Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Menjelang Kongres Advokat Di Palembang Situasi Mulai Memanas

Posted on | April 21, 2014 | Comments Off

Dr. H. Eggi Sudjana SH. M.Si

Jurnalpatrolinews- Jakarta- Menjelang Kongres Advokat yang akan diselenggarakan oleh DPP-KAI(Kongres Advokat Indonesia)  pada tanggal 25 s/d 27 April 2014 yang akan datang di palembang makin memanas, hal ini terjadi karena di internal KAI telah terjadi faksi-faksi yang membangkang terhadap kepemimpinan Indra Sahnun Lubis, SH Presiden DPP KAI.

Perpecahan internal KAI mulai terkuak dengan lahirnya Komite Penyelamat Organisasi (KPO) KAI yang di komandani oleh Erman Umar, SH mantan Pengacara anak Prsiden Soeharto. Erman bersama kelompoknya menggalang kekuatan untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) KAI di Jakarta dalam waktu dekat dengan dukungan oleh advokat muda yang tidak puas terhadap kepemimpinan Indra Sahnun.

Fenomena perpecahan internal KAI mulai teerkuak ketika DPP IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) dibawah kepemimpinan Todung Mulya Lubis menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Yogyakarta dua pekan yang lalu, dimana suara-suara sumbang mulai menggugat kepemimpinan Indra Sahnun, dari pemantauan JurnalPatrolinews ketika Rakernas IKADIN di Yogya ada kelompok yang mulai menggalang kekuatan menandingi Kongres Advokat di Palembang akhir bulan ini.

Eggi Sudjana vice presiden DPP KAI geram dengan kelompok sempalan yang ingin menggagalkan Kongres KAI di palembang, Eggi akhirnya mengeluarkan peringatan keras yang diumumkan melalui situs resmi KAI akan memberikan sangsi keras kepada anggota KAI yang menamakan diri KPO KAI yang dipimpin oleh Erman Umar.

Sementara itu Ferdinand Montororing yang dijumpai di Pengadilan Negeri (PN) Palu pada selasa lalu ketika sedang berdiskusi akrab dengan Ahmad Lalisu,SH Ketua DPD KAI Sulawesi Tengah saat dicegat wartawan jurnalpatrolinews.com berkomentar bahwa pertikaian internal KAI merupakan hal yang biasa, dulu juga Eggi Sudjana pernah membuat DPP KAI tandingan yang menentang Indra Sahnun, bahkan pernah menyelenggarakan ujian advokat secara sporadis dan menerbitkan Kartu Advokat tapi akhirnya terjadi rekonsiliasi dan kini Eggi menempati posisi Vice Presiden DPP KAI merangkap Ketua Panitia Nasional Ujian Calon Advokat dan Diklat Khusus Profesi Advokat (UCA-DKPA) KAI dan kini Eggi sudah secara terbuka mendeklarasikan diri ingin menduduki kursi Presiden DPP KAI kata Ferdinand.

Saat ditanya jurnalpatrolinews.com apakah Eggi Sudjana cukup kuat untuk menduduki kursi Presiden DPP KAI, Ferdinand secara diplomatis mengatakan Eggi adalah kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) terbaik yang dimiliki oleh KAI saat ini, namun kandidat lain juga tidak kalah bagus seperti Partahi Sihombing, Erman Umar, Todung Mulya Lubis, Sahala Siahaan kini Ketua DPD KAI DKI, dan Indra Sahnun Lubis sendiri yang masih memiliki dukungan dari faksi IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), tapi saya juga saat ini sedang kampanye untuk menjadi kandidat Presiden KAI katanya sambil tertawa, sementara Ahmad Lalisu tidak ingin mengomentari pernyataan Ferdinand langsung meninggalkan gedung PN Palu.

sumber : http://jurnalpatrolinews.com/2014/04/18/menjelang-kongres-advokat-di-palembang-situasi-mulai-memanas/

Ironis, Asing dilayani, Ribuan Advokat Dijegal Beracara

Posted on | April 21, 2014 | Comments Off

Ironis,  Asing dilayani, Ribuan Advokat Dijegal Beracara

Oleh  : Muhammad Yuntri
*) Pendiri Indonesia Advocate Watch ( I.A.W )
 
Peradi sukses gelar ujian Advokat asing pertama kali. Peserta berjumlah 58 orang dari Advokat mancanegara. Sebelumnya mereka mengikuti pendidikan dengan materi ajar “fungsi dan peran organisasi advokat dan Kode etik Advokat,” tanggal 24 Pebruari 2014. Menurut Sek.Jen Peradi ujian ini melaksanakan perintah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Advokat No. 18 tahun 2003 (hukum online.com edisi 28 Pebruari 2014).
Pro-kontra praktek Advokat asing di Indonesia selama ini sangat ramai. Bahkan Ahmad Yani anggota komisi III DPR-RI berharap Kemenkumham-R.I melakukan pengawasan terhadap advokat asing yang ada di Indonesia yang disinyalir berpraktek secara illegal. Modus operandinya mereka melakukan negosiasi di Indonesia, tetapi kontrak mereka tandatangani di Singapura, sehingga pendapatan pajaknya masuk ke Singapura, berarti merugikan Indonesia. Atau mereka memanfaatkan lawfirm Advokat Indonesia tetapi dikendalikan dari luar negeri, bahkan tidak sedikit advokat asing yang datang dan berpraktek di Indonesia tanpa dokumen yang jelas. Dan Kemenkumham-R.I pun juga komited untuk mengawasi praktek Advokat asing ini sesuai dengan visa yang mereka miliki (hukum online.com edisi 10 Maret 2011).
Ironis dan Prihatin
Di tengah galaunya puluhan ribu Advokat Indonesia yang terjegal beracara di Pengadilan karena tidak mempunyai Berita Acara Sumpah (BAS) dari Pengadilan tinggi setempat, tiba-tiba saja Peradi menggelar ujian bagi Advokat Asing. Muaranya dapat diduga akan memperoleh Kartu Peradi serta melegalkan mereka beracara di Pengadilan.
Hal yang sangat memprihatinkan adalah setelah terbitnya surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 6 Pebruari 2014 yang intinya berisi “bagi para Advokat harus memiliki berita acara sumpah (BAS) sesuai ketentuan pasal 4 Undang-Undang Advokat (UUA) dan dilampirkan pada saat mendaftarkan surat kuasa.” Perlakuan yang sama juga dilakukan Pengadilan di berbagai daerah. Bagi Advokat yang direkrut baru selain oleh Peradi rata-rata tidak memiliki BAS, sehingga dalam praktik beracara mereka sering terjegal oleh Pengadilan setempat.
Aturan tentang Advokat Asing Dimulti-tafsirkan
Ketentuan pasal 23 ayat (1) UUA secara tegas diatur bahwa Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Pada ayat (2) ditegaskan: Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat. Tugas & kewajiban Advokat asing diatur pada ayat (3) dan ayat (4) yaitu memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum yang diatur oleh keputusan Menteri.
Dari fenomena tersebut perlu dipertanyakan maksud & tujuan Peradi melaksanakan ujian Advokat asing dengan menyatakan sebagai pelaksanaan perintah pasal 23 ayat (2) UUA, benarkah ??
Kekhawatiran yang beralasan
Historis munculnya pasal 23 ayat (1) UUA  mungkin tidak terlepas dari pertimbangan jurisdiksi Negara R.I yang tidak boleh gampangan dimasuki pihak asing. Selain itu standar kualitas jasa dan atau  jaringan internasional Advokat asing diperkirakan lebih baik dari kebanyakan kantor Advokat di Indonesia. Maka jika advokat asing diperkenankan praktik di Indonesia, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu Advokat Indonesia kelak akan menjadi kuli di negaranya sendiri yang bisa disetting secara “remote control” (dikendalikan) oleh Advokat asing dari luar negeri.
Mungkin melalui pasal 23 ayat (1) UUA, legislator sudah membatasi aktivitas Advokat asing di Indonesia serta mengantisipasi berbagai hal di masa mendatang jangan sampai merugikan bangsa & rakyat Indonesia sendiri. Hal ini menunjukkan nasionalisme para legislator kita saat itu. Jadi sangatlah berlebihan jika pasal 23 ayat (2) ini dimulti-tafsirkan untuk suatu tujuan dan keuntungan bagi kelompok Advokat dari Organisasi Advokat (OA) tertentu.
Pembiaran tanpa pengawasan
Selama ini banyak sekali tindakan OA yang disinyalir bertindak melanggar hukum. Ada yang mengklaim institusinya sebagai wadah tunggal profesi advokat padahal didirikan berdasarkan badan hukum persekutuan perdata biasa tak ubahnya mendirikan suatu lawfirm. Bahkan mungkin tidak tunduk kepada ketentuan hukum publik sebagaimana layaknya suatu organisasi profesi Advokat, dan  tanpa melakukan Munas para Advokat sebagaimana ketentuan pasal 28 UUA. Sehingga saat ini wadah tunggal itu kok ada dua.
Selain itu banyak OA yang menyelenggarakan pendidikan dan menerbitkan sertifikat/ijazah tanpa izin Kemendiknas-R.I (vide pasal 67 s.d 71 UU No. 20 tahun 2003 yang diancam pidana). Begitu juga dengan proses magang kerja Advokat riil 2 tahun (vide pasal 3 ayat 1 huruf “g”) hanya digantikan dengan selembar surat keterangan magang dari suatu kantor Lawfirm. Penyimpangan dalam penerbitan Kartu Advokat (KTA) yang berfungsi sebagai izin praktek beracara tanpa sesuai prosedur UUA. Disinyalir beberapa mantan pejabat mendapat KTA dari OA tertentu tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Hal ini semua diperkirakan bisa terjadi karena tidak efektifnya Komisi Pengawas Advokat (vide pasal 13) yang ada pada OA, bahkan mungkin juga OA dengan sengaja tidak melaksanakan perintah pasal 13 UUA tersebut agar bisa bertindak semena-mena menjalankan roda organisasi dan mengkomersialisasikan rekrutmen Advokat baru. Diberbagai Negara rekrutmen advokat baru dilakukan sangat ketat. Mungkin atas pertimbangan; bahwa Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) dengan penuh tanggungjawab, dan bukan hanya sekedar menciptakan suatu lapangan kerja baru.
Begitu juga dengan sejumlah pungutan dana masyarakat dalam rekrutmen tersebut kelihatannya tanpa mempedulikan pemasukan pajak bagi Negara, dan mungkin juga keuangan OA tidak pernah dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan kepada para anggotanya  secara terbuka.
Tambahan daftar Pembiaran
Penyelenggaraan ujian bagi Advokat asing oleh Peradi ini dinilai suatu langkah yang terlalu maju bahkan mendahului diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) yang baru akan diterapkan pada tahun 2015 mendatang. Khususnya untuk jasa Advokat masih ada indikasi timbulnya pro-kontra masuk dalam kategori jasa/perdangangan dalam AFTA. Sehingga fenomena yang dilakukan Peradi mungkin akan menambah lagi daftar pembiaran dari pengawasan, dan berindikasi melanggar hukum positif.

 

Untuk kepastian hukum yang benar dan berkeadilan, maka Jika advokat asing dilayani sedangkan puluhan ribu kolega advokat Indonesia diabaikan, siapa pihak pemilik kepentingan di negeri ini yang peduli dan berkompeten memberi tegoran ? Kemenkumham-R.I atau DPR-R.I atau MA-RI atau para Advokat Indonesia-kah ?
sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.info/artikel

Pengumuman KPO KAI – Kongres Nasional Luar Biasa (KNLB)

Posted on | April 17, 2014 | Comments Off

PENGUMUMAN KNLB cover buku KNLB

DPP KAI : Peringatan Keras Terhadap Yang Menamakan Diri Komite Penyelamat Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KPO-KAI)

Posted on | April 16, 2014 | Comments Off

Peringatan-Keras-thd-KPO_Page_1

Peringatan-Keras-thd-KPO_Page_2

sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/foto/Peringatan-Keras-thd-KPO.pdf

Surat KPO KAI kepada DPP KAI

Posted on | April 15, 2014 | Comments Off

01 KPO-KAI ISL dan RAHIM_Page_1 01 KPO-KAI ISL dan RAHIM_Page_2 01 KPO-KAI ISL dan RAHIM_Page_3 01 KPO-KAI ISL dan RAHIM_Page_4

Hakim Bebaskan Terdakwa Tilang Telat Bayar Pajak Tahunan STNK

Posted on | April 15, 2014 | Comments Off

Jakarta – Anda telat bayar pajak tahunan kendaraan dan ditilang polisi? Jangan takut menolak tilang tersebut sebab hal itu bukan wewenang polisi menindak.

Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), yang diketok siang ini, Jumat (19/4/2013).

Dalam berita acara persidangan perkara lalu lintas No 2673/Pid.C/2013/PN.Stb, terdakwa Rudi Hartono Napitupulu didakwa melanggar Pasal 288 ayat 1 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim tunggal Sunoto menyatakan terdakwa Rudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

“Terdakwa pada saat ditilang oleh penyidik membawa STNK yang masih berlaku dan terdakwa menerangkan hanya terlambat membayar pajak kendaraan,” ujar Sunoto.

Hakim tunggal juga memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Selain itu memerintahkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa.

“Membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Sunoto sambil mengetok palu.

sumber : http://news.detik.com/read/2013/04/19/165246/2225295/10/hakim-bebaskan-terdakwa-tilang-telat-bayar-pajak-tahunan-stnk

Tiga opsi bagi pelanggar pelanggaran lalu lintas

Posted on | April 15, 2014 | Comments Off

Tiga opsi bagi pelanggar

Menurut Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Sushariyanto, tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang.

Yudi menjelaskan, sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar. Seseorang bisa minta disidang di pengadilan, mau bayar ke Bank Rakyat Indonesia, atau pilihan lain dititipkan kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Pilihan-pilihan ini sudah berlangsung sama, sesuai Surat Keputusan Kepala Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).

Dijelaskan Yudi, ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengendara menyelesaikan pelanggaran yang dia lakukan. Tinggal pilih opsi yang mana, sehingga proses penindakan tidak sampai terlalu mengganggu aktivitas pelanggar. Kalau punya waktu ke pengadilan, ya monggo. Mau bayar lewat bank, silahkan.

Gambaran lebih teknis dipaparkan oleh Loekito. Kepala Divisi Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu lintas Polri ini menjelaskan Indonesia tidak menggunakan sistem tiket seperti di luar negeri secara murni. Tapi dipakai sistem penggabungan (hybrid-red) sesuai hukum acara Indonesia. Memang masyarakat diberi alternatif, Kalau orang dikasih lembar biru, dia bisa titip uang sesuai tabel, atau bisa langsung ke BRI (Bank Rakyat Indonesia, red) di mana saja atau ke kantor pos ujarnya.

Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, lanjut Loekito, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI cabang saja. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

Pertimbangan Polri untuk bekerjasama BRI ialah jangkauan yang luas hingga ke pelosok-pelosok. Pelanggar bisa membayar ke BRI dimana saja. Nanti uang ditilang disetor ke kas negara, bukan pemerintah daerah tutur Loekito.

Besarnya denda ditentukan dari tabel jumlah uang tilang yang telah disepakati hakim. Jumlah denda pada tabel ini berbeda untuk tiap provinsi. Tabel yang juga dilampirkan di belakang buku tilang ini, dibuat untuk mempermudah pelanggar.

Petugas khusus

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, menurut Loekito, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir disidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Surat tilang berlaku sebagai surat kuasa juga ujarnya. Misalnya BRI tutup, hari sudah malam atau malas orangnya, dia dapat menyetor ke petugas khusus. Kemudian petugas tersebut membayar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri tuturnya.

Menurut Lampiran SK 1998 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang, apabila ada kepentingan mendesak terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya ke petugas khusus yang ditunjuk (Polantas), di Kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa kapan dan di mana terdakwa dapat mengambil kembali barang titipannya (SIM/STNK yang dititipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus itu.

Sambil menunjukkan slip tilang Loekito menjelaskan bahwa surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi (Mahkejapol). Ia kemudian menambahkan, Polantas yang bertugas juga tidak bisa main-main. Tidak semua polantas memegang slip tilang, tergantung siapa yang diberi blanko tilang oleh komandannya. Kita punya sistem pertanggungjawaban dengan sidang kode etik.

Dalam slip tilang tersebut tercatat nomor kode polisi yang bertanggungjawab atas blanko tilang tersebut, sehingga komandan dapat menyita blanko itu. Selain itu Yudhi menambahkan, Kalau polisi bermain akan �dikejar’ Kejaksaan karena tembusan tilang dibuat ke Kejaksaan dan pengadilan.

Halaman 18, Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Lampiran SKEP KAPOLRI Skep/443/IV/1998)

 

e. Terdakwa:

  1. Menandatangani Surat Tilang (Lembar Merah dan Biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di Bank yang ditunjuk.
  2. Menyetor uang titipan ke petugas khusus bila kantor Bank (BRI) yang ditunjuk untuk menerima penyetoran uang titipan terdakwa (pelanggar-red) tutup, karena hari raya/libur, dan sebagainya.
  3. Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.
  4. Menerima tanda bukti setor dari petugas khusus (Polri) apabila peneyetor uang tititpan terpaksa dilakukan diluar jam kerja Bank (BRI).
  5. Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/petugas barang bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari petugas khusus atau lembaran tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).
  6. Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari Eksekutor/Jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan) � (bila memilih sidang-red)

 

Dengan berlangsungnya otonomi daerah, Yudi berpendapat ada beberapa pengadilan yang meminta untuk memproses seluruh tilang lewat persidangan. Walau sebenarnya prosedurnya terdapat tiga opsi tadi. Polda Metro Jaya maunya juga petugasnya tidak menerima uang. Agar tidak ada anggota yang terima titipan tutur Loekito.

Ditambahkan Yudi, dengan mengharuskan orang ke untuk pengadilan maka pelanggar akan direpotkan. Ini yang harusnya direspon masyarakat, kita maunya kecepatan dan ketepatan tandas Yudi. Kasihan masyarakat, karena ada pihak yang ingin tidak mempermudah. Mereka tidak mau mempercepat (proses-red) si pelanggar tandas Yudi. Menurutnya polisi ingin menyerahkan pada keinginan masyarakat. Selain karena tiga opsi ini masih berlaku, menurut Loekito seharusnya juga ditanyakan kepada masyarakat. Kalau mau sidang boleh, tidak juga tidak apa-apa ujarnya.

 

Memilih opsi membayar ke BRI juga tidak gampang. Seorang anggota Polantas berujar, memilih slip biru berarti sudah tahu prosedur. Kalau tidak, ya bakal repot juga. Sebab, sebelum ke BRI, pelanggar lalu lintas harus datang ke kantor polisi dulu untuk meminta cap. Di sana, petugas Ditlantas akan menunjuk BRI tempat membayar denda tilang. Jadi, bayarnya tidak langsung. Tidak online, ujar polisi tadi.

 

Setelah dari BRI, pelanggar harus balik lagi ke kantor polisi untuk mengambil SIM. Meski terkesan ribet, demi pengalaman dan pengetahuan hukumonline mengikuti petunjuk teknis Pak Polisi. Tiga hari setelah ada cap dari kantor polisi, kini berurusan ke BRI Pusat di kawasan Jalan Sudirman Jakarta. Berbekal tanda bukti pembayaran denda dari bank, hukumonline meluncur ke Polda Metro Jaya. Tak sampai lima menit, Surat Izin Mengemudi (SIM) pun dikembalikan.

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

Posted on | April 15, 2014 | Comments Off

pelanggaranSkemaTilanglalulintasDaftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000.
2. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus,  mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000.
3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor)
a. Tidak membawa SIM. Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b Rp. 250.000.
b. Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Rp. 1.000.000.
c. STNK / STCK tidak Sah. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000.
d. TNKB tidak Sah. Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) 500.000.
e. Perlengkapan yg dpt membahayakan keselamatan.
Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas antaralain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal (58) 500.000.
f. Sabuk Keselamatan
Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) 250.000.
g. lampu utama malam hari
Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1) 250.000
h. Cara penggandengan dan penempelan dgn kendaraan lain
Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h 250.000
i. Ranmor Tanpa Rumah-rumah selain Spd Motor. Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm.Pasal 290 jo Pasal 106 (7). 250.000
j. Gerakan lalu lintas. Melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e 250.000
k. Kecepatan Maksimum dan minimum. Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) 500.000
l. Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 (1). 250.000
m. Berpindah lajur atau bergerak ke samping. Tidak memberikan isyarat saat akan ber[pindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) 250.000
n. Melanggar Rambu atau Marka. Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) 500.000
o.Melanggar Apill ( TL ). Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) 500.000
p.Mengemudi tidak Wajar. Melakukan kegiatan lain saat mengemudi. Atau Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 (1). 750.000
q.Diperlintasan Kereta Api. Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) 750.000
r. Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) 500.000
s. Hak utama Kendaraan tertentu.
Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend. bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri. antara lain :
a. Kend Pemadam Kebakaran yg sd melaksanakan tugas
b.Ambulan yang mengangkut orang sakit ;
c. Kend untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan Lalu lintas;
d. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. KendPimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu Negara;
f. Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan
g. Konvoi dan / atau kend utk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI.
Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. 250.000
t. Hak pejalan kaki atau Pesepeda. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat (2). 500.000
4. Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. Perlengkapan Ranmor Ranmor tidak dilengkapi dengan : Ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, Pembuka Roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pasal 57 ayat (3) 250.000
b. Sabuk Keselamatan Pengemudi atau Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamtan. Pasal 289 jo pasal 106 (6) 250.000
c. Ranmor Tanpa Rumah- rumah Pengemudi dan penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan Helm. Pasal 290 jo pasal 106 ayat (7) 250.000
d. Persyaratan Teknis Ranmor tidak memenui persyaratan teknis meliputi : Kaca Spion, Klakson, Lampu utama, Lampu mundur, lampu batas tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu Rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman
alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo pasal 106 (3) jo pasal 48 (2) Rp. 500.000
e. Persyaratan laik jalan Ranmor tidak memenui persyaratan laik jalan sekurang – kurangnya meliputi ;
a. Emisi Gas Buang ;
b. Kebisingan suara
c. Efisiensi sistem rem utama;
d. Efisiensi system rem parkir;
e. Kincup Roda Depan;
f. Suara Klakson;
g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. Radius putar;
i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi Ban;
Kesesuaian daya mesin pengerak thd berat kend. Pasal 286 jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 (3). 500.000
5. Penumpang Kendaraan bermotor yg duduk di samping pengemudi (Sabuk Keselamatan) Tidak menggunakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 106 ayat (6) 250.000
6. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Orang
a. Buku Uji Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo ps 106 (5) hrf (c) 500.000
b. Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek. Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal. Pasal 276 jo pasal 36 250.000
c. Tanpa ijin dalam trayek. Tidak memiliki ijin menyelangarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 hrf (a) jo psl 173 ayat(1) hrf (a) 500.000
d. Tanpa Ijin tidak dalam Trayek. Tidak memiliki ijin menyelanggarakan angkutan orang tidak dalam trayek Psl 308 hrf (b) jo psl 173 ayat (1) hrf (b). 500.000
e. Ijin Trayek Menyimpang. Menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 hrf (c) jo pasal 173 500.000
f.  Pengunaan jalur atau lajur. Tidak mengunakan lajur yg tlah ditentukan atau tdk menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului / mengubah arah. Pasal 300 hrf (a) jo Pasal 124 ayat (1) hrf (c).250.000
g. Turun Naik Penumpang. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan / atau menurunkan penumpang Pasal 300 hrf (b ) psl 124 ayat (1) hrf (d) 250.000
h. Pintu tidak ditutup. Tidak menutup Pintu kendaraan selama kendaraan berjalan Pasal 300 hrf (c) jo pasal 124 (1) hrf (e) 250.000
i. Mengetem, menaikkan / turunkan penumpang tidak di Halte, melanggar jalur Trayek. Tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo pasal (126) 250.000
j. Ijin khusus disalahgunakan. Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuaidgn angkutan untuk keperluan lain. Pasal 304 jo pasal 153 ayat (1) 250.000
7. Pengemudi Kendaraan Bermotor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Psl 288 ayat (3) jo ps106 (5) hrf (c) 500.000
8. Pengemudi Angkutan Barang
a. Buku Uji Ranmor dan/atau kereta Gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uj berkala. Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000
b. Jaringan Jalan. Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo pasal (125) 250.000
c. Mengangkut Orang. Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Psl (303) jo pasal 137 ayat (4) hrf (a), (b),(c) 250.000
d. Surat Muatan Dokumen. Perjalanan Membawa Muatan, tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan. Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1) 250.000
9. Pengemudi Angkutan Umum Barang
a. Tata Cara Pemuatan Barang. Tidak mematui ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
kendaraan Pasal 307 jo pasal 169 ayat (1) 500.000
b. Buku Uji Ranmor dan/ atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000
10. Pengemudi yg mengangkut barang Khusus (Persyaratan keselamatan dan keamanan). Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dan instansi terkait Pasal 305 jo pasal 162 ayat (1) hrf (a,b,c,d,e dan f ). Rp. 500.000
11. Pengendara Sepeda Motor
a. Lampu. Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari Psl 293 ayat (2) jo psl 107 (2) 100.000
b. Helm Standart. Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1) jo Psl.106 ayat (8) 250.000
c. Helm Penumpang. Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm Pasal 291 ayat (2) jo Psl 106 ayat (8) 250.000
d. Muatan Tanpa Kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang Psl 292 jo psl 106 ayat (9) 250.000
e. Persyaratan Teknis dan laik jalan. Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi : kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Psl 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) 250.000
12. Pengendara Kendaraan tidak bermotor Dengan sengaja: - Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik, - Menarik benda – benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan / atau – Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pasal 299 jo 122 hrf (a,b dan c) Rp.100.000
13. Balapan liar di Jalanan Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297)

TARIF PNBP PENERBITAN SIM

Posted on | April 15, 2014 | Comments Off

BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2010 TGL 25 MEI 2010TENTANG TARIF PNBP PENERBITAN SIM :

1. PENERBITAN SIM A
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.0000,-

2. PENERBITAN SIM B I
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

3. PENERBITAN SIM B II
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

4. PENERBITAN SIM C
a. SIM baru : Rp. 100.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 75.000,-

5. PENERBITAN SIM D
a. SIM baru : Rp. 50.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 30.000,-

6. PENERBITAN SIM Internasional
a. SIM baru : Rp. 250.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 225.000,-

sumber : http://www.tmcmetro.com/news/2012/01/pnbp-sim

MAKLUMAT Komite Penyelamat Organisasi KAI

Posted on | April 14, 2014 | Comments Off

KOMITE PENYELAMAT ORGANISASI- KONGRES ADVOKAT INDONESIA (  KPO- KAI)

MAKLUMAT

 Sesuai desakan Deklarator  Komite Penyelamat Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KPO-KAI) kepada kami untuk  segera memberi  perlindungan hukum  kepada Advokat Junior  KAI, maka dengan ini kami selaku Komite menghimbau  kepada Rekan-Rekan alumni UCA seluruh Indonesia yang belum diurus BAS (Berita Acara Sumpah) vide pasal 4 UU Advokat   dan pendaftarannya di Kemenkumham R.l dan MA-Rl (vide pasal 2 ayat 3 UU Advokat) oleh DPP KAI periode  2008-2013 untuk  segera mengumpulkan data­ data yang diperlukan  guna dilakukan verifikasi lebih dulu untuk  keperluan  tersebut  yang akan segera kami perjuangkan/urus secara kolektif  melalui Mahkamah Agung R.I.

Berkas tersebut  kami tunggu dalam batas waktu hari Selasa,tanggal 15 April 2014. Bagi mereka yang terlambat  akan diberitahukan lebih lanjut.

Adapun berkas-berkas yang dimaksud meliputi :

1.   Fotocopy KTP

2.   Fotocopy KTA KAI

3.   Fotocopy Tanda Lulus UCA

4.   Fotocopy Sertifikat DKPA

5.   Fotocopy BAS oleh Organisasi

6.  Pas Foto dengan latar belakang merah ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Catatan:

Bagi yang khawatir  berkas tersebut  terlambat  pengirimannya   via pos, maka bisa dikirim  lebih  dulu dengan email ke : kpo_kai@yahoo.com dengan cara men-scaning Tanda lulus UCA dan Sertifikat DKPA. Sedangkan fisik fotocopy semua berkas tetap  disusulkan.

Pengiriman berkas dengan kode di kiri atas BAS KAI, ditujukan kepada :

 Komite Penyelamat Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KPO-KAI) Sekretariat: Kartika Chandra Tower 4,Suite 401-402,JI.Gatot Subroto  Kav. 18,Jakarta 12060

 Demikian  untuk  dapat dimaklumi. Atas kerjasamanya diucapkan terima  kasih.

MAKLUMAT 7 APRIL

Rencana kita melaksanakan Kongres KAI II di Jakarta, mohon bantuan baik moril maupun materilnya  karena mengingat persiapan dan pelaksanaan Kongres KAI II di Jakarta yang sudah semakin dekat melalui  Rek. Perjuangan Kongres KAI II a.n. Mariyam Fatimah di BRI Cab. Harapan Indah No.: 7083-01-001885-50-1. (Sekretariat Komite Penyelamat Organisasi KAI di Gd. Kartika Chandra Lantai 4 Suite 401/402, Jl. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12060)

dan mohon dibantu utk disebarkan ke rekan” yg pro Kongres KAI II Jakarta.

« go backkeep looking »
  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives