Archive for June, 2010

sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/pdfs/66-news-attch.pdf

Unduh disini : TINDAK PIDANA MEREK

I. PENDAHULUAN

Merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan dengan cara: Pewarisan; Wasiat; Hibah; Perjanjian; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

II. PENYIDIKAN DAN SANKSI PIDANA

Yang berwenang melakukan penyidikan dibidang merek adalah Pejabat Kepolisian Negara R.I. maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Ditjen. HKI sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PPNS dalam melakukan penyidikan di bidang merek berwenang :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya dan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana merek.

Sanksi apa bagi orang yang melakukan tindak pidana di bidang merek ?

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek);
2. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UU Merek).

Bagaimana bagi orang yang memperdagangkan barang atau jasa hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas ?

Pasal 94 ayat (1) UU Merek  menyatakan:

“Barangsiapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Delik perbuatan pidana bidang merek bersifat delik aduan.

III. PERSIAPAN PENGADUAN KE POLDA METRO JAYA

Persiapan yang harus disiapkan dalam rangka Pengaduan Pelanggaran Merek, yaitu :

a. ALAS HAK selaku Pemilik Merek yang dilanggar dengan dibuktikan adanya Sertifikat Merek kepunyaan anda sendiri.

b. BUKTI BARANG / JASA untuk Barang/Jasa sejenis (sesuai dengan Kelas Barang/Jasa pendaftaran Merek) yang diduga terjadinya Pelanggaran Merek yaitu dengan membeli atau mencari Bukti tersebut dengan Bukti NOTA PEMBELIAN atau SURAT-SURAT yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.

c. SAKSI-SAKSI bisa orang yang disuruh atau Anda Sendiri yang membeli atau mendapatkan Surat-Surat yang berkaitan dengan Merek Barang / Jasa tersebut secara langsung.

d. Kemudian mendatangi ke SPK POLDA METRO JAYA dengan membawa :

1. Fotokopi KTP;

2. Fotokopi Sertifikat Merek;

3. Fotokopi Bukti Pelanggaran Merek tersebut;

4. Nama Saksi yang akan dicantumkan dalam Laporan Polisi tersebut;

Referensi : www.dgip.go.id – Kasus Kantor Hukum Budiman Sudharma & Rekan

JAKARTA – HUMAS. “ Saya berharap dengan bersatunya PERADI dan KAI dalam wadah tunggal organisasi advokat Indonesia membuat penegakan hukum semakin kuat”. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung, DR. H, Harifin A Tumpa, SH., MH pada acara penandatangan kesepakatan bersama PERADI dan KAI pada Kamis, 26 Juni 2010 di ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung RI. Hadir dalam acara ini, Para pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I, Menteri Hukum dan HAM, Wakapolri, Ketua Umum Peradi, Presiden KAI, Sekjen Peradi dan KAI, dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua MA mengucapkan selamat atas penandatanganan kesepakatan bersama Peradi dan KAI. Nantinya, dari penandatanganan ini akan dimulai babak baru kesatuan organisasi advokat di Indonesia serta mengembalikan kepercayaan publik sehingga pemberantasan mafia hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. (humas/ats)

sumber : http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=1594

UNDANG-UNDANG GANGGUAN  (Hinderordonnantie)

STAATSBLAD TAHUN 1926 NOMOR 226

Pasal 1

(1)        Tanpa izin dilarang mendirikan bangunan-bangunan tempat bekerja yang berikut:

I            yang di dalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atau dengan tenaga gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat bekerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi;

II           yang disediakan untuk pembuatan dan penyimpanan mesiu dan bahan-bahan lain yang mudah meletus, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan kembang api (petasan atau mercon);

III          yang digunakan untuk pembuatan bahan-bahan kimia, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik geretan;

IV         yang digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);

V          yang digunakan untuk penyulingan tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman-tanaman atau binatang-binatang dan untuk pengolahan hasil yang diperoleh dari perbuatan itu, termasuk juga di dalamnya pabrik-pabrik gas;

VI         yang digunakan untuk membuat lemak dan damar;

VII        yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);

VIII       tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari pelbagai jenis jelai dan karang), tempat-tempat membuat bir, pembakaran, penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, dan penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, demikian pula pabrik setrup buah-buahan;

IX         tempat-tempat pemotongan hewan, perkulitan, tempat pengolahan isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, demikian pula penyamakan kulit;

X          pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, ubin dan tegel, tempat membuat barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat menghancurkan kapur;

XI         peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, penukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembuatan ketel;

XII        penggilingan batu, tempat penggergajian kayu dan pengilangan minyak;

XIII       galangan kapal, pemahalan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, dan pembuatan kereta, pembuatan tahang dan tempat tukang kayu;

XIV      penyewaan kereta dan pemerahan susu;

XV       tempat latihan menembak;

XVI      ruang tempat menggantungkan daun-daun tembakau;

XVII     pabrik singkong;

XVIII    pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet;

XIX      ruang kapuk, pembaikan;

XX       warung-warung dalam bangunan yang tetap; demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

(2)        Ketentuan-ketentuan “undang-undang” ini tidak berlaku bagi:

1. tempat-tempat kerja guna membuat, memelihara dan mengusahakan jalan-jalan kereta api dan trem dan pekerjaan-pekerjaan umum;
2. perusahaan-perusahaan yang tersebut pada pasal 1 “Ordonansi Pabrik” (S. 1899-263) dan perusahaan-perusahaan yang dinyatakan tunduk kepada “Ordonansi Pabrik ” itu;
3. (Dihapus dg. S. 1940-450);
4. bangunan-bangunan yang dimaksudkan dalam “Ordonansi Menyimpan Minyak Tanah ” (S. 1927-199).

(3)        Izin yang tersebut dalam lingkungan wilayah:

1. daerah otonom di luar wilayah kotapraja yang ada dalam lingkungan daerah otonom itu oleh Dewan Harian atau jika tidak ada oleh Ketua Dewan Otonomi;
2. kotapraja oleh majelis walikota dan Dewan Pemerintah Hariannya atau, jika majelis demikian itu tidak ada, oleh walikotanya, dan jika walikota sedang tidak ada, oleh ketua dewannya;
3. di luar wilayah yang tersebut pada a-b oleh Kepala Pemerintahan Setempat (Ayat 3 pasal 1 ini disesuaikan dengan susunan pemerintahan dewasa ini).

(Ayat 3 pasal ini disesuaikan dengan susunan pemerintahan dewasa ini dengan demikian di sini d dan e dihapuskan)

Pasal 2

(1)        Dengan peraturan:

1. DPRD kotapraja;
2. DPRD otonom tingkat II, (telah disesuaikan dengan keadaan sekarang).
3. (Dihapus karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang).

dapat ditunjuk dalam wilayahnya:

1. jalan-jalan raya dan kampung-kampung;
2. jalan-jalan raya dan kampung-kampung, desa-desa, dusun-dusun (perkampungan);

yang dalam lingkungan tersebut tidak boleh didirikan jenis tempat-tempat bekerja yang dengan tegas ditentukan di dalam peraturan tersebut, yaitu tempat-tempat bekerja termaksud dalam pasal 1 “undang-undang” ini, ataupun – dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) – diperbolehkan mendirikan jenis tempat-tempat bekerja tanpa izin; mengenai wilayah daerah otonom yang dalam lingkungannya terletak kotapraja, peraturan termaksud di ruas b hanya berlaku bagi wilayah daerah otonom itu di luar lingkungan batas kotapraja itu.

(2)        Di luar wilayah dari daerah-daerah yang ada Dewan Pemerintahannya seperti tersebut dalam ayat (1), selain di tempat-tempat pada ibu kota propinsi, karesidenan, dan daerah-daerah asisten kewedanaan tidak diharuskan izin untuk mendirikan tempat-tempat kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan, yaitu tempat-tempat kerja di mana terdapat alat-alat perusahaan kecil yang tidak digerakkan oleh kekuatan mesin.

(Alinea berikutnya dianggap sebagai tidak tertulis karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang).

Pasal 3

Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, dengan suatu peraturan, kotapraja atau daerah otonom dapat melarang orang untuk mendirikan, mempunyai atau memakai dalam wilayahnya tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat pengolah isi perut binatang, tempat menjemur, tempat menyalai (mengasapi) atau mengasini benda-benda yang berasal dari binatang atau suatu tempat menyimpan, mengolah darah atau sisa-sisa dari tubuh binatang (tulang-belulang, tanduk, bulu, dan sebagainya), apabila dalam kotapraja atau daerah otonom sudah ada suatu tempat umum yang di dalamnya orang-orang yang berkepentingan dapat menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan dari masing-masing daerah itu.

Pasal 4

Permintaan untuk mendapat izin harus dilampiri dengan keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat yang akan dibangun itu, juga tentang mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya, demikian pula suatu keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam bangunan itu.

Pasal 5

(1)        Pejabat, yang menurut ayat (3) pasal 1 berwenang memberikan izin itu, harus memberitahukan selekas-lekasnya secara tertulis tiap-tiap permintaan yang tidak perlu segera ditolak, kepada orang yang memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil-persil yang berbatasan dengan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan itu atau ruangan-ruangan (lokal-lokal), perumahan dan sekolah-sekolah yang tersebut dalam pasal 6 ayat (2) ruas II, huruf c No. 1.

(2)        la harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap-tiap orang, dan memberitahukan hal itu kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan – bila perlu – juga dalam bahasa asing di atas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan itu.

(3)        Dalam satu bulan sesudah hari pemberitahuan itu, setiap orang berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap pemberian izin itu kepada pejabat tersebut pada ayat (1).

(4)        Pejabat itu harus memeriksa keberatan-keberatan itu, dan apabila dapat, ia harus mendengar orang-orang yang berkepentingan tersebut dalam akhir ayat (1) pasal ini guna kepentingan mereka dan juga ia harus memeriksa adanya keberatan-keberatan lain tentang pemberian izin yang diminta itu.

Pasal 6

(1)        Penolakan suatu izin dilakukan dengan surat ketetapan yang menyebut sebab-musababnya.

(2)        Yang dapat menyebabkan izin ditolak hanya:

I            syarat-syarat dalam suatu peraturan sebagai termaksud dalam pasal 2 dan 3;

II           keberatan-keberatan yang disebabkan karena khawatir akan terjadi:

1. bahaya;
2. kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan;
3. gangguan yang berat, termasuk di dalamnya:
   1. hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintangi orang menggunakan rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan ibadat umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat kerja itu, masing-masing menurut guna bangunan atau tempat kerja itu pada waktu permintaan itu dimasukkan;
   2. penyebaran kotoran atau penguapan yang memuakkan atau ban yang memuakkan.

(3)        Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan izin.

Pasal 7

Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan bersyarat.

Pasal 8

(1)        Izin itu ditulis atas nama orang yang meminta dan orang-orang yang memperoleh hak.

(2)        Dalam izin itu ditentukan suatu jangka waktu berapa lama pembangunan selesai dan tanggal berapa mulai dijalankan.

(3)        Jika pekerjaan itu tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan, maka izin itu dicabut oleh pejabat yang memberikannya, kecuali jika ia memandang ada alasan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut dengan jangka waktu yang baru.

(4)        Hal memperpanjang jangka waktu itu hanya boleh terjadi sekali saja.

Pasal 9

Suatu izin yang baru diperlukan untuk:

Ke-1    memperluas pekerjaan (tempat kerja) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah;

Ke-2    suatu pekerjaan, yang sudah terhenti selama empat tahun, tetapi ingin dimulai kembali;

Ke-3    memperbaiki suatu pekerjaan yang telah binasa sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat atau hal memakai tempat kerja itu.

Pasal 10

(1)        Keputusan tentang suatu permintaan izin harus dengan segera diberitahukan kepada orang yang meminta, dan juga kepada umum dengan menempelkan suatu pemberitahuan dalam bahasa Indonesia di atas atau di dekat tanah untuk tempat kerja itu.

(2)        Tentang keputusan itu orang dapat memintakan banding:

1. bila diberikan oleh sebuah propinsi, kepada College van Gedeputeerdennya (kini dapat disamakan dengan DPRD) atau kepada Gubernurnya kalau College van Gedeputeerdennya belum terbentuk;
2. dalam hal-hal lainnya kepada Gubernur (kini: untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur DKI dan untuk Daerah Istimewa Jogyakarta kepada Kepala Daerah DIJ).

Yang berhak meminta banding itu ialah si pemohon dan orang-orang yang berkepentingan, masing-masing sejauh dikalahkan dalam keputusan itu.

Hal meminta keputusan banding lebih tinggi itu kepada College van Gedeputeerden atau kepada Gubernur, harus dilakukan dalam empat betas hari sesudah pemberitahuan yang tersebut pada ayat (1) itu.

(3)        Barangsiapa meminta keputusan banding itu haruslah memberitahukan hal itu pada waktu itu juga kepada pejabat yang memberikan keputusan yang tersebut pada ayat (1). Pejabat itu mengumumkan dengan segera menurut cara yang disebut pada ayat (1). Jika permintaan itu dilakukan oleh orang selain daripada si pemohon izin itu, maka permintaan keputusan lebih tinggi itu diberitahukan selekas-lekasnya oleh pejabat tersebut kepada si pemohon izin dengan surat tercatat.

(4)        Sesudah itu, pejabat yang tersebut pada ayat di atas ini mengirimkan selekas-lekasnya segala surat-surat, bersama-sama dengan pertimbangannya, kepada pejabat tempat orang meminta keputusan lebih tinggi itu. Pejabat yang memberi keputusan banding itu mensahkan, menambahi, mengubah atau membatalkan keputusan terdahulu itu dengan surat ketetapan yang menyebut sebab-musababnya dan dalam hal membatalkannya, ia dapat memberi keputusan sendiri atau mengirimkan permintaan izin itu kembali kepada pejabat yang mula-mula memutuskan itu supaya ditinjau kembali.

(5)        Hal meminta banding tidak mempunyai kekuatan penangguhan.

(6)        Izin yang diberikan itu boleh dipindahkan kepada orang lain.

Pasal 11

(1)        Pejabat yang memberikan izin itu dapat mengenakan syarat-syarat baru kepada pemegang izin itu, jika menurut pendapatnya memang diperlukan.

(2)        Syarat-syarat baru hanya boleh dikenakan dengan surat ketetapan yang menyebut sebab-musababnya, sesudah pemegang izin itu didengar atau dipanggil dengan baik.

(3)        Pasal 10 ayat (2) berlaku atas keputusan itu, dengan pengertian, bahwa keputusan lebih tinggi hanya boleh diminta oleh pemegang izin sendiri, dan bahwa jangka waktu empat betas hari itu mulai dihitung pada hari keputusan itu diberitahukan kepadanya dengan surat tercatat.

(4)        Selama belum ada keputusan banding, maka syarat-syarat yang tersebut itu tidak usah ditepati.

(5)        Barangsiapa meminta keputusan banding itu haruslah memberitahukan hal itu pada waktu itu juga kepada pejabat yang menjatuhkan keputusan tersebut pada ayat (3) pasal ini. Pejabat itu lalu mengirim selekas-lekasnya segala surat-surat, bersama-sama dengan pertimbangannya kepada pejabat tempat diminta keputusan banding itu. Pejabat yang terakhir ini selanjutnya berbuat sebagai diterangkan dalam kalimat terakhir dari pasal 10 ayat (4).

Pasal 12

(1)        Apabila menurut pertimbangan pejabat yang memberikan izin itu syarat-syarat yang diadakan itu tidak cukup, maka pejabat itu dapat menyuruh supaya kelalaian-kelalaian itu diperbaiki dalam waktu yang ditetapkannya, ataupun mencabut izin itu.

(2)        Atas keputusan yang mencabut izin itu berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan (5).

(3)        Selama belum ada keputusan banding, maka pencabutan izin itu dipertangguhkan.

Pasal 13

Pejabat-pejabat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3) harus memegang dengan teliti sebuah daftar tentang permintaan-permintaan izin untuk mendirikan tempat-tempat kerja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1, yang diterimanya dan juga tentang keputusan-keputusan yang diberikannya atas permintaan-permintaan tersebut.

Pasal 14

Jika ada suatu tempat kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang didirikan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang memberikan izin itu, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut menurut ketentuan dalam pasat 8 atau pasal 12, ataupun yang tetap bekerja atau yang d(jalankan tanpa izin baru sebagaimana tersebut dalam pasal 9, atau berlawanan dengan suatu peraturan sebagai tersebut dalam pasal 2 atau 3, maka pejabat yang tersebut pada awal pasal ini berkuasa untuk mencegah hal itu, menutup tempat kerja itu dan menyegel mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi.

Pasal 15

(1)        Pemilik, pemegang bezit, pemakai atau pengurus suatu tempat kerja sebagai tersebut dalam pasal 1, dihukum:

1. dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus gulden, jika ia mendirikan atau menjalankan atau terus menjalankan suatu tempat kerja sebagai tersebut tadi tanpa izin yang dikehendaki atau pada tempat lain daripada yang diterangkan dalam izin itu atau jika ia berlaku berlawanan dengan larangan dalam pasal 2 dan 3;
2. dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus lima puluh gulden, jika ia berbuat berlawanan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

(2)        Tindak pidana tersebut dalam ayat (1), dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 16

(1)        Apabila dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan “undang-undang” (ordonansi) ini atau berdasarkan ini diperlukan tindakan-tindakan, maka pejabat-pejabat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3), demikian pula orang-orang yang dikuasakan oleh mereka dengan surat, yang terakhir dengan memperlihatkan surat kuasa itu, berwenang untuk memasuki tempat-tempat kerja yang tersebut dalam pasal 1, walaupun tanpa izin orang yang mendiami atau mempergunakan dengan cara lain bangunan-bangunan yang menjadi bagian tempat-tempat kerja itu.

(2)        Mereka, yang menurut kekuatan pasal ini memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan merahasiakan segala hal perusahaan yang dilakukan di situ, sejauh hal itu tidak berhubungan dengan hal mencukupi syarat-syarat yang diperlukan.

Pasal 17

“Undang-undang” ini dapat disebut dengan nama “Undang-undang (Ordonansi) Gangguan”.

Pasal 18

(1)        Ketentuan-ketentuan dalam “undang-undang” ini dipakai juga untuk izin-izin mendirikan pabrik-pabrik atau tempat-tempat berniaga, yang telah diberikan menurut resolusi tanggal 3 Pebruari 1836 No. 11 (S. No. 10), sebagaimana sudah diubah dan ditambah, izin-izin mana dianggap sudah diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan itu.

(2)        Pejabat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3), berwenang mencabut izin-izin itu, jika tempat-tempat kerja yang tersebut di dalamnya pada 1 Januari 1927 belum siap dan belum dijalankan.

(3)        Tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu “undang-undang” ini mulai berlaku, yang untuk mendirikannya menurut pasal 1 dikehendaki suatu izin yang tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1), dianggap sudah didirikan dengan suatu izin berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam “undang-undang” ini.

STAATSBLAD TAHUN 1926 NOMOR 226

Sumber : hukumonline.com

sumber : http://mediasionline.com/print.php?id=3092