Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Agenda Kerja Pansus RUU Advokat

Posted on | August 28, 2014 | Comments Off

Agenda Kerja Pansus RUU Advokat :
Tgl 3 Sep Raker Pansus : Pembahasan DIM
Tgl 4 Sep Raker Pansus : Pembentukan Panja
Tgl 10-11 Sep Rapat Panja : Pembahasan DIM
Tgl 14 Sep Rapat Panja : Pembentukan Tim Perumus / Tim Sinkronisasi
Tgl 17, 19-21 Sep Rapat Timus/Timsin : Pembahasan DIM
Tgl 24 Sep Rapat Panja : Laporan Timus/Timsin dan Raker dg Menkumham : Laporan Panja, Pandangan Mini Fraksi2, Persetujuan RUU Advokat.

sumber : Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (Presiden KAI)

Advokat

Presiden DPP KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto : “RUU Advokat, Silahkan Subtansinya Dikritisi”

Posted on | August 28, 2014 | Comments Off

Tjoetjoe Presiden KAI

Jurnalpatrolinews.com-Jakarta: Berbeda dengan organisasi lain, Kongres Advokat Indonesia (KAI) berharap semua pihak yang terkait jeli melihat substansi yang tertuang dalam revisi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Kalau ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan RUU Advokat, silahkan substansinya dikritisi. Dibagian mana yang tidak setuju?. Jangan menolak secara keseluruhan, sebab RUU Advokat yang ada ini dimaksudkan untuk memperbaiki UU yang lama” ujar Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Presiden DPP KAI periode 2014-2019

Menurutnya, RUU Advokat dibuat dimaksudkan untuk membenahi kondisi dunia advokat yang saat ini (diakui atau tidak) sedang bermasalah.

“Ketika para advokat terpecah belah, itu adalah masalah, belum lagi ada yang bisa sidang, ada yang tidak, dll. Ketika ada sekelompok advokat mendominasi kelompok lainnya, itu semua masalah dan ketika advokat dipaksa bergabung dengan salah satu organisasi advokat, sedangkat kita tahu di Indonesia terdapat banyak organisasi advokat. Ini juga masalah” jelasnya kepada jurnalpatrolinews.com (27/8)

Tjoetjoe mengakui bahwa Ketika semua organisasi semua organisasi advokat tidak mempunyai data base keanggotaan yang valid dan uptodate, itu masalahnya.

Sementara itu terkait dengan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) Tjoetjoe memberikan pandangannya

“dewan etika harus tunggal, dewan kehormatan harus tunggal, badan pengawas, kurikulum pendidikan dan standar ujian harus tunggal dan itu semua untuk mengontrol dan mengawasi semua organisasi advokat” jelasnya.

Tjoetjoe berharap tidak ada organisasi advokat bisa mendominasi, mengendalikan dan mengontrol organisasi advokat yang lainnya.

“Saya berharap pihak-pihak tertentu tidak apriori dengan RUU Advokat ini” pungkasnya.

sumber : http://jurnalpatrolinews.com/2014/08/28/presiden-dpp-kai-tjoetjoe-sandjaja-hernanto-ruu-advokat-silahkan-subtansinya-dikritisi/

Surat DPR RI atas Surat LBH KHMI tentang sikap MA yang tidak mentaati Putusan MK

Posted on | August 27, 2014 | Comments Off

Surat DPR RI atas Surat LBH KHMI tentang sikap Mahkamah Agung RI yang tidak pernah mentaati hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009

web DPR RI - 15 Agustus 2014 - MA tidak mentaati Putusan MK 101

PRAY for RUU ADVOKAT DISAHKAN SEPTEMBER 2014

Posted on | August 26, 2014 | Comments Off

Advokat

Undangan Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPP KAI (Presiden :Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)

Posted on | August 25, 2014 | Comments Off

Undangan utk acara : Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPP KAI masa bhakti 2014 – 2019, Hari Selasa, 2 Sept 2014, jam 10.00 s/d jam 15.00 WIB, Tempat di Golden Ballroom Hotel Sultan Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jkt Pusat.

RSVP : Sdri. Lina Julianty – 0817661689 - http://dpp-kai.org/

RALAT :  Karena satu dan lain hal, maka acara : Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPP KAI masa bhakti 2014 – 2019, yang sedianya akan diadakan pada Hari Selasa, 2 Sept 2014 di Hotel Sultan, DIUNDUR pelaksanaannya sampai adanya Pemberitahuan Lebih Lanjut. Kami mohon maaf atas ralat ini. Contact Person : Sdri. Lina Julianty : 021 64701291 – 08176616897 atau M. Junaedi: 082111977420

Rapim Pansus RUU Advokat baru saja selesai | raker dg menkumham akan dilakukan tgl 3 Sep 2014

Posted on | August 25, 2014 | Comments Off

Rapim Pansus RUU Advokat baru saja selesai | raker dg menkumham akan dilakukan tgl 3 Sep 2014

sumber : Tjoetjoe Sandjaja Hernanto

Saatnya Merevisi UU Advokat

Posted on | August 25, 2014 | Comments Off

Jakarta - UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sudah berlaku selama 11 tahun. Terhadap UU tersebut sudah diajukan yudicial review (uji materi) di MK oleh kalangan advokat, paling tidah sudah lebih kurang 20 kali. Hal ini membuktikan banyaknya resistensi terhadap UU Advokat tersebut.

Dalam realitasnya, UU dimaksud sudah tidak selaras dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang memberi kebebasan berorganisasi kepada warga negaranya dan tidak mencerminkan aspirasi sebagian besar advokat yang sulit disatukan dalam satu wadah tunggal organisasi.

Secara historis bisa dilihat faktanya. Pada tahun 1964, berdiri organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), yang di zamanya dapat dianggap sebagai satu-satunya wadah organisasi bagi para advokat. Peradin saat itu banyak melahirkan advokat-Advokat pejuang kenamaan, seperti Sukardjo Adijoyo, M Tasrif, Yap Thiam Hien, Haryono Tjitro Subowo dan Adnan Buyung Nasution.

Dalam perkembanganya, pada awal tahun 1980-an berdiri beberapa kelompok organisasi advokat dan bantuan hukum lain. Di antaranya PUSBADHI dan LPPH. Pada November 1985, pemerintah yang diwakili Menteri Kehakiman ketika itu, Ali Said, memfasilitasi untuk menyatukan organisasi-organisasi advokat menjadi wadah tunggal dengan melaksanakan munas advokat. Munas tersebut melahirkan organisasi wadah tunggal advokat dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Ternyata, Ikadin yang dimaksudkan sebagai wadah tunggal organisasi advokat tidak dapat bertahan lama karena pada bulan Mei 1987 berdiri Organisasi Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) di Surabaya. Pada tahun 1989/1990 berdiri Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang merupakan pecahan dari Ikadin. 

Pada tahun 1993 berdiri Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), yang merupakan pecahan IPHI. Tahun-tahun berikutnya berdiri Organisasi Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (AKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Jumlah Organisasi Advokat menjadi 8 Organisasi.

Setelah berlaku UU Advokat Nomor 18 tahun 2003 yang juga menghendaki organisasi advokat dalam satu wadah tunggal, maka berdasarkan deklarasi 8 organisasi advokat yang diwakili ketua umum dan sekjennya, pada sekitar tahun 2005 berdiri Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Kesepakatan yang terjadi di antara organisasi pendiri Peradi pada saat itu ditunjuk pengurus sementara selama 2 tahun dalam rangka mempersiapkan munas/kongres advokat, sesuai dengan perintah pasal 28 UU Advokat, yang mengatur bahwa organisasi wadah tunggal advokat itu dibentuk berdasarkan musyawarah para advokat. Dan bukan berdasarkan musyawarah para pengurus organisasi saja.

Ternyata kemudian pengurus Peradi tidak kunjung melakukan munas setelah berdiri sejak 2 tahun lebih. Akibanya terjadi perpecahan di tubuh Peradi, empat pengurus organisasi pendirinya yakni dari IPHI, Ikadin pimpinan Teguh Samudra, HAPI dan APSI mengundurkan diri dari Peradi. Bahkan membuat pengumuman pembubaran Peradi di koran.

Pada 30 Mei 2008 dilaksanakan kongres advokat di Jakarta, yang didukung oleh Ikadin pimpinan Teguh Samudra (sekarang pimpinan Todung Mulya Lubis), IPHI, HAPI dan HPSI dan para advokat senior, antara lain Adnan Buyung Nasution, Ronggur Hatagalung dan lainya. Kongres Advokat waktu itu dihadiri lebih dari 3.000 advokat dan ribuan surat-surat dukungan dari advokat di seluruh Indonesia yang tidak bisa menghadiri kongres advokat tersebut.

Hasil kongres advokat yang jumlah pesertanya sangat besar itu (sangat legitimate) menghasilkan berdirinya Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Perlu diketahui bahwa UU No 18/2003 tentang Advokat tersebut, juga teledor menyalahi perinsip independen yang merupakan perinsip dasar dari profesi advokat, dengan dimasukkanya aturan yang menyangkut kewajiban seorang calon advokat sebelum menjalankan praktek, diambil sumpahnya dihadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Aturan ini dapat mengakibatkan profesi advokat berada di bawah pengaruh MA, PT, dan hakim-hakim pengadilan. Sebagai perbandingan, untuk profesi penegak Hukum lainya yaitu polisi, jaksa dan hakim, sebelum mereka menjalankan profesinya mereka disumpah oleh instansi masing_masing. Ironis, advokat disumpah oleh Pengadilan Tinggi.

Aturan mengenai sumpah advokat ini terbukti telah menimbulkan dampak yakni merusak independensi dan martabat profesi advokat. Karena, ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia tidak mau mengambil sumpah calon advokat KAI yang sudah memenuhi syarat, yang menurut info yang berkembang di kalangan pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi tidak berani mengabil sumpah anggota KAI maupun organisasi advokat lainya karena takut kena sangsi oleh pihak Mahkamah Agung. Seperti yang di alami mantan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon.

Pengadilan Tinggi hanya bersedia mengambil sumpah calon advokat Peradi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 101 tahun 2009 menyatakan, bahwa Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah calon advokat tanpa melihat dari organisasi manapun yang mengajukanya. Baik yang di ajukan Peradi maupun KAI, mengingat belum terbentuknya organisasi wadah tunggal sebagaimana dimaksud UU Advokat.

Keadaan bertambah parah ketika para advokat KAI maupun advokat dari organisasi lainya banyak yang ditolak hakim pengadilan pada saat mereka menjalankan profesi membela kliennya. Baik atas keberatan advokat dari Peradi atau atas inisiatif majelis hakim yang memimpin sidang. Dengan alasan advokat tersebut belum memiliki berita acara sumpah (BAS).

Akibatnya sering terjadi ketegangan antara majelis hakim dengan advokat yang ditolak tersebut. Padahal advokat tersebut tidak salah, karena yang tidak bersedia mengambil sumpah advokat adalah pihak pengadilan tinggi.

Akibat lebih jauh timbul persepsi negative di kalangan advokat yang ditolak sidang terhadap hakim pengadilan yaitu hakim pengadilan dianggap bertindak diskriminatif dan melanggar HAM serta Ketua Pengadilan Tinggi tidak mentaati hukum (Putusan MK).

Perkembangan terkini yang dialami profesi advokat tergerusnya independen dan martabat advokat serta lunturnya solidaritas sesama advokat. Seakan-akan advokat yang sudah memiliki BAS senang dan bangga mempermalukan rekan sejawatnya yang tidak diperkenankan mengikuti sidang pengadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka para advokat yang belum mendapatkan BAS dan yang selalu terjegal menjalankan profesinya menaruh harapan besar agar revisi UU Advokat dapat segera disahkan pada akhir masa tugas DPR saat ini. Dengan revisi UU Advokat tersebut akan terlaksana pengambilan sumpah calon advokat yang sudah memenuhi syarat tanpa hambatan dan tanpa diskriminasai sebagaimana yang dialami selama ini. Karena dalam revisi UU Advokat diakomodir multi organisasi advokat dan pengambilan sumpah advokat dilakukan oleh organisasi advokat secara independen.

Sekalipun revisi UU Advokat tersebut mengakomodir adanya multi organisasi advokat, namun persyaratan diakunya suatu organisasi advokat tersebut tidaklah mudah. Karena organisasi yang diakui sah adalah yang mempunyai pengurus di semua propinsi di Indonesia ditambah minimal mempunyai pengurus 30 persen di kabupaten /kota di setiap provinsi.

Dengan persyaratan yang demikian ketat, tentu tidah banyak organisasi yang dapat diakui menjadi organisasi advokat yang sah.

Mengenai standar pendidikan khusus profesi advokat maupun ujian advokat, dalam revisi UU advokat kurikulum tentu mengacu kepada kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karenanya diyakini bahwa mutu pendidikan dan ujian akan lebih baik.

Sehingga kekhwatiran Peradi dan kalangan unsur Pengadilan Tinggi bahwa dengan multi organisasi akan menimbulkan banyak advokat nakal yang akan merugikan pencari keadilan, tidak akan terjadi. Nakal tidaknya seorang advokat bukan karena sistim wadah tunggal atau multi organisasi. Tetapi tergantung integritas pribadi advokat yang bersangkutan dan pengawasan dari organisasi, masyarakat dan pemerintah.

Di samping itu revisi UU tersebut juga mengenal adanya lembaga Dewan Advokat Nasional (DAN) yang akan bertugas menjaga/mengawal etika profesi, kurikulum pendidikan advokat. Sekalipun DAN diseleksi oleh panitia yang disiapkan pemerintah dan dipilih oleh DPR belum tentu anggota DAN yang terpilih akan tunduk terhadap anggota DPR/tekanan politis pihak yang memilihnya, tergantung integritas moral anggota DAN tersebut.

Kita bisa melihat contoh anggota KPK, mereka tidak tunduk terhadap pemerintah maupun terhadap anggota DPR yang memilihnya. Oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi organisasi advokat untuk memberikan masukan kepada DPR terhadap integritas dan track record dari calon-calon anggota DAN yang akan di pilih.

Secara khusus, terhadap pimpinan Peradi diimbau agar tidak terlalu resisten terhadap revisi UU Advokat karena revisi UU Advokat tersebut yang mengatur lebih detail tentang seluk beluk profesi Advokat diyakini akan banyak manfaat untuk profesi Advokat. 

Sudah tidak zamannya lagi organisasi advokat merupakan wadah tunggal karena berdasarkan sejarah sudah terbukti organisasi wadah tunggal advokat di Indonesia tidak dapat bertahan lama karena sering konflik dan pecah. Berkenaan dengan hal tersebut mengingat revisi UU Advokat sangat diperlukan guna perbaikan mutu profesi advokat dan penegakan hukum di Indonesia, dimohon kepada pansus revisi UU advokat DPR untuk segera mengesahkanya menjadi UU.

* Penulis merupakan praktisi hukum KAI

sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/23/145840/2670622/103/1/saatnya-merevisi-uu-advokat

Pansus Advokat DRP RI: RUU Advokat Penting

Posted on | August 22, 2014 | Comments Off

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Rancangan Undang-undang Advokat dianggap penting bagi advokat untuk mewujudkan profesi yang lebih propesional dan mandiri, dengan ditunjang pendidikan profesi dan pengawasan terhadap organisasinya. Hal itu disampaikan Anggota Pansus RUU Advokat DPR RI, Harry Witjaksono dalam paparannya di Seminar RUU Advokat, Sabtu (16/8).

“Untuk perumusan draf RUU advokat ini, kita udah tugaskan Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan ke daerah dan luar negeri untuk merumuskan masukan. Kita juga minta masuk tokoh berkompeten seperti Adnan Buyung Nasution, Yusril Ihza Mahendra, Todung M Lubis dan OC Kaligis,” katanya.

Menurutnya, ketentuan yang diusulkan dalam draf RUU advokat ini. Adalah hal-hal tentang membolehkan adanya organisasi advokat lebih dari satu, pendidikan advokat mutlak harus berpendidikan tinggi, umur minimum 25 tahun dan calon advokat berasal dari pensiunan penegak hukum harus mengikuti tes dengan masa jeda 5 tahun sebelum pensiun.

Pengangkatan advokat dilakukan oleh pimpinan organisasi, organisasi advokat harus memiliki badan hukum, lolos verifikasi setiap 4 tahun sekali oleh mentri dll. Advokat juga harus memiliki kode etik untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Penunjukkan dewan advokat nasional dilakukan oleh DPR dan mentri. Kemudian meminta izin kepada pemerintah untuk memperkerjakan advokat asing dan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran.

sumber : http://medan.tribunnews.com/2014/08/16/pansus-advokat-drp-ri-ruu-advokat-penting

Undangan Halal Bihalal DPP KAI : Presiden-H.Indra Sahnun Lubis,SH/Ketua Harian : Sahala Siahaan,SH/Sekjen :Apolos Djara Bonga,SH.

Posted on | August 21, 2014 | Comments Off

UNDANGAN: Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) bersama ini mengundang rekan-rekan utk hadir dlm acara Halal Bihalal KAI yg akan dilaksanakan pd :

hari/tgl : Selasa,26 Agustus’14,Jam : 18.00wib-slsai,

Tmpt: Kolam Renang Bellagio Lt.3,Bellagio Botique Mall,Kawasan Mega Kuningan Barat kav.E4-3,Kuningan Timur,Setia Budi,Jakarta Selatan.

Agenda :Halal Bihalal KAI

Atas perhatian & kehadirannya diucapkan terima kasih.

(Presiden-H.Indra Sahnun Lubis,SH/Ketua Harian : Sahala Siahaan,SH/Sekretaris Jenderal-Apolos Djara Bonga,SH.)

Mengkritisi RUU Advokat

Posted on | August 20, 2014 | Comments Off

MAKASSAR, FAJAR – Seminar Nasional dengan tajuk mengkritisi Rancangan Undang-undang Advokat terhadap revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat digelar Fakultas Hukum Unhas sebagai rangkaian Dies Natalis Unhas ke-58.

Pukul 10.30 Wita, Rabu, 20 Agustus, di Gedung PKP Unhas hadir narasumber berkompeten, Agus Hariadi SH., M.Hum. (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM RI), Dr Otto Hasibuan SH., HM. (Ketua Umum DPN Paradi) A Muhajir SH., MH. (Anggota DPR RI Komisi III Pansus RUU Advokasi) Sahala Siahaan SH (Ketua Harian DPP KAI) dan Penanggap dari Guru Besar FH Unhas, Prof Dr M Syukuri Ayub SH., MH.

sumber : http://www.fajar.co.id/metromakassar/3337626_5662.html

keep looking »
  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    3 Users Browsing This Page.
    Users: 3 Guests
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives