Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Pendaftaran merek bisa dilakukan di 99 negara anggota Protokol Madrid lainnya. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Perpres Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Menkumham Yasonna H Laoly (tengah) dan jajaran saat Sidang Umum WIPO. Foto: Dok Humas Kemenkumham

Indonesia resmi menjadi bagian anggota Protokol Madrid. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 di depan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57 di Jenewa, Senin (2/10). Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid.

 

“Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid. Dirjen WIPO Francis Gurry dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 dari Protokol Madrid,” kata Yasonna sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Selasa (3/10).

Yasonna menjelaskan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ke-100 dari Protokol Madrid, maka peluang pendaftaran merek semakin terbuka luas. Ke depan, pendaftaran merek dari seluruh dunia bisa dilakukan dari semua negara anggota Protokol Madrid.

“Jadi seseorang dari Indonesia bisa mendaftarkan mereknya sekaligus di 99 negara anggota protokol lainnya. Yaitu cukup melalui loket di kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham di Jakarta,” ujarnya.

Dalam sambutannya di Sidang Umum WIPO, Yasonna menyampaikan, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap kekayaan intelektual untuk masyarakat. Sehingga dapat berkontribusi terhadap industri berbasis inovasi dan pengetahuan, dan mendorong pengembangan ekonomi nasional.

“Dan juga sebagai salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kreativitas. Dan sudah ada juga perubahan beberapa undang undang di bidang Kekayaan Intelektual,” tambahnya.

Dalam Sidang Umum WIPO tersebut,  Menkumham didampingi oleh Dubes Indonesia UN, WTO dan Organisasi  Internasional di Jenewa Hasan Kleib, Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, dan penasihat Menkumham Ian Siagian.

Sebelumnya dilaksanakan agenda Public Forum ‘17 yang diselenggarakan di markas World Trade Organization (WTO) pada 26-28 September 2017. Dalam acara tersebut terdapat beberapa rapat kerja dan salah satunya rapat kerja 79 yang topik pembahasannya adalah How Countries Are Fostering Domestic Innovation From the Ground Up.

Dalam rapat kerja tersebut, Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti menjadi salah satu panelis di antara panelis lainnya yaitu Direktur Registrasi Paten, Desain dan Varietas Tanaman dari Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), dan Alfred Yip dan Kerry Faul dari National IP Management Office, Afrika Selatan.

Dalam kesempatan itu, Dede Mia Yusanti menyatakan berdasarkan global innovation index yang memasukkan Indonesia pada posisi ke-7 di wilayah ASEAN di bawah negara-negara di asia tenggara pada umumnya, namun hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak berupaya mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, Indonesia telah melakukan pembangunan di bidang KI dan perkembangannya maju pesat, yaitu dengan peningkatan pendafataran paten lokal yang diperkirakan hingga akhir tahun 2017 ini diprediksi mencapai 15-16% permohonan. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai di bawah 10% permohonan.

Indonesia juga telah berhasil melakukan revisi terhadap undang KI, seperti UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Paten yang lebih bersahabat bagi insan-insan kreatif dan inovator dalam negeri. “Penegakan hukum di bidang KI merupakan salah satu hal penting sehingga pemegang hak dapat merasa terjamin dan dapat merangsang kreasi dan inovasi baru tidak hanya bagi insan kreatif dan inovator lokal tetapi juga asing,” tandasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d335bdce7e1/indonesia-jadi-anggota-protokol-madrid–pendaftaran-merek-diperluas

Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.