Surat Hendro Kusumo Heart Lawyer dan H F Abraham Amos ke Pansus RUU Advokat
Posted on | June 30, 2014 | Comments Off
sumber : Hendro Kusumo Heart Lawyer dan H F Abraham Amos
Bergabunglah di Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI)
Posted on | June 30, 2014 | Comments Off
LOGO HAPI ASLI PADA SAAT PENDIRIAN
Formulir Persyaratan Kartu Advokat
Hasil RDPU RUU Advokat di Polda Lombok
Posted on | June 28, 2014 | Comments Off
Hasil RDPU di Polda Lombok sdh terakomodir ketentuan Pasal 12 diusulkan agar tetap pd draft awal UU Advokat pembaruan sudah dimohon agar ketentuan Pasal 4 ayat (1) yg diadopsi ulang tdk relevan lagi utk sumpah dilakukan oleh KPT ttpi oleh organisasi advokat. Selanjutnya Pasal 65 selengkapnya berbunyi “Advokat yg tlh diangkat, dilantik dan disumpah oleh KPT, Menkum Ham, dan Organisasi advokat dihadapan ulama dan rohaniawan sampai dg thn 2014, adalah sebagai advokat sesuai dg ketentuan dalam undang-undang ini.
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU Advokat
Posted on | June 24, 2014 | Comments Off
download DIM Pemerintah atas RUU Advokat disini atau klik gambarnya
KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU TENTANG ADVOKAT DI YOGYAKARTA
Posted on | June 23, 2014 | Comments Off
Yogya–Humas, Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-undang untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan advokat, tim Pansus mengunjungi para penegak Hukum di wilayah Yogyakarta. Kunjungan yang bertempat di MAPOLDA Yogyakarta yang dihadiri oleh rombongan Tim Pansus yaitu H.Ahmad Yani,SH.,MH, Dhiana Anwar, SH., Sayed Muhammad Muliady, SH., Dr.H. Subyakto, SH.,MH , Drs. Adang Daradjatun, Bachrudin Nasori, S.Si, MM, Indra, SH, Prof.Dr. Hendrawan Supratikno, Dr. Azis Syamsudin,SH , Marcus Silanno, S.Ip, Muslim, SH ,Mahyudin, ST.,MM , Ichsan Soelistio.
Rapat dengar pendapat secara umum dan mendengarkan masukan dari para penegak hukum yang berada di wilayah Yogyakarta yang antara lain dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kejaksaan Tinggi Yogyakarta, kakanwil hukum dan ham Yogyakarta, Biro Hukum Setda yogyakarta serta dari Kapolda Provinsi Yogyakarta, dan juga dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) dan para advokat khususnya. Dari seluruh berbagai draf tertulis maupun masukan –masukan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Advokat baik secara lisan akan kami tampung semua. Serta kami akan melakukan pembahasan dan membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pasalnya, RUU Advokat merupakan inisiatif DPR.
Acara pertemuan ini diakhiri dengan serah terima cindera mata dan poto bersama.
sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=4027
Pres.& Sek. Jen. DPP KAI menghadiri undangan resmi RDPU dgn PanSus RUU Advokat pd Jum’at, 20-06-2014 di Mapolda DI Yogyakarta (tampak Presiden TSH sdg memberikan pendapat & pandangan di Forum spy semua advokat yg tlh dilantik oleh OA, scr otomatis jd advokat
Posted on | June 20, 2014 | Comments Off
Surat LBH KHMI : Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan
Posted on | June 20, 2014 | Comments Off
PERJUANGAN YANG TIDAK HENTI-HENTI UNTUK TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM
fiat justitia ruat coelum -fiat justitia pereat mundus
hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh – hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa
Surat Komisi Yudisial RI ke MA atas tindakan MA tidak mentaati Putusan MK (Laporan Budiman, SH.)
Posted on | June 18, 2014 | Comments Off
Surat Dirjen Hak Asasi Manusia – Kementerian Hukum dan HAM RI – 19 Mei 2014 ke Ketua MA
Bahas RUU Advokat, Komisi III DPR RI Taja Diskusi di Mapolda Riau
Posted on | June 17, 2014 | Comments Off
Komisi III DPR RI menggelar diskusi di Mapolda Riau membahas tentang RUU Advokat. Ikadin Riau meminta DPR RI juga memberikan kesempatan kepada anggota organisasi selain Peradi untuk bersidang di Pengadilan.
Riauterkini-PEKANBARU- Komisi III DPR RI menaja forum diskusi di Mapolda Riau terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat, Jumat (13/6/14). Turut hadir pejabat-pejabat dari instansi terkait, seperti: Kapolda Riau, Kajati Riau, Ketua Pengadilan Tinggi, beberapa perwakilan organisasi advokat dan institusi lainnya serta akademisi.
Ada beberapa gagasan yang ditampung Komisi III, di antaranya dari organisasi Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Provinsi Riau. Ikadin meminta agar DPR RI juga memerhatikan masalah organisasi. Menurut mereka advokat bukan hanya dari Perhimpunan Advokasi Indonesia (Peradi). Karena saat ini, organisasi lain terkesan tidak dikedepankan, seperti Peradi.
“Kalau sekarang terkesan hanya Peradi saja yang dikedepankan. Seperti masalah advokat saat di persidangan. Organisasi lain tidak bisa ikut sidang. Padahal di dalam Undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003 Peradi dan organisasi lainnya juga menyalahi aturan. Jadii lebih baikdi multibarkan atau organisasi disamakan juga,” kata Ketua Ikadin Provinsi Riau Zahirman Zabir, SH MH.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III dan tim Pansus yang ikut hadir Aziz Syamsuddin, menanggapi bahwa hal tersebut tidak bisa disimpulkan langsung dalam pertemuan tersebut. Namun, menurutnya, semua aspirasi ditampung oleh anggota Komisi III.
“Masalah yang paling utama dibahas dalam diskusi ini sepertinya masalah organisasi. Seperti minta semua organisasi disamakan. Bahkan dari Peradi, lebih baik disatukan saja. Kemudian, juga ada beberapa hal lainnya yang kami tampung. Namun, semuanya akan kami bahas kembali,” jelasnya.
sumber : http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=76522&judul=Bahas%20RUU%20Advokat,%20
Komisi%20III%20DPR%20RI%20Taja%20Diskusi%20di%20Mapolda%20Riau
Budiman, SH. : Tanda Terima Penerimaan Formulir DPP KAI – Presiden KAI : Tjoetjoe Hernanto Sanjaya
Posted on | June 14, 2014 | Comments Off
SETELAH MEMPERHATIKAN SURAT PERNYATAAN BANG ADNAN BUYUNG NASUTION TANGGAL 10 JUNI 2014, MAKA SAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN KTA KAI KE DPP KAI DIBAWAH KEPEMIMPINAN Presiden KAI : Tjoetjoe Hernanto Sanjaya
NB. KTA SAYA BARU DIPERPANJANG 27 APRIL 2014 YANG BERLAKU S/D 27 APRIL 2016 (Memang Pilihan yang sulit dan saya harus memilih, Pilihan Saya adalah figur BANG ADNAN BUYUNG NASUTION)
SEMUA DIKEMBALIKAN KEPADA TEMAN-TEMAN UNTUK MENENTUKAN PILIHANNYA
Utk Pembuatan/Perpanjangan KTA syarat-syaratnya:
1. Copy KTP,
2. Copy KTA,
3. Copy Sertifikat DKPA/PKPA,
4. Copy SK Pengangkatan Advokat,
5. Copy Ijazah S-1 yg tlh dilegalisir,
6. Photo berbaju toga dgn latar belakang merah utk laki-laki dan biru utk perempuan 3X4. 3 lbr, dan
7. mengisi formulir (dapat didownload disini atau di klik di gambar tanda terima saya)
dikirimkan ke Sekretariat DPP KAI , yaitu di:
Maspion Plaza 7th Floor
Jalan Gunung Sahari Kav-18
Jakarta Utara 14420, Indonesia
Phone : (021) 64701291 Email : sekretariat@dpp-kai.org
BIODATA dapat didownload disini atau di klik di gambar
NB: Kebijakan Presiden KAI, untuk pembuatan KTA tidak dipungut biaya, namun demikian untuk pengembangan organisasi, anggota dapat memberikan donasi. Terkait juga dalam hal pelayanan pembuatan KTA tersebut,besaran donasi dikembalikan kepada kemampuan masing-masing, sebagai gambaran di kepengurusan yang terdahulu sebesar Rp 500.000,-
INFO PENTING : NO. REK. BANK MANDIRI 129-002-555-6677 A.N. KONGRES ADVOKAT INDONESIA,ADALAH REKENING RESMI ORGANISASI ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA.
alamat e-mail : sekretariat.dppkai@yahoo.com
alamat surat : Sekretariat DPP KAI, Plaza Maspion 7th FloorJl. Gunung Sahari Raya Kav-18 Jakarta 14420, Telp. 021-64701291, www.dpp-kai.org
CONTOH KARTU KTA
translate
LINKS :
Recent Posts
- Selamat Idul Fitri 1435 H
- Surat LBH KHMI – 23 Juli 2014 : Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia atas Surat Jawaban Badan Pengawasan MA RI terhadap Surat Sekjen Komisi Yudisial RI, Surat Jawaban Badan Pengawasan MA RI tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009
- Masukan Penegak Hukum untuk RUU Advokat
- Undangan DPD KAI DIY
- SIARAN PERS : DPP KAI (Presiden TSH) Terkait Peristiwa Kekerasan Terhadap Advokat di Jogja:
- DPR RI : Jawaban Surat LBH KHMI atas sikap MA yang tidak mentaati putusan MK No. 101/PUU-VII/2009
- Surat LBH KHMI Pusat : Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia atas sikap MA yang tidak mentaati putusan MK No. 101/PUU-VII/2009
- Sumpah Advokat Dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi
- Surat Komisi Yudisial RI untuk Mahkamah Agung RI perihal Pelaksanaan sumpah bagi para Advokat
- Pengurus DPP KAI yang Baru Hasil Kongres II, Beraudiensi dengan Mahkamah Agung
- Surat Hendro Kusumo Heart Lawyer dan H F Abraham Amos ke Pansus RUU Advokat
- Bergabunglah di Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI)
- Hasil RDPU RUU Advokat di Polda Lombok
- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU Advokat
- KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU TENTANG ADVOKAT DI YOGYAKARTA
- Pres.& Sek. Jen. DPP KAI menghadiri undangan resmi RDPU dgn PanSus RUU Advokat pd Jum’at, 20-06-2014 di Mapolda DI Yogyakarta (tampak Presiden TSH sdg memberikan pendapat & pandangan di Forum spy semua advokat yg tlh dilantik oleh OA, scr otomatis jd advokat
- Surat LBH KHMI : Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan
- Surat Komisi Yudisial RI ke MA atas tindakan MA tidak mentaati Putusan MK (Laporan Budiman, SH.)
- Bahas RUU Advokat, Komisi III DPR RI Taja Diskusi di Mapolda Riau
- Budiman, SH. : Tanda Terima Penerimaan Formulir DPP KAI – Presiden KAI : Tjoetjoe Hernanto Sanjaya
- DPP KAI : Presiden KAI : Tjoetjoe Hernanto Sanjaya : Surat-Surat ke Mahkamah Agung RI – Jaksa Agung RI dan Kapolri
- KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
- Pernyataan Sikap Adnan Buyung Nasution
- Formulir KTA – Presiden KAI : Tjoetjoe Hernanto Sanjaya dan Sekjen : Aprillia Supaliyanto
- SEMINAR NASIONAL HUKUM “QUOVADIS EKSEKUSI ASET” – DPP KAI, IPPAT dan IKA FH Unpad
Categories
Budiman Sudharma & Rekan | Advokat |Pengacara | LBH
Pin BB Budiman :
UserOnline
Users: 1 Guest
Indonesia Rupiah tukar, currency converter