Kantor Hukum Budiman Sudharma & Rekan

Archive for November, 2010

Gedung MA (Yudi/Primair)

Jakarta – Lantaran permohonan audiensi DPD Kongres Advokat Se-Indonesia ke Komisi III DPR RI pagi tadi gagal, namun DPD KAI Jawa Timur tetap menyampaikan aspirasinya dengan mampir melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung.

“Pertemuan hari ini ke Komisi III DPR RI  batal. Komisi III belum lengkap, jadi masih ditunda hingga besok siang. Makanya, kami mampir dulu ke MA, menyampaikan aspirasi,” kata salah satu pengunjuk rasa, Bendahara DPC KAI Nganjuk, Jawa Timur, Sutrisno, di depan Gedung MA, Jakarta, Senin (22/11).

Ia menegaskan KAI dibawah kepemimpinan Plt Presiden KAI Eggi Sudjana, tidak menerima keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 089 tahun 2010 mengenai wadah tunggal advokat dan imbauan pelantikan advokat terhadap seluruh Pengadilan Tinggi. Sebabnya, hanya mengesahkan dan melantik advokat dari organisasi advokat bernama  Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

“Pembentukan wadah tunggal itu  tidak mengakomodir keseluruhan masyarakat advokat,” jelasnya.

Padahal, sambung dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan adanya persatuan antara KAI dan Peradi. Dengan demikian, KAI menuntut agar SEMA 089 itu dicabut, termasuk nota kesepahaman yang dibuat KAI dan Peradi terkait wadah tunggal advokat lantaran prosesnya banyak mengandung kejanggalan.

Kendati demikian, ia membantah jika organisasi KAI terbelah dua. Menurutnya, Eggi Sudjana merupakan Plt Presiden KAI, lantaran Indra Sahnun Lubis sudah mengajukan cuti.

(feb)

sumber : http://www.primaironline.com/berita/hukum/dpd-kai-jatim-mampir-demo-ke-ma

Jakarta-Mediasi Online. Ratusan advokat yang berasal dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendatangi gedung DPR/MPR RI, senin (22/11). Kedatangan mereka untuk meminta Komisi III DPR agar memanggil Ketua MA Harifin A Tumpa. Tumpa diminta agar membatalkan Surat Edaran MA (Sema)  No 089 yang memerintahkan KaPT agar melakukan sumpah advokat yang berasal dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
Mereka meminta agar MA harus bersikap adil, karena akibat dari Sema 089 itu, ribuan advokat KAI tidak bisa bersumpah di hadapan KaPT. Ketua MA juga diminta segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai berfikirnya sudah mulai menurun.
Para demonstran yang sebagian menggunakan toga, pertanda bahwa mereka advokat itu dipimpin oleh Plt Presiden KAI Dr Eggy Sudjana dan Sekjen KAI H Abd Rahim Hasibuan SH MH serta para DPD KAI dari 33 propinsi.
Utusan mereka yang terdiri Abd Rahim Hasibuan, Erman Umar, Herman Kadir diterima oleh Ketua Komisi III Benny K Harman yang menjanjikan akan menjadwalkan pertemuan dengan KAI. Selain itu mereka juga ditemui anggota FPDIP Prof Dr Gayus Lumbuun dan Ahmad Yani SH MH.
Gayus mengatakan bahwa hari ini DPR baru masuk dari masa resesnya, sehingga belum ada anggota Komisi III yang masuk. Sehingga belum bisa diterima hari ini, “Mohon maaf, hari ini baru satu atau dua orang saja yang masuk. Karenanya kami mengagendakan besok (selasa (23/11) pada jam 11,” kata Gayus saat berorasi di hadapan para demonstran.
Pada intinya, menurut Gayus, mendukung penyelesaian konflik yang terjadi di antara para advokat, khususnya Peradi dan KAI.
Sementara itu, Ahmad Yani dari fraksi PPP di depan para demonstran mengatakan bahwa, KAI merupakan satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk sesuai Undang-undang Advokat. “Kalau yang lain dibentuk oleh para oknum pimpinan organisasi advokat saja,” kata Yani yang disambut tepuk tangan para demonstran.
Yani juga mengatakan bahwa beberapa waktu lalu Komisi III telah mengadakan pertemuan dengan Ketua MA. Pada prinsipnya Ketua MA telah bersedia untuk mencabut Sema 089. Karenanya Komisi III akan segera menagih janji Ketua MA tersebut.
“Pokoknya, silahkan kalian berjuang, kami yang ada di Komisi III juga berjuang. Yang jelas bagaimana agar para advokat KAI itu dapat disumpah,” pintanya.

sumber : http://mediasionline.com/readnews.php?id=631&t=Ratusan%20Advokat%20KAI%20Datangi%20DPR%20Minta%20Komisi%20III%20Panggil%20Ketua%20MA

Foto: Istimewa

Oleh: Mevi Linawati

RMOL. Mahkamah Konstitusi diyakini bakal memenangkan gugatan Kongres Advokat Indonesia terhadap Makhamah Agung yang telah mengeluarkan surat edaran bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) satu-satunya wadah tunggal advokat.

“Dalam surat edaran MA disebutkan bahwa advokat yang lulus ujian bisa dilantik jika ada rekomendasi Peradi. Ini berarti Pe­radi merupakan wadah tung­gal advokat. Ini tidak benar,” ujar Plt Presiden Kong­res Ad­vokat Indo­nesia (KAI) Eggi Su­djana kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, pihaknya menggu­gat ke MK karena seruan KAI tidak didengarkan Ketua MA Harifin A Tumpa untuk mencabut surat edaran tersebut.

“Kami sudah sampaikan bah­wa kalau surat edaran itu tidak dicabut, KAI akan melakukan demo-demo dan menempuh jalur hukum,’’ ujar Eggi yang melak­sanakan tugas Presiden KAI Indra Sahnun Lubis selama dua minggu karena cuti.

Demo pertama di MA, 14 Juli lalu, advokat dari KAI mem­protes surat edaran MA itu yang menyebutkan advokat yang lulus ujian bisa dilantik jika ada re­komendasi Peradi.

Kericuhan lainnya, 22 Sep­tem­­ber lalu di Hotel Gran Melia, Ku­ningan, Jakarta, saat pelan­tikan dan pengambilan sumpah advo­kat dari Peradi.

“Surat edaran itu telah me­ram­pas hak ribuan advokat di bawah naungan KAI, makanya kami gugat ke MK,’’ ujar Eggi.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda begitu yakin gugatan KAI dikabulkan MK?
Soal ini perilaku hakim agung yang tidak agung, yakni hanya membolehkan advokat Peradi berpraktek di lapangan. Ini kan melanggar hak asasi manusia, karena ribuan advokat KAI tidak bisa bersidang di pengadilan.

Ini berarti MA melakukan diskriminatif kepada orang lain. Dan ikut campur urusan organi­sasi advokat. Sebab, advokat itu bukan anak buahnya MA. Kita itu setara dengan penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Bukannya KAI pernah tanda tangan bahwa Peradi satu-satu­nya wadah tunggal advo­kat?
Yang ditandatangani Peradi dan KAI  di hadapan Ketua MA, 24 Juni 2010 hanyalah piagam saja yang berisikan sepakat bersatu dalam tunggal. Tapi wa­dah tunggal itu belum ditentukan. Yang jelas bukan Peradi.

Tapi ada kata-kata Peradi dalam piagam itu?
Memang di situ ada kata-kata Peradi sebagai wadah tunggal advokat, tapi kata-kata Peradi dicoret sebelum penandatangan yang disaksikan Ketua MA.

Itu hanya akal-akalan saja. Pak Indra Sahnun Lubis nggak pernah menandatangani bahwa Peradi sebagai wadah tunggal.

UU Nomor 8 Tahun 2003 ten­tang Advokat mengharus­kan perlu wadah tunggal advo­kat?
Ya, betul. Tapi wadah tunggal itu bukan Peradi.

Tapi Peradi mengklaimnya seperti itu?
Ah, klaim boleh saja, tapi fak­ta­nya tidak begitu. Berdasarkan UU Advokat itu pembentukan wadah tunggal itu dilakukan melalui Musyawarah para advo­kat seluruh Indonesia.

Ini berarti wadah tunggal itu belum ada. Sebab, Peradi tidak dibentuk berdasarkan musya­warah advokat seluruh Indonesia.

Kalau KAI itu bagaimana?
KAI sebagai organisasi advo­kat telah melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu melak­sanakan ujian advokat, pendidi­kan khusus profesi advokat, mengangkat advokat sebagai­mana pasal 1, 2, 3, jo pasal 28 ayat 2 UU Advokat. Jadi, advokat yang telah diangkat itu secara hukum statusnya telah sah men­jadi advokat.

Kalau tetap tidak diakui, apa lagi yang KAI lakukan?
Kami desak DPR agar mene­gur MA yang telah bertindak diskriminatif terhadap advokat KAI.

Kalau DPR sudah campur tangan, tapi MA tidak mencabut surat edarannya, maka kami serukan kepada seluruh advokat yang bergabung dalam KAI untuk melawan hakim bila advo­kat KAI dilarang berperkara di pengadilan.   [RM]

sumber : http://rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=8757

sumber : http://www.facebook.com/album.php?aid=36827&id=100000696006759&fbid=163522747014258

Jakarta – Konflik ditubuh induk organisasi pengacara seakan tak berujung. Kali ini, Kongres Advokasi Indonesia (KAI) versi Egi Sudjana mengancam akan memboikot seluruh putusan Mahkamah Agung (MA) termasuk pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

“Kami para adavokat bisa memboikot seluruh putusan MA dalam arti jajarannya di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, karena telah dicontohkan oleh MA sendiri satu perbuatan yang melawan hukum,” kata Egi Sudjana, usai acara konsultasi KAI dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, (3/11/2010).

Menurut Egi, tindakan melawan hukum MA adalah tidak menaati putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang UU 18 / 2003 tentang Advokat. Putusan MK menyebutkan Pasal 4 ayat (1) UU No 18 / 2003 tentang Advokat berbunyi “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan.” Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, MK memutuskan “belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.”

Dengan tidak melaksanakan putusan MK, Egi menyebut MA telah melecehkan dirinya sendiri. Egi juga mengungkapkan bahwa pihak MK tidak bisa untuk lebih jauh memantau eksekusi dari putusannya dan mempersilakan kepada semua advokat untuk mengambil tindakan.

“Pernah saya sampai mengucapkan kalau sampai demikian berarti tidak ada hukum yang bisa mengatur masalah ini. Putusan MK yang tidak dijalankan oleh MA,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Egi, karena MA tidak memakai aturan hukum, maka dirinya memerintahkan advokat-advokat yang tergabung dengannya untuk melawan hakim yang melarang berpraktek melarang untuk berperkara di dalam konteks pengadilan. Egi juga menyebut MA jelas-jelas melanggar hukum, sehingga ada peluang dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

“Pidananya bisa konstruksikan karena melarang orang mencari nafkah. Advokat ini kan mencari nafkah di praktek. Di dalam konteks menjalankan profesinya. tetapi dilarang oleh MA,” tegasnya.

Sementara Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, mengatakan MK benar telah mengeluarkan putusan mengenai uu advokat putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 pada Desember 2009. Menurut Hamdan, implementasi dan eksekusi lebih lanjut putusan tersebut tidak bisa dilakukan oleh MK akan tetapi diserahkan pada masing-masing instansi atau institusi yang melaksanakannya.

“Sama saja dengan UU karena putusan MK itu setingkat dengan UU, implementasi dari UU kepada lembaga yang masing-masing mempunyai kewenangan,” jelas Hamdan.

Dia juga mengungkapkan bahwa MK tidak bisa terlalu jauh ikut dalam kerangka pengawasan terhadap putusan MK atau implementasi putusannya. Ketika ditanya apakah putusan MK itu ada ada perintah, Hamdan menjawab, “Di situ tidak ada perintah hanya menentukan hukumnya. menentukan normanya. Normanya itu siapapun tergabung dimanapun seorang advokat yang sudah memenuhi syarat dapat disumpah oleh pengadilan tinggi,” ujar Hamdan.

(asp/anw)

sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/11/03/164255/1484451/10/kai-egi-sudjana-ancam-boikot-putusan-pengadilan?nhl