Arsip Penulis: admin

e-Court Mahkamah Agung RI

Dipublikasi pada September 3, 2018 oleh admin

e-Court Mahkamah Agung RI Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.   e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada e-Court Mahkamah Agung RI

Prosedur Permohonan Madrid Protocol

Dipublikasi pada Juni 23, 2018 oleh admin

Prosedur Permohonan Madrid Protocol Permohonan Internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.   Permohonan Internasional diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris.   download Formulir MM2 Syarat subyek yang dapat mengajukan :   Pemohon yang … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Prosedur Permohonan Madrid Protocol

MAHKAMAH AGUNG PUTUSKAN BAHWA PERMENKUMHAM PARALEGAL TIDAK EFEKTIF

Dipublikasi pada Juni 5, 2018 oleh admin

JAKARTA – Akhirnya Permohonan Uji Materi Permenkumham Paralegal Dikabulkan, Permohonan Uji Materi Permenkumham Paralegal yang tercatat dengan Register Perkara No. 22 P/HUM/2018 akhirnya dibacakan dengan Amar : “.. Kabul Permohonan Keberatan HUM Sebagian…” yang diputus pada tanggal 31 Mei 2018 … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada MAHKAMAH AGUNG PUTUSKAN BAHWA PERMENKUMHAM PARALEGAL TIDAK EFEKTIF

Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018

Dipublikasi pada Juni 5, 2018 oleh admin

Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dinilai dianggap bertentangan dengan UU Advokat. Tak kunjung usai, suara-suara keberatan masih terus berdatangan dari kalangan advokat sejak berlakunya Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Suara keberatan tersebut diungkapkan oleh sekelompok … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Dipublikasi pada April 27, 2018 oleh admin

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Profesi advokat kini resmi dapat mendampingi wajib pajak dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Dipublikasi pada April 5, 2018 oleh admin

Dalam perpres sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik. Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden memandang … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

Dipublikasi pada April 5, 2018 oleh admin

SEMA No.1 Tahun 2018 dinilai membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. Akan tetapi, menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Dipublikasi pada Januari 8, 2018 oleh admin
Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

Dipublikasi pada Desember 2, 2017 oleh admin

Pendaftaran merek bisa dilakukan di 99 negara anggota Protokol Madrid lainnya. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Perpres Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Protokol Madrid. Menkumham Yasonna H Laoly (tengah) dan jajaran saat Sidang Umum WIPO. Foto: Dok Humas … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada Indonesia Jadi Anggota Protokol Madrid, Pendaftaran Merek Diperluas

LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

Dipublikasi pada September 11, 2017 oleh admin

   sumber : http://www.lensaindonesia.com/2017/09/16/mentang-mentang-milik-konglomerat-meikarta-abai-imb-dan-amdal-diadukan-ombudsman.html

Ditulis pada Uncategorized | Komentar Dinonaktifkan pada LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut