Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Pansus Advokat DRP RI: RUU Advokat Penting

Posted on | August 22, 2014 | Comments Off

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Rancangan Undang-undang Advokat dianggap penting bagi advokat untuk mewujudkan profesi yang lebih propesional dan mandiri, dengan ditunjang pendidikan profesi dan pengawasan terhadap organisasinya. Hal itu disampaikan Anggota Pansus RUU Advokat DPR RI, Harry Witjaksono dalam paparannya di Seminar RUU Advokat, Sabtu (16/8).

“Untuk perumusan draf RUU advokat ini, kita udah tugaskan Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan ke daerah dan luar negeri untuk merumuskan masukan. Kita juga minta masuk tokoh berkompeten seperti Adnan Buyung Nasution, Yusril Ihza Mahendra, Todung M Lubis dan OC Kaligis,” katanya.

Menurutnya, ketentuan yang diusulkan dalam draf RUU advokat ini. Adalah hal-hal tentang membolehkan adanya organisasi advokat lebih dari satu, pendidikan advokat mutlak harus berpendidikan tinggi, umur minimum 25 tahun dan calon advokat berasal dari pensiunan penegak hukum harus mengikuti tes dengan masa jeda 5 tahun sebelum pensiun.

Pengangkatan advokat dilakukan oleh pimpinan organisasi, organisasi advokat harus memiliki badan hukum, lolos verifikasi setiap 4 tahun sekali oleh mentri dll. Advokat juga harus memiliki kode etik untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Penunjukkan dewan advokat nasional dilakukan oleh DPR dan mentri. Kemudian meminta izin kepada pemerintah untuk memperkerjakan advokat asing dan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran.

sumber : http://medan.tribunnews.com/2014/08/16/pansus-advokat-drp-ri-ruu-advokat-penting

Undangan Halal Bihalal DPP KAI : Presiden-H.Indra Sahnun Lubis,SH/Ketua Harian : Sahala Siahaan,SH/Sekjen :Apolos Djara Bonga,SH.

Posted on | August 21, 2014 | Comments Off

UNDANGAN: Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) bersama ini mengundang rekan-rekan utk hadir dlm acara Halal Bihalal KAI yg akan dilaksanakan pd :

hari/tgl : Selasa,26 Agustus’14,Jam : 18.00wib-slsai,

Tmpt: Kolam Renang Bellagio Lt.3,Bellagio Botique Mall,Kawasan Mega Kuningan Barat kav.E4-3,Kuningan Timur,Setia Budi,Jakarta Selatan.

Agenda :Halal Bihalal KAI

Atas perhatian & kehadirannya diucapkan terima kasih.

(Presiden-H.Indra Sahnun Lubis,SH/Ketua Harian : Sahala Siahaan,SH/Sekretaris Jenderal-Apolos Djara Bonga,SH.)

Mengkritisi RUU Advokat

Posted on | August 20, 2014 | Comments Off

MAKASSAR, FAJAR – Seminar Nasional dengan tajuk mengkritisi Rancangan Undang-undang Advokat terhadap revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat digelar Fakultas Hukum Unhas sebagai rangkaian Dies Natalis Unhas ke-58.

Pukul 10.30 Wita, Rabu, 20 Agustus, di Gedung PKP Unhas hadir narasumber berkompeten, Agus Hariadi SH., M.Hum. (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM RI), Dr Otto Hasibuan SH., HM. (Ketua Umum DPN Paradi) A Muhajir SH., MH. (Anggota DPR RI Komisi III Pansus RUU Advokasi) Sahala Siahaan SH (Ketua Harian DPP KAI) dan Penanggap dari Guru Besar FH Unhas, Prof Dr M Syukuri Ayub SH., MH.

sumber : http://www.fajar.co.id/metromakassar/3337626_5662.html

SIARAN PERS OAI MENDESAK RUU ADVOKAT DISAHKAN

Posted on | August 20, 2014 | Comments Off

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang saat ini berlaku, tidak mampu memayungi bagi para Advokat yang berkeinginan untuk mendirikan organisasi baru. Padahal hak berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi yang diatur oleh Konstitusi kita sebagaimana Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. UU Nomor 18 Tahun 2003 memiliki banyak kelemahan sehingga dampaknya tidak saja kepada para Advokat yang saat ini telah terpecah-belah, akan tetapi yang paling dirugikan adalah masyarakat para pencari keadilan itu sendiri (justiabellen).

UU Nomor 18 Tahun 2003 saat ini dimonopoli organisasi yang mengklaim sebagai wadah tunggal untuk mengeruk keuntungan dari pemungutan iuran anggota, penyelenggaraan pendidikan, ujian advokat dan pengangkatan Advokat baru namun tanpa pengawasan yang jelas sehingga peruntukannya tidak efektif bagi kemaslahatan masyarakat pencari keadilan maupun bagi peningkatan kualitas SDM para anggotanya sendiri.

Saat ini proses revisi UU Advokat tengah berjalan di Pansus DPR. Rancangan Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi Advokat untuk mendirikan organisasi baru yang terlegitimasi keberadaannya. Dengan sistem multi Bar, tentunya akan mampu menampung lebih banyak lagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan bantuan hukum, serta menaungi aspirasi dan kreatifitas bagi para Advokat muda yang ingin berkreasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Organisasi yang mengaku sebagai wadah tunggal yang ada saat ini, dinilai hanya mementingkan kepentingan pribadi para petingginya, di sisi lain kurang terlibat dalam pembangunan kemajuan hukum dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

OAI sungguh menyesalkan melihat sikap dari 10 kampus yang terdiri dari kampus USU, Universitas Medan Area, Universitas Dharma Wangsa, Universitas Nomensen, Universitas Dharma Agung, UMSU, UNIVA, Universitas Panca Budi, Universitas Andalas, dan Universitas Bung Hatta, yang menyatakan menolak RUU Advokat. 10 kampus tersebut tidak mempelajari dari substansi RUU dan kebutuhan para advokat maupun masyarakat saat ini akan kebutuhan adanya perubahan undang-undang, di samping itu 10 kampus tersebut telah mengintervensi terlalu jauh dalam persoalan internal Advokat. Namun kami sinyalir 10 kampus tersebut hanya didompleng oleh segelintir petinggi organisasi advokat tertentu yang anti perubahan.

Oleh karena adanya kepentingan yang mendesak agar adanya perubahan undang-undang Advokat, maka dengan ini Organisasi Advokat Indonesia (OAI) mengeluarkan pernyataan pers sebagai berikut:

  1. Mendesak DPR bersama Pemerintah segera mengesahkan RUU Advokat;
  2. Mensommer Jika dalam waktu 1 (satu) bulan semenjak Press Release ini RUU Advokat tersebut belum juga disahkan, maka OAI bersama organisasi-organisasi advokat lain dan masyarakat pencari keadilan akan mengajukan gugatan Citizen Law Suit kepada Pemerintah dan DPR yang dinilai telah gagal melaksanakan fungsi legislasi dan telah mengabaikan hak asasi dan kepentingan para Advokat serta masyarakat pencari keadilan sebagai warga Negara.

Demikian Press Release ini kami sampaikan

Jakarta, 19 Agustus 2014

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA (OAI)

 

 FADLI NASUTION, S.H., M.H.

(Wakil Ketua Umum)

Contact Person: 081380250917

           

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA – O A I

Telp. +62 21 29124565, Facs. +62 21 29124566

website: www.oai.or.id, email: info@oai.or.id

Polri-KPK Tanda Tangani MoU Pengendalian Gratifikasi

Posted on | August 20, 2014 | Comments Off

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman untuk penerapan pengendalian gratifikasi di lembaga Kepolisian.

“Acara hari ini kita ingin memberi pemahaman secara utuh kepada setiap anggota kepolisian mengenai gratifikasi. Jangankan masyarakat awam banyak anggota kepolisian pun yang belum paham tentang gratifikasi secara utuh,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8).

Menurut Abraham, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, pihaknya dapat menyosialisasikan tentang penerapan pengendalian gratifikasi bagi para anggota Kepolisian.

“Bila anggota Polri sudah paham tentang gratifikasi, ke depannya bisa dilakukan langkah-langkah persuasif untuk mengatasinya,” ujarnya.

Ketua KPK menyebutkan, bila suatu tindakan suap atau gratifikasi tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, maka hal itu sudah masuk dalam tindak pidana korupsi, sehingga baik penerima maupun pemberi suap bisa dipidanakan.

Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan dengan adanya nota kesepahaman pengendalian gratifikasi tersebut, maka setiap anggota Polri harus menolak pemberian dalam bentuk apa pun.

“Sebagai contoh, bila anak seorang anggota Polri menikah maka sudah ada tulisan di depan ‘tidak menerima sesuatu’. Jadi sudah ada keinginan dari anggota kita untuk menolaknya,” jelas Sutarman.

KPK saat ini sedang berupaya mensosialisasikan penerapan pengendalian gratifikasi di institusi-institusi pemerintahan hingga lembaga hukum.

Bahkan, Polri setuju melibatkan KPK dalam memerangi gratifikasi di tubuh kepolisian.

Pencegahan gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/19/najeg9-polrikpk-tandatangani-mou-pengendalian-gratifikasi

Peradi Dan KAI Beda Pendapat Terkait RUU Advokat

Posted on | August 19, 2014 | Comments Off

Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang Undang RUU Advokat yang saat ini tengah di bahas DPR RI. Peradi mendesak agar pembahasan RUU dihentikan, sementara KAI justru meminta DPR supaya segera mengesahkan RUU tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam seminar kajian akademis tentang RUU Advokat di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sabtu (16/8).

Hadir Ketua Umum Peradi Dr Otto Hasibuan, Ketua Harian DPP KAI Sahala Siahaan SH, Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof Safruddin Kalo, Anggota Pansus RUU Advokat DPR RI Harry Witjaksono sebagai pembicara.

Dalam seminar yang diikuti sejumlah advokat dan mahasiswa fakultas hukum dari berbagai universitas di Sumut ini, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara jelas dan pasti mengapa RUU Advokat yang disusun sejumlah anggota DPR RI tersebut dibuat untuk mengubah atau merevisi UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat.

“Bahkan sampai sekarang tidak ada argument yang kuat terutama secara akademis untuk membuktikan bahwa UU No 18 Tahun 2003 merugikan advokat maupun pencari keadilan. Karena itu, pembahasan RUU Advokat ini harus segera dihentikan, kalaupun haru dilanjutkan maka perlu ditegaskan bahwa Peradi-lah organisasi satu-satunya yang sah,” kata Otto.

Menurut Otto, RUU Advokat yang mewacanakan multi bar atau organisasi advokat tidak tunggal maka RUU tersebut akan memecah belah advokat. Kalau advokat sudah terpecah maka pemerintah dan pihak luar akan dengan mudah mencampuri dan berpotensi mengkooptasi orhanisasi dan advokat.

“Dengan bentuk single bar saja (sebagaimana diamanahkan UU No 18 Tahun 2003) para advokat belum bisa bersatu dan kuat, apalagi dengan sistem multi bar, maka pastilah organisasi advokat akan lemah dan terpecah,” ujar Otto.

Selain itu, lanjut Otto, dari sekian banyak UU yang ada di Indonesia UU Advokat No 18 Tahun 2013 yang paling banyak diajukan permohonan uji materi khususnya mengenai Pasal 28 mengenai sistem single bar. Tetapi permohonan itu tidak pernah berhasil, meski sudah diajukan berulang kali.

“Jadi bentuk organisasi tunggal atau single bar adalah suatu keharusan di Indonesia karena dengan adanya organisasi tunggal maka organisasi advokat mejadi kuat, bebas dan mandiri (independen). Kalau tidak ada independensi advokat maka tidak ada rule of law,” tandasnya.

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Harian DPP KAI Sahala Siahaan. Dia mengatakan, amandemen UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu dilakukan bukan untuk kepentingan organisasi advokat, tapi untuk kepentingan advokat Indonesia sendiri. Bahkan, katanya, para advokat yang secara de facto menghendaki organisasi advokat dengan sistem multi bar.

“UU No 18 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan tujuannya yaitu profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur dan adil. Karena itu, kami (KIA) meminta DPR mensukseskan pembahasan RUU Advokat ini sebagai UU yang baru,” kata Sahala.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof Syafruddin Kalo dalam paparannya medesak agar para advokat dan khususnya organisasi advokat segera mengakhiri konflik yang terjadi sejak berlakunya UU No 13 Tahun 2003. Sehingga fungsi profesi advokat yang kuat dan madiri dalam kerangka sistem peradilan dapat terwujud di Indonesia.

“Kalau mau kuat dan dihargai, para advokat harus bersatu. Konflik internal di tubuh organisasi advokat, seperti antara Peradi dan KAI harusnya tidak perlu terjadi, konflik ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai konflik ini terus dimanfaatkan pihak lain untuk melemahkan sistem peradilan di Indoneisa,” katanya.

Syafruddin juga sependapat bahwa pembahasan RUU Advokat sudah selayaknya ditolak. Sebab, UU No 18 tahun 2003 tantang Advokat masih relevan untuk dipertahankan terlepas dari segala kekurangan dan kelebihanya.

“Jadi saya menyarankan agar kericuhan yang terjadi di antara ogranisasi advokat harus diselesaikan secara internal dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah dan lembaga hukum lainya,” ujarnya.

Anggota Pansus RUU Advokat DPR RI Harry Witjaksono mengatakan bahwa RUU Advokat merupakan inisiatif beberapa orang anggota DPR RI yang memiliki latar belakang profesi advokat, dengan tujuan untuk mengujudkan profesi advokat yang lebih profesional dan mandiri.

“Pembahasan RUU Advokat ini harus selesai pada akhir masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014 atau September 2014, kalau tidak maka dianggap tidak selesai. Dan, anggota DPR RI yang baru tidak bisa langsung melanjutkan pebahasanya. Aertinya harus kembali ke nol lagi,” ujarnya.

sumber : http://harianandalas.com/kanal-hukum-kriminal/peradi-dan-kai-beda-pendapat-terkait-ruu-advokat

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Posted on | August 13, 2014 | Comments Off

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Microsoft Word - JUKLAK PERMA No, 1 Tahun 2014 Wahyudin4

Microsoft Word - JUKLAK PERMA No, 1 Tahun 2014 Wahyudin4

klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PEDOMAN
PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI PENGADILAN

Microsoft Word - SOP Pemberian Layanan Hukum_PN

klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya

Rupiah baru beredar 18 Agustus, BI yakin masyarakat tak kaget

Posted on | August 12, 2014 | Comments Off

MERDEKA.COM. Bank Indonesia menegaskan sosialisasi uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memadai walau waktunya singkat. Masyarakat tidak bakal kaget ketika desain uang kertas baru itu beredar mulai 18 Agustus mendatang.

Rencananya, bank sentral dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru akan menjelaskan adanya desain uang baru pada 15 Agustus, alias tiga hari jelang peluncurannya.

“Tetap harus ada sosialisasi. Misalnya soal security features, kita kasih tahu ciri-cirinya. Tapi harus diingat uang yang sudah bertahun-tahun beredar saja tetap perlu sosialisasi. Jadi ini terus menerus,” kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (12//8).

Dari segi desain, Ronald menceritakan bahwa akan tetap ada gambar pahlawan di uang NKRI. Pilihan sosok di uang kertas itu sudah disetujui presiden. “Tapi mengenai siapanya, nanti ditunggu saja,” cetusnya.

Di luar itu, perwakilan BI di seluruh provinsi sudah siap serentak mengedarkan uang desain baru ini. Masyarakat yang ingin memiliki uang NKRI bisa menghubungi bank-bank terdekat.

“BI akan menyiapkan. Masyarakat bisa datang menukar,” kata Ronald.

Nominal uang kertas NKRI sama persis dengan uang yang selama ini beredar di masyarakat. Mulai dari pecahan terkecil Rp 1.000 sampai Rp 100.000. Untuk awalan, BI mencetak uang baru ini di kisaran puluhan juta lembar.

Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2011, bank sentral diamanatkan mengedarkan desain uang baru pada Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke 69. Uang lama tetap diakui dan dibolehkan beredar sambil ditarik bertahap, sampai 10 tahun ke depan.

Akan tetapi, karena alasan teknis bahwa 17 Agustus tahun ini jatuh pada saat Minggu sehingga bank-bank libur, maka peredaran uang NKRI baru dilakukan pada 18 Agutus.

sumber : MERDEKA.COM.

Website DPP KAI : H Tjotjoe Sanjaya Hernanto (Presiden KAI) -Aprilia Supaliyanto (Sekjen KAI)

Posted on | August 9, 2014 | Comments Off

DPPKAITSH

Formulir Keanggotaan ada di website tersebut

klik gambar diatas atau disini

 

Website DPP KAI : H. Indra Sahnun Lubis (Presiden KAI)

Posted on | August 9, 2014 | Comments Off

KAIISL

 

Formulir Keanggotaan ada di website tersebut

klik gambar diatas atau disini

keep looking »
  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives