Pemberitahuan Ketua DPD KAI Banten
Posted on | April 11, 2014 | Comments Off
Sehubungan dengan akan dilakukan pengambilan sumpah PERADI di wilayah banten oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten pada hari senin 14 April 2014 Pk.08.00 di Ballroom Novotel Tangerang City Tangerang,.dengan ini diharapkan agar seluruh rekan-rekan Advokat KAI serempak melakukan demo besar-besaran di hari senin 14 April 2014 di tempat Ballroom Novotel Tangerang city Tangerang..dimohon rekan-rekan datang dan memberitahu kepada rekan rekan Advokat lainnya,.Demo akan dipimpin Langsung Oleh Presiden KAI Indra Sahnun Lubis,SH ketua DPD DKI Sahala siahaan,SH dan Ketua DPD KAI Banten Ricky Umar,SH..Terima Kasih
Berita Ketua DPD KAI Banten
Posted on | April 10, 2014 | Comments Off
Salam Perjuangan !!! Luangkan wktu 2 jam atau masa depan rekan2 sbg Adv KAI akan Merana dan Terpuruk ??? Mari brsama2 Presd KAI, VP Eggy Sujana, para pgrs DPP KAI, Ktua dan pgrs DPD KAI Banten, DPD DKI utk brsama2 mengajukan Protes keras ke PT. Banten, pd hri Jumat, 11 Apr ’14, jam 08.00, sehub Ka. Pt banten akan tetap Menyumpah Adv. Peradi pd Tgl 14 Apr ’14. Mhn bantu sebarkan sms ini. Wass. Ricky Umar (Ketua DPD Banten)
Pengurus Advokat dari KAI DKI Jakarta Diterima MA
Posted on | April 9, 2014 | Comments Off
Jakarta. Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) DKI Jakarta audensi dan bersilaturahmi dengan Mahkamah Agung (MA). Pertemuan ini untuk mempererat hubungan sesama penegak hukum khususnya KAI dengan MA. Acara yang berlangsung selasa (8/4/2014) di gedung Mahkamah Agung (MA) itu antara lain ingin meningkatkan kerjasama, sehingga terjadi hubungan yanglebih baik dan harmonis di kemudian hari.
“Kami menyampaikan masalah penyumpahan advokat anggota anggota KAI yang mengalami kendala selama proses persidangan, dan juga pembahasan mengenai RUU Advokat,” kata Ketua DPD KAI DKI Jakarta Sahala Siahaan SH kepada wartawan usai pertemuan itu.
Menurut Sahala, MA pada dasarnya tidak mau terlalu dalam ikut campur terhadap perselisihan organisasi advokat. Meskipun demikian, Sahala menyampaikan bahwa KAI adalah organisasi advokat yang sah dan meminta kepada MA agar menghormati Putusan MK no 101 yang mana pasal 4 UUA sudah didrop. Ini berarti, seorang advokat bisa melaksanakan profesinya tanpa melihat darimana organisasinya berasal.
MA menyadari memang banyak hambatan-hambatan advokat KAI yang beracara di persidangan. “Dan oleh karena itu KAI menghimbau agar dari MA dan lembaga peradilan di bawahnya tidak menghambat advokat KAI untuk beracara di dalam sidang peradilan termasuk juga tidak mempertanyakan berita acara sumpah pada saat pendaftaran gugatan,” pinta Sahala.
Permintaan ini direspon baik oleh MA untuk memperhatikan hal tersebut dan tidak akan menyulitkan advokat-advokat dari KAI dalam beracara. “Ini menjadi berita baik bagi kami karena MA merespon apa yang kami sampaikan, dengan akan di tindak lanjuti dan diskusikan dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung”, papar Sahala.
Pihak MA, lanjut Sahala, juga menyambut gembira terhadap adanya RUU Advokat, sehingga polemik antara organisasi advokat segera terselesaikan. Dimana di dalam RUU Advokat organisasi advokat dengan sistim multibar sehingga dengan sistem tersebut polemik organisasi advokat segera terselesaikan.
“Kami juga menyampaikan kepada Wakil Ketua MA bidang non yudisial untuk menyampaikan salam hangat kami kepada Ketua MA yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga beliau dilimpahi rahmat dan berkat dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua MA, sukses dalam karier dan keluarga,” kata Sahala menyampaikan salam dari keluarga besar KAI.
Suasana di dalam pertemuan tersebut kata Sahala, sangat harmonis dan akrab, selanjutnya pertemuan seperti ini akan dilakukan terus guna meningkatkan hubungan yang baik dengan pihak Mahkamah Agung.
Pertemuan pada hari ini juga didokumentasikan oleh pihak MA. MA diwakili Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial H Suwardi SH MH, Ketua Kamar Bidang Pembinaan MA Widayanto Sastrohardjono SH MSc, serta panitera MA.
Sementara dari DKI terdiri dari Ketua DPD KAI DKI Jakarta Sahala Siahaan SH, Oka Joesli SH MH, Rusdy Thahir SH MH (Penasihat DPD KAI DKI Jakarta), Richard Haullusy SH MH, Yuliani SH MH, dan Agus Saputra SH.
sumber : http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=5769&t=Pengurus%20Advokat%20dari%20KAI%20DKI%20Jakarta%20Diterima%20MA
Tabloid Visual : Tiga Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dilaporkan “Terima Suap” ke Komisi Yudisial
Posted on | April 5, 2014 | Comments Off
Laporan Sdr. Darwin Ranreng – telah dideklarasikan “Komite Penyelamat Organisasi Advokat KAI”
Posted on | April 2, 2014 | Comments Off
Berdasarkan laporan Sdr. Darwin Ranreng bhw tadi siang (Selasa, 1 April 2014 pd jam 14.00 WIB) bertempat di Chill Cafe, Gedung STC Lt 1 (Depan Senayan City) tlh dideklarasikan “Komite Penyelamat Organisasi Advokat KAI” krn pengurus saat ini dianggap salah akan mekanisme organisasi tsb. Dikhawatirkan hal ini yang akan melahirkan produk produk salah kaprah karna itu deklarasi penyelamatan ini untuk meluruskan persepsi sudut pandang dan mekanisme organisasi sesuai dengan ad/art yg ada, hasil dari itu bahwa kita menganggap DPP KAI sudah tdk ada (demisioner sejak 30 Mei 2013) dan perlu kita selamatkan jalannya proses kongres secara demokrasi yg jurdil dan disepakati pelaksanaan Kongres KAI II di Jakarta.
Dan bagi kartu anggota yg habis akan diperpanjang dgn memberikan surat keterangan sementara sampai terpilihnya Presiden KAI baru secara demokrasi.
Kebetulan sy (Darwin Ranreng) diamanahkan sebagai Sekjennya krn diminta oleh rekan rekan yang hadir tadi dgn beberapa unsyur perwakilan organisasi advokat ikadin di wakilkan oleh saya (Darwin Ranreng), IPHII diwakilkI oleh Erman Umar, HAPIi di wakili oleh Husen Pelu, APSI diwakili oleh Mulyadi Piliang, DPD KAI diwakili oleh Jonsen Simamora. Oleh karnanya kami meminta partisipasi dan dukungan penuih dari rekan” semua se tanah air untuk terjadinya perubahan yg sesuai dgn harapan kita semua dan kita sepakat bhw perubahan ini kita kawal sampai berlangsungnya Kongres KAI II di Jakarta. Demikian yg dpt sy (Darwin Ranreng) sampaikan dan hal ini patut di berikan apluss untuk teman teman UCA se-Indonesia dari kita untuk kita untuk kebersamaan kita suksess semua rekan rekan mohon bantuan dan saran nya guna perubahan, hilangkan pikiran yg negatif, ini murni untuk perubahan demikian rekan” semua yg dpt sy (Darwin Ranreng) sampaikan pd kesempatan ini
Tata Cara Pelaporan Pengaduan – Komisi Yudisial RI
Posted on | April 1, 2014 | Comments Off
Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi – KPK
Posted on | April 1, 2014 | Comments Off
Pemberitahuan Pelaksanaan Kongres Nasional II KAI – Jum’at s/d Minggu, tanggal 25 s/d 27 April 2014 di Wisma Atlet Jaka Baring, Kota Palembang, Sumsel
Posted on | March 31, 2014 | Comments Off
Formulir Peserta Kongres Nasional II Klik Disini
sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/showdetail.php?mod=art&id=132
Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
Posted on | March 7, 2014 | Comments Off
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Hamdan dalam sidang yang dihadiri oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai Pemohon.
Dalam pendapatnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah menjelaskan upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.
“Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan,” urai Anwar.
Selain itu, lanjut Anwar, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan.
“Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah beralasan menurut hukum,” ujarnya.
Dalam sidang tersebut, MK juga memutuskan tidak dapat menerima dua perkara pengujian KUHAP, yakni perkara yang diajukan oleh Andi Iskandar dan I Made Sudana.
sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9694#.UxlD-87FbIU
Putusan dapat di download di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahucap-6Maret2014.pdf
Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
Posted on | March 4, 2014 | Comments Off
sumber : http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations
REGULASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI
UserOnline
Users: 1 Guest