Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Pendaftaran merek bisa dilakukan di 99 negara anggota Protokol Madrid lainnya. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Perpres Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Menkumham Yasonna H Laoly (tengah) dan jajaran saat Sidang Umum WIPO. Foto: Dok Humas Kemenkumham

Indonesia resmi menjadi bagian anggota Protokol Madrid. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 di depan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57 di Jenewa, Senin (2/10). Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

 

“Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid. Dirjen WIPO Francis Gurry dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 dari Protokol Madrid,” kata Yasonna sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Selasa (3/10).

Yasonna menjelaskan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ke-100 dari Protokol Madrid, maka peluang pendaftaran merek semakin terbuka luas. Ke depan, pendaftaran merek dari seluruh dunia bisa dilakukan dari semua negara anggota Protokol Madrid.

“Jadi seseorang dari Indonesia bisa mendaftarkan mereknya sekaligus di 99 negara anggota protokol lainnya. Yaitu cukup melalui loket di kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham di Jakarta,” ujarnya.

Dalam sambutannya di Sidang Umum WIPO, Yasonna menyampaikan, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap kekayaan intelektual untuk masyarakat. Sehingga dapat berkontribusi terhadap industri berbasis inovasi dan pengetahuan, dan mendorong pengembangan ekonomi nasional.

“Dan juga sebagai salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kreativitas. Dan sudah ada juga perubahan beberapa undang undang di bidang Kekayaan Intelektual,” tambahnya.

Dalam Sidang Umum WIPO tersebut,  Menkumham didampingi oleh Dubes Indonesia UN, WTO dan Organisasi  Internasional di Jenewa Hasan Kleib, Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, dan penasihat Menkumham Ian Siagian.

Sebelumnya dilaksanakan agenda Public Forum ‘17 yang diselenggarakan di markas World Trade Organization (WTO) pada 26-28 September 2017. Dalam acara tersebut terdapat beberapa rapat kerja dan salah satunya rapat kerja 79 yang topik pembahasannya adalah How Countries Are Fostering Domestic Innovation From the Ground Up.

Dalam rapat kerja tersebut, Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti menjadi salah satu panelis di antara panelis lainnya yaitu Direktur Registrasi Paten, Desain dan Varietas Tanaman dari Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), dan Alfred Yip dan Kerry Faul dari National IP Management Office, Afrika Selatan.

Dalam kesempatan itu, Dede Mia Yusanti menyatakan berdasarkan global innovation index yang memasukkan Indonesia pada posisi ke-7 di wilayah ASEAN di bawah negara-negara di asia tenggara pada umumnya, namun hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak berupaya mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, Indonesia telah melakukan pembangunan di bidang KI dan perkembangannya maju pesat, yaitu dengan peningkatan pendafataran paten lokal yang diperkirakan hingga akhir tahun 2017 ini diprediksi mencapai 15-16% permohonan. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai di bawah 10% permohonan.

Indonesia juga telah berhasil melakukan revisi terhadap undang KI, seperti UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Paten yang lebih bersahabat bagi insan-insan kreatif dan inovator dalam negeri. “Penegakan hukum di bidang KI merupakan salah satu hal penting sehingga pemegang hak dapat merasa terjamin dan dapat merangsang kreasi dan inovasi baru tidak hanya bagi insan kreatif dan inovator lokal tetapi juga asing,” tandasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d335bdce7e1/indonesia-jadi-anggota-protokol-madrid–pendaftaran-merek-diperluas

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

  

sumber : http://www.lensaindonesia.com/2017/09/16/mentang-mentang-milik-konglomerat-meikarta-abai-imb-dan-amdal-diadukan-ombudsman.html

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

KAI bekerja sama dengan MK

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Alamat Kantor Pusat Kongres Advokat Indonesia :

Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19. MNC Centre, High End Building, Ground Floor, Suites, 102 – 104, Jakarta – 10340

Email & Telephone : setjen@kai.or.id (021) 3919262

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada KAI bekerja sama dengan MK

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI dapat dilihat di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Alamat Kantor Pusat Kongres Advokat Indonesia : Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19. MNC Centre, High End Building, Ground Floor, Suites, 102 – 104, Jakarta – 10340
Email & Telephone : setjen@kai.or.id (021) 3919262


ALAMAT KONTAK DEWAN PIMPINAN DAERAH KONGRES ADVOKAT INDONESIA


DPD KAI Jawa Timur

Alamat : Komplek Ruko Gateway blok D-28, Jalan Raya Waru, Sidoarjo – Jawa Timur
Email : rizalhaliman@yahoo.com

DPD KAI Sulawesi Tenggara

Alamat : Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Unhalu Blok B.20 Kemaraya Kota Kendari – Sulawesi Tenggara.
Email : andredarmawansh@yahoo.com

DPD KAI Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Ahmad Yani Km 34 Rt.001 Nomor 12 Kota Banjarbaru, Jalan MT Haryono Nomor 4 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
Email: dpd.kai.kalsel@gmail.com

DPD DKI Jakarta

Alamat : Komp. Maya Indah. Jl. Kramat Raya No.3 N – Senen, Jakarta Pusat, Kode pos 10450
Telp 021. 3101245 Faks 021. 3912880 No HP : +6281213011881
Email : kaidpd.dkijakarta@gmail.com

DPD KAI Kepulauan Riau

Alamat : Ruko Manalagi Blok C No. 10. Depan Plaza KAPITAL, Kel. Belian. Kec. Batam – Kota Batam.
Email : dpd.kai.kepri@gmail.com

DPD KAI Aceh

Alamat : Jalan H.Ir.Mohd. Thaher Lueng Bata Banda Aceh (di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh).
Email : lawfirmyusri@yahoo.co.id
HP : 081269987744.

DPD KAI Jawa Tengah

Alamat : Jl. Gemah Barat No. 5 Pederungan Semarang 50191

DPD KAI Kalimantan Timur

Alamat : Jln Wonorejo RT.35. No. 70 (KLAMPIS IRENG ) Kel. Gunung Samarinda, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur

DPD KAI Nusa Tenggara Barat

Alamat : Graha Dekopinwil NTB, Lt II Jl. Bung Karno. N0. 30. Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat.

DPD KAI Jambi

Alamat : Jl. M Husni Thamrin no.07 Rt 2 kel. Beringin kec. Pasar Jambi.
Email : dpd.kai.jambi.@gmail.com

DPD KAI Sulawesi Utara

Alamat : Real Estate Lembah Nyiur Kairagi Mas Blok NC V/06, Kairagi Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.
E-mail : folter_hanswangol@yahoo.com

DPD KAI Lampung

Alamat : Jl. Teuku Umar No.60 Tanjung Karang Bandar Lampung – Lampung. Telp : 081311323272

DPD KAI Sumatera Utara

Alamat : Jl. Jangka, Perumahan Jangka Residen No. 1 Medan – Sumatera Utara. Telp : 081265401299

DPD KAI Sumatera Barat

Alamat : Jl. Cimanuk No.13 RT 02 RW III Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara. Kota Padang. Sumatera Barat.
Email : dpd.kai.sumbar@gmail.com

DPD KAI Jawa Barat

Alamat : Jalan Situsari VII No. 63, Cijagra, Buahbatu, Bandung 40265, Telp : 022-7319536
Email : kai.dpdjabar@gmail.com

DPD KAI Yogyakarta

Alamat : Jalan Raya Janti No. 349B Yogyakarta, 55198, Tlp 0274 4534529
Email : dpd.kai_jogjakarta@yahoo.com

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

MK Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan

Pemohon berharap dengan putusan ini, pelaksanaan aturan mengugurkan permohonan praperadilan bisa seragam diantara para penegak hukum.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Mantan Bupati Morotai Rusli Sibua. Dari lima pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah hanya mengabulkan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara pokoknya sudah diperiksa pengadilan.

Dalam putusannya, Mahkamah menyimpulkan Pasal 50 ayat (2), (3), Pasal 52 ayat (1), (2), Pasal 137, dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP tidak bertentangan dengan UUD 1945 alias konstitusional. Mahkamah hanya menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai permohonan praperadilan gugur saat telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkaranya. (Baca juga: Hakim Gugurkan Praperadilan Irman Gusman).

“Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘suatu perkara sudah mulai diperiksa’ tidak dimaknai ‘permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan’,” ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat dalam putusan bernomor 102/PUU-XIII/2015 di Gedung MK, Rabu (9/11).

Sebelumnya, Rusli Sibua mempersoalkan Pasal 50 ayat (2), (3), Pasal 52 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP terkait hak-hak tersangka yang salah satunya mengatur gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara (pokok) sudah diperiksa oleh pengadilan. Terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, terpidana kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Morotai ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat multiitafsir. (Baca juga: Mahasiswa Kedokteran Menang Lawan Polisi di Sidang Praperadilan).

Dalam pertimbangan, Mahkamah menerangkan dalam praktik Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri terutama frasa “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan.

“Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksud mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri (PN). Sebab, dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan,”ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat membacakan pertimbangan hukum putusan.

Dia mencontohkan ada hakim praperadilan berpendapat permohonan praperadilan gugur setelah berkaspokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diregistrasi di PN dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa ke PN. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan berpendapat batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

“Mahkamah berpendapat Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,” sebutnya.

Guna menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi itu, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Bagi Mahkamah, penegasan ini sebenarnya sesuai hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Atas dasar itu, Mahkamah berpendapat norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

“Demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu ‘permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan’,” tegasnya.

Usai sidang, salah satu kuasa hukum pemohon, Ahmad Ruliansyah mengapresiasi putusan ini. “Kita cukup kasih apresiasi karena sebagian permohonan diterima,” kata Ruliansyah di Gedung MK.

Dia berharap dengan putusan ini, pelaksanaan aturan mengugurkan permohonan praperadilan bisa seragam diantara para penegak hukum. Sebab, selama ini terdakwa sering kehilangan haknya untuk mengajukan praperadilan lantaran adanya hak tersangka/terdakwa agar perkaranya “segera” dimajukan ke pengadilan dalam Pasal 52 ayat (2), (3) KUHAP.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5822f5c6e86c6/mk-perjelas-waktu-gugurnya-praperadilan

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada MK Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan

Budiman Sudharma & Rekan

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Budiman Sudharma & Rekan

Budiman Sudharm & Rekan

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Budiman Sudharm & Rekan