Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

RUU Advokat Kembali Masuk Prolegnas Usulan DPR

Posted on | January 31, 2015 | Comments Off

Arsul sepakat jika RUU Advokat tak perlu menjadi prioritas Prolegnas Komisi III tahun 2015. Ia sudah menyambut baik jika RUU tersebut masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah tahun 2015-2019. Sama seperti Aziz, ia setuju jika RUU yang wajib menjadi prioritas Komisi III adalah KUHP dan KUHAP.

“Tidak usah diprioritaskan, tetapi karena sudah diinikan (bahas, red), antara 2015-2019 itu sudah masuk. Yang harus prioritas itu KUHP dan KUHAP,” tutup Arsul.

RUU Advokat Kembali Masuk Prolegnas Usulan DPR
Salah satu RUU yang tak selesai dibahas pada DPR periode 2009-2014 adalah RUU Advokat. Kali ini, RUU yang akan menjadi payung hukum bagi para pengacara di Indonesia kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. RUU tersebut merupakan satu dari 93 RUU yang diusulkan oleh DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Arsul Sani, tak menampik usulan masuknya RUU Advokat ke dalam Prolegnas jangka menengah datang dari rekan sesama fraksinya di PPP. Menurutnya, usulan RUU tersebut datang dari Anggota Fraksi PPP yang bernama M Aditya Mufti Arifin.

Sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PPP di Komisi III, Arsul menyetujui usulan Aditya karena argumentasi yang diberikan dapat diterima. Bahwa, pembahasan RUU Advokat sudah dilakukan di tingkat pertama, sehingga sudah banyak biaya yang keluar untuk membahas RUU tersebut.

“Kebijakan kita, supaya uang rakyat ini tidak sia-sia, ya diteruskan ini semestinya. Jadi, jangan kemudian menguap begitu saja,” kata Arsul kepada hukumonline di Komplek Parlemen di Jakarta, Kamis (29/1).

Menurutnya, kebijakan tersebut tak hanya berlaku untuk RUU Advokat saja. Tapi juga RUU-RUU lain yang telah dibahas di tingkat pertama pada DPR periode lalu. Setidaknya, terdapat 27 RUU yang telah dibahas di DPR periode lalu namun belum sampai selesai. Ia mengatakan, seluruh RUU tersebut tinggal diteruskan dibahas karena sudah ada draf dan naskah akademiknya.

Menurutnya, dalam pembahasan RUU Advokat ini nantinya tak seluruhnya dibahas ulang. Tapi, ditentukan poin-poin mana saja yang wajib dibahas ulang karena dianggap belum ada kesepakatan antara dewan dan pemerintah. “Pasti ada poin-poin tertentu yang dibahas ulang, tapi tidak semua poin,” kata Arsul.

Bukan Prioritas
Dalam rapat antara Baleg dengan pimpinan-pimpinan komisi, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin memastikan bahwa terdapat beberapa RUU yang menjadi prioritas komisinya. RUU-RUU tersebut lebih kepada pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yakni RUU KUHP dan RUU KUHAP.

“Tapi kita selesaikan KUHAP dan KUHP terlebih dahulu,” kata politisi dari Partai Golkar ini.

Setelah kedua RUU tersebut selesai dibahas, kata Aziz, selanjutnya Komisi III akan membahas RUU lainnya, seperti RUU Mahkamah Agung (MA), RUU Mahkamah Konstitusi (MK) dan RUU Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “RUU prioritas yang diusulkan Komisi III untuk tahun 2015 adalah RUU KUHP dan KUHAP. Setelah selesai baru akan ke RUU MA, MK, Polri,” katanya.

Arsul sepakat jika RUU Advokat tak perlu menjadi prioritas Prolegnas Komisi III tahun 2015. Ia sudah menyambut baik jika RUU tersebut masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah tahun 2015-2019. Sama seperti Aziz, ia setuju jika RUU yang wajib menjadi prioritas Komisi III adalah KUHP dan KUHAP.

“Tidak usah diprioritaskan, tetapi karena sudah diinikan (bahas, red), antara 2015-2019 itu sudah masuk. Yang harus prioritas itu KUHP dan KUHAP,” tutup Arsul.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cb48ce39168/ruu-advokat-kembali-masuk-prolegnas-usulan-dpr

Pemohon Menilai UU Advokat Perkosa Hak Asasi Manusia

Posted on | January 26, 2015 | Comments Off

Kuasa Hukum Pemohon ((Ka-Ki) H.F. Abraham Amos, Johni Bakar dan Maryanto saat mendengarkan nasihat dalam sidang perdana uji materi UU Advokat, Selasa (13/1) di Ruang Sidang Pleno GEdung MK. Foto Humas/Ganie.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU No. 18/2003 tentang Advokat – Perkara No. 140/PUU-XII/2014 pada Selasa (13/1) pagi. Para Pemohon adalah Maryanto, Abraham Amos, dan Johni Bakar yang mendalilkan bahwa keseluruhan materi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU No.18/2003 dipandang sangat berimplikasi diskriminatif.

“UU No.18/2003  melanggar hak konstitusional para Pemohon dan para advokat lainnya yang diperlakukan secara tidak adil, terutama sekali pelecehan eksistensi dan karakter dan telah memperkosa hak asasi manusia yang sangat merugikan status dari para Pemohon dan para advokat pada umumnya,” kata Abraham Amos, salah seorang Pemohon kepada Majelis Hakim.

Menurut Pemohon,  proses pembuatan dan pembahasan dan pengesahan peraturan UU Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pemberlakuan pengesahan Undang-Undang Advokat a quo dipandang cacat hukum untuk seluruhnya.

Pemohon mendalilkan, ketidakpatuhan terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, merupakan pelecehan terhadap hukum (abused of power) oleh semua pihak terkait, sehingga perlu secara serius disikapi guna dicarikan solusi dan jalan keluar dari kebuntuan kepentingan masing-masing organisasi advokat. Tujuannya, agar tidak menimbulkan potensi kerugian hak konstitusional yang lebih besar lagi bagi para Pemohon khususnya dan para advokat pada umumnya yang bernaung dalam berbagai organisasi advokat lainnya dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Selain itu, menurut Pemohon, sejak diberlakukannya UU No. 18/2003 tentang Advokat, secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecah-belah eksistensi Organisasi Advokat dan terperangkap di dalam suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (officium nobile).

Menanggapi dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan bahwa Pemohon harus memberikan argumentasi yang jelas. “Pasal yang didalilkan harus punya alasan yang kuat. Bahwa pasal-pasal itu kalau diberlakukan akan menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon,”  kata Anwar.

Anwar juga menyoroti petitum Pemohon. Anwar meminta agar Pemohon lebih mengacu dan merujuk pada UU Mahkamah Konstitusi. Selain itu Anwar juga mempersoalkan persyaratan uji formil bagi Pemohon.

Sementara itu Hakim Konstitusi Aswanto menyambung tanggapan Hakim Konstitusi Anwar Usman soal persyaratan uji formil. “Nanti tolong dilihat dalam putusan MK No. 27/PUU-2009. Dalam putusan itu sudah ditegaskan bahwa untuk uji formil ada tenggang waktu. Padahal UU Advokat sudah ada sejak 2003, jadi tidak memenuhi persyaratan uji formil,” ujar Aswanto.

“Putusan MK No.27 itu menggariskan bahwa untuk mengajukan uji formil terhadap sebuah undang-undang harus memenuhi tenggang waktu 45 hari sejak diundangkan,” tandas Aswanto.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10485#.VMWq6dKsVps

Surat DPR RI 9 Jan 2015 : Pengaduan LBH KHMI Pusat tentang Sikap MA RI tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Posted on | January 19, 2015 | Comments Off

DPR RI - 9 Januari 2015 - Surat 27 Oktober 2014

Jadi Plt Kapolri, Ini Harta Kekayaan Badrodin Haiti dari Waktu ke Waktu

Posted on | January 17, 2015 | No Comments

Kompas.com/SABRINA ASRILPlt Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kepala Polri. Posisinya digantikan oleh Badrodin Haiti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kapolri. Sebagai pejabat negara, tentu Badrodin berkewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hasil penelusuran di situs acch.kpk.go.id, Badrodin termasuk rajin menyerahkan LHKPN sejak masih menjadi Kepala Kepolisian Resor Kota Medan tahun 2001.

Badrodin terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 2 Mei 2014 dengan harta senilai Rp 8.290.211.160 dan 4.000 dollar AS. Adapun rincian harta kekayaan Badrodin yaitu harta bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 4.377.472.000, harta bergerak berupa alat transportasi sebesar Rp 500 juta, serta harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan batu mulia senilai Rp 763.996.965.

Selain itu, Badrodin juga memiliki surat berharga senilai Rp 2.215.490.797 serta giro dan setara kas turun sebesar Rp 683.251.390. Ia juga memiliki utang sebesar Rp 250 juta dalam bentuk pinjaman uang.

Badrodin pertama kali menyerahkan harta kekayaannya pada 31 Mei 2001 senilai Rp 1.187.000.000 dan 4.000 dollar AS. Setelah itu, saat ia menjabat sebagai Kepala Polda Sulawesi Tengah, ia kembali memperbarui LHKPN senilai Rp 2.090.126.258 dan 4.000 dollar AS pada 24 Maret 2008.

Kemudian pada 1 Juli 2010, Badrodin kembali memperbarui LHKPN senilai Rp 4.723.714.226 dan 4.000 dollar AS. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri.

Lalu pada 10 Oktober 2012, saat menjadi Asisten Operasi Kapolri, harta kekayaan yang dilaporkannya senilai Rp 5.826.509.993 dan 4.000 dollar AS.

Saat menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri pun Badrodin menyerahkan LHKPN ke KPK. Harta kekayaan yang dilaporkannya pasa 21 Oktober 2013 itu senilai Rp 8.517.056.044 dan 4.000 dollar AS.

Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai penggantinya, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti.

Pengumuman pemberhentian itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jumat malam. Sebagai payung hukum atas hal ini, Jokowi mengeluarkan dua keputusan presiden (keppres).

“Saya menandatangani dua keppres. Pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Drs Sutarman sebagai Kapolri. Keppres yang kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri,” ujar Jokowi, Jumat.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/17/07030011/Jadi.Plt.Kapolri.Ini.Harta.Kekayaan.Badrodin.Haiti.dari.Waktu.ke.Waktu

Arief-Anwar Pimpin MK

Posted on | January 13, 2015 | Comments Off

Arief diminta harus lebih berani dan tegas untuk menegakkan putusan MK agar dipatuhi dan dijalankan lembaga lain.

Arief-Anwar Pimpin MK

Ketua MK terpilih Arief Hidayat (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK terpilih Anwar Usman (kanan) seusai proses pemilihan, Senin (12/1). Foto: RES
Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memilih ketua dan wakil ketua baru untuk periode 2015-2017. Melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup, Hakim Konstitusi Arief Hidayat terpilih secara aklamasi menjadi ketua MK. Anwar Usman terpilih sebagai wakil ketua.

“Saya sampaikan Saudara Arief Hidayat telah terpilih secara musyawarah atau aklamasi menjadi ketua MK 2015-2017 atau selama 2,5 tahun ke depan. Arief Hidayat mengemban tugas menggantikan Hamdan (Zoelva) yang baru saja mengakhiri masa jabatannya,” ujar Arief saat memimpin rapat pleno pemilihan Wakil Ketua MK, di gedung MK, Senin (12/1).

Lantaran Arief terpilih sebagai ketua, posisi wakil yang dia emban selama ini menjadi kosong, sehingga perlu segera dilakukan pengisian jabatan itu. Dalam RPH yang dihadiri sembilan hakim konstitusi telah dilakukan upaya-upaya untuk mengisi jabatan itu. Kata mufakat atau aklamasi tak berhasil dicapai. “Akhirnya dalam RPH muncul tiga nama yang bersedia yang bersedia dipilih menjadi wakil ketua MK yakni Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto,” ujar Arief.

Sesuai UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, setiap hakim konstitusi berhak memilih dan dipilih sebagai ketua atau wakil ketua MK melalui mekanisme musyawarah secara tertutup. Jika tidak tercapai kata mufakat, pemilihan ketua atau wakil ketua MK akan dilakukan dengan cara voting (pemungutan suara). Jika pemungutan suara putaran pertama salah satu kandidat belum memperoleh suara 50 persen suara plus satu, maka akan dilakukan pemungutan putaran kedua.

Dalam pemilihan wakil ketua MK, Anwar Usman bersaing dengan Aswanto dan Patralis Akbar dalam pemungutan suara terbuka yang disaksi pegawai MK dan sejumlah awak media. Awalnya, Anwar Usman memperoleh 3 suara, Patrialis 2 suara, Aswanto 3 suara, dan 1 suara abstain. Dalam putaran kedua Anwar bersaing ketat dengan Aswanto, Anwar memperoleh 3 suara, Aswanto 4 suara, 1 suara tidak sah dan 1 suara abstain.

Dalam putaran ketiga keduanya memperoleh suara imbang masing-masing memperoleh 4 suara dan 1 suara abstain. Setelah pemugutan suara ketiga ini, rapat pleno khusus pemilihan ini sempat diskors selama satu jam untuk menggelar musyarawah secara tertutup. Namun, musyawarah tertutup menyepakati pemungutan suara tetap dilanjutkan. Alhasil, dalam pemungutan suara putaran keempat itu, Anwar unggul dengan memperoleh 5 suara dan Aswanto kalah tipis dengan 4 suara.

Usai pemilihan, Arief mengatakan setelah tahun 2013 MK terserang “tsunami”, ia bersama Anwar Usman dan seluruh hakim konstitusi akan mengemban amanah dan tugas ini dengan sebaik-baiknya. “Kami akan selalu taat dan tunduk pada konstitusi, menjalankan konstitusi dengan sebaik, selurus-lurusnya, sehingga marwah MK bisa tetap terjaga dengan baik,” kata Arief kepada wartawan.

Arief berjanji akan terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas putusan MK agar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Arief juga bertekad setiap putusan-putusan MK dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, bermanfaat bagi pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

“Tak lupa, kita juga mohon dukungan media untuk memberitakan yang seharusnya diberitakan, sehingga kita bisa bersama-sama bersinergi membangun kerja untuk mencapai tujuan negara. Sebab, visi lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, semua dengan seluruh masyarakat adalah sama yakni tercipta masyarakat yang adil makmur lahir batin,” tegas pria yang tercatat sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro ini.

Sementara Anwar Usman menyebut jabatan sebagai wakil ketua MK sebagai amanah yang yang merupakan kehendak Allah. “Tentunya, tugas dan tanggung jawab kita bersama ketua MK terpilih bersama-sama mengangkat kembali marwah MK. Saya yakin bahwa semua hakim MK adalah orang-orang yang amanah,” kata Anwar.

Sambut baik
Terpisah, Ketua Forum Pengacara Konstitusi Andi M Asrun menyambut baik terpilihnya Prof Arief Hidayat sebagai ketua MK bersama Anwar Usman sebagai wakilnya. “Kapasitas Prof Arief sebagai ilmuwan hukum senior akan mengantar MK untuk putusan-putusan yang lebih bermutu dan berpandangan luas,” kata Andi M Asrun saat dihubungi.

Dia menilai Prof Arief harus lebih berani dan tegas untuk menegakkan putusan MK agar dipatuhi dan dijalankan lembaga lain. Sebab, MK saat ini sedang mengalami krisis ketaatan lembaga lain terhadap pelaksanaan putusan MK. Sebagai contoh, pasca keluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang membatasi PK Pidana hanya satu kali. Padahal, putusan MK membolehkan PK lebih sekali asalkan ada novum.

Selain itu, Putusan MK terkait masa jabatan kedua hakim MK tidak dipatuhi presiden dan MA dengan adanya Panitia Seleksi hakim MK. Padahal, putusan MK menyatakan cukup menanyakan kepada hakim MK incumbent apakah tetap mau jadi hakim MK atau tidak. Seperti, DPR menanyakan Prof Jimly Asshidiqie dan Akil Mochtar apakah masih mau jadi hakim MK.

Meski begitu, dia menilai terpilihnya Prof Arief tidak akan banyak menemui tekanan atau lobi politik di masa depan. Terlebih, perkara sengketa pilkada tidak lagi ditangani oleh MK. “Di masa lalu, perkara pilkada tidak luput dari ajang lobi politisi,” kata dia.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b38250650f8/arief-anwar-pimpin-mk
Ini Profil Nahkoda Baru MK
Arief Hidayat pernah beberapa kali menjadi ahli dalam sidang pengujian undang-undang.
Nahkoda Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya berganti nahkoda. Profesor Arief Hidayat terpilih menjadi Ketua MK periode 2015-2017 secara aklamasi. Sedangkan, Anwar Usman terpilih sebagai Wakil Ketua melalui pemungutan suara dengan empat putaran. Keduanya, bertekad akan terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas putusan MK agar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh penyelenggara negara dan masyarakat.

“Selain tetap menjaga marwah MK, kita akan terus meningkatkan kualitas putusan-putusan MK yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat untuk pembangunan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur,” ujar Arief usai rapat pleno khusus pemilihan pimpinan MK di ruang sidang pleno MK, Senin (12/1).

Arief terpilih menjadi ketua MK menggantikan Hamdan Zoelva yang telah mengakhiri masa tugasnya pada 7 Januari 2015 kemarin. Sebelumnya, Arief menjabat Wakil Ketua MK sejak 1 November 2013. Kala itu, Arief baru beberapa bulan diangkat menjadi hakim konstitusi melalui jalur usulan DPR menggantikan Mahfud MD.  

Terlahir di Semarang pada 3 Maret 1956, masa sekolah hingga perguruan tinggi Arief habiskan di kota kelahirannya itu. Mengawali kariernya, Arief begitu tamat kuliah langsung menjadi dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pendidikan master hukumnya diraih di Universitas Airlangga pada 1984. Pada 2006, dia meraih gelar doktor hukum pada 2006.  

Selain itu, dia tercatat sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S-2 dan S-3 di berbagai PTN/PTS di Indonesia. Praktis, sebelum terpilih sebagai hakim konstitusi pada Maret 2013 itu, Arief lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mengajar hingga akhirnya dia dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum dan Guru Besar Universitas Diponegoro pada tahun 2008.

Pria yang dikenal tegas dan santai saat memimpin sidang ini sebelumnya beberapa kali menjadi ahli dalam sidang pengujian undang-undang dari pihak pemerintah. Diantaranya, dia pernah menjadi ahli saat pengujian UU Kementerian Negara terkait konsitusionaitas jabatan wakil menteri dan sengketa kewenangan antar lembaga dalam kasus Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara.

Sementara Anwar Usman diangkat sebagai hakim MK sejak 6 April 2011 atas usulan MA. Dia menggantikan Aryad Sanusi yang mengundurkan diri pada 11 Februari 2011. Anwar lahir di Desa Rasabou, Bima pada 31 Desember 1956. Anwar memulai kariernya menjadi guru honorer pada SD Kalibaru di Jakarta selepas lulus dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) pada 1975.

Selama menjadi guru, Anwar pun melanjutkan pendidikannya S-1-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan lulus pada 1984. Setahun kemudian, diterima menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor pada 1985. Lalu, gelar magisternya diraih STIH Iblam  (2001) dan gelar doktornya diraih dari FH Universitas Gajah Mada (2010).

“Menjadi hakim, sebenarnya bukanlah  cita-cita saya. Namun, ketika Allah menginginkan, dimanapun saya dipercaya atau diamanahkan dalam suatu jabatan apapun, bagi saya itu menjadi lahan untuk beribadah. Insya Allah saya akan memegang dan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya,” kata pria berjenggot lebat tersebut.

Setelah malang-melintang menjadi hakim, pada 2005 diangkat menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian MA. Tak berselang lama, dia dipercaya menjadi Kepala Badan Diklatkumdil MA pada periode 2006-2011 sebelumnya akhirnya dia diangkat menjadi hakim konstitusi pada April 2011.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b3dd688ec23/ini-profil-nahkoda-baru-mk

Surat LBHKHMI : MA JUGA TELAH MELAKUKAN PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI dan PELANGGARAN KONSEPSI NEGARA HUKUM atas Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009

Posted on | January 6, 2015 | Comments Off

Sehubungan dengan adanya Berita yang termuat di HukumOnline.com tanggal 5 Januari 2015 dengan judul “MK nilai MA langgar Konsepsi Negara Hukum” dalam beritanya menyatakan “Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap tindakan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Hanya Satu Kali sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Langkah MA menerbitkan SEMA itu juga dinilai sebagai pelanggaran konsepsi Negara hukum yang berpuncak pada kontitusi sebagai hukum dasar.” ujar Wakil Ketua MK, Arief Hidayat saat  penyampaian Refleksi Kinerja MK 2014 di Gedung MK, Senin (5/1)

Bahwa sebelumnya MA JUGA TELAH MELAKUKAN PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI dan PELANGGARAN KONSEPSI NEGARA HUKUM atas Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang   Advokat, tetapi MA kemudian menerbitkan Surat Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang bertentangan dengan Putusan MK tersebut

Bahwa untuk itu kami memohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia

Bersama ini Kami LBH KHMI Pusat mengharapkan demi supremasi hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang saat ini belum ditaati dan dilaksanakan oleh  Mahkamah Agung RI, sedangkan Presiden RI dan DPR RI selalu menaati dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi RI

001 -6 Januari 2015 - sumpah PT_Page_1 001 -6 Januari 2015 - sumpah PT_Page_2

 

dapat di dowonload disini (Klik Gambar) dalam bentuk : word atau Pdf

MK Nilai MA Langgar Konsepsi Negara Hukum

Posted on | January 6, 2015 | Comments Off

MA menampik disebut tidak patuh, karena SEMA hanya pedoman.

Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap tindakan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Hanya Satu Kali sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Langkah MA menerbitkan SEMA itu juga dinilai sebagai pelanggaran konsepsi negara hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai hukum dasar.

“Secara lebih tegas bisa MA dikatakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK merupakan disobedience atau pembangkangan terhadap putusan MK. Kalau itu terjadi maka itu adalah pelanggaran konstitusi,” ujar Wakil Ketua MK, Arief Hidayat saat penyampaian Refleksi Kinerja MK 2014 di Gedung MK, Senin (5/1).

Arief mengatakan MK merupakan lembaga penafsir konstitusi tertinggi (the sole interpreter of constitution) yang setiap putusannya bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, menurutnya, setiap putusan MK tidak boleh ditafsirkan lembaga lain atas dasar kewenangannya masing-masing.

“Kalau itu yang terjadi, kekuasaan negara atas dasar hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut dasar konstitusi atau UUD 1945,” katanya.

Lebih jauh, Arief menerangkan terbitnya putusan MK No 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berimplikasi PK dapat diajukan berkali-kali didasarkan pada  pada pertimbangan dan menjunjung tinggi asas kehati-hatian dalam memutus perkara. Sebab, dalam hukum pidana dikenal prinsip lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah (in dubio proreo).

“Demi memberi keadilan yang substansial, PK dapat diajukan berkali-kali jika ditemukan betul-betul novum (bukti baru) yang signifikan,” dalihnya.

Dia tak menampik terkesan putusan MK itu tak memperhatikan asas kepastian hukum. Namun, persoalannya asas kepastian hukum itu untuk siapa? Soalnya, posisi negara dalam hal ini pengadilan (MA) dan kejaksaan selaku eksekutor seharusnya memandang posisinya lebih kuat ketimbang terdakwa/terpidana. Karenanya, dirasa perlu KUHAP menjamin kepastian hukum yang adil bagi terpidana.

“Kalau memang ditemukan bukti baru yang betul-betul baru, maka bisa dilakukan PK. Ini pun hanya berlaku di bidang hukum pidana, bukan hukum yang lain,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Hamdan Zoelva menambahkan putusan MK menghapus norma Pasal 268 ayat (3) KUHAP terkait pengajuan PK hanya sekali khusus terhadap perkara pidana. Dia menyadari MK tidak sekaligus membatalkan norma pembatasan PK dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. Sebab, selain PK perkara pidana, dikenal PK untuk perkara perdata, TUN, dan Agama.

“Jadi norma di dua undang-undang (UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA) bersifat umum, tetapi putusan MK itu khusus PK perkara pidana sudah dinyatakan inkonstitusional,” tegasnya.

Menurutnya, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak perlu mempertanyakan dimana letak asas kepastian hukum. Baginya, siapapun yang pernah belajar hukum seharusnya mengetahui putusan tingkat kasasi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti. Setelah adanya putusan kasasi, jaksa bisa langsung mengeksekusi karena pengajuan PK tidak bisa menghalangi eksekusi.

“Jadi, kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya putusan MK yang membolehkan PK bisa diajukan berkali-kali itu merupakan cara berpikir yang tidak benar,” dalihnya. “Jadi sekali lagi putusan MK itu adalah putusan yang menurut konstitusi. Ketaatan terhadap putusan MK termasuk kesadaran yang baik dalam berkonstitusi.”

Terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagaiguidance (pedoman) bagi para hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Selanjutnya, terserah hakim tingkat pertama yang akan memutus apakah akan meneruskan atau tidak pengajuan PK-nya ke MA, dan hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum.

“Sehingga, kita meminta agar SEMA itu tidak membatasi ruang gerak hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, MA menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang membatasi PK hanya sekali. SEMA itu sekaligus mengesampingkan putusan MK bernomor No 34/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya sekali dalam perkara pidana. MA menganggap putusan MK itu dianggap sebagai putusan nonexecutable alias tidak bisa diimplementasikan dalam praktik.

Soalnya, Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA membatasi PK hanya sekali. MA beralasan jika PK boleh diajukan berkali-kali dikhawatirkan instrumen hukum itu dijadikan ‘senjata’ bagi para gembong narkoba menghindari eksekusi mati karena mengajukan PK yang kedua setelah grasinya ditolak presiden.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aaac4f8e2fb/mk-nilai-ma-langgar-konsepsi-negara-hukum

Surat LBH KHMI : Sehubungan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3.541/K/PMT/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014

Posted on | December 24, 2014 | Comments Off

Sehubungan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3.541/K/PMT/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI yang menyatakan telah terjadi penyimpangan hukum yang menyebabkan terlanggarnya Hak Asasi Manusia dan telah terjadi perbuatan diskriminasi yang disebabkan atas terbitnya Surat Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia, dimana hak untuk menjadi advokat adalah hak setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang

Bahwa untuk itu kami memohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia

Bersama ini Kami LBH KHMI Pusat mengharapkan demi supremasi hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang saat ini belum ditaati dan dilaksanakan oleh  Mahkamah Agung RI, sedangkan Presiden RI dan DPR RI selalu menaati dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Microsoft Word - 039 -24 Desember 2014 - sumpah PT

dapat didownload disini dalam bentuk :  Word Pdf

Panggilan sidang perdana di Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2015 : permohonan uji formal UU Advokat

Posted on | December 24, 2014 | Comments Off

Salinan resmi Relaas Panggilan sidang perdana di Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2015. Dan manuskrip asli permohonan uji formal (legal formal review=formele toetsingrecht) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan terhadap Pasal 5 ayat (2), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK01

 

klik gambar atau download disini

KOMNASHAM RI : Surat Ketua Mahkamah Agung no 089/2009 melanggar HAM

Posted on | December 23, 2014 | Comments Off

komnasham01

komnasham02

keep looking »
  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :

  • Archives