Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

RUU Advokat, Buyung sebut Otto Hasibuan bak kacang lupa kulit

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

ABN

Merdeka.com – Advokat senior Adnan Buyung Nasution menyebut Otto Hasibuan sebagai salah satu murid yang seperti kacang lupa kulitnya. Menurut Buyung, Otto telah melupakan hakikat dasar perjuangan seorang advokat dan cita-cita bersama mereka.

“Otto Hasibuan itu murid saya, ia tampil sebagai advokat dari kantor saya, sama seperti Todung (Mulya Lubis) ini, tapi ia lupa pada cita-cita bersama, ya ibarat kacang lupa pada kulitnya,” katanya dalam konferensi pers mendukung pengesahan RUU Advokat oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Hotel Sultan Jakarta, Senin, (15/9).

Selain itu, advokat senior OC Kaligis juga menilai bahwa Otto Hasibuan adalah sosok otoriter karena berupaya mempertahankan single bar (wadah tunggal) organisasi advokat.

“Otto Hasibuan itu memang otoriter karena ada duit dari PKPA (Penyelenggara Khusus Pendidikan Advokat),” tuding Kaligis.

Lebih jauh, menurut Kaligis, orang-orang yang turun ke jalan menolak pengesahan RUU Advokat karena mereka menerima duit.

“Ketika mereka turun ke jalan menolak RUU Advokat itu karena duit, mereka bukan menolak multibar, tapi itu karena ada duitnya,” tuding Kaligis lagi.

sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ruu-advokat-buyung-sebut-otto-hasibuan-bak-kacang-lupa-kulit.html

 

 

Pengesahan RUU Advokat Akan Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

Pengesahan RUU Advokat Akan Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Advokat Todung Mulya Lubismenyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) advokat untuk disahkan secepatnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Todung mengaku rencana untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang advokat telah berlangsung selama empat tahun. Ia berharap kekisruhan di dunia advokat Indonesia bisa diselesaikan dengan disahkannya RUU tersebut.

Menurut Todung, pengesahaan RUU Advokat itu akan mengakomodasi kepentingan-kepentingan advokat-advokat muda di Indonesia. Pengesahan RUU ini justru akan membantu advokat-advokat muda dalam berkompetisi secara sehat.

“Jangan biarkan advokat-advokat muda tidak bisa memberikan layanan keadilan terhadap klien, dan jangan biarkan mereka tidak bisa mencari nafkah karena itu hak azazi mereka,”ujar Todung di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014) siang.

Lebih lanjut, Todung menegaskan setiap advokat mendapat hak dan perlindungan yang sama dalam payung hukum. Adanya undang-undang yang baru dinilai akan menguatkan tentang kedudukan advokat.

“Mari kita berkompetisi dengan sehat, karena dengan kompetisi itu kualitas dan pelayanan advokat itu ditingkatkan,”jelas Todung.

Sebelumnya Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat. Menurut KAI, RUU advokat akan membuat advokat lebih profesional dan bermartabat.

sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/15/pengesahan-ruu-advokat-akan-meningkatkan-kualitas-dan-pelayanan

Pengacara Senior Dukung RUU Advokat Disahkan

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

JAKARTA – Sejumlah advokat senior seperti Adnan Buyung Nasution, OC Kaligis, Todung Mulya Lubis, TjoeTjoe S. Hernanto  dan Frans H Winarta mendukung DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Advokat menjadi Undang-undang.

Frans H Winarta menyatakan disahkannya RUU itu akan mampu menggeser oligarki wadah tunggal atau single bar organisasi advokat selama ini. Dia mengatakan dengan sistem wadah tunggal, mafia hukum akan semakin parah, sistemik dan endemik.

“Maka harus kita ubah. Seperti istilah pemerintah sekarang Revolusi Mental maka kita dengan RUU Advokat ini,” ujarnya dalam jumpa pers di sebuah hotel di Jakarta, Senin (15/9).

Ia menilai wadah tunggal seperti yang diatur dalam UU Advokat lama merupakan bentukan rezim Orde Baru sebagai alat membungkam daya kritis para advokat.

“Wadah tunggal adalah ide Pak Harto, dia mengawasi organisasi Advokat karena para Advokat sering mengkritik Perpres-perpres yang ada waktu itu,” paparnya.

Sedangkan Todung Mulya Lubis mengatakan, dengan disahkannya RUU Advokat tersebut akan tercipta banyak ruang-ruang atau multi bar, sekaligus menciptakan daya kompetisi yang sehat antar organisasi Advokat.

“Dulu organisasi pers kan cuma ada PWI, sekarang berkembang ada AJI. Begitu pula dengan Advokat, tidak bisa hanya satu wadah,” paparnya.

Dia mengatakan dengan multi wadah ini, diharapkan ada persaingan yang sehat dan ada standarisasi yang jelas.

sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/09/15/257930/Pengacara-Senior-Dukung-RUU-Advokat-Disahkan-

Buyung Desak DPR Segera Sahkan RUU Advokat

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

Buyung Desak DPR Segera Sahkan RUU Advokat  

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara senior, Adnan Buyung Nasution, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Advokat. Menurut dia, pengesahan itu akan membuat organisasi advokat di Indonesia menjadi multibar atau banyak organisasi, tak lagi berpayung pada Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) seperti sekarang ini.

“Dengan konsep multibar ini advokat akan berkembang,” katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 15 September 2014. (Baca: Peradi: RUU Advokat Akan Lemahkan Keadilan)

Pendapat itu diamini oleh advokat, Todung Mulya Lubis. Menurut dia, sistem multibar sudah pernah diterapkan sebelum ada Peradi. Saat multibar tersebut dipakai tak ada masalah atau kisruh di antara organisasi advokat seperti yang terjadi sekarang. “Jadi, jangan takut,” ujarnya. Negara lain, seperti Jepang dan Jerman pun, menurut dia, menerapkan sistem yang sama.

Selain itu, Todung melanjutkan, pengesahaan undang-undang itu juga akan melindungi setiap advokat, termasuk para pengacara muda. Mereka bisa ikut berkompetisi dan tetap bisa mencari nafkah dengan membantu kliennya. “Itu hak asasi mereka,” katanya. (Baca: Jokowi-JK Diharapkan Bikin Reformasi Hukum)

Rancangan Undang-Undang Advokat sedang dibahas oleh DPR saat ini. Rancangan tersebut dibahas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Jangan sampai rancangan undang-undang tersebut tak disahkan oleh DPR periode 2009-2014 dan diambil alih oleh anggota DPR berikutnya,” kata Adnan Buyung. Jika sampai hal itu terjadi, berarti anggota DPR saat ini hanya melempar tanggung jawab. “Mereka harus mempertanggungjawabkan itu,” ujarnya.

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/09/15/078607129/Buyung-Desak-DPR-segera-Sahkan-RUU-Advokat

Bang Buyung Cs Turun Gunung Dukung RUU Advokat Disahkan

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

RMOL. Sejumlah advokat senior berkumpul siang tadi (Senin, 15/9) di Asean Room Hotel Sultan, Jakarta. Mereka yang hadir yakni Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, OC Kaligis, Frans Hendra Winarta dan Erman Umar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe S. Hernanto dan Sekjen Aprillia Supaliyanto, para advokat senior memberikan tanggapan mereka terhadap proses revisi UU Advokat yang sedang berlangsung di DPR. Advokat senior, Adnan Buyung Nasution pun berpesan kepada para junior tentang pentingnya reformasi advokat di Indonesia melalui revisi tersebut.

“Dulu kita memang menginginkan sistem single bar wadah tunggal advokat, tapi dalam pelaksanaannya tidak bisa single bar, harus kembali kepada sistem multibar untuk menaungi seluruh advokat di Indonesia,” kata Bang Buyung, sapaan akrabnya.

Para advokat senior yang hadir dalam pertemuan itu mendukung pengesahan RUU Advokat oleh Pansus DPR RI.

Jurubicara KAI, Fadli Nasution mengatakan, pertemuan dengan para advokat senior itu terbilang sangat jarang karena berbagai kesibukan. Namun hari ini akhirnya bisa dipertemukan untuk sebuah cita-cita yang sama yaitu mereformasi advokat Indonesia. Menurut Fadli, pro kontra RUU Advokat di antara kalangan organisasi advokat membuat para senior turun gunung.

“Mereka kan pelaku sejarah di dunia advokat, jadi tahu betul baik terhadap person maupun organisasi advokat yang ada,” imbuh Fadli seraya berharap nasehat dan masukan dari para advokat senior bisa jadi pertimbangan Pansus RUU Advokat dalam menyelesaikan pembahasan di sisa masa sidang DPR ini.

sumber : http://m.rmol.co/news.php?id=172083

Advokat senior: Mafia hukum semakin parah, sistemik dan endemik

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

Merdeka.com – Pro-kontra Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat menuai banyak tanggapan kritis dari sejumlah pakar hukum Indonesia. Sejumlah advokat senior Adnan Buyung Nasution, OC Kaligis, Todung Mulya Lubis dan Franz H Winarta mendukung anggota DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Advokat.

Menurut Frans H Winarta, dengan disahkannya RUU Advokat akan mampu menggeser oligarki wadah tunggal (single bar) organisasi advokat yang ada selama ini.

“Dengan wadah tunggal, mafia hukum akan semakin parah, sistemik dan endemik, maka harus kita rumah, seperti istilah pemerintah sekarang revolusi mental, maka kita dengan RUU advokat ini,” katanya dalam konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta, Senin (15/9).

Lebih jauh dia menyatakan bahwa wadah tunggal seperti yang diatur dalam undang-undang advokat lama, adalah bentukan rezim Orde Baru sebagai alat membungkam daya kritis para advokat.

“Wadah tunggal adalah ide Pak Harto, dia mengawasi organisasi advokat, karena para advokat sering mengkritik perpres-perpres yang ada waktu itu,” tegasnya.

Senada dengan hal di atas, Todung Mulya Lubis juga sepakat agar RUU Advokat segera disahkan. Menurutnya, dengan disahkannya RUU Advokat tersebut tercipta banyak ruang ruang (multi bar) sekaligus menciptakan daya kompetisi yang sehat antar organisasi advokat.

“Dulu organisasi pers kan cuma ada PWI, sekarang berkembang ada AJI, begitu pula dengan advokat, tidak bisa hanya satu wadah. Dengan multi wadah ini, kita harapkan ada persaingan yang sehat dan ada standarisasi yang jelas,” paparnya.

sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/advokat-senior-mafia-hukum-semakin-parah-sistemik-dan-endemik.html

Para senior advokat memberikan Konferensi Pers dgn kesimpulan disampaikan Bang Adnan Buyung Nasution bhw UU Adv. Baru smg memberi harapan baru

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

Para senior advokat memberikan Konferensi Pers dgn kesimpulan disampaikan Bang Adnan Buyung Nasution bhw UU Adv. Baru smg memberi harapan baru (di Ruang Asean, Hotel Sultan, pd Senin, 15-09-2014)

Para senior advokat memberikan Konferensi Pers dgn kesimpulan disampaikan Bang Adnan Buyung Nasution bhw UU Adv. Baru smg memberi harapan baru bagi para advokat Indonesia khususnya & dunia penegakkan hukum umu

 

sumber : Advokat M. Junaedi

KAI Desak DPR Segera Sahkan RUU Advokat

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

Pengacara wanita kompak memakai kacamata modis berwarna hitam saat aksi di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (11/9/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Advokat sebagai penganti UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi karena bertentangan dengan tujuan pembentukan UU itu sendiri.“Untuk itu, KAI menilai UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu diganti dengan UU yang baru. Karenya KAI mendesak DPR agar RUU  Advokat Tahun 2014 yang saat ini sedang digodok, segera diundangkan,” ujar Indra dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Indra menjelaskan ada beberapa hal yang membuat KAI mendukung RUU, karena UU Nomor 18 itu menghendaki profesi advokat berada dibawah naungan 1 organisasi advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1.

Selama ini kata dia, UU No 18 Tahun 2003 hanya menunjukkan sistem single bar atau organisasi advokat yang tunggal. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan kehendak para advokat, sebab sudah tidak mampu menghimpun dan melindungi kehendak seluruh advokat.

“Karenanya dalam rangka meminimalisir polemik yang muncul terkait Organisasi Advokat yang diakui di Indonesia, maka semua aspirasi para advokat menghendaki kebebasan dalam berorganisasi, dengan sistem multi-bar (jamak),” ujar dia.

Sistem multi-bar, menurut Indra sudah ideal untuk berlaku di Indonesia. Hal itu agar organisasi advokat yang ada saat ini tetap diakui keberadaannya, dan advokat berhak untuk membentuk organisasi advokat baru sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Sementara, Ketua Harian DPP KAI Sahala Siahaan mengatakan, UU No 18 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang banyak diajukan untuk dilakukan perubahan melalui permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Antara lain, Putusan Perkara No. 006/PUU-II/2004 yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan; dan menyatakan Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sambung Sahala.

Kemudian ada Putusan Perkara MK No. 101/PUU-VII/2009, yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa.

“Dengan begitu banyak respons dari advokat terkait ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 18 (2003), yang salah satunya ditunjukkan dalam permohonan uji materiil, maka hal itu jelas menunjukkan para advokat menghendaki dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut,” ungkap dia.

Karena itu KAI mendesak DPR agar RUU Advokat yang sekarang sedang dibahas, segera diundangkan.

Sedangkan, Sekjen DPP KAI Apolos Djara Bonga membantah bahwa amendemen terhadap UU Nomor 18 itu perlu dilakukan bukan untuk kepentingan organisasi advokat. Namun semata-mata hanya untuk kepentingan para advokat Indonesia sendiri.

Menurut Apolos, para advokat yang secara de facto menghendaki organisasi advokat dengan sistem multi-bar, tidak berarti organisasi Advokat berhak melaksanakan tugas dan fungsinya secara bebas tanpa pengaturan yang jelas.

“Namun tetap perlu ada dibentuk Dewan Advokat Nasional sebagai pembuat kebijakan, pengaturan mekanisme pengawasan dan penegakan Kode Etik Advokat tunggal,” tandas Apolos.

sumber : http://news.liputan6.com/read/2105280/kai-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-advokat

Pers Conference besok senin, 15 Sept 2014, jam 11, Asean Room, Hotel Sultan

Posted on | September 15, 2014 | Comments Off

Rekan advokat yg terhormat, dalam rangka mendukung RUU Advokat kami mohon keikutsertaannya pada pers conference besok senin, 15 Sept 2014, jam 11, Asean Room, Hotel Sultan. Akan hadir Buyung Nst, Frans Hendra Winarta, Assegaff, dll. Trimakasih atas kehadirannya. (Todung Mulya Lubis)

Hanya meneruskan saja – Mohon di cek informasi tersebut

Pimpinan Komisi III Optimistis RUU Advokat Segera Disahkan

Posted on | September 13, 2014 | Comments Off

Pimpinan Komisi III Optimistis RUU Advokat Segera Disahkan

JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Jika RUU Advokat ini disahkan menjadi Undang-undang, kita harapkan kekisruhan organisasi advokat segera selesai, dan ada aturan yang jelas dalam organisasi advokat

Senayan – Pro kontra seputar pembahasan RUU Advokat masih terus berlangsung. Ratusan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), hari ini melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI sebagai bentuk penolakan terhadap RUU tersebut.

Sementara itu, advokat lainnya yang tergabung dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menyambangi Kompleks Parlemen Senayan guna menyampaikan dukungan agar RUU Advokat segera disahkan.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa RUU Advokat sampai saat masih dalam proses pembahasan, belum sampai tahap finalisasi.

Salah satu pasal krusial dalam RUU yang merupakan revisi dari UU nomor 18 tahun 2003 itu, terkait pembentukan organisasi advokat ke depannya, apakah akan menganut sistem multi bar, atau single bar.

“Perdebatan yang cukup alot saat ini menyangkut payung hukum organisasi advokat mendatang, apakah akan menggunakan sistem multi bar atau single bar,” ujar Aziz Syamsuddin usai menerima perwakilan dari KAI dan IKADIN di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu pun sadar adanya perbedaan persepsi antara organisasi advokat. Namun, ia yakin revisi UU advokat adalah formula yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam dunia advokat Indonesia.

“Jika RUU Advokat ini disahkan menjadi Undang-undang, kita harapkan kekisruhan organisasi advokat segera selesai, dan ada aturan yang jelas dalam organisasi advokat,” tegasnya.

Aziz pun optimis RUU Advokat dapat dilanjutkan pembahasannya dan diselesaikan tepat waktu dan bisa dibawa ke paripurna sebelum masa penutupan persidangan periode ini.

“Pembahasan ini masih berlanjut. Kita jalan terus saja. Kalau ternyata bisa diselesaikan sebelum masa persidangan DPR periode ini berakhir, tentu akan lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hermanto menyatakan, pihaknya mendukung agar RUU Advokat yang kini sedang dibahas DPR dengan pemerintah segera disahkan menjadi UU.

“Diharapkan RUU Advokat bisa melepaskan para advokat dan organisasinya dari pengaruh pemerintah, legislatif dan yudikatif. Sama halnya seperti melepaskan Mahkamah Agung dari pengaruh pemerintah,” katanya.

Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai organisasi pendukung revisi, kata Tjoetjoe Sandjaja, menilai bahwa UU Advokat nomor 18 tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi advokat saat ini.

“Salah satu substansi yang tidak relevan adalah aturan menyangkut kewajiban seorang calon advokat sebelum praktik diambil sumpahnya di pengadilan tinggi yang merusak independensi serta martabat profesi advokat,” serunya.

Sebelum RUU yang dinilai bakal meletakkan posisi profesi advokat dalam kekuasaan pemerintah tersebut diundangkan, sejumlah pimpinan dan pengurus PERADI yang menolak pengesahan RUU Advokat, menyambangi tiga fraksi DPR RI, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKS dan Hanura

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PERADI Otto Hasibuan, bahwa keberatan dengan rencana revisi UU Advokat. Salah satu substansi yang menyebabkan adalah klausul pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN).

“Karena RUU ini meletakan posisi advokat di bawah kekuasaan pemerintah. Keberadaan DAN akan menghilangkan independensi advokat. Karena rekrutmen dan kepengurusan DAN dilakukan langsung oleh pemerintah dan DPR,” tegas Otto Hasibuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/9) lalu.

Menurutnya, hakim dan jaksa adalah representatif negara. Jika advokat berada di bawah pemerintah, maka tak ada keseimbangan dalam penegakkan hukum.

Karena itu advokat idealnya mesti tetap independen. Tidak saja dalam organisasi, tapi dalam melaksanakan tugas pelayanan pembelaan hukum terhadap masyarakat.

“Yang jadi keberatan kami dalam RUU Advokat salah satunya memuat rencana pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN). Itu sama saja dengan mengekang profesi advokat di bawah pengawasan pemerintah,” ujarnya.

Otto pun mengaku kecewa dengan sikap Menkum HAM, Amir Syamsuddin yang sebelumnya sepaham dengan PERADI untuk menunda pembahasan RUU Advokat, karena perlu dilakukan kecermatan dan kehati-hatian guna menjaga konsistensi dan harmonisasi dengan RUU lainnya. Tetapi kini justru sikapnya bertolak belakang.

sumber : http://www.jurnalparlemen.com/view/8248/pimpinan-komisi-iii-optimistis-ruu-advokat-segera-disahkan.html

 

« go backkeep looking »
  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives