Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Jadi Ketua Umum PERADI, Ini Fokus Luhut Pangaribuan

Posted on | August 31, 2015 | Comments Off on Jadi Ketua Umum PERADI, Ini Fokus Luhut Pangaribuan

Mulai dari rekonsiliasi PERADI menjadi rumah advokat se-Indonesia hingga menetapkan standar mutu profesi serta menyejajarkan advokat dengan penegak hukum lainnya.

Jadi Ketua Umum PERADI, Ini Fokus Luhut Pangaribuan

Ketua Umum PERADI Hasil Munaslub Caretaker Rekonsiliasi, Luhut MP Pangaribuan. Foto: CR19

Melalui pemungutan suara secara elektronik (E-Voting), Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Caretaker Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Rekonsiliasi menetapkan Luhut MP Pangaribuan sebagai ketua umum terpilih. Luhut menjadi Ketua Umum PERADI Rekonsiliasi untuk periode 2015-2020. Pimpinan Sidang Munaslub, Leonard Simorangkir secara resmi menyerahkan tampuk kepeminpinan PERADI kepada Luhut pada Senin (31/8) di Sekretariat PERADI Caretaker di Jl. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta.

“Atas nama peserta Munaslub dan atas nama seluruh anggota PERADI seluruh Indonesia dengan ini kami menyerahkan mandat ini kepada Ketua Umum Terpilih Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH,LL.M. Silakan melaksanakan tugas dan jabatan,” ujarnya sambil menyerahkan secara simbolis dokumen Munaslub PERADI Rekonsiliasi.

Sebagai Ketua Umum, Luhut menjelaskan sejumlah program serta capaian yang ditargetkan selama lima tahun ke depan. Ia berharap agar PERADI nantinya tidak hanya menjadi rumah bagi advokat PERADI semata. Tapi juga, ke depan PERADI bisa menjadi rumah bagi seluruh advokat yang ada di Indonesia.

Luhut tidak menampik bahwa ada organisasi profesi lain, misalnya Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang menjadi wadah advokat. Di PERADI sendiri, Luhut juga sadar bahwa ada dua orang lain yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PERADI yang sah sesuai dengan versinya masing-masing.

“Makanya kita mengatakan rekonsiliasi jadi dengan harapan mari kita bersatu, apakah bentuknya dalam satu organisasi apakah bentuknya kita menyatukan standar profesi advokat. Artinya dalam rangka melayani masyarakat,” ujarnya..

Menurut Luhut, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk membuat PERADI menjadi rumah bagi advokat se-Indonesia. Salah satunya dengan mengundang sejumlah pihak. Meski hasilnya belum positif, dia percaya bahwa ada banyak cara untuk mewujudkan hal itu. Sebab, niat baik tersebut semata-mata hanya untuk melayani masyarakat.

“Dan barangkali banyak jalan menuju Roma, yang penting iktikadnya baik dan itu akan sampai ke Roma. Tanpa kita misalnya menghardik, kita menuding, rekonsiliasi itu akan tercapai,” ujarnya.

Selain itu, Luhut juga akan fokus memperbaiki kualitas profesi advokat yang kini cenderung menurun. Misalnya, selama ini, seringkali Jakarta menjadi pusat kegiatan bagi organisasi profesi, sedangkan daerah-daerah tidak mendapat perhatian dari DPN PERADI khususnya berkaitan dengan kegiatan advokat.

Atas dasar itu, ke depan Luhut berharap agar daerah dan cabang yang mengelola kegiatan dari DPN PERADI. Sehingga, tidak terjadi sentralisasi yang berakibat pada tidak dihargainya advokat terutama di daerah dan cabang. Ia menyebutkan bahwa terobosan pemilihan Ketua Umum dengan one man one vote dengan e-voting menjadi salah satu bukti bahwa advokat itu telah dihargai harkat dan martabatnya secara utuh.

“Nanti cabang dan daerah harus yang lebih berperan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dari organisasi profesi,” fokusnya.

Luhut mengatakan tata kelola yang selama ini terfokus di DPN PERADI bisa memunculkan potensi tindakan yang koruptif. Misalnya selama ini adanya anggapan bahwa berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) PERADI, tugas organisasi hanyalah menyelenggarakan Pendidkan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan Penyumpahan Advokat. Padahal, ada banyak tugas lain yang selama ini jarang menjadi perhatian anggota.

“Ada persepsi kalau dilakukan monopolistik maka akan ada koruptif. Jadi terjadi komersialisasi di dalam kegiatan itu,” jelasnya.

Selain itu, Luhut juga bertekad akan menyejajarkan advokat dengan aparat penegak hukum yang lain. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat atau pengacara adalah penegak hukum. Menurutnya, kesetaraan tersebut bisa muncul ketika ada masalah hukum yang dihadapi oleh negara, maka ada peran PERADI yang bisa memberikan masukan terhadap kondisi itu.

“Katakan ketika ada sengketa Polri-KPK, yang terjadi adalah dikumpulkan sembilan orang dan satu pun di antaranya tidak ada advokat. Padahal yang benar adalah presiden mengundang organisasi advokat yang mempunyai pemikiran yang baik,” katanya.

Termasuk dalam program yang dicanangkan, Luhut berpendapat PERADI harus lebih giat mengadakan pendidikan hukum berkelanjutan. Salah satu yang diapresiasi Luhut adalah peran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang rutin menyelenggaran pelatihan bagi para anggotanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e3dc0620883/jadi-ketua-umum-peradi–ini-fokus-luhut-pangaribuan

 

Luhut Pangaribuan, Calon Tunggal E-Voting Ketua Umum PERADI

Posted on | August 28, 2015 | Comments Off on Luhut Pangaribuan, Calon Tunggal E-Voting Ketua Umum PERADI

Panja Munaslub janji akan menjaga independensi saat pemilihan.

Luhut Pangaribuan, Calon Tunggal E-Voting Ketua Umum PERADI

Luhut MP Pangaribuan, Calon Tunggal E-Voting Ketua Umum PERADI. Foto: RES

“Berdasarkan SK Pimpinan Munaslub PERADI Rekonsiliasi memutuskan calon Ketua Umum PERADI 2015-2020 adalah calon tunggal DR Luhut MP Pangaribuan SH, LLM”.

Begitu bunyi pesan singkat dari panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diterima salah seorang advokat yang telah mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang diselenggarakan secara e-voting oleh Caretaker PERADI Rekonsiliasi.

Sedianya, terdapat enam calon yang diundang oleh Kelompok Kerja Nasional. Melalui surat Nomor: 01/POKJA NASIONAL PERADI REKONSILIASI/VIII/2015 pada 4 Agustus 2015, mereka yang diundang adalah Hasanuddin Nasution, Juniver Girsang, Jamaslin James Purba, Luhut MP Pangaribuan, Humphrey Djemat, dan Fauzie Yusuf Hasibuan. Keenam nama ini adalah para kandidat yang muncul jelang Munas Makassar, Maret 2015 silam.

Dengan pengumuman yang menyatakan Luhut sebagai calon tunggal, maka otomatis lima kandidat lainnya tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Sebagaimana diketahui, sebagian besar dari enam kandidat Ketua Umum DPN PERADI telah membentuk kepengurusan PERADI sendiri.

Mengklaim terpilih dalam Munas Makassar, Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution masing-masing menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020. Sementara, mengklaim terpilih dalam Munas lanjutan yang digelar di Pekanbaru, Fauzie Yusuf Hasibuan juga menjadi Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020. Informasi yang diperoleh hukumonline, Jamaslin James Purba ‘merapat’ ke kubu Fauzie.

Nama Humphrey sebenarnya sempat bersanding dengan Luhut mengatasnamakan Caretaker PERADI Rekonsiliasi. Namun, ternyata Humphrey pun tidak jadi maju menjadi dalam pemilihan Ketua Umum PERADI 2015-2020 yang digelar oleh Caretaker PERADI Rekonsiliasi.

Sebelumnya, Panja Munaslub berjanji akan menjaga independensi saat pemilihan dilakukan. Ketua Panja Munaslub Junaedi Sirait mengatakan independensi tersebut dapat diukur sendiri oleh para advokat di seluruh Indonesia dengan melihat langkah yang diambil panitia untuk bekerja sama dengan lembaga Teknologi Informasi/Information Technology (IT) independen, Onno Center.

“Kita sengaja bekerja sama dengan lembaga independen Onno Center, yang tentu kredibilitasnya bisa dipercaya. Karena ini menyangkut nama baik mereka dalam melakukan profesi di bidang IT,” tutur Junaedi.

Panitia pun telah membuka informasi mengenai Onno Center dalam website PERADI Caretaker www.peradi-ctrekonsiliasi.org. Bagi pihak-pihak yang masih memiliki keraguan dan pertanyaan tentang kebenaran hasil yang nantinya keluar, Junaedi mempersilahkan setiap orang untuk langsung menghubungi Onno Center.

Dalam website yang disebut-sebut Junaedi itu diklaim dapat diakses 24 jam dalam 7 hari. Ia berjanji akan membuka secara transparan hasil pemilihan. Kekhawatiran akan adanya penggelembungan suara pun diantisipasi oleh panitia dengan cara melampirkan nomor telepon advokat ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan.

“Kalau ada yang menyatakan ia mem-vote, sebutlah calon nomor satu misalnya, ketika mendaftar kan ada nomor handphone dia, nah tinggal kita hubungi. Kita konfirmasi, benar nggak kalau itu dia?” ujar Junaedi.

Lebih jauh, Junaedi pun meyakinkan kebenaran tersebut dengan mempersilahkan siapa saja untuk memperkarakan dugaan kecurangan di meja hijau. Jika memang ditemukan kecurangan, terdapat sejumlah proses yang bisa ditempuh. “Apakah itu ganti kerugian secara perdata? Atau mau dibawa sebagai kebohongan secara pidana? Silahkan proses tersebut ditempuh. Itu jaminan kita,” kata Junaedi di kantor sekretariat PERADI Caretaker, Jakarta, Senin (24/8).

Hal serupa juga diutarakan Pimpinan Sidang Munaslub, Leonard Simorangkir. Ia mengatakan, panitia sudah mengundang seluruh calon Ketua dalam Munas II PERADI Makassar untuk ikut dalam pemilihan ini. “Kita mengundang calon dengan itikad baik, terlepas dari apa jawabannya. Kalau memang ada yang tidak menjawab ya itu hak dia. Apakah dia juga beritikad baik atau tidak, biarlah masyarakat yang melihat kita tidak perlu menghakimi itu,” katanya.

Tapi yang pasti, Leonard menambahkan, baik caretaker, kelompok kerja, maupun Panitia Munaslub PERADI Caretaker dengan itikad baik melaksanakan munaslub ini dengan sepenuh hati dan agar tercipta kondisi yang kondusif serta lebih baik daripada hari-hari yang lalu.

Keberadaan Junaedi sebagai Panglima Komando Pengendali Lapangan dan Operasional (Pangkolaops) atau ketua tim sukses Luhut dalam Munas di Makassar pun sudah ia tanggalkan sejak mendapat amanah menjadi Ketua Panja Munaslub.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55dfcbabcf6c8/luhut-pangaribuan–calon-tunggal-e-voting-ketua-umum-peradi

 

e-Voting MUNASLUB PERADI hanya dilaksanakan dalam 1 hari dan pada jam yang telah ditentukan.

Kirim SMS pendaftaran Anda pada waktu yang telah ditentukan, yaitu:

Pada hari Jumat, 28 Agustus 2015, mulai dari:

  • Pukul 09.00 WIB
  • Pukul 08.00 WITA
  • Pukul 07.00 WIT

sumber : https://peradi-ctrekonsiliasi.org/

Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Posted on | August 19, 2015 | Comments Off on Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Penelitian atas ijazah ASN/TNI terkait dengan keabsahan Perguruan Tinggi di dalam negeri yang memiliki ijin dan data kemahasiswaan dengan mengakses situs:

a. http://forlap.dikti.go.id (dalam negeri)

b. http://ijazahln.dikti.go.id (luar negeri)

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Posted on | August 13, 2015 | Comments Off on MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court

Small claim court ditangani oleh hakim tunggal.

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Gedung MA. Foto: RES
Sekira tahun 2013, pihak Mahkamah Agung (MA)melontarkan wacana tentang akan diterbitkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court. Kala itu, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, MA menyatakan peraturan dimaksud akan berlaku tahun 2014.Dua tahun berselang, ternyata peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana baru terbit. Diunduh dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA, sjdih.mahkamahagung.go.id, peraturan itu diberi nomor dan titel Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015).

Tertulis di dokumen, PERMA 2/2015 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Lalu, pada tanggal yang sama PERMA 2/2015 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Terdiri dari 33 Pasal dan 9 Bab, PERMA 2/2015 mendefinisikan small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Lebih lanjut, PERMA 2/2015 menetapkan kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme small claim court adalah perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA 2/2015 juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama.

Baik penggugat maupun tergugat diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum. Small claim court tidak dapat diterapkan untuk perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Persidangan small claim court dipimpin oleh hakim tunggal.

PERMA 2/2015 menyebut dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court. Pertama, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, perkara sengketa hak atas tanah.

Terkait jangka waktu, PERMA 2/2015 menetapkan bahwa small claim court berlangsung paling lama 25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, PERMA ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Tahapan-tahapannya adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Merujuk pada isi PERMA 2/2015, maka pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana.

Apabila hakim berpendapat bahwa perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan yang artinya small claim court tidak berlanjut. Atas penetapan hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Satu hal yang menarik dalam PERMA 2/2015 adalah kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Terkait putusan akhir small claim court, PERMA 2/2015 mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Putusan majelis hakim atas keberatan adalah putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc471fd41ba/ma-tetapkan-kriteria-perkara-ismall-claim-court-i

Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Posted on | August 6, 2015 | Comments Off on Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Presiden Jokowi saat melantik dan mengambil sumpah anggota Komisi Kejaksaan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8). Foto: Setkab RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap sembilan anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) periode 2015-2020 di Istana Negara, Kamis (6/8). Susunan sembilan anggota Komjak tersebut terdiri dari tiga perwakilan pemerintah dan enam dari unsur masyarakat.

Kesembilan anggota Komisi Kejaksaan itu adalah Sumarno (ketua dari unsur pemerintah), Erna Ratnaningsih (wakil merangkap anggota dari unsur masyarakat), Ferdinand T Andi Lolo (anggota dari unsur masyarakat), Pultoni (anggota dari unsur masyarakat), Barita L H Simanjuntak (anggota dari unsur masyarakat).

Selanjutnya, Yuni Arta Manalu (anggota dari unsur masyarakat), Indro Sugiarto (anggota dari unsur masyarakat), Yuswa Kusuma AB (anggota dari unsur pemerintah) dan Tudjo Pramono (anggota dari unsur pemerintah).

Ketua Komjak Sumarno mengatakan, tugas dan wewenang Komjak adalah mendorong kinerja kejaksaan untuk lebih baik lagi. Ketika ditanya peningkatan kinerja Komjak, ia mengaku akan masih melakukan koordinasi dengan anggota lainnya.

Sementara, Anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya akan membuktikan kepada masyarakat bahwa Komjak itu ada. “Kami akan membuka akses ke publik untuk memberikan memberikan saran dan laporan terhadap perilaku jaksa, serta akan menerima laporan masyarakat untuk membuktikan Komisi Kejaksaan ada,” katanya.

Ia berjanji akan melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku jaksa di dalam dan di luar kedinasan, serta mengusulkan perbaikan sarana prasarana untuk meningkat kinerja jaksa.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya akan memberikan ruang gerak seluas-luasnya terhadap Komjak untuk memantau dan mengawasi kinerja yang lembaga dipimpinnya.

“Masukan dari mereka harus diperhatikan dan kami akan mendalami serta menindaklanjuti baik masukan yang positif maupun yang negatif,” kata Prasetyo usai mengikuti upacara pelanntikan di Istana Negara.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c3104d4ac4a/presiden-jokowi-lantik-sembilan-anggota-komisi-kejaksaan

BeritaPos.com : Sukses mewujudkan GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) bagi warga KUTAI KARTANEGARA – RITA WIDYASARI

Posted on | August 3, 2015 | Comments Off on BeritaPos.com : Sukses mewujudkan GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) bagi warga KUTAI KARTANEGARA – RITA WIDYASARI

IMG-20150802-WA002

KAI Berharap Adanya Satu Wadah Organisasi Advokat

Posted on | July 30, 2015 | Comments Off on KAI Berharap Adanya Satu Wadah Organisasi Advokat

Presiden KAI Indra Sahnun Lubis selaku Pihak Terkait saat menyampaikan keterangannya dalam sidang Uji materi UU Advokat, Rabu (29/7) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

 

Kongres Advokat Indonesia (KAI) menegaskan organisasi advokat seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 belum terbentuk. Mandat pembentukan organisasi advokat sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga Putusan MK Nomor 101 tersebut masih belum terealisasi karena tidak pernah dilaksanakan, baik oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan KAI.

Hal ini disampaikan oleh mantan Presiden KAI ( tertulis di berita MK – RALAT DARI KAMI : seharusnya Presiden KAI) Indra Sahnun Lubis ketika hadir sebagai Pihak Terkait dalam sidang uji materiil UU Advokat yang digelar MK pada Rabu (29/7), di Ruang Sidang Pleno MK.  Perkara No. 32/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Ikhwan Fahrojih dkk, para advokat yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat.

Bahkan, Indra mempertanyakan landasan hukum yang menyebut PERADI adalah organisasi advokat tunggal menurut hukum (de jure). Padahal, lanjut Indra, pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya (de facto) organisasi advokat yang ada adalah PERADI dan KAI. “Secara de jure belum terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Indra mengungkapkan keinginannya agar KAI dan PERADI bersatu menjadi satu wadah organisasi advokat. “Itulah harapan saya, kami organisasi advokat maupun advokat kita ingin bersatulah supaya kita bersatu kuat, segala perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang bisa kita kawal, bisa kita kecam apabila bertentangan dengan undang-undang. Itulah harapan kami, Pak, di Mahkamah Konstitusi ini,” paparnya.

Mendalami keterangan KAI, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menanyakan tentang proses yang pernah terjadi dalam usaha menyatukan organisasi advokat. “Pada saat peresmian wadah tunggal yang dimaksudkan tadi tanpa nama, tapi adalah wadah tunggal organsasi advokat. Waktu peresmian itu apakah juga sudah tersusun pengurusnya dan diumumkan atau tidak? Kemudian apakah juga sudah ada anggaran dasar anggaran rumah tangga dari wadah tunggal itu,” tanya Patrialis.

Menjawab pertanyaan itu, Indra menyatakan bahwa proses penyatuan organisasi advokat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak pernah sama sekali membicarakan kepengurusan. Anggaran dasar pun juga tidak ada. “Jadi begini, Pak. Tidak ada sama sekali dibicarakan masalah kepengurusan, tidak ada. Jadi, tidak ada anggaran dasar, AD/ART tidak ada, pengurus tidak ada. Diresmikan saja wadah tunggal itu adalah Peradi. Itukah yang saya keberatan, saya coret di depan Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung tidak ada keberatan, tidak ada melarang. Tahu-tahu belakang-belakangan, seminggu kemudian dibuat susunan pengurus. Diumumkan, kita tidak masuk sama sekali di situ. Kan enggak benar, Pak,” papar Indra.

Setelah mendengarkan keterangan KAI, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan bahwa sidang kali ini merupakan sidang terakhir. “Baik, kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara 32/PUU-XIII/2015 sudah selesai. Maka kesimpulan, baik kesimpulan yang berasal dari Pemohon, dari Pemerintah, dari DPR, dan seluruh Pihak Terkait atas dasar seluruh rangkaian persidangan ini bisa dikumpulkan di Kepaniteraan. Sudah tidak ada persidangan lagi,” kata Ketua MK Arief Hidayat.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan saat ini terdapat dua organisasi advokat yang mengaku sebagai satu-satunya organisasi advokat berdasarkan UU Advokat yaitu PERADI dan KAI. Padahal UU Advokat hanya mengamanatkan pembentukan satu-satunya organisasi untuk advokat di Indonesia. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan dari sebagian anggota profesi advokat atas proses pemilihan pengurus pusat PERADI yang dilaksanakan tanpa proses yang terbuka dan demokratis, dengan memberikan hak suara yang sama bagi setiap anggota profesi advokat dalam memilih pengurus pusat PERADI.

Menurut Pemohon, sebenarnya dapat dimaklumi apabila proses pemilihan pengurus pada periode awal (2005-2010) dilakukan melalui penunjukkan oleh delapan organisasi advokat yang ada sebelumnya, yaitu Ikadin, AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Oleh karena batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat dalam membentuk organisasi advokat cukup singkat yaitu dua tahun sejak pengesahan UU Advokat. Namun seharusnya, tidak terjadi untuk proses pemilihan pengurus PERADI periode selanjutnya, dimana telah tersedia banyak waktu untuk mempersiapakan proses pemilihan one man one vote.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11566#.VbmUJvOqqko

Risalah Sidang dapat dilihat di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7675_PERKARA%20NOMOR%2032.PUU-XIII.2015%2029%20JULI%202015%20by%20lindy.pdf

 

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

Posted on | July 16, 2015 | Comments Off on Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

idulfitri

Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Posted on | July 14, 2015 | Comments Off on Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Jakarta – Setelah meluncurkan akun resmi Twitter dan fanpage Facebook, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memperkenalkan situs pelaporan kepada presiden melalui situs www.laporpresiden.org. Situs pelaporan itu dikelola Kantor Staf Kepresidenan, khususnya bidang komunikasi, dimana setiap orang bisa memasukkan laporan mengenai berbagai hal di sekitar mereka yang akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Situs ini diinisiasi oleh publik, sementara sebelumnya sudah ada situs yang mirip, namun menurut Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, situs-situs tersebut diinisiasi oleh institusi di lingkungan presiden, yaituwww.lapor.go.id. Keduanya terintegrasi dan akan komplementer. Menurut Yanuar, pelaporan di situs www.laporpresiden.org akan bisa ditindaklanjuti di situs www.lapor.go.id.

“Engine http://lapor.go.id, lanjut Yanuar, digunakan juga untuk meneruskan dan menindaklanjutihttp://laporpresiden.org,” kata Yanuar, sebagai dirilis Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (13/7).

Pembentukan kanal www.lapor.go.id didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) 76 / 2013 dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Silakan gunakan untuk sampaikan keluhan kualitas layanan publik dan pantau pembangunan,” imbuhnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/290733-tak-puas-dengan-program-pemerintah-lapor-melalui-wwwlaporpresidenorg.html

MA : Surat Dirjen Badan Peradilan Umum ke Biro Hukum & Humas MA atas Surat Sekneg RI – Putusan MK No. 101

Posted on | July 14, 2015 | Comments Off on MA : Surat Dirjen Badan Peradilan Umum ke Biro Hukum & Humas MA atas Surat Sekneg RI – Putusan MK No. 101

11741232_689634051181144_6671347822983894750_o

 

11745534_689673387843877_2137609954444138179_n

keep looking »
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :