., M.Hum sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
8. Sulistyo, SH., M.Hum sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
9. H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
10. Syamsul Hadi, SH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4352

Luhut M. Pangaribuan, Setiap Bentuk Intervensi Adalah Salah!

Posted on | May 13, 2015 | Comments Off on Luhut M. Pangaribuan, Setiap Bentuk Intervensi Adalah Salah!

Kamis, 07 Mei 2015 | 17:20 WIB

JOSS.TODAY – Nuansa perpecahan di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pasca Musyawarah Nasional (Munas) II Peradi di Makassar pada Kamis-Sabtu, 26-28 Maret 2015, yang gagal, ternyata masih terasa hingga kini. Apalagi, secara sepihak, DR. Juniver Girsang, SH, MH mengklaim sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi periode 2015-2020.

Ketika itu, ada 7 nama calon yang siap bersaing memperebutkan kursi yang bakal ditinggalkan Prof. DR. Otto Hasibuan ini. Yaitu: DR. Fauzi Y. Hasibuan, SH, MH; DR. Luhut M. Pangaribuan, SH, LLM; DR. Humphrey L. Djemat, SH, LLM, DR. Juniver Girsang, SH, MH; Jamaslin James Purba, SH, MH, DR. Frederich Yunadi, SH, LLM, dan Hasanudin Nasution, SH.

Pada 21 Desember 2014, usia Peradi menginjak satu dasawarsa. Informasi terbaru dari Sekretariat DPN, jumlah anggotanya mencapai 27.192 orang advokat. Apa yang sebenarnya terjadi di Peradi yang dideklarasikan pada 21 Desember 2004 ini? Apakah ini pertanda Peradi sudah pecah? Untuk mengetahui hal ini, Joss.Today mewawancarai advokat Luhut M. Pangaribuan. Berikut petikannya:

Menyusul Munas II Peradi di Makassar yang gagal, Juniver Girsang mengklaim sebagai Ketua Umum DPN Peradi pengganti Otto Hasibuan. Apakah ini tanda-tanda Peradi bakal pecah?

Ya betul, hal itu pertanda bahwa Peradi pecah karena kegagalan Otto Hasibuan menyelenggarakan Munas II tersebut. Uang Peradi yang dikumpulkan dari masyarakat melalui PKPKA dan uang penerbitan kartu yang jumlahnya milyaran menjadi sia-sia. Termasuk peninjau yang membayar sendiri, biaya yang mereka keluarkan datang ke Makassar menjadi sia-sia.

Bagaimana perkembangan Peradi pasca kegagalan Munas II Peradi di Makassar, kapan akan diadakan Munas lanjutan?

Karena Otto Hasibuan dengan dalih keamanan, padahal sudah dibantah Polisi, Munas dia tinggalkan. Peserta Munas kemudian telah menetapkan care taker yang terdiri dari saya sendiri, Humprey, Hasanuddin, dan Juniver. Tugasnya akan melaksanakan Munas paling lambat 5 bulan. Tapi, Juniver kemudian meninggalkan ruangan dan mengumumkan sendiri dia ketua umum. Bagaimana kedepannya, care taker akan bekerja, dan konon, Juniver juga akan mengambil alih Peradi pimpinan Otto Hasibuan.

Adakah dasar hukumnya dlm AD/ART Peradi memperbolehkan penundaan Munas? 

Tidak ada dalam AD soal penundaan. Bahkan penundaan kemarin itu akal-akalan. Polisi sudah pastikan tidak ada masalah keamanan dan kami juga menyaksikan begitu. Jadi, penundaan itu dilakukan karena kemungkinan putra mahkota Otto, Fauzi Hasibuan, menang sudah tidak ada. Fauzi dilaporkan ke polisi karena jual-beli yayasan peyelenggaraan PKPA, dimana dia sendiri yang ditugaskan Peradi untuk itu. Jadi ada dugaan penyalah-gunaan fungsi untuk keuntungan pribadi.

Apa sih yang menyebabkan gagalnya Munas II Peradi di Makassar itu?

Tidak ada kejadian yang berarti, dalam arti Munas tidak dapat dijalankan, ketika Otto Hasibuan berulang-ulang menunda acara Munas sebelum ditunda selama 6 bulan. Jadi jelas penundaan ini hanya dalih untuk hegemoni kepengurusan dan kekhawatiran kegagalan putra mahkotanya.

Apakah dalam Munas lanjutan nanti para calon ketua yang kemarin maju itu akan bertarung lagi? 

Saya sudah jadi salah satu care taker, yang dapat amanah dari para utusan di tempat Munas itu untuk menyelenggarakan Munas dalam waktu 5 bulan. Hal ini yang sedang kami persiapkan. Sementara kepengurusan Otto Hasibuan dinyatakan demisioner.

Melihat kenyataan banyaknya organisasi advokat, bagaimana masa depan advokat Indonesia menurut Anda? Apakah wadah tunggal semacam Peradi masih diperlukan?

Wadah tunggal sesungguhnya tidak absolut perlu, tapi standar profesi advokat. Jadi masa depan advokat ialah bukan soal wadah yang harus tunggal, apalagi monopolistik, tapi standar profesi yang tunggal seperti seleksi, pengawasan, pengangkatan dan lain-lain.

Bagamnana dengan “wadah tunggal” lainnya seperti KAI yang dimotori Adnan Buyung Nasution, bukankah ini “pecahan” Peradi? Apakah mereka perlu bergabung kembali di dalam Peradi?

Advokat harus ada dalam satu rumah, maksudnya bukan wadah tapi standar profesi itu. Ini untuk melindungi kepentingan masyarakat selain profesi itu sendiri.

Persoalan hukum di Indonesia belakangan ini diintervensi Pemerintah (Presiden), seperti kasus Polri vs KPK. Komentar Anda? 

Proses hukum harus independen. Jadi, setiap bentuk intervensi adalah salah!

Bukan hanya Pemerintah, luar negeri pun, bahkan PBB, juga turut campur dalam hukum Indonesia, seperti eksekusi mati kasus narkoba. Bagaimana menurut Anda?

Selama yang dilakukan diterima hukum suatu himbauan dapat saja diterima. Pelaksanaan hukum mati ada diskresi presiden. Jadi himbauan supaya diskresi digunakan dapat dibenarkan, bukan intervensi.

Menurut Anda, apakah hukuman mati itu masih perlu diterapkan di Indonesia, terutama untuk kasus narkoba? Apa juga perlu untuk terpidana teroris?

Saya tidak pernah setuju hukuman mati. Selain karena tidak mengatasi kejahatan, itu juga secara fundamental di luar kewenangan manusia untuk membunuh orang.

Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi tekanan luar negeri dalam kasus eksekusi narkoba seperti kemarin itu?

Dijawab saja secara transparan. Lagipula Indonesia juga memohon hal yang sama atas WNI di luar negeri. Jadi indikasikan kita tidak inkonsistien.

sumber : http://joss.today/read/23108-Mimbar-Advokat-Luhut_M__Pangaribuan__Setiap_Bentuk_Intervensi_Adalah_Salah!

keep looking »
  • hitwebcounter

  • google_translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • Peta Kantor :