Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Permohonan Uji Formal Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Yang Bertentangan Terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945

Posted on | November 25, 2014 | Comments Off

No. Tanda Terima : 1362/PAN.MK/XI/2014
Pokok Perkara : Permohonan Uji Formal Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Yang Bertentangan Terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945
Pemohon : Maryanto B. Sc.,SH , H.F. Abraham Amos SH, Johni Bakar SH
sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PerkaraBelumRegPUU&id=1&kat=1

PERPANJANGAN / PERUBAHAN KTA KAI DPP KAI – Presiden Tjoetjoe Sandjaja Hernanto

Posted on | November 24, 2014 | Comments Off

untuk mendapatkan KTA KAI, hubungi :

Sekretariat DPP KAI :
Maspion Plaza 7th Floor
Jalan Gunung Sahari Kav-18, Jakarta Utara 14420, Indonesia
Phone : 62 -21 – 64701291
Website : www.dpp-kai.org
E-mail : sekretariat@dpp-kai.org dan sekretariat.dppkai@yahoo.com
Contact Person : Adv. Lina 081212199075 dan Pak Fachri 081296442419

DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI UNTUK KTA KAI :

  1. FOTO COPY KTP YANG MASIH BERLAKU.
  2. FOTO BERTOGA UKURAN 3X4, 3 LEMBAR (BACKGROUND MERAH BAGI LAKI-LAKI DAN BACKGROUND BIRU BAGI PEREMPUAN).
  3. FOTO COPY IJAZAH S-1 ILMU HUKUM DI LEGALISIR.
  4. FOTO COPY SERTIFIKAT PENDIDIKAN ADVOKAT ( PKPA / DKPA ).
  5. FOTO COPY TANDA LULUS UJIAN CALON ADVOKAT ( UCA ).
  6. FOTO COPY SK PENGANGKATAN SEBAGAI ADVOKAT.
  7. MENGISI FORMULIR KTA KAI

DOKUMEN UNTUK LAINNYA : (KORDINASI DENGAN SEKRETARIAT DPP KAI)

  1. FOTOKOPI KTA KAI BARU
  2. FOTO COPY KTP YANG MASIH BERLAKU.
  3. FOTO BERTOGA UKURAN 3X4, 3 LEMBAR (BACKGROUND MERAH BAGI LAKI-LAKI DAN BACKGROUND BIRU BAGI PEREMPUAN).
  4. FOTO COPY IJAZAH S-1 ILMU HUKUM DI LEGALISIR.
  5. FOTO COPY SERTIFIKAT PENDIDIKAN ADVOKAT ( PKPA / DKPA ).
  6. FOTO COPY TANDA LULUS UJIAN CALON ADVOKAT ( UCA ).
  7. FOTO COPY SK PENGANGKATAN SEBAGAI ADVOKAT.
  8. FOTO COPY NPWP.
  9. SURAT KETERANGAN MAGANG MINIMAL 2 TAHUN DARI KANTOR ADVOKAT.
  10. SURAT PERNYATAAN BUKAN PNS / TNI / POLRI / PEJABAT NEGARA.
  11. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DI PIDANA.

KTA KAI TSH - Mei 2014 - 01

 

Pemerintah Tunggu Sikap DPR Soal RUU Advokat

Posted on | November 24, 2014 | Comments Off

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menunggu sikap DPR mengenai tindaklanjut pembahasan RUU Advokat. Alasannya, kata Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Wicipto Setiadi, RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR.

“Itu inisiatif DPR, jadi tergantung DPR,” kata Wicipto kepada hukumonline, Jumat (21/11).

Menurutnya, agar pembahasan RUU tidak alot, dalam penyusunannya perlu kajian dan penelitian yang mendalam. Ia memperkirakan alasan ini pula yang membuat RUU Advokat tidak menemui titik temu untuk disetujui menjadi UU pada anggota dewan periode 2009-2014 silam.

“Jadi, agar tidak terjadi seperti kemarin makanya mestinya kajiannya dalam, kemudian dibahas secara intens dengan para stakeholder,” tutup Wicipto.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546f22c589c67/pemerintah-tunggu-sikap-dpr-soal-ruu-advokat

DPPKAITSH

SMS Informasi Pertanahan “2409”

Posted on | November 23, 2014 | Comments Off

Layanan Informasi Mobile dalam bentuk Layanan SMS Informasi Pertanahan dengan kode akses “2409” merupakan salah satu bentuk inovasi layanan yang yang menunjukkan komitmen BPN untuk terus mencari bentuk-bentuk perbaikan mutu pelayanan. Inovasi ini akan memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan, begitu pula masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh informasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layanan pertanahan. Dengan demikian masyarakat tidak perlu kehilangan waktu dan biaya yang banyak. Layanan ini dapat diakses dari manapun dan tersedia selama 24 jam. Layanan ini disajikan dengan biaya yang relatif murah, hanya Rp. 350 untuk setiap SMS, yang dibebankan langsung ke pulsa pengirim SMS dan berlaku sama untuk semua jenis penyedia layanan telekomunikasi. Layanan ini pun menggunakan kode akses yang singkat dan mudah diingat yakni “2409”, merupakan penyatuan berbagai layanan SMS Pertanahan yang ada telah ada di masing-masing Kantor Pertanahan dengan nomor akses yang berbeda-beda. Angka “2409” merepresentasikan tanggal dan bulan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni 24 September 1960. SMS Informasi Pertanahan “2409” merupakan wujud nyata dari BPN baru dengan semboyan pelayanan pertanahan yang cepat, murah, sederhana, pasti dan tidak KKN

Untuk memperoleh informasi melalui SMS “2409”, cukup mengirimkan SMS ke nomor khusus 2409 dengan mengetikkan kata kunci sesuai dengan format yang disediakan maka informasi yang diinginkan akan segera diperoleh dengan mudah, cepat dan murah. Kata kunci/prefix yang digunakan dalam layanan SMS Pertanahan ini antara lain :

No. Informasi Format Perintah Contoh
1. Informasi Berkas BERKAS(spasi)NOMOR BERKAS/TAHUN(spasi)KODE KANTOR-PIN BERKAS 1001/2013 2801-1234
2. Informasi Biaya
Biaya Pengukuran UKUR(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH UKUR 26 5000
Biaya Pemberian Hak PEMBERIAN(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH PEMBERIAN 26 1000
Biaya Konversi KONVERSI(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH KONVERSI 26 1000
Biaya Pengakuan Hak PENGAKUAN(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH PENGAKUAN 26 1000
Biaya Peralihan Hak PERALIHAN(spasi)LUAS TANAH(spasi)NILAI TANAH PERALIHAN 1000 1000000
3. Pengaduan PENGADUAN#NAMA#NOMOR TELEPON#ADUAN PENGADUAN#BUDIMAN#0811000000#ISI PENGADUAN SAYA
4. Informasi Kode Propinsi KODE(spasi)PROPINSI KODE PROPINSI
Daftar Kode Propinsi
Kode Propinsi
01 Aceh
02 Sumatera Utara
03 Sumatera Barat
04 Sumatera Selatan
05 Riau
06 Jambi
07 Bengkulu
08 Lampung
09 DKI Jakarta
10 Jawa Barat
11 Jawa Tengah
Kode Propinsi
12 Jawa Timur
13 DI Yogyakarta
14 Kalimantan Barat
15 Kalimantan Tengah
16 Kalimantan Timur
17 Kalimantan Selatan
18 Sulawesi Utara
19 Sulawesi Tengah
20 Sulawesi Selatan
21 Sulawesi Tenggara
22 Bali
Kode Propinsi
23 Nusa Tenggara Barat
24 Nusa Tenggara Timur
25 Maluku
26 Papua
27 Maluku Utara
28 Banten
29 Kep. Bangka Belitung
30 Gorontalo
31 Sulawesi Barat
32 Kepulauan Riau
33 Papua Barat
sumber : http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/SMS-Informasi-Pertanahan-2409

Jokowi Tunjuk Politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung

Posted on | November 20, 2014 | Comments Off

DIAN MAHARANI Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai jaksa agung, menggantikan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto. HM Prasetyo yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem diminta mencopot semua atribut partainya.

“Ya nanti pukul 14.00 (pelantikan Jaksa Agung). Beliau diminta keluar dari partai politik,” ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Kamis (20/11/2014).

Andi menuturkan, Jokowi menegaskan bahwa HM Prasetyo harus bisa independen saat dipercaya sebagai jaksa agung. “Harus (independen). Kalau nggak, nanti diganti lagi,” ungkap Andi.

Rencananya, pelantikan jaksa agung akan dilakukan pada hari ini juga, pukul 14.00. Andi menuturkan bahwa, baru pada hari ini, Jokowi melakukan pengangkatan HM Prasetyo.

Sebelumnya, beberapa nama lain sempat muncul. Mereka adalah Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto; mantan Deputi UKP4, Mas Achmad Santosa; dan Kepala PPATK M Yusuf. Andi tidak menjelaskan lebih lanjut alasan Jokowi memilih HM Prasetyo.

Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sempat mengutarakan bahwa tidak ada pertimbangan latar belakang partai atau non-partai politik. “Yang penting kompeten dan capable dengan jabatan itu,” imbuh dia.

Menurut Tedjo, apabila ada keterkaitan dengan partai politik, maka calon jaksa agung itu harus melepaskan jabatannya di partai sebelum dilantik. “Seperti saya contohnya, dulu aktif di salah satu ormas, sekarang saya lepas. Jadi, tidak ada kaitannya lagi,” ungkap Tedjo.

Andhi Nirwanto ditunjuk selaku Plt Jaksa Agung lantaran Jaksa Agung Basrief Arief sudah memasuki usia pensiun.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/20/12513561/Jokowi.Tunjuk.Politisi.Partai.NasDem.HM.Prasetyo.sebagai.Jaksa.Agung

 

HM Prasetyo

Informasi pribadi
Tempat Lahir Tuban
Tanggal Lahir 09/05/1947
Alamat Rumah Jl. Adhyaksa V No.C/8 RT.02 RW.05 Kel.Lebak Bulus, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp
Informasi Jabatan
Partai Nasdem
Dapil Jawa Tengah II

Latar Belakang

H. M. Prasetyo, SH,  berpengalaman di bidang intelijen dan juga kejaksaan tinggi di beberapa provinsi di Indonesia. Ia menikah dengan Ros Ellyana. 

Pendidikan

1. Fakultas Hukum Universitas Lampung-UI (1971)
2. SMA Negeri Bojonegoro Jawa Timur (1965)

Perjalanan Hukum

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung-UI ini menjadi Anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat sejak tahun 2011 hingga sekarang.

HM Prasetyo ditunjuk oleh Jokowi menjadi Jaksa Agung (berita) pada 20 November, 2014. Kurang dari sebulan sebelumnya, ICW penolak pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung (berita).

sumber : http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef699

MK dan MA Dinilai Beda Tafsir Sumpah Advokat

Posted on | November 19, 2014 | Comments Off

Inilah pandangan pemohon judicial review UU Advokat. Keberlanjutan permohonan akan diputuskan dalam RPH.

MK dan MA Dinilai Beda Tafsir Sumpah Advokat

Pemohon Prinsipal, Ismet hadir dalam sidang perbaikan permohonan Uji Materi UU Advokat, Senin (17/11). Foto: Humas MK

Sidang perbaikan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait sumpah advokat di Pengadilan Tinggi  kembali digelar di MK yang dimohonkan seorang advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ismet. Dalam perbaikan permohonannya, Ismet menganggap MK dan MA tidak sama menafsirkan pelaksanaan pasal itu.

Ismet berpandangan dalam putusan No. 101/PUU-VII/2009, MK menafsirkan Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah bagi para advokat tanpa mengkaitkan keanggotaan organisasi advokat yang ada saat ini. Namun, dalam praktiknya MA tetap menolak sumpah advokat yang bukan berasal dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Artinya, pasal itu mengandung tafsir kewenangan Pengadilan Tinggi melakukan sumpah advokat baik kewenangan kehendak (bersedia/tidak bersedia) maupun kewenangan administratif (berita acara sumpah advokat dikirim ke MA).

“Ini bertentangan dengan asas kemandirian advokat yang ditegaskan UU Advokat itu sendiri,” ujar Ismet dalam persidangan yang diketuai Anwar Usman di ruang sidang MK, Senin (17/11).

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menyebut sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Pasal 4 ayat (3) menyebut salinan berita acara sumpah seperti dimaksud ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung (MA), Menteri Hukum dan HAM, dan organisasi advokat.

Ismet menilai Pasal 4 ayat (1, (3) UU Advokat yang dijadikan dasar Pengadilan Tinggi menggelar sidang terbuka menyumpah advokat berdasarkan “kehendak” mengakibatkan kedudukan hukum para advokat dibeda-bedakan (diskriminasi) oleh MA. “Ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” kata dia.

Ismet juga menganggap ketentuan tersebut  — yang ditafsirkan Pengadilan Tinggi tidak menggelar sidang sumpah advokat non-anggota Peradi atas perintah MA — menghalangi hak pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. “Pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti advokat Peradi,” katanya.

Dalam petitum permohonanya, pemohon meminta menghapus kewenangan Pengadilan Tinggi dalam penyelenggaraan sumpah advokat dengan menghapus frasa “pengadilan tinggi” dan frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi dalam Pasal 4 ayat (1), (3) UU Advokat karena bertentangan UUD 1945.Artinya, organisasi advokat berwenang menyumpah para advokat yang bisa dilakukan di Pengadilan Tinggi atau tempat lain yang layak dengan mengundang pejabat publik. Lalu, berita acara sumpahnya dikirimkan ke MA, Kemenkumham, dan organisasi advokat.

Jika tidak, pilihanya lainnya, Ismet meminta agar Pasal 4 ayat (1), (3) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apabila Pengadilan Tinggi menolak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat atas permintaan organisasi advokat, organisasi advokat yang bersangkutan berwenang menggelar sidang sumpah advokat tanpa keterlibatan pengadilan tinggi dan kepaniteraannya.

“Tempat penyumpahan advokat dapat dipilih sesuai di ibukota provinsi, kota/kabupaten sesuai domisili advokat yang bersangkutan. Lalu, berita acara sumpahnya dikirim organisasi advokat, MA, dan Kemenkumham,” harapnya.

Anwar Usman mengingatkan majelis panel akan melaporkan pelaksanaan sidang pendahuluan permohonan ini dalam rapat permusyawatan hakim (RPH). Nantinya, RPH akan memutuskan apakah permohonan ini akan dilanjutkan dalam sidang pleno atau langsung diputuskan. “Saudara menunggu saja, bagaimana nanti kelanjutan permohonan ini,” katanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5469b747f38bd/mk-dan-ma-dinilai-beda-tafsir-sumpah-advokat

KAI Minta DPR Kembali Bahas RUU Advokat

Posted on | November 12, 2014 | Comments Off

KAI Minta DPR Kembali Bahas RUU Advokat
Agar dapat menyelesaikan konflik antar organisasi advokat yang berkepanjangan.
KAI Minta DPR Kembali Bahas RUU Advokat
Kongres Advokat Indonesia (KAI) versi Tjotjoe S Hernanto meminta DPR melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sempat terhenti pembahasannya oleh DPR periode 2009-2014. Harapan itu disampaikan Tjojoe dalam rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III di Gedung DPR, Selasa (11/11).

“Kami memohon DPR membahas kembali RUU Advokat agar dapat menyelesaikan sejumlah persoalan advokat,” ujarnya.

RUU Advokat memang sempat dibahas di penghujung masa bakti anggota DPR periode 2009-2014. Keterbatasan waktu ditambah dengan banyaknya persoalan substansi yang belum sempat dibahas mengharuskan pembahasan RUU Advokat terhenti.

Menurutnya, dengan dibahasnya RUU Advokat pada kali ini bisa memberikan harapan terhadap ribuan advokat yang tak dapat beracara di pengadilan. Selain itu, RUU Advokat dinilai menjadi jembatan atas kekisruhan di dunia advokat selama ini. “Jadi, satu-satunya cara pembahasan RUU Advokat dilanjutkan. Mudah-mudahan persoalan advokat ini segera diselesaikan dan tidak ada permusuhan,” ujarnya.

Tjotjoe yang menjabat Presiden KAI itu berpandangan, organisasi advokat bersifat heterogen. Maka dari itu, idealnya organisasi advokat lebih dari satu. Ia menyarankan agar dalam RUU Advokat nantinya memuat organisasi advokat yang bersifat multibar. Selain itu, permasalahan sumpah advokat tidak lagi dilakukan di depan Mahkamah Agung, tetapi cukup dilakukan di depan pimpinan organisasi advokat.

Saran Tjotjoe lainnya, RUU Advokat memuat aturan transaksi antara klien dengan advokat dilakukan secara non tunai. Hal itu dilakukan agar dapat menghindari terjadinya suap menyuap dan dalam rangka penegakan hukum ke depan. Selain itu, Dewan Advokat Nasional (DAN) tidak dibiayai oleh negera. Menurutnya, anggota DAN tidak terdapat unsur pemerintah, tetapi murni unsur advokat. Setidaknya, anggota DAN merupakan pimpinan organisasi advokat.

Sekretaris Jenderal KAI, Aprilia Supaliyanto menambahkan persoalan advokat berdampak pada banyaknya anggota KAI tak dapat beracara di pengadilan. Hal itu juga berdampak pada hak konstitusi advokat. Dia menilai Mahkamah Agung tidak taat hukum.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan atas uji materi Pasal 4. Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi semestinya melakukan penyumpahan secara terbuka terhadap advokat. Namun kata Aprilia, pihak Mahkamah Agung tak menjalankan putusan MK No. 101 Tahun 2009.

Ia meminta kepada Komisi III agar bersikap serius atas persoalan tersebut. Ia menilai dampak dari advokat tak dapat beracara adalah tak dapat memberikan nafkah kepada keluarga. Ia berpandangan, dengan dilanjutkannya pembahasan RUU Advokat, setidaknya dengan RUU yang sudah pernah dibahas, dapat membangun tatanan kehidupan dunia advokat yang lebih baik.

“Kami concern dengan RUU Advokat yang sudah dibahas, dan kami mohon agar bisa diteruskan dan dapat disahkan menjadi UU,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto memahami dinamika di dunia advokat. Menurutnya, publik sudah mengetahui polemik yang terjadi antar organisasi advokat. Semestinya, advokat sebagai bagian dalam penegakan hukum mendapatkan kepastian hukum. Ia pun berjanji akan berupaya mencari jalan agar dunia advokat tidak ginjang-ganjing, sekalipun dengan RUU Advokat sebagai jalan keluar atas polemik yang terjadi.

Anggota Komisi III lainnya, Daeng Muhammad menambahkan solusi atas terjadinya perpecahan di dunia advokat dengan mengubah UU Advokat. Ia berpandangan UU No.18 Tahun 2003 sejauh ini sudah tidak relevan. Pasalnya, tak dapat mengakomodir kepentingan advokat secara keluruhan.

Ia menilai, advokat dari KAI tak dapat melaksanakan persidangan di pengadilan. “Kalau dasar UU nya menggunakan UU Advokat sekarang ini sulit. Kita akan menggendakan untuk bahas ini, kita punya fungsi membuat UU untuk bisa mengakomodir, ini akan jadi catatan kita,” ujar politisi PAN itu.

Di ujung RDPU, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin berpandangan persoalan KAI akan disampaikan dalam rapat Panja maupun Pansus berkaitan dengan usulan melanjutkan RUU Advokat. Ia mengatakan keputusan dilanjutkan tidaknya tergantung dalam rapat paripurna.

“Kalau soal RUU Advokat nanti kami sampaikan dalam Panja atau Pansus,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5461ff082c734/kai-minta-dpr-kembali-bahas-ruu-advokat

TPI Kembali ke Pangkuan Tutut Soeharto

Posted on | November 12, 2014 | Comments Off

TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang dilakukan manajemen PT Berkah Karya Bersama terhadap Siti Hardiyanti Rukmana atas kepemilikan PT Cipta Televisi Indonesia, yang kini bernama MNC TV.

Maka, Mahkamah Agung menguatkan kepemilikan saham Tutut di stasiun televisi yang kini bernama MNC TV itu dari sebelumnya dikuasai Hary Tanoesoedibjo. (Baca: Kubu Tutut: Perkarakan Hary Tanoe Bukan Politis)

“Peninjauan kembali ditolak, artinya kembali ke putusan sebelumnya, yaitu kasasi,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, membenarkan putusan tersebut, Selasa, 11 November 2014. “Pertimbangan hukumnya nanti tunggu majelis karena masih minutasi.”

Putusan peninjauan kembali itu bernomor 238 PK/PDT/2014 dan diketuk pada 29 Oktober 2014. Duduk sebagai ketua majelis hakim Abdul Manan, dan dua orang anggota Hamdi dan Mohammad Saleh. (Baca: Sengketa TPI, Polisi Dalami Laporan Tutut)

“Menolak permohonan peninjauan kembali PT Berkah Karya Bersama,” demikian bunyi putusan seperti dilansir di situs Mahkamah Agung. (Baca: Hary Tanoe Diperkarakan, Saham MNC Langsung Jeblok)

Sebelumnya dalam kasasi pada Oktober tahun lalu, berdasarkan berdasarkan amar putusan Nomor 862 K/Pdt/2013 Mahkamah mengabulkan gugatan Tutut atas PT Berkah. Dengan demikian, putusan itu menyatakan keabsahan keputusan rapat pemegang saham pada 17 Maret 2005.

Majelis hakim kasasi menyatakan, kepemilikan saham 75% saham TPI atas nama PT Berkah Karya Bersama adalah tidak sah dan dikembalikan ke Tutut.

Dalam rapat pemegang saham pada 17 Maret 2005 diputuskan bahwa Direktur Utama Cipta Televisi adalah Dandy Rukmana sedangkan Muhammad Jarman menjabat direktur.

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/11/11/063621182/TPI-Kembali-ke-Pangkuan-Tutut

 

download putusan Kasasi : http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/3ee4b108dc48b989c811543e51b5fdeb/pdf

info Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat di : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/?txtRegister=&txtPengadilan=&txtPihak=berkah&txtJenisPerkara=&txtSuratPengantar=&txtPutusanGuid=&cmdSearch=Cari

 

DPP Kongres Advokat Indonesia menyampaikan aspirasi para anggota saat Rapat Dengar Pendapat Umum dgn Komisi III, Selasa, 11 November 2014

Posted on | November 11, 2014 | Comments Off

DPP Kongres Advokat Indonesia menyampaikan aspirasi para anggota saat Rapat Dengar Pendapat Umum dgn Komisi III, Selasa, 11 November 2014

Kiriman Advokar M Junaedi

 

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Posted on | November 10, 2014 | Comments Off

UU Nomor 28 Tahun 2014.pdf

download UU klik gambarnya atau disini 

 

Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi UU, Rancangan Undang-Undang Hak Cipta telah ditetapkan menjadi undang-undang. UU Hak Cipta yang baru ini (“UU Hak Cipta Baru”) akan menggantiUndang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU 19/2002”).
Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat kita lihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya. Dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Masih banyak hal lain yang berbeda antara UU 19/2002 dengan UU Hak Cipta Baru. Berikut akan kami jelaskan beberapa hal yang berbeda.
Mengenai perbedaan antara UU 19/2002 dengan UU Hak Cipta Baru, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Hak Cipta Baru yang mengatakan bahwa secara garis besar, UU Hak Cipta Baru mengatur tentang:
1.    Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2.    Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);
3.    Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4.    Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5.    Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6.    Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.    Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8.    Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9.    Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10.Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf.
Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Baru dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia.
Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalamPasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam UU Hak Cipta Baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.
Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta Baru).
Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa:
a.    buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.    ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
c.    alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.    lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e.    drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f.     karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g.    karya arsitektur;
h.    peta; dan
i.      karya seni batik atau seni motif lain.
Akan tetapi, bagi ciptaan berupa:
a.    karya fotografi;
b.    potret;
c.    karya sinematografi;
d.    permainan video;
e.    program komputer;
f.     perwajahan karya tulis;
g.    terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
h.    terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
i.      kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dab
j.     kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. (Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta Baru)
Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) UU Hak Cipta Baru).
UU Hak Cipta Baru ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (sold flat). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU Hak Cipta Baru). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU Hak Cipta Baru).
Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 UU Hak Cipta Baru). Dalam Pasal 114 UU Hak Cipta Baru diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Selain itu, dalam UU Hak Cipta Baru juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta Baru).
sumber : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/ini-hal-baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002

 

keep looking »
  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :

  • Archives