Prosedur Permohonan Madrid Protocol

Prosedur Permohonan Madrid Protocol
Permohonan Internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
 
Permohonan Internasional diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris.
 
download Formulir MM2
Syarat subyek yang dapat mengajukan :
 
Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Syarat objek yang dapat diajukan :
 
Pengajuan Permohonan Internasional hanya dapat dilakukan jika Pemohon telah memiliki Permohonan atau Pendaftaran (secara nasional) di DJKI sebelumnya.
 
sumber : http://www.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protocol
Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Prosedur Permohonan Madrid Protocol

MAHKAMAH AGUNG PUTUSKAN BAHWA PERMENKUMHAM PARALEGAL TIDAK EFEKTIF

JAKARTA – Akhirnya Permohonan Uji Materi Permenkumham Paralegal Dikabulkan, Permohonan Uji Materi Permenkumham Paralegal yang tercatat dengan Register Perkara No. 22 P/HUM/2018 akhirnya dibacakan dengan Amar : “.. Kabul Permohonan Keberatan HUM Sebagian…” yang diputus pada tanggal 31 Mei 2018 oleh Majelis Hakim Agung yaitu Drs. Yosran, SH, MHum., selaku Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH, MH, dan Dr. Irfan Fahrudin, SH, CN.

Dengan demikian maka Permenkumham Paralegal terbukti tidak efektif untuk diterbitkan karena bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Para Advokat Pemohon yang di koordinir oleh Bireven Aruan, SH beserta rekan-rekan yaitu Johan Imanuel, SH, Irwan Gustav Lalegit, SH, Martha Dinata, SH, Abdul Jabbar, SHI, Ika Arini Batubara, SH, Denny Supari, SH, Liberto Julihartama, SH, Steven Albert, SH, Asep Dedi, SH, Indra Rusmi, SH, Abdul Salam, SH, Ade Anggraini, SH, Arnol Sinaga, SH, Alvin Maringan, SH, Teuku Muttaqin, SH, Endin, SH dan Fista Sambuari, SH mengapresiasi Putusan ini.

Menurut perwakilan Pemohon, Asep Dedi, SH., dan Endin,SH. bahwa Permenkumham Paralegal ini terbukti tidak efektif untuk diberlakukan sehingga sudah tepat Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan kami sebagian. Meskipun permohonan telah dikabulkan, para pemohon mengakui belum menerima salinan putusan secara resmi dari Mahkamah Agung.

sumber : http://headlinebogor.com/nasional/mahkamah-agung-putuskan-bahwa-permenkumham-paralegal-tidak-efektif

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada MAHKAMAH AGUNG PUTUSKAN BAHWA PERMENKUMHAM PARALEGAL TIDAK EFEKTIF

Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018

Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dinilai dianggap bertentangan dengan UU Advokat.

Tak kunjung usai, suara-suara keberatan masih terus berdatangan dari kalangan advokat sejak berlakunya Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Suara keberatan tersebut diungkapkan oleh sekelompok advokat melalui Judicial Revew (JR) yang didaftarkan, Jumat (6/4), ke Mahkamah Agung (MA).

Permohonan JR yang diajukan Tim Advokat yang diketuai oleh Bireven Aruan ini berangkat dari anggapan mereka bahwa pembentukan Permenkumhan No. 1 Tahun 2018 tersebut cacat hukum, karena dalam perumusannya tidak berpedoman pada UU No. 18 Tahun 2003tentang Advokat. Sederet muatan aturan dalam Permenkumham 1/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU Advokat tersebut mereka tuangkan dalam bentuk 3 pokok keberatan.

Pertama, tim advokat ini menyoal persyaratan dalam merekrut paralegal, khususnya yang tertuang dalam pasal 4 huruf c yang berbunyi memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat” dan pasal 4 huruf b yang berbunyi  “berusia paling rendah 18 tahun”.

Johan Imanuel selaku perwakilan Tim Pemohon menerangkan kepada hukumonline, bahwa usia Paralegal yang dipersyaratkan minimal 18 tahun tersebut dipandang berpotensi mengeluarkan emosi-emosi yang tidak stabil saat menangani perkara di persidangan. Kemudian soal pengetahuan advokasi juga dirasa tidak cukup untuk beracara mengingat paralegal tidak ada wawasan yang mumpuni soal beracara di persidangan.

“Rentan terjadi kekeliruan dalam hal proses beracara di persidangan, baik secara teknis maupun adminstratif. Karena selain tidak diwajibkan harus sarjana hukum, mereka juga tidak memiliki pemahaman soal hukum acara sama sekali,” ujar Johan Imanuel, selaku perwakilan Tim Advokat yang mengajukan JR, Selasa (10/4).

Keberatan Kedua, Tim Advokat tersebut mengkritik Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Ketentuan ini jelas merugikan para advokat karena diduga dapat mengambil alih profesi advokat.

“Ini akan menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait definisi paralegal, apakah paralegal itu advokat? Sebaliknya apakah advokat itu paralegal? ini sama saja dengan penyelundupan ruang profesi advokat,” jelas Johan saat dikonfirmasi hukumonline.

Keberatan ketiga yang diajukan tim Advokat tersebut tertuju pada Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham 1/2018 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat. Muatan pasal Permenkumham a quo, dianggap Johan dapat menurunkan kredibilitas dari masyarakat tentang perguruan tinggi ilmu hukum. Johan dan Tim mengaku khawatir jika nantinya muncul anggapan bahwa pendidikan tinggi ilmu hukum sudah tidak lagi diperlukan, mengingat untuk menjadi paralegal-pun tidak harus berlatar belakang hukum.

(Baca Juga: Menilik Peran dan Kualitas Paralegal dalam Bantuan Hukum)

“Harusnya Indonesia mencontoh keberadaan paralegal di negara maju, yakni untuk membantu profesi advokat, bernaung di bawah advokat, dengan demikian ketentuan paralegal ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus tetap dibawah naungan UU advokat,” tukas Johan.

Menanggapi 3 pokok keberatan yang disampaikan tim advokat Bireven Anduan tersebut, Kepala Bidang Bantuan dan Pelayanan Hukum BPHN, C Kristomo, mengutarakan bahwa peran paralegal tersebut sebenarnya diarahkan untuk perkara non-litigasi bukan litigasi. Permasalahannya, kata Kristomo, kalau di suatu tempat sumber daya manusianya tidak cukup untuk menangani perkara litigasi, jelas bantuan paralegal akan sangat membantu pengacara.

“intinya, paralegal dimaksud dalam Permenkumham ini sama sekali tidak ada merebut peran advokat, justru malah membantu advokat,” ujar Kristomo saat dihubungi hukumonline Selasa sore, (10/4).

Kristomo juga menduga advokat yang merasa perannya diambil alih paralegal hanya membaca bunyi Pasal 11 Permenkumham 1/2018/ Sementara pada Pasal 12 nya itulah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan paralegal dapat beracara baik litigasi maupun non-litigasi adalah dalam bentuk pendampingan advokat. Bahkan, kata Kristomo, paralegal dimaksud harus terdaftar di bawah naungan organisasi bantuan hukum (OBH) yang sudah terakreditasi BPHN.

“Sama sekali tidak ada frasa dalam permenkumham tersebut yang membolehkan paralegal bersidang selain dalam konteks pendampingan advokat. Dan untuk melakukan tugas pembantuan itupun paralegal minimal harus mengantongi surat tugas dari advokat atau dimasukkan ke dalam surat kuasa bersama-sama dengan advokatnya,” jelas Kristomo.

(Baca Juga: Aturan Baru Kemenkumham, Paralegal Kini Jangkau Ranah Litigasi)

Adapun mengenai kualitas paralegal, Kristomo mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini BPHN dalam proses akan menerbitkan standar kompetensi dan kurikulum pelatihan paralegal yang akan dijabarkan melalui Permen turunan dari Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tersebut dan salah satu bagian dari pelatihan itu adalah pengetahuan mengenai hukum acara.

Kristomo juga menampik bahwa dengan adanya Permenkumham tersebut, bisa menyebabkan turunnya kredibilitas Fakultas-fakultas Hukum di mata masyarakat. Menurutnya, aturan ini lahir sebagai respons atas minimnya SDM dalam memberikan akses keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat-masyarakat di pelosok daerah, mengingat sebaran advokat yang sangat minim.

“Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan fakultas hukum dibutuhkan atau tidak,” pungkas Kristomo.

Dalam banyak forum, kata Kristomo, bahkan ia langsung menanyakan kepada pengacara-pengacara yang bertugas di LBH-LBH. Menurutnya, para pengacara tidak ada yang merasa perannya diambil alih paralegal, bahkan merasa sangat terbantu dengan adanya paralegal karena memang paralegal ini sama dengan paramedis yang memberikan pertolongan pertama di lapangan.

“Sekarang begini, kalau orang sakit di desa yang gak ada dokternya dan kalau mau ke dokter dia harus menempuh perjalanan ke kota besar sekian jam lamanya tanpa adanya pertolongan pertama, ya mati nanti,” tukas Kristomo.

Jadi yang perlu disorot, menurut Kristomo, jika banyak advokat yang mau ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari kota besar atau ditempatkan di level kabupaten, kecamatan atau desa terpencil, maka wajar kalau paralegal tidak perlu ada.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc7742cad1/tak-terima-disejajarkan-dengan-paralegal–advokat-uji-permenkumham-1-2018

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Profesi advokat kini resmi dapat mendampingi wajib pajak dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.

Bunyi pasal tersebut adalah: Persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

“Menyatakan frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan
kewajiban warga negara,” kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusannya, Kamis (26/4) sebagaimana dikutip Kontan.co.id dari salinan putusannya.

Permohonan uji materi tersebut sendiri diajukan oleh Petrus Bala Pattyona, seorang advokat yang sempat ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul, Yogyakarta saat mendampingi kliennya menyelesaikan urusan pajaknya.

Petrus kala itu ditolak oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul lantaran dinilai tak memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum. Sebab hanya konsultan pajak yang bisa melakukan hal tersebut.

“Penolakan Pemohon dengan alasan bukan konsultan pajak, tetapi dalam kenyataan ada orang yang bukan konsultan pajak diperbolehkan mengurus masalah perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Bantul,” Kata Petrus dalam berkas gugatannya yang tercantum dalam salinan putusan.

Dengan putusan ini, kini tak hanya konsultan pajak yang dapat mendampingi wajib pajak mengurus masalah pajaknya. Advokat juga bisa.

sumber ; https://nasional.kontan.co.id/…/advokat-kini-bisa-berikan-k…

budimansudharma.com – lbhkhmi.com – lbhbuddhis.com

Putusan ; http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php…

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Dalam perpres sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden memandang Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Dalam Perpres teranyar ini disebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Adapun Tender Cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan Tender sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah,” bunyi Pasal 39 Perpres ini seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (2/4).

Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung. Seleksi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

“Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali,” bunyi Pasal 41 ayat (6) Perpres ini.

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, dilakukan dengan: a.Kualitas dan Biaya; b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.

Swakelola

Menurut Perpres ini, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan: a. PA (Pengguna Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(Baca Juga: KPPU-BPK Bersinergi Tingkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengadaan Barang Jasa)

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan: a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.

Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. “Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,” bunyi Pasal 48 Perpres ini.

Tender

Menurut Perpres ini, pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding,” bunyi Pasal 50 ayat (2) Perpres ini.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres in, untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Adapun pemilihan melalui Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan: a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; b. peserta hanya memasukkan penawaran harga; c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan d. penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah.

Üntuk pengadaan lansung dilakukan: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. “Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan,” bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini.

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres ini, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: a. penetapan Pagu AnggaranK/L; atau b. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Baca Juga: Prospek Cerah Jadi Pengacara Spesialis Pengadaan Barang/Jasa)

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

Keadaan Darurat, Tender Internasional, dan Usaha Kecil

Perpres No.16 Tahun 2018 juga mengatur ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, serta usaha kecil, produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan.

Penanganan keadaan darurat, menurut Perpres ini, dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

Keadaan darurat itu meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 59 ayat (3) Perpres ini.

Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud, menurut Per pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Tender/Seleksi Internasional

Menurut Perpres ini, Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk: a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

“Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan,” bunyi Pasal 63 ayat (2) Perpres ini.

(Baca Juga: Presiden Terbitkan Inpres Efisiensi)

Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

Selain itu, Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

“Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance procurement),” bunyi Pasal 64 ayat (2) Perpres ini, seraya ditambahkan pada Pasal 64 ayat (3) bahwa dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri

Menurut Perpres ini, dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran serta usaha kecil. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

“Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil,” bunyi Pasal 65 ayat (4) Perpres ini.

Melalui Perpres ini, Presiden mengamanatkan LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Selain itu, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).

“Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan,” bunyi Pasal 66 ayat (5) Perpres ini.

Disebutkan dalam Perpres ini, preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri  pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Preferensi harga itu diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Preferensi harga, menurut Perpres ini, diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Sementara preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), dan preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

Preferensi harga itu, tegas Perpres ini, diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 22 Maret 2018 itu.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac1dc10b8525/isi-perpres-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-yang-baru-diteken-jokowi

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

SEMA No.1 Tahun 2018 dinilai membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. Akan tetapi, menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 soal Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Suara keberatan terhadap SEMA No.1 Tahun 2018 diungkapkan Maqdir Ismail, salah seorang advokat yang sering menangani kasus-kasus praperadilan. Dia menentang keras muatan SEMA tersebut. Bahkan, Maqdir mengimbau para hakim berani mengambil sikap terhadap SEMA yang ia pandang bertentangan dengan undang-undang hingga menganjurkan para hakim untuk mengabaikan surat edaran tersebut.

Menurutnya, SEMA ini sudah membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. “Hakim harus berani mengambil sikap ketika SEMA bertentangan dengan undang-undang, maka menjadi kewajiban hakim untuk mengabaikan surat edaran itu,” kata Maqdir Ismail kepada hukumonlinemelalui pesan singkat, Selasa (3/4).

Ada dua muatan pokok yang diatur SEMA No.1 Tahun 2018. Pertama, tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO) maka tidak dapat di ajukan praperadilan. Kedua, Jika praperadilan tetap diajukan oleh penasehat hukum maupun keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

(Baca juga : MA Larang Buron Ajukan Praperadilan, Ini Masukan ICJR)

Maqdir berpendapat bahwa dalam praktik hukum dan ketentuan KUHAP, tidak ada kewajiban hadir di persidangan bagi seseorang yang mengajukan praperadilan. Tidak hanya tersangka, bahkan keluarga maupun kuasanya pun dapat meminta pemeriksaan praperadilan berdasarkan Pasal 79 KUHAP. Sehingga Maqdir menganggap lahirnya SEMA No.1 Tahun 2018 ini bermaksud menganulir Pasal 79 KUHAP tersebut.

Tak segan-segan, pengacara yang terkenal dengan sebutan ‘pendobrak objek praperadilan’ itu menyebut bahwa para hakim yang mengikuti ketentuan SEMA No.1 Tahun 2018 dalam mengadili kasus praperadilan dapat dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang.

Melalui SEMA ini, terang Maqdir, seseorang yang bahkan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka namun kemudian ditersangka-kan, maka dapat kehilangan haknya untuk melakukan praperadilan. “Ini artinya kita secara sengaja membiarkan pelanggaran hak asasi atas nama penegakan hukum,” kata Maqdir.

Satu hal penting yang digarisbawahi Maqdir, hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum, bukan untuk mengurangi hak asasi. Untuk menguji kebenaran ‘dasar hukum’ dan ‘dasar fakta’ penetapan seseorang sebagai tersangka, kata Maqdir, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tegas menyatakan bahwa selain ada bukti permulaan maka harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Berseberangan dengan Maqdir, peneliti pada Lembaga Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, justru mendukung keberlakuan SEMA No.1 Tahun 2018. Menurutnya, jika seseorang ingin mendapatkan haknya untuk mengajukan praperadilan maka ia berkewajiban untuk hadir di persidangan dan tidak melarikan diri.

“Menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri,” kata Arsil kepada hukumonline.

Dalam pandangan Arsil, berlakunya SEMA tersebut merupakan bentuk respons atas perkembangan baru, yakni banyaknya pengajuan praperadilan oleh tersangka yang sedang melarikan diri atau berstatus DPO.

Arsil juga menjelaskan bahwa lahirnya SEMA ini terinspirasi melalui SEMA No.1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, yang mengatur bilamana pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak hadir dipersidangan maka PK yang diajukannya menjadi gugur.

Yang perlu disorot dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 ini, kata Arsil, jangan sampai berlakunya SEMA tersebut malah merugikan orang-orang yang tidak melarikan diri. Jangan sampai sasarannya yang sebetulnya untuk mencegah orang yang sedang melarikan diri melakukan praperadilan. Seperti kasus Sudjiono Timan, sudah ada SEMA nya tetapi tetap ada celah yang bisa digunakan untuk menghindari itu.

“Untuk itu penting dicermati terkait siapa subjek yang diatur? Apakah pemohon atau tersangka?” Jelas Arsil.

(Baca juga: MK Rombak Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan)

Arsil juga mengatakan tidak ada kaitannya jika dikatakan bahwa SEMA No.1 Tahun 2018 ini bertentangan terhadap prinsip hakim dilarang menolak perkara. Arsil membedakan syarat prosedural dalam mengajukan perkara yang harus dipenuhi oleh tersangka dengan kewajiban hakim untuk menguji perkara secara materiil.

Menurutnya, muatan yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 berkaitan erat dengan syarat prosedural. Sehingga jika tersangka tidak mengikuti prosedur tersebut maka dapat didiskualifikasi.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi mengakui bahwa memang latar belakang dibentuknya SEMA No.1 Tahun 2018 ini berkaitan erat dengan maraknya orang yang mengajukan praperadilan, namun dalam status DPO.

Di samping itu, jelas Suhadi, Perluasan Objek Praperadilan Pasal 77 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang besar bagi para DPO untuk memanfaatkan itu. Menurutnya, ini tidak fair. “Dia ingin mendapatkan haknya melalui proses hukum, namun di sisi lain ia menghindari hukum,” katanya kepada hukumonline.

“Dengan melarikan diri, akan memberikan ketidak pastian hukum, kalaupun dia terbukti bersalah dan dihukum maka dia akan tetap tidak bisa dipenjarakan, karena dia hilang!” tambah Suhadi.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac37b900a301/pro-dan-kontra-sema-larangan-pengajuan-praperadilan-bagi-dpo

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Pendaftaran merek bisa dilakukan di 99 negara anggota Protokol Madrid lainnya. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Perpres Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Menkumham Yasonna H Laoly (tengah) dan jajaran saat Sidang Umum WIPO. Foto: Dok Humas Kemenkumham

Indonesia resmi menjadi bagian anggota Protokol Madrid. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 di depan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57 di Jenewa, Senin (2/10). Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

 

“Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid. Dirjen WIPO Francis Gurry dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 dari Protokol Madrid,” kata Yasonna sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Selasa (3/10).

Yasonna menjelaskan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ke-100 dari Protokol Madrid, maka peluang pendaftaran merek semakin terbuka luas. Ke depan, pendaftaran merek dari seluruh dunia bisa dilakukan dari semua negara anggota Protokol Madrid.

“Jadi seseorang dari Indonesia bisa mendaftarkan mereknya sekaligus di 99 negara anggota protokol lainnya. Yaitu cukup melalui loket di kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham di Jakarta,” ujarnya.

Dalam sambutannya di Sidang Umum WIPO, Yasonna menyampaikan, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap kekayaan intelektual untuk masyarakat. Sehingga dapat berkontribusi terhadap industri berbasis inovasi dan pengetahuan, dan mendorong pengembangan ekonomi nasional.

“Dan juga sebagai salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kreativitas. Dan sudah ada juga perubahan beberapa undang undang di bidang Kekayaan Intelektual,” tambahnya.

Dalam Sidang Umum WIPO tersebut,  Menkumham didampingi oleh Dubes Indonesia UN, WTO dan Organisasi  Internasional di Jenewa Hasan Kleib, Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, dan penasihat Menkumham Ian Siagian.

Sebelumnya dilaksanakan agenda Public Forum ‘17 yang diselenggarakan di markas World Trade Organization (WTO) pada 26-28 September 2017. Dalam acara tersebut terdapat beberapa rapat kerja dan salah satunya rapat kerja 79 yang topik pembahasannya adalah How Countries Are Fostering Domestic Innovation From the Ground Up.

Dalam rapat kerja tersebut, Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti menjadi salah satu panelis di antara panelis lainnya yaitu Direktur Registrasi Paten, Desain dan Varietas Tanaman dari Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), dan Alfred Yip dan Kerry Faul dari National IP Management Office, Afrika Selatan.

Dalam kesempatan itu, Dede Mia Yusanti menyatakan berdasarkan global innovation index yang memasukkan Indonesia pada posisi ke-7 di wilayah ASEAN di bawah negara-negara di asia tenggara pada umumnya, namun hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak berupaya mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, Indonesia telah melakukan pembangunan di bidang KI dan perkembangannya maju pesat, yaitu dengan peningkatan pendafataran paten lokal yang diperkirakan hingga akhir tahun 2017 ini diprediksi mencapai 15-16% permohonan. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai di bawah 10% permohonan.

Indonesia juga telah berhasil melakukan revisi terhadap undang KI, seperti UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Paten yang lebih bersahabat bagi insan-insan kreatif dan inovator dalam negeri. “Penegakan hukum di bidang KI merupakan salah satu hal penting sehingga pemegang hak dapat merasa terjamin dan dapat merangsang kreasi dan inovasi baru tidak hanya bagi insan kreatif dan inovator lokal tetapi juga asing,” tandasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d335bdce7e1/indonesia-jadi-anggota-protokol-madrid–pendaftaran-merek-diperluas

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

  

sumber : http://www.lensaindonesia.com/2017/09/16/mentang-mentang-milik-konglomerat-meikarta-abai-imb-dan-amdal-diadukan-ombudsman.html

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

KAI bekerja sama dengan MK

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Alamat Kantor Pusat Kongres Advokat Indonesia :

Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19. MNC Centre, High End Building, Ground Floor, Suites, 102 – 104, Jakarta – 10340

Email & Telephone : setjen@kai.or.id (021) 3919262

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada KAI bekerja sama dengan MK