Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

MK Nilai MA Langgar Konsepsi Negara Hukum

Posted on | January 6, 2015 | Comments Off

MA menampik disebut tidak patuh, karena SEMA hanya pedoman.

Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap tindakan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Hanya Satu Kali sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Langkah MA menerbitkan SEMA itu juga dinilai sebagai pelanggaran konsepsi negara hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai hukum dasar.

“Secara lebih tegas bisa MA dikatakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK merupakan disobedience atau pembangkangan terhadap putusan MK. Kalau itu terjadi maka itu adalah pelanggaran konstitusi,” ujar Wakil Ketua MK, Arief Hidayat saat penyampaian Refleksi Kinerja MK 2014 di Gedung MK, Senin (5/1).

Arief mengatakan MK merupakan lembaga penafsir konstitusi tertinggi (the sole interpreter of constitution) yang setiap putusannya bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, menurutnya, setiap putusan MK tidak boleh ditafsirkan lembaga lain atas dasar kewenangannya masing-masing.

“Kalau itu yang terjadi, kekuasaan negara atas dasar hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut dasar konstitusi atau UUD 1945,” katanya.

Lebih jauh, Arief menerangkan terbitnya putusan MK No 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berimplikasi PK dapat diajukan berkali-kali didasarkan pada  pada pertimbangan dan menjunjung tinggi asas kehati-hatian dalam memutus perkara. Sebab, dalam hukum pidana dikenal prinsip lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah (in dubio proreo).

“Demi memberi keadilan yang substansial, PK dapat diajukan berkali-kali jika ditemukan betul-betul novum (bukti baru) yang signifikan,” dalihnya.

Dia tak menampik terkesan putusan MK itu tak memperhatikan asas kepastian hukum. Namun, persoalannya asas kepastian hukum itu untuk siapa? Soalnya, posisi negara dalam hal ini pengadilan (MA) dan kejaksaan selaku eksekutor seharusnya memandang posisinya lebih kuat ketimbang terdakwa/terpidana. Karenanya, dirasa perlu KUHAP menjamin kepastian hukum yang adil bagi terpidana.

“Kalau memang ditemukan bukti baru yang betul-betul baru, maka bisa dilakukan PK. Ini pun hanya berlaku di bidang hukum pidana, bukan hukum yang lain,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Hamdan Zoelva menambahkan putusan MK menghapus norma Pasal 268 ayat (3) KUHAP terkait pengajuan PK hanya sekali khusus terhadap perkara pidana. Dia menyadari MK tidak sekaligus membatalkan norma pembatasan PK dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. Sebab, selain PK perkara pidana, dikenal PK untuk perkara perdata, TUN, dan Agama.

“Jadi norma di dua undang-undang (UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA) bersifat umum, tetapi putusan MK itu khusus PK perkara pidana sudah dinyatakan inkonstitusional,” tegasnya.

Menurutnya, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak perlu mempertanyakan dimana letak asas kepastian hukum. Baginya, siapapun yang pernah belajar hukum seharusnya mengetahui putusan tingkat kasasi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti. Setelah adanya putusan kasasi, jaksa bisa langsung mengeksekusi karena pengajuan PK tidak bisa menghalangi eksekusi.

“Jadi, kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya putusan MK yang membolehkan PK bisa diajukan berkali-kali itu merupakan cara berpikir yang tidak benar,” dalihnya. “Jadi sekali lagi putusan MK itu adalah putusan yang menurut konstitusi. Ketaatan terhadap putusan MK termasuk kesadaran yang baik dalam berkonstitusi.”

Terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagaiguidance (pedoman) bagi para hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Selanjutnya, terserah hakim tingkat pertama yang akan memutus apakah akan meneruskan atau tidak pengajuan PK-nya ke MA, dan hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum.

“Sehingga, kita meminta agar SEMA itu tidak membatasi ruang gerak hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, MA menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang membatasi PK hanya sekali. SEMA itu sekaligus mengesampingkan putusan MK bernomor No 34/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya sekali dalam perkara pidana. MA menganggap putusan MK itu dianggap sebagai putusan nonexecutable alias tidak bisa diimplementasikan dalam praktik.

Soalnya, Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA membatasi PK hanya sekali. MA beralasan jika PK boleh diajukan berkali-kali dikhawatirkan instrumen hukum itu dijadikan ‘senjata’ bagi para gembong narkoba menghindari eksekusi mati karena mengajukan PK yang kedua setelah grasinya ditolak presiden.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aaac4f8e2fb/mk-nilai-ma-langgar-konsepsi-negara-hukum

Surat LBH KHMI : Sehubungan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3.541/K/PMT/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014

Posted on | December 24, 2014 | Comments Off

Sehubungan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3.541/K/PMT/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI yang menyatakan telah terjadi penyimpangan hukum yang menyebabkan terlanggarnya Hak Asasi Manusia dan telah terjadi perbuatan diskriminasi yang disebabkan atas terbitnya Surat Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia, dimana hak untuk menjadi advokat adalah hak setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang

Bahwa untuk itu kami memohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia

Bersama ini Kami LBH KHMI Pusat mengharapkan demi supremasi hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang saat ini belum ditaati dan dilaksanakan oleh  Mahkamah Agung RI, sedangkan Presiden RI dan DPR RI selalu menaati dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Microsoft Word - 039 -24 Desember 2014 - sumpah PT

dapat didownload disini dalam bentuk :  Word Pdf

Panggilan sidang perdana di Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2015 : permohonan uji formal UU Advokat

Posted on | December 24, 2014 | Comments Off

Salinan resmi Relaas Panggilan sidang perdana di Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2015. Dan manuskrip asli permohonan uji formal (legal formal review=formele toetsingrecht) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan terhadap Pasal 5 ayat (2), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK01

 

klik gambar atau download disini

KOMNASHAM RI : Surat Ketua Mahkamah Agung no 089/2009 melanggar HAM

Posted on | December 23, 2014 | Comments Off

komnasham01

komnasham02

KETUA MA MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK KETUA KAMAR AGAMA DAN KAMAR PEMBINAAN PADA MAHKAMAH AGUNG

Posted on | December 23, 2014 | Comments Off

JAKARTA – HUMAS, Ketua MA, DR.H.M Hatta Ali, SH., MH melantik Ketua Kamar Agama, Prof.Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum dan Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM pada Selasa, 23 Desember 2014 bertempat di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani No.58 Jakarta Pusat.

DR. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Kamar Agama tahun 2014 ini dimana beliau akan memasuki masa purnabakti pada Januari 2015 mendatang. Sementara Jabatan Ketua Kamar Pembinaan sempat kosong selama enam bulan sejak Widayatno Sastro Hardjono, SH., MH purnabakti pada Juli 2014 lalu.

Prof.Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum, lahir di Pantonlabu, Aceh Utara, 1 Januari 1947. Meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari PPs Universitas Sumatera Utara dengan predikat Cumlaude pada tahun 2004, ini pada tanggal 26 Oktober 2007 dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) di bidang hukum. Riwayat pendidikannya dimulai dengan menempuh pendidikan di Sekolah Islam Negeri (SRIN) Pantonlabu Aceh Utara dan lulus pada tahun 1960. Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Pontonlabu Aceh Utara samapi tahun 1963. Jenjang SMA ditempuhnya di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Purwokerto Jawa tengah hingga 1967.

Pada tingkat kuliah, Abdul Manan mengambil tiga jurusan yang berbeda, yakni Fakultas Syariah Jurusan Fiqih IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1974. Fakultas Hukum Jurusan Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan lulus tahun 1992. Serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Terbuka Jakarta yang berhasil ditamatkannya tahun 1995.

Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia menyelesaikan studi S1 (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang pada tahun 1979. Setelah menyelesaikan studi S1, Takdir menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas yaitu sejak 1 April 1980 hingga 30 Desember 2008. Pada tahun 1987 Ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) dalam bidang hukum lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Dalhousie, Halifax Canada dan kemudian memperoleh gelar Doktor ilmu hukum lingkungan dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1997.

Sejak 30 Desember 2008 diangkat menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Takdir juga aktif pada tim pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung sejak tahun 2009, Jabatan Wakil Ketua Tim Pemabruan peradilanpun dijabatnya sejak tahun 2009 – sekarang . Dengan dilantiknya dua Ketua Kamar ini, Formasi pimpinan MA kembali lengkap yakni 10 pimpinan meliputi Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pengawasan, dan Ketua Kamar Pembinaan.

Acara ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Hakim Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi III, dan sejumlah undangan lainnya.

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4220

KETUA MA MELANTIK 8 KETUA PENGADILAN TINGGI DAN 13 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Posted on | December 20, 2014 | Comments Off

JAKARTA – HUMAS,Bertempat di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Ketua MA melantik 8 Ketua Pengadilan Tinggi dan 13 Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Acara yang dimulai pukul 11.00 WIB pada hari kamis, 18 Desember 2014 dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Para Pejabat Eselon I dan II, dan para undangan lainnya.

Berikut nama – nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik :
Dari Lingkungan Peradilan Umum
1.H. Suripto, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
2.Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
3.Maria Anna Samiyati, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu
4.H. Haryanto, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5.Dr. Hj. Sri Sutatiek SH.,M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
6.Ohan Burhanudin Purwawangca, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
7.Sutoyo, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
8.Irama Chandra Ilja, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Dari Lingkungan Peradilan Agama
1.Drs. H. Moh. thahir, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
2.Dr. H. Idris Mahmudy, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
3.Drs. H. Jufri Ghalib, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Syaríyah Aceh
4.Drs. Hasan Basri Harahap, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
5.Drs. H. Mansur Nasir, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
6.Drs. Yasmidi, SH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
7.Drs. H. Abdurrahman Har, SH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
8.Drs. H. Armia Ibrahim, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
9.Dra. Hj. Husnaini A, SH.,M.ag
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
10.Dr. H. Zainuddin Fajari, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
11.Drs. H.M Mudjtahidin, SH,.MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
12.Drs. H. M Said Munji, SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
13.Drs. H. Syahron Nasution SH.,MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi Pembinaan dari Ketua Mahkamah Agung kepada Para Ketua Pengadilan yang dilantik hari ini

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4211

Surat LBH KHMI : Sehubungan dengan Menkumham: “HAM adalah Milik Semua Orang” saat membuka secara resmi Peringatan Hari HAM ke-66 tahun 2014

Posted on | December 11, 2014 | Comments Off

Sehubungan dengan Menkumham: “HAM adalah Milik Semua Orang” saat membuka secara resmi Peringatan Hari HAM ke-66 tahun 2014 (sumber : http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/318-menkumham-ham-adalah-milik-semua-orang#sthash.izktfVNt.dpuf)

Bahwa untuk itu kami memohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia

Bersama ini Kami LBH KHMI Pusat mengharapkan demi supremasi hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang saat ini belum ditaati dan dilaksanakan oleh  Mahkamah Agung RI, sedangkan Presiden RI dan DPR RI selalu menaati dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Microsoft Word - 038 -11 Desember 2014 - sumpah PT

dapat didownload disini dalam bentuk :  WordPdf

PERPANJANGAN / PERUBAHAN KTA KAI DPP KAI – Presiden Tjoetjoe Sandjaja Hernanto

Posted on | December 1, 2014 | Comments Off

untuk mendapatkan KTA KAI, hubungi :

Sekretariat DPP KAI :
Maspion Plaza 7th Floor
Jalan Gunung Sahari Kav-18, Jakarta Utara 14420, Indonesia
Phone : 62 -21 – 64701291
Website : www.dpp-kai.org
E-mail : sekretariat@dpp-kai.org dan sekretariat.dppkai@yahoo.com
Contact Person : Adv. Lina 081212199075 dan Pak Fachri 081296442419

DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI UNTUK KTA KAI :

  1. FOTO COPY KTP YANG MASIH BERLAKU.
  2. FOTO BERTOGA UKURAN 3X4, 3 LEMBAR (BACKGROUND MERAH BAGI LAKI-LAKI DAN BACKGROUND BIRU BAGI PEREMPUAN).
  3. FOTO COPY IJAZAH S-1 ILMU HUKUM DI LEGALISIR.
  4. FOTO COPY SERTIFIKAT PENDIDIKAN ADVOKAT ( PKPA / DKPA ).
  5. FOTO COPY TANDA LULUS UJIAN CALON ADVOKAT ( UCA ).
  6. FOTO COPY SK PENGANGKATAN SEBAGAI ADVOKAT.
  7. MENGISI FORMULIR KTA KAI

DOKUMEN UNTUK LAINNYA : (KORDINASI DENGAN SEKRETARIAT DPP KAI)

  1. FOTOKOPI KTA KAI BARU
  2. FOTO COPY KTP YANG MASIH BERLAKU.
  3. FOTO BERTOGA UKURAN 3X4, 3 LEMBAR (BACKGROUND MERAH BAGI LAKI-LAKI DAN BACKGROUND BIRU BAGI PEREMPUAN).
  4. FOTO COPY IJAZAH S-1 ILMU HUKUM DI LEGALISIR.
  5. FOTO COPY SERTIFIKAT PENDIDIKAN ADVOKAT ( PKPA / DKPA ).
  6. FOTO COPY TANDA LULUS UJIAN CALON ADVOKAT ( UCA ).
  7. FOTO COPY SK PENGANGKATAN SEBAGAI ADVOKAT.
  8. FOTO COPY NPWP.
  9. SURAT KETERANGAN MAGANG MINIMAL 2 TAHUN DARI KANTOR ADVOKAT.
  10. SURAT PERNYATAAN BUKAN PNS / TNI / POLRI / PEJABAT NEGARA.
  11. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DI PIDANA.

KTA KAI TSH - Mei 2014 - 01

 

Permohonan Uji Formal Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Yang Bertentangan Terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945

Posted on | November 25, 2014 | Comments Off

No. Tanda Terima : 1362/PAN.MK/XI/2014
Pokok Perkara : Permohonan Uji Formal Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Yang Bertentangan Terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945
Pemohon : Maryanto B. Sc.,SH , H.F. Abraham Amos SH, Johni Bakar SH
sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PerkaraBelumRegPUU&id=1&kat=1

Pemerintah Tunggu Sikap DPR Soal RUU Advokat

Posted on | November 24, 2014 | Comments Off

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menunggu sikap DPR mengenai tindaklanjut pembahasan RUU Advokat. Alasannya, kata Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Wicipto Setiadi, RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR.

“Itu inisiatif DPR, jadi tergantung DPR,” kata Wicipto kepada hukumonline, Jumat (21/11).

Menurutnya, agar pembahasan RUU tidak alot, dalam penyusunannya perlu kajian dan penelitian yang mendalam. Ia memperkirakan alasan ini pula yang membuat RUU Advokat tidak menemui titik temu untuk disetujui menjadi UU pada anggota dewan periode 2009-2014 silam.

“Jadi, agar tidak terjadi seperti kemarin makanya mestinya kajiannya dalam, kemudian dibahas secara intens dengan para stakeholder,” tutup Wicipto.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546f22c589c67/pemerintah-tunggu-sikap-dpr-soal-ruu-advokat

DPPKAITSH

« go backkeep looking »
  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :

  • Archives