Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (23/5) malam, menandatangani Peraturan Pemerintah tentang bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu. Akun twitter resmi Presiden Yudhoyono, @SBYudhoyono, Jumat (24/5) mengonfirmasi hal tersebut.

“Presiden SBY tandatangani Peraturan Pemerintah tentang bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu, malam tadi,” dalam akun tersebut.

Salah satu landasan mengapa kepala negara menandatangani Peraturan Pemerintah tersebut, karena dinilai masih ada perbedaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

“Pemerintah masih melihat perbedaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Padahal Indonesia menganut kesetaraan hukum,” seperti dalam salah satu tweet akun resmi Presiden RI tersebut.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519f0d651bfa8/presiden-tandantangani-pp-bantuan-hukum

Perpres No 25 Tahun 2008 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 51

(1)      Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.

(2)      Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

1. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
2. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
3. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
4. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
5. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
6.          anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 52

(1)     Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.   Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.   nama dan identitas saksi kelahiran;

c.   KK orang tua;

d.   KTP orang tua; dan

e.   Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

(2)     Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

(3)     Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.   Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.   Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

c.   KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;

d.   Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau

e.   Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

(4)     Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
2. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
3. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

1. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelaksana.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

(1)      Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.

(2)      Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

1. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

(1)      Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

(2)      Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:

a.   bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;

b.   fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan

c.   Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.

(3)     Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

1. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
2. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

Pasal 60

(1)      Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2)      Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.   Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran;

b.   fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau

c.   Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orangtua.

(3)     Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

1. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.

b.   Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 61

(1)      Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

(2)      Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 62

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

Paragraf 3

                         Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 63

(1)     Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.

(2)     Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(3)     Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 64

(1)      Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

(2)      Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal 65

(1)      Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

(2)      Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 66

(1)      Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:

1. Surat pengantar RT dan RW; dan
2. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

(2)      Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(3)      Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.

(4)      Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Ini bisa jadi kabar baik bagi para aktivis dan pegiat LSM yang peduli dengan penegakan hukum. Soalnya, keberadaan mereka diakui sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan atas suatu penghentian penyidikan atau penuntutan kasus.

Hal ini tercantum dalam putusan MK yang memutuskan mengabulkan uji materi Pasal 80 KUHAP terkait tafsir frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimohonkan Boyamin Saiman selaku koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Putusan ini meneguhkan bahwa LSM atau organisasi kemasyarakatan (ormas) termasuk pihak ketiga yang berkepentingan selain saksi korban atau pelapor terkait pengajuan permohonan praperadilan.

“Menyatakan frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di ruang sidang MK, Selasa (21/5).

Dengan begitu, penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan menjadi lebih luas. Tak hanya terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi masyarakat luas termasuk LSM atau Ormas sepanjang memiliki kepentingan yang sama demi kepentingan umum terhadap sebuah kasus.

Dalam Pasal 80 UU KUHAP disebutkan, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

MK menilai dalam KUHAP memang tidak memberikan interprestasi yang jelas mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ditegaskan Mahkamah penafsiran frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP telah diputus dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013.

Menurutnya, tafsir pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan harus diperluas, tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi harus mencakup masyarakat luas. Dalam hal ini, bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Seperti LSM atau ormas.

Peran serta masyarakat demi memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan guna melakukan fungsi pengawasan penegakan hukum. “Permohonan ini sudah sejalan dengan pertimbangan putusan perkara Nomor 76/PUU-X/2012, sehingga mutatis mutandis (otomatis) menjadi pertimbangan pula dalam permohonan ini,”tutur Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan putusan.

Pengecualian
Sementara itu, MK menolak uji materi Pasal 41 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait tidak diaturnya hak gugat masyarakat (LSM) ke pengadilan termasuk gugatan praperadilan dalam perkara korupsi. Soalnya, Pasal 41 UU Pemberantasan Tipikor hanya sebatas memberi hak masyarakat untuk melaporkan dan mempertanyakan laporannya terkait terjadinya korupsi.

MK beralasan sekalipun norma hukum praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan diatur di dalam undang-undang yang berbeda. Namun, substansi norma hukum yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus Mahkamah lewat putusan No. 76/PUU-X/2012 dan dikutip kembali dalam putusan No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 yang telah memberi hak LSM mengajukan praperadilan.

Menanggapi putusan ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan dengan adanya putusan MK ini, LSM atau Ormas bisa mengajukan praperadilan ke pengadilan.

“Misalnya tentang lingkungan hidup, maka LSM Lingkungan hidup berhak mengajukan praperadilan tentang illegal logging misalnya,” kata Boyamin ketika ditemui usai pembacaan  putusan.

Dia mengaku selama ini lembaganya seringkali ditolak pengadilan ketika mengajukan permohonan praperadilan karena dianggap bukan pihak ketiga yang berkepentingan. “Dengan MK mengabulkan permohonan ini, maka LSM dan Ormas bisa mengajukan gugatan praperadilan, kan banyak tuh kasus-kasus korupsi yang terkadang di SP-3,” katanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519b604ebe2e3/mk-tegaskan-lsm-bisa-ajukan-praperadilan

Nomor Perkara : 98/PUU-X/2012 – Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Amar Putusan : Dikabulkan

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk mengisi posisi Struktural, Fungsional dan Administrasi.

Dalam situs web ini tersedia berbagai fasilitas seperti:

• Pengumuman : Menampilkan pengumuman secara lengkap yang menginformasikan : jumlah posisi pada masing-masing jabatan, kualifikasi pendidikan, ketentuan umum, pelaksanaan seleksi dan penetapan kelulusan calon pegawai, serta keterangan lainnya. Pendaftaran dimulai tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan 25 Mei 2013.
• Pendaftaran : Formulir yang dapat digunakan pelamar dalam mengisi data-data administrasi secara online.
• Tes Minat dan Bakat : Pelamar hanya diberikan kesempatan satu kali untuk Tes Minat dan Bakat. Tes dilakukan secara online setelah melakukan registrasi. Tes dilakukan mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 25 Mei 2013.
• Pengumuman Seleksi Administrasi : Pengumuman bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan pada tanggal 29 Mei 2013
• Unggah Data : Digunakan untuk meng-unggah file foto, ijazah, Surat Izin dari atasan bagi PNS/TNI serta sertifikat yang dipersyaratkan. Pelamar yang bisa mengakses menu ini adalah pelamar yang dinyatakan lulus Tahap Seleksi Administrasi
• Cetak Kartu Registrasi : Digunakan untuk mencetak kartu registrasi. Untuk mencetak, Pelamar harus sudah mengupload file foto, ijazah, Surat Izin dari atasan bagi PNS/TNI serta sertifikat yang dipersyaratkan. Kartu registrasi harus dibawa di setiap tahapan seleksi.
• Pengumuman Tes Potensi : Pengumuman bagi pelamar yang dinyatakan lulus Tes Potensi serta Informasi mengenai jadwal pelaksanaan Asesmen Kompetensi dan Tes Bahasa Inggris.
• Pengumuman Asesmen Kompetensi dan Tes Bahasa Inggris : Pengumuman bagi pelamar yang dinyatakan lulus Asesmen Kompetensi dan Tes Bahasa Inggris serta informasi mengenai jadwal pelaksanaan Tes Wawancara dan Tes Kesehatan.
• Pengumuman Hasil Seleksi Akhir : Pengumuman bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

Untuk pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran dapat dikirim ke alamat email : im7@araindonesia.com.
Untuk bantuan, silahkan menghubungi nomor berikut:

• XL : 087883607292
• Simpati : 081213077803
• IM3 : 085719852205
• Flexi : 02171200564

Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya/menjanjikan sesuatu/menawarkan bantuan atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke : pengaduan@kpk.go.id

sumber : http://ara-im7.kpk.go.id/

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman A Hadad optimistis Pusat Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi yang baru diresmikan bisa mengurangi permasalahan yang selama ini dihadapi nasabah lembaga jasa keuangan.

“Mungkin tidak bisa menjadi nol sama sekali, tetapi saya yakin secara signifikan pasti banyak berkurang. Saat ini terus kita lakukan perbaikan, semoga ini langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Muliaman Hadad di Jakarta, Jumat.

Muliaman mengatakan penyelesaian permasalahan hanya salah satu aspek dari peresmian pusat pelayanan konsumen. Aspek yang lebih penting, kata dia, adalah melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan mudah diiming-imingi keuntungan yang tak normal. Edukasi dan perlindungan konsumen adalah pilar utama,” tuturnya.

Muliaman mengatakan pusat pelayanan konsumen itu tidak akan bisa berjalan sendiri, sehingga akan terhubung dengan bidang pengawasan OJK. Begitu pula jika ada indikasi tindak pidana yang memerlukan penegakan hukum, OJK akan meneruskan kepada penegak hukum.

“Kami terus menjalin kerja sama dengan kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah terjadi,” ujarnya.

Muliaman mengatakan pusat pelayanan konsumen itu melayani permintaan informasi, penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat mengenai layanan lembaga jasa keuangan.

Masyarakat yang ingin meminta informasi, menyampaikan informasi maupun mengadukan lembaga jasa keuangan bisa menghubungi nomor telepon (021) 500-655 dengan pulsa lokal, faksimili (021) 386-6032 dan surat elektronik ke konsumen@ojk.go.id.

Masyarakat juga bisa melayangkan surat yang ditujukan kepada Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

sumber : http://id.berita.yahoo.com/muliaman-optimistis-pusat-pelayanan-konsumen-kurangi-masalah-154842891.html

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis.

Dalam putusannya ini, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan, misalnya menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi: “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

MK juga menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus frasa “dan ayat (2) dalam Pasal 5 ayat (3).

Untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, MK menyatakan bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat hutan negara dan hutan adat harus ada perbedaan perlakuan, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat.

Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat.

Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat.

“Para warga masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, tidak mungkin hak warga masyarakat hukum adat itu ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat seperti dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” kata Hakim Konstitusi M. Alim saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak.

Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

“Setelah dibedakan antara hutan negara dan hutan hak, maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara. Atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak seperti dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan hutan hak ulayat dalam hutan negara,” lanjut Alim.

Sekjen AMAN Abdon Nababan mengatakan putusan MK menegaskan kembali keberadaan hutan adat dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya.

“Dan status hukum hutan adat memang penguasaan, pengelolaan hutan ada ditangan masyarakat adat, ini mendorong proses rekonsiliasi sesungguhnya. Jadi kan kalau selama ini ribuan masyarakat adat masuk penjara gara-gara hal ini,” kata Abdon.

Namun, dengan adanya putusan MK ini bukan serta merta masyarakat adat berhak mengelola hutannya tanpa aturan pemerintah.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah harus bertindak cepat menanggapi putusan MK dengan membuat peraturan pengelolaan hutan adat serta pemetaannya.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/375150/mk-kabulkan-uji-materi-sebagian-uu-kehutanan

Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna . ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna minta masyarakat tidak kompromi terhadap polisi brengsek dan korup, termasuk aparat bawahan dapat melawan atasan yang dinilai tidak benar tersebut.

“Kode etik kita sudah mengatur bahwa bawahan berhak melawan atasan yang melanggar hukum dan korup,” katanya dalam dialog pada Seminar Ekonomi Syariah dan Hukum yang digelar Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim di Surabaya, Sabtu (11/5).

Dalam seminar untuk memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-90 NU dan seminar pra-Konferensi Wilayah NU pada 31 Mei-2 Juni itu, ia menjelaskan kode etik itu dirancang agar pelanggaran hukum atau korupsi di tubuh Polri tidak berkembang.

“Dulu, bawahan tidak berani menegur, karena itu korupsi dan pelanggaran hukum pun berkembang di kalangan Polri. Karena itu kita atur, bawahan boleh melawan atasan bila mereka melanggar hukum,” katanya.

Dalam seminar yang juga menampilkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki, dan pimpinan Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, serta BNI Syariah itu, ia mengharapkan warga NU untuk mengawasi, menegur, melawan, dan tidak kompromi dengan polisi yang brengsek.

“Kalau mengetahui ada polisi yang brengsek dan korup, SMS kepada pimpinan Polri di Jakarta ataupun di daerah. Kalau dibiarkan akan berkembang polisi yang ‘musyrik’ dari tugas pokok melindungi dan melayani masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Nanan melontarkan pertanyaan kepada pengurus NU se-Jatim, apakah polisi yang ditemui selama ini menakutkan dan menyusahkan masyarakat? “Takut… menyusahkan,” jawab peserta seminar itu.

sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/wakapolri-polisi-brengsek-akan-berkembang-jadi-polisi-musyrik.html

Polresta Tangerang membuka “hotline” atau pusat penerangan untuk menerima informasi terkait kasus “perbudakan” buruh pabrik kuali milik Yuki Irawan di Desa Lebak Wangi, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Jika ada masyarakat memiliki informasi yang valid bisa disampaikan melalui ‘hotline’ Polresta Tangerang pada 021-33055559,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Jumat.

Rikwanto mengatakan masyarakat juga dapat menyampaikan informasi terkait kasus buruh ilegal tersebut melalui surat elektronik “polrestgr@yahoo.com”.

Rikwanto menambahkan Polresta Tangerang telah mengirimkan lima orang penyidik ke Lampung, guna memeriksa beberapa korban kasus perbudakan buruh pabrik kuali.

Rencananya, penyidik kepolisian meminta keterangan para korban, guna menambah materi pemeriksaaan untuk menjerat pasal berlapis terhadap tersangka.

Kemudian, Polresta Tangerang juga akan mengirimkan sembila orang penyidik ke Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (11/5) pagi.

“Penyidik mencoba menjemput bola, agar mempercepat proses penyidikan,” ujar Rikwanto.

Sebelumnya, sebanyak 34 orang pekerja pabrik pembuatan kuali dan wajan ilegal di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang, diduga mendapatkan perlakuan kasar dari majikan dan orang suruhannya.

Pemilik pabrik diduga tidak memberikan kehidupan dan upah layak, bahkan para pekerja sering mendapatkan tindakan penganiayaan saat tidak sesuai keinginan majikan.

Saat ini, penyidik Polres Kota Tangerang telah menetapkan lima tersangka, termasuk Yuki Irawan dan istrinya, tiga orang mandor, sedangkan dua orang lainnya masih buron sebagai perekrut.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt518cb908cf5f2/polresta-tangerang-buka-hotline-kasus-buruh

Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap”

Syarat Perpanjangan SIM dan STNK

Persyaratan Perpanjangan SIM di Layanan SIM keliling:
1. KTP Asli
2. SIM Asli
3. Mengisi Formulir yang di Sediakan Petugas

Persyaratan Pengesahan STNK / Pembayaran Pajak pada Unit Samsat Keliling:
1. Mengisi Formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan Speksifikasi Kendaran Bermotor.
2. STNK Asli
3. BPKB Asli
4. Bukti pelunasan PKB / BBN KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah di Validasi) Tahun terakhir.
5. Identitas:
a. Perorangan : Tanda jati diri yang Sah, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum : Salinan akte pendirian, Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibutuhkan cap badan hukum yang bersangkutan.
c. Intansi Pemerintah ( termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Intansi yang bersangkutan.

Untuk Mengetahui Jadwal / Posisi Samsat -SIM keliling dan Lainnya tentang Lalu lintas atau akan memberikan Informasi tentang gangguan Lalu lintas, masyarakat Bisa Menghubungi kami di 021-5276001/ SMS 1717 TMC Ditlantas PMJ.

Pembuatan SIM

Lokasi : tempat pembuatan SIM C Jakarta sampai saat ini terpusat di Satpas Polda Metro Jaya Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat.

TEMPO.CO , Balikpapan: Kolonel TNI, Donald Sitorus mempertanyakan kemajuan kasus perampokan yang menimpa istrinya di Bandung, Jawa Barat. Dia menyebutkan Kepolisian Resor Bandung Jawa Barat lambat dalam penanganan kasus perampokan yang menimpa sang istri, Rasmita Sriana Purba. Menurut Donald, hingga setahun setelah peristiwa perampokan bersenjata yang menimpa istrinya itu, polisi belum juga mampu membekuk pelakunya.

“Polisi lambat menangani kasus ini, sudah lebih setahun belum mampu menangkap pelakunya,” kata perwira Komando Daerah VI Mulawarman ini di Balikpapan, Ahad 5 Mei 2013.

Sitorus mengatakan semestinya polisi mampu dengan cepat mengungkap kasus ini berdasarkan berbagai alat bukti yang ada. Polisi sudah mengantongi video CCTV, sidik jari hingga proyektil peluru senjata api milik pelaku.
“Alat buktinya sudah lengkap, bahkan saksi yang melihat langsung penembakan ini juga ada,” paparnya.

Padahal dalam kasus yang lain, Sitorus mengatakan polisi mampu dengan cepat mengungkap kasus perampokan mempergunakan senjata api. Dalam pekan tersebut, katanya ada tiga kasus perampokan menggunakan senjata api yang salah satunya menimpa istri perwira TNI tersebut.”Ada tiga kasus, tapi kenapa hanya kasus istri saya yang belum terungkap hingga sekarang,” ungkapnya.

Sitorus mengatakan terus memantau perkembangan kasusnya dengan menghubungi penyidik di lapangan. Namun perkembangan penanganan kasusnya tidak pernah memuaskan.”Polisi bilang pelaku ada kelompok Palembang, sedangkan pengakuan saksi mereka ini berlogat Sunda. Terus siapa yang benar ?” ungkapnya.

Sebagai korban perampokan, Sitorus merasa polisi berkewajiban untuk menyelesaikan kasus ini dengan membekuk seluruh pelaku. Para pelaku perampokan sangat brutal serta tidak segan mencederai korbannya. “Agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saya sudah tidak berharap uang sebesar Rp 170 juta akan kembali, karena itu sudah tidak mungkin. Istri saya juga sudah pulih dari cedera penembakan itu,” paparnya.

Peristiwa perampokan istri perwira terjadi pertengahan April 2012 silam di komplek perumahan perwira TNI di Bandung. Dua orang pelaku membuntuti korban sejak pencairan uang sebesar Rp 200 juta dari cabang BCA Bandung.

Pelaku langsung merampas bungkusan uang korban yang tersimpan di tas plastik. Akibat korban melawan, pelaku langsung memuntahkan timas panas yang menembus kaki korban. “Mereka langsung kabur sehingga uangnya tercecer sebesar Rp 30 juta,” kata Sitorus.

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/06/058478107/Perwira-TNI-Pertanyakan-Kasus-Perampokan-Istrinya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghormati dan menyambut baik putusan MK yang menghapus peran pengadilan dalam pengurusan akta kelahiran. Pasalnya, putusan MK itu akan memperpendek jalur birokrasi pengurusan akta kelahiran, sehingga pengurusan akta hanya melalui Kantor Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing daerah.

“Itu bagus, Alhamdulillah sekali, dengan putusan MK itu dapat mempercepat proses. Sebab, dari dulu orang minta pengecualian, tapi kan tidak bisa dengan keputusan menteri, saya tidak mau melanggar undang-undang,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat  (3/5).

Gamawan mengatakan pihaknya akan segera memberitahukan pemerintah daerah terkait terbitnya putusan MK yang menghapus peran pengadilan dalam pengurusan akta kelahiran. “Kita akan lanjutkan dan beritahukan putusan MK ini ke daerah bahwa tidak perlu lagi ke pengadilan, cukup pengurusan akta kelahiran lewat kantor dukcapil, kita harus taati,” harap Gamawan.

Terkait teknis prosedur pengurusannya, kata Gamawan, semuanya diserahkan masing-masing daerah. “Tetapi, kalau daerah mau mengatur bagaimana mekanismenya, itu lebih bagus agar lebih tertib, nanti akan kita kaji,” katanya.

Juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menambahkan pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan mengirimkan surat edaran kepada bupati/walikota terkait pelaksanaan putusan MK itu. Meski begitu, dia meminta agar pemerintah daerah lewat kantor Dukcapil menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Suratnya sudah kita persiapkan, Insya Allah dalam waktu dekat ini segera disosialisasikan bagaimana menyikapi putusan MK,” janjinya.

Menurut dia, pengurusan akta kelahiran yang melewati satu tahun selama ini harus melalui penetapan pengadilan terutama menyangkut kebenaran status hukum dan kedudukan anak. Terlebih, sejak terbitnyaputusan MK tentang pengujian Pasal 43 UU Perkawinan yang dimohonkan Macicha Mochtar.

“Sejak putusan Macicha, ada empat status anak yaitu anak temuan, anak ibunya (anak luar kawin), anak hasil perkawinan yang sah, dan anak hasil zina, tetapi mereka tetap diberikan akta kelahiran,” katanya.

Karena itu, tegas dia, ketika Kepala Dinas Dukcapil akan menandatangani akta kelahiran dibutuhkan kehatian-hatian dan pembuktian yang memadai dalam proses pengajuan akta. Sehingga, status kedudukan anak dalam keluarganya dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Sejak putusan MK itu, pengajuan akta kelahiran cukup dengan keputusan Kepala Dinas Dukcapil yang berimplikasi (akibat) hukum. Ini yang harus kita jaga,” ujarnya mengingatkan.

Terpisah, Ketua MA M. Hatta Ali mengingatkan MA telah mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2003 yang membatalkan SEMA No. 6 Tahun 2012 tentang SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. Di alinea terakhir SEMA No. 1 Tahun 2013 itu, permohonan penetapan akta kelahiran yang diajukan sebelum adanya putusan MK segera diselesaikan.

“Kalau tidak diselesaikan kasihan, seolah-olah pengadilan melepas begitu saja tanpa tanggung jawab. Tetapi, bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan itu jangan diterima,” katanya

Sebelumnya, MK membatalkan frasa dan ayat dalam Pasal 32  UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang isinya dianggap merepotkan para orang tua yang telat mengurus akta kelahiran anaknya.

Dalam putusannya, MK mengubah kata ‘persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk dengan kata ‘keputusan’.MK juga membatalkan frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam  ketentuan itu. Ini artinya, laporan akta kelahiran yang melewati 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Selain itu, MK membatalkan keberadaan Pasal 32 ayat (2) yang mengatur pencatatan kelahiran yang melewati satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Ini artinya, peran pengadilan dalam hal pengurusan  penetapan akta kelahiran yang melewati satu tahun dihilangkan.

Selama ini penetapan akta kelahiran berpedoman pada SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif.

Lewat SEMA ini, MA mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi masyarakat yang terlambat mengurus. Selain memungkinkan pengurusan kolektif, MA mendorong pengadilan di daerah melakukan sidang keliling atau zitting plaats. Untuk pengurusan biaya, pengadilan bisa bekerja sama dengan bank atau Pos Indonesia.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5183a824643eb/dukcapil-diminta-hati-hati-proses-akta-kelahiran