Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

KEABSAHAN ADVOKAT BERACARA DI SIDANG PENGADILAN – PTUN Palembang

Posted on | April 28, 2012 | No Comments

Sumber : www.ptun.palembang.go.id/upload_data/RAKOR.pdf

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP-KAI)
PANITIA NASIONAL
UJIAN CALON ADVOKAT DAN DIKLAT KHUSUS PROFESI ADVOKAT
Sekretariat :
Jalan Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telp. 021 – 7226405, 72797945, Fax : 021 – 727800067, E-mail : dppkai@centrin.net.id
Nomor : 069/SK/DPP-KAI/VIII/09

Jakarta, 18 Agustus 2009

Lamp. : –

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia
di –

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan, ”Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.
Tempat Hal : Hasil Kesepakatan Pertemuan DPP-KAI dengan Ketua Mahkamah Agung RI, hari Jumat tgl 07 Agustus 2009. Dengan hormat, Sehubungan dengan masih adanya Advokat baru KAI yang masih ditolak beracara di Pengadilan dengan alasan belum bersumpah dihadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
2. Bahwa Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, ”pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat”, kemudian tentang persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Advokat terdapat di Pasal 3 ayat (1) yaitu hanya 9 (sembilan) syarat.
3. Bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah melaksanakan kewajibannya/perintah Undang-undang mengangkat dan melantik para Advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagai mana disebutkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2).
4. Bahwa terhitung sejak pengangkatan dan pelantikan Advokat tersebut oleh organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), maka secara mutatis-mutandis melekat hak-hak Advokat sebagai mana Pasal 1 ayat (1) yaitu berhak memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
DPP – KONGRES ADVOKAT INDONESIA
PANITIA NASIONAL
UJIAN CALON ADVOKAT DAN
DIKLAT KHUSUS PROFESI ADVOKAT
6. Bahwa adanya beberapa Hakim Pengadilan yang menolak para Advokat baru KAI beracara dalam sidang Pengadilan dengan alasan tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, adalah tindakan arogansi, pengawasan dan tidak menghargai/menghormati sesama penegak hukum, bahkan dapat di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak menyenangkan, menghambat Advokat selaku penegak hukum melaksanakan tugas profesinya, menghilangkan lapangan kerja, melanggar hak asasi manusia, merugikan pencari keadilan dan lain-lain.
7. Bahwa permasalahan sumpah, sebenarnya DPP-KAI telah berulang kali meminta kepada seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk membuka sidang terbuka mendengar sumpah Advokat, namun ternyata Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, padahal Pengadilan Tinggi nyata-nyata telah diperintahkan oleh Undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
8. Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi yang tidak bersedia melaksanakan perintah Undang-undang, tentu sangatlah tidak adil bila menjadikan para Advokat baru ditolak beracara di Pengadilan, lagi pula belum bersumpahnya seorang Advokat dihadapan sidang Pengadilan Tinggi, bukan berarti status Advokatnya menjadi batal, dan karena statusnya tetap sebagai Advokat, maka hak-haknya yang diberikan Pasal 1 ayat (1) tetap melekat yaitu dapat/berhak beracara baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
9. Bahwa secara hukum organisasi Advokatlah yang mempunyai hak progratif keberatan atau tidaknya seseorang Advokat beracara di Pengadilan, karena organisasi Advokat adalah satu-satunya pengawas terhadap Advokat.
10. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, DPP-KAI telah bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung RI Bapak DR. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH., yang didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Yudisial Bapak H. Abdul Kadir Mappong, SH., dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Non Yudisial Bapak Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum., pada hari Jumat, 07 Agustus 2009 di Gedung Mahkamah Agung RI dengan kesepakatan/keputusan yaitu :
”Advokat baru KAI yang beracara di Pengadilan cukup me-nunjukkan kartu Advokat/identitasnya sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh DPP-KAI, tidak harus menunjukkan berita acara sumpah lagi”.
11. Bahwa dengan demikian kami harapkan tidak ada lagi Advokat baru KAI yang ditolak untuk beracara di Pengadilan, karena penolakan untuk beracara dapat dikatagorikan sebagai pelecehan terhadap profesi Advokat, dan sesama penegak hukum seharusnya saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain.
DPP – KONGRES ADVOKAT INDONESIA
PANITIA NASIONAL
UJIAN CALON ADVOKAT DAN
DIKLAT KHUSUS PROFESI ADVOKAT
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih. Hormat kami, DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP-KAI) (The Congress of Indonesia Advocates)
H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.
Presiden Sekretaris Jenderal
DR. ROBERTO HUTAGALUNG, SH. MH.
1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Mahkamah Agung RI bidang Judisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Judisial
4. Ketua Muda Mahkamah Agung RI bidang Pengawasan
5. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia
6. Ketua DPD/DPC-KAI se-Indonesia
7. Arsip.

sumber www.dppkai.com / http://advokat07.multiply.com/reviews/item/42

 

Tanggapan Atas Surat DPP KAI No. 069/SK/DPP-KAI/VIII/09 Tanggal 18 Agustus 2009

Di tulis pada Selasa, 06 Oktober 2009 12:46:08 oleh admin

JAKARTA – MA; Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat Nomor : 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009 sebagai tanggapan atas Surat DPP.KAI No. 069/SK/DPP-KAI/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 yang ditujukan Kepada Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia di Jakarta.

Surat tanggapan selengkapnya dapat diunduh < disini >

SOMASI UNTUK PELAKSANAAN SUMPAH ADVOKAT KAI

Jakarta, 28 Juni 2011.

No. : 051/DPP-KAI/VI/2011
Sifat : Urgent.

Kepada Yth.
KETUA PENGADILAN TINGGI SE-INDONESIA
di-
T e m p a t.

H a l : SOMASI untuk pelaksanaan Sumpah Advokat KAI.

Dengan hormat, Bersama ini DPP-KAI meminta dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk melaksanakan kewajiban Pengadilan Tinggi melakukan sumpah Advokat sebagaimana yang diperintahkan pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dalam pertimbangan hukumnya halaman 204 poin (3.9.5) menyatakan :

“Bahwa mengenai belum disumpahnya para Pemohon, …….. dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 antara lain telah dipertimbangkan oleh Mahkamah bahwa : “Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan “… frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua Organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat. Kemudian Mahkamah mempertimbangkan, “Untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraph (3.14) huruf g diatas yang hanya DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian Advocates (DPP K.A.I)
sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara de facto saat ini ada”;

2. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 tersebut diatas sejalan dan telah menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 yang memutuskan kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada ;

3. Bahwa dengan kedua putusan tersebut yang sama-sama kita ketahui kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka tidak ada alasan hukum lain lagi yang dapat dijadikan oleh Pengadilan Tinggi untuk melakukan Sumpah yang dimohonkan oleh KAI, apalagi Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010 yang mengharuskan sumpah melalui PERADI bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 jo. Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut, oleh karena itu seyogyanya Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia harus berani melaksanakan sumpah dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia ini ;

4. Bahwa selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan surat No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 (copy terlampir) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia yang pada pokoknya menyatakan : “Advokat yang bersidang di Pengadilan adalah Advokat yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana mereka berasal. Surat tersebut mempertegas bahwa Advokat anggota KAI yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tidak bermasalah dalam beracara di Pengadilan” ;

5. Bahwa disamping surat tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga dalam jawabannya selaku Tergugat dalam perkara No. 557/Pdt.G/2010/PN. Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa : “Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) tidak pernah melarang para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para Advokat yang diusulkan KAI”.

6. Bahwa dari maksud surat Ketua MA diatas jelas bahwa KAI juga diakui sebagai organisasi Advokat dan wadah tunggal Advokat belumlah ada, hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan No. 79/PUU-VIII/2010 jo. Nomor 101/PUU-VII/2009 yang mendorong 2 (dua) Organisasi Advokat yang secara de facto ada (PERADI – KAI), untuk melaksanakan Kongres / Musyawarah para Advokat se-Indonesia guna membentuk wadah tunggal dimaksud ;DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian Advocates (DPP K.A.I)

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta dengan segala hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia diwilayahnya masing-masing untuk melaksanakan sumpah Advokat yang dimohonkan oleh DPD-DPD KAI diwilayahnya masing-masing. 8. Bahwa kami tidak membiarkan permasalahan sumpah Advokat ini lebih berlarut-larut lagi, oleh karena itu bilamana Ketua Pengadilan Tinggi diwilayahnya masing-masing masih menolak melaksanakan sumpah Advokat KAI, maka Ketua Pengadilan Tinggi dianggap telah melakukan pelanggaran hukum (UU, Putusan MK), melakukan tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu menghambat warga Negara untuk bekerja, oleh karena itu dengan sangat menyesal, kami akan melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi yang menolak sumpah tersebut kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (UNO) di New York, Komisi Hak Asasi Manusia (Netherlands Quarterly of Human Rights) di Den Haag, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KOMNAS HAM RI, Komisi Yudisial RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga ada KKN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan terlaksananya sumpah Advokat tersebut, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
DR. H. EGGI SUDJANA, SH., Msi.
Vice President
H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.
Secretary General

sumber : http://sayutiassociates.blogspot.com/2011/07/somasi-untuk-pelaksanaan-sumpah-advokat.html

 

Comments

Leave a Reply





  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives