Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Badrodin Akui Ada Mafia Hukum di Tubuh Polri

Posted on | July 2, 2015 | Comments Off on Badrodin Akui Ada Mafia Hukum di Tubuh Polri

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memimpin upacara pelantikan pergantian perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jumat (12/6).(Republika/Wihdan Hidayat)
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memimpin upacara pelantikan pergantian perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jumat (12/6).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin meminta agar Polri memberantas mafia hukum di tubuh Polri. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara pada peringatan hari Bhayangkara ke 69, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengakui mafia hukum memang ada di tubuh Polri. “Mafia hukum di Polri yang sering ada itu Markus (Makelar Kasus),” ujar Badrodin, melalui sms kepada Republika, Kamis (2/7).

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena penyidik maupun atasan memberikan peluang. Karena itu, mafia hukum di tubuh Polri akan diantisipasi kedepannya.

Beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Badrodin dalam mengantisipasi mafia hukum di tubuh Polri yaitu meningkatkan pengawasan dalam proses penyidikan. Setiap kasus yang rawan selama proses hukum akan dikawal.

Selain itu, lanjutnya, Polri akan memonitor terus perkembangan kasus pihak berpekara yang merasa dirugikan. “Melakukan tapping dan tindak tegas,” kata Badrodin menambahkan.

Badrodin menghimbau kepada siapapun yang mengetahui ada anggota Polisi menjadi mafia hukum agar ditangkap. Akan tetapi, penangkapan harus berdasarkan bukti yang kuat.

Sebelumnya, Badrodin mengklaim sudah melakukan upaya pemberantasan dengan maksimal terhadap mafia hukum di tubuh Polri. Badrodin mengharapkan pemberantasan tersebut berhasil.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/02/nqv2ql-badrodin-akui-ada-mafia-hukum-di-tubuh-polri

Hadiri HUT Bhayangkara, Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum Di Kepolisian Diberantas

Posted on | July 1, 2015 | Comments Off on Hadiri HUT Bhayangkara, Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum Di Kepolisian Diberantas

Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7)

Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik “mafia hukum” di kepolisian atau yang lebih dikenal sebagai ”makelar kasus” segera diberantas. Permintaan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)  Bhayangkara ke-69 di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, Rabu (1/7).

Presiden juga meminta agar pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan.

“Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan didukung teknologi yang tepat,” tegas Presiden.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja itu, Presiden Jokowi menekankan, Polri harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat karena masih adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan.

Hal penting lainnya dalam pemberantasan kejahatan, kata Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki dalam siaran persnya Rabu (1/7) siang, Polri juga perlu melakukan sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dukungan masyarakat.

Presiden Jokowi juga mengingatkan Polri mengenai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di masa mendatang. “Persoalan sosial akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Tindak kejahatan akan semakin beragam dan memanfaatkan teknologi informasi dengan dimensi yang semakin luas,” tutur Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri. “Mereka telah membuat bangga bangsa Indonesia di dalam maupun di dunia internasional,” ujarnya.

Banyak Berperan

Presiden Jokowi mencatat, sepanjang sejarah pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Beragam pengalaman itu, lanjut Presiden Jokowi,  tentunya menjadikan Polri lebih terampil dan matang dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran Polri agar terus membenahi diri melalui Reformasi Birokrasi Polri di segala bidang, agar dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat.

Menurut Presiden, masih banyak masukan, berupa komplain dari masyarakat terkait pelayanan Polri maupun dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan, komplain dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun secara langsung merupakan masukan yang berarti bagi Polri untuk mengukur sejauhmana penerimaan masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri dan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap Polri.

“Berbagai masukan tersebut harus digunakan untuk perbaikan dan koreksi terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat,” pinta Jokowi.

Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan tentang program “Revolusi Mental” yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri. Presiden berharap program tersebut harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas semata. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif,” kata Presiden.

Tampak hadir dalam upacara peringatan HUT Bhayangkara itu anatar lain Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Kalla,  Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan pejabat lain.

sumber : http://setkab.go.id/hadiri-hut-bhayangkara-presiden-jokowi-minta-mafia-hukum-di-kepolisian-diberantas/

Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan

Posted on | July 1, 2015 | Comments Off on Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan

Peningkatan tarif tetap Bea Meterai hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Bea Meterai.

Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan bahwa tarif Bea Meterai di tahun 2015 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap Rp3000 dan Rp6000 seperti yang saat ini berlaku. Peningkatan tarif tetap Bea Meterai hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Bea Meterai yang harus dibahas bersama terlebih dahulu oleh pemerintah dengan DPR.Adapun usulan perubahan tarif tetap Bea Meterai yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPRadalah meniadakan tarif tetap Bea Meterai Rp3000, untuk dokumen yang memuat jumlah uang dengan nilai transaksi di atas Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, dan meningkatkan tarif tetap Bea Meterai Rp6000 menjadi Rp10.000.

Pembahasan perubahan Undang-Undang Bea Meterai oleh Pemerintah dan DPRdirencanakan baru akan dilakukan di tahun 2015,sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRtanggal 23 Juni 2015 untuk memasukan perubahan Undang-Undang Bea Meterai dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015.

“Dengan demikian dapat kami tegaskan bahwa tarif Bea Meterai di tahun 2015 belum akan mengalami perubahan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan Hubungan Masyarakat Diyjen Pajak, Mekar Satria Utama, dalam siaran pers, Rabu (1/7).

Menurutnya, pemerintah dan DPRdirencanakan baru akan membahas perubahan Undang-Undang Bea Meterai di tahun 2015 ini, termasuk mengenai perubahan tarif Bea Meterai. Apabila pemerintah dan DPRmenyetujui Undang-Undang Bea Meterai yang baru, segala ketentuan dalam Undang-Undang Bea Meterai yang baru, tidak akan diberlakukan saat itu juga, tapi satu tahun sejak tanggal diundangkan.

“Hal ini untuk mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat dan kesiapan adminisitrasinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk menaikan dan memperluas objek bea materai menuai respon negatif dari anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram. Soalnya rencana tersebut dinilai kontraproduktif, bahkan membebani masyarakat.

“Kebijakan kenaikan dan memperluas bea materai ini ialah cerminan dari strategi fiskal pemerintah yang kontraproduktif dan akan membebani masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ecky, perlambatan ekonomi saat ini semestinya mendorong pemerintah melakukan kebijakan yang tidak membebani rakyat. Sayangnya, rencana kebijakan tersebut bertolak belakang dengan strategi ekspansi fiskal menstimulus perekonomian meningkatkan daya beli masyarakat. Akibatnya, masyarakat terbebani dalam kegiatan transaksi ekonomi mereka.

“Sehingga malah makin melemahkan perekomian,” imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lebih jauh berpandangan rencana kebijakan tersebut setidaknya menjadikan tidak fokusnya pemerintah dalam melaksanakan strategi fiskal pemerintah dalam upaya untuk menggenjot perekonomian. Ia menilai pemerintah tepat dalam menaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Namun, dengan  dengan adanya rencana kebijakan bea materai  tersebut menjadi kontraproduktif.

“Dari kebijakan ini terlihat strategi fiskal pemerintah tidak fokus, apakah mau ekspansi atau kontraksi. Padahal kemarin pemerintah baru saja menaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi potensi pendapatan pajak sebesar 11 triliyun rupiah dalam rangka menggenjot perekonomian, itu adalah strategi ekspansi fiskal yang saya kira tepat. Tapi kenaikan bea materai ini malah sebaliknya. Kalau begitu, buat apa PTKP dinaikan,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5593c4855f2d5/tarif-bea-materai-2015-tak-alami-perubahan

Revisi UU Advokat Solusi Atasi Perpecahan Dunia Advokat

Posted on | June 19, 2015 | Comments Off on Revisi UU Advokat Solusi Atasi Perpecahan Dunia Advokat

Masing-masing kubu harus memperhatikan kepentingan para calon advokat yang telah melaksanakan ketentuan dalam UU Advokat.
Revisi UU Advokat Solusi Atasi Perpecahan Dunia Advokat

Pro kontra RUU Advokat yang terjadi tahun lalu. Foto: RES
Dunia advokat kerap mengalami perpecahan. Bukan sekali atau dua kali, bahkan berkali-kali organisasi advokat terpecah belah setelah melakukan Musyawarah Nasional (Munas). Peristiwa teranyar, Munas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Makassar Maret lalu. PERADI terpecah menjadi tiga, kepemimpinan Juniver Girsang, Care Taker, dan Kepemimpinan Fauzi Hasibuan yang baru saja terpilih versi PERADI Otto Hasibuan.

Persoalan carut marutnya dunia advokat perlu segera diatasi. Soalnya, jika berkelanjutan tanpa ujung akan berdampak terhadap para pencari keadilan. Mengatasi persoalan itulah diperlukan aturan yang mengatur organisasi advokat melalui sebuah UU baru. UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dirasa sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan revisi.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai upaya mempersatuan advokat melalui satu organisasi sudah dilakukan berulang kali melalui mekanisme single bar. Hanya saja upaya tersebut terbilang gagal. Perpecahan kembali berulang. Revisi UU (RUU) Advokat  setidaknya menjadi jalan keluar atas kemelut perpecahan dan perseteruan dunia advokat.

“Karena itu, dalam konteks undang-undang harus bisa kemudian memberikan jalan keluar,” ujarnya di Gedung DPR, Kamis (18/6).

Hal mendasar yang perlu direvisi terkait sistem keorganisasian, single bar atau multi bar. Menurut Arsul, kalau pilihannya tetap menggunkan single bar maka formatnya perlu diubah menjadi mekanisme federasi atau konfederasi. Dengan begitu, organisasi single bar katakanlah PERADI misalnya hanya masuk pada ranah regulator dan pengawasan dan implementasi kode etik. Sedangkan organisasi advokat lainnya yang berada di bawah PERADI sebagai pelaksana regulasi, termasuk melaksanakan ujian advokat dan melakukan rekruitmen.

“Ada satu organisasi yang sifatnya federatif yang ini kewenangannya di hulu. Jadi dia semacam kalau dalam koteks migas, itu dia sebagai regulator. Kemudian organisasi-organisasi advokat-advokat yang ada, itu menjadi organisasi hilir, dia bisa tetap hidup dialah execution agency organisasi  advokat,” ujarnya.

Arsul mengatakan, konflik organisasi advokat yang tidak berkesudahan mengharuskan pembahasan RUU Advokat segera dipercepat oleh DPR. Oleh sebab itulah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tempat Arsul benaung akan mengusulkan RUU Advokat masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 mendatang. Selain itu, FPPP sebagai pengusung dimasukannya RUU Advokat masuk dalam Prolegnas 2015-2019 setelah pembahasan di DPR periode 2009-2014 lalu tak juga rampung.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, mengatakan revisi terhadap UU Advokat dapat dipertimbangkan menjadi jalan keluar atas kekisruhan di tubuh advokat yang kerap berulang. Hal yang perlu diubah dengan mengganti dari sistem single bar menjadi multi bar. Tentu saja keberadaan dewan advokat nasional menjadi penting dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi advokat.

Ia berpandangan kepentingan para advokat yang tidak aterlibat dalam konflik di elite di tubuh advokat mesti dipikirkan secara serius. Pasalnya jika tidak, akan berdampak terhadap para advokat lainnya  sebagai pemberi bantuan jasa pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan. “Kalau para advokat senior yang terlibat dalam konflik ini tidak bisa menyelesaikan perpecahan, maka perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian melalui pembenahan regulasi,” ujarnya melalui pesan pendek kepada hukumonline.

Menurut Miko, jika perpecahan di tubuh advokat kian meluas dan semakin destruktif, revisi terhadap UU Advokat perlu dipertimbangkan untuk dipercepat. Setidaknya dapat dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2016 sebagaimana usulan Arsul. Dengan begitu, maka RUU Advokat dapat dilakukan pembahasannya antara DPR dan pemerintah.

“Apabila perpecahan tidak selesai dan semakin destruktif, perubahan terhadap UU Advokat perlu dipikirkan segera dibahas dalam Prolegnas prioritas 2016,” katanya.
 
Terpisah, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengamini pandangan Arsul untuk dilakukan pembahasan RUU Advokat. Ia menilai RUU Advokat mendesak dilakukan pembahasan dengan merujuk kondisi perpecahan PERADI. “ICJR memandang perubahan dan pembaharuan pengaturan untuk Advokat semakin diperlukan mengingat realitasnya sulit untuk membentuk organisasi advokat yang tunggal (single bar),” ujarnya.

ICJR, kata Anggara, meminta agar DPR melakukan pembahasan RUU Advokat menitikberatkan keterbukaan dalam segala hal. Mulai pengelolaan organisasi, pengelolaan advokat hingga pengambilan keputusan strategis dalam organisasi advokat. Tak kalah penting, ICJR meminta agar masing-masing kubu PERADI memperhatikan kepentingan para calon advokat yang telah melaksanakan ketentuan dalam UU 18/2003.

“Terfragmentasinya PERADI akan membawa konsekuensi serius terhadap para Sarjana Hukum yang akan menjadi advokat di masa depan,” tandasnya.

Tunggu Masukan
Komisi III DPR khususnya F-PPP menunggu naskah akademik dan draf RUU Advokat dari organisasi advokat. Sebagai pihak pengusung, F-PPP berkepentingan untuk meminta masukan dari stakeholder khususnya  seluruh organisasi advokat dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU advokat.

Atas dasar itulah Arsul ‘menantang’ advokat secara personal maupun organisasi untuk memberikan buah pemikirannya untuk kemudian dituangkan dalam naskah akademik dan draf RUU. Namun jika tidak juga ada organisasi advokat yang memberikan masukan dan pemikirannya, maka sebagai pengusul FPPP  berkewajiban menyusun dan membuat draf RUU.

“Kami akan susun berdasarkan pembahasan yang lalu dan akan kami perbaharui. Tapi kita, F-PPP menunggu masukan berupa draf naskah akademik dan draf RUU. Karena rencananya ini akan kami masukan dalam RUU Prolegnas prioritas 2016,” ujar pria berlatar belakang advokat itu.

Dikatakan Arsul, FPPP tak saja siap menerima masukan, bahkan jika terdapat organisasi advokat yang sudah memiliki naskah akademik beserta draf RUU Advokat hasil pemikirannya akan disambangi fraksinya.

“Kami membuka pintu lebar-lebar dan menghimbau agar teman-teman ini bisa menyumbangkan naskah akademik dan draf RUU. Artinya PPP siap menerima jika disambangi. Bukan saja disambangi, kalau mereka sudah siap naskah akademik dan drafnya, kita yang akan meyambangi,” ujarnya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun menyarankan hal yang sama. Menurutnya, ketimbang gontok-gontokan berebut fisik PERADI, para advokat lebih baik menyumbangkan ide-idenya untuk dimasukan ke RUU Advokat demi adanya perbaikan dan perubahan undang-undang.

“Marilah ide itu dimasukan kepada perbaikan atau perubahan undang- undang. Jadi menurut saya uni-single-bar yang bersifat banyak,” katanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5583b3d8620cc/revisi-uu-advokat-solusi-atasi-perpecahan-dunia-advokat

Presiden KAI Minta RUU Advokat Dikebut

Posted on | June 19, 2015 | Comments Off on Presiden KAI Minta RUU Advokat Dikebut


RMOL. Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengungkapkan bahwa saat ini karut marut dunia advokat berada di puncaknya. Dunia advokat negeri ini telah memasuki era terburuk sepanjang masa.

“Bahkan saya meragukan independensi organisasi advokat bila negeri ini menganut sistem singlebar,” sebut dia dalam keterangannya, Jumat (19/6).

“Wadah tunggal saya yakini adalah sistem organisasi advokat yg sangat mudah diintervensi oleh pemerintah,” tambah Tjoetjoe Sandjaja.

Jelas dia, kita bisa melihat secara kasat mata bagaimana para advokat berebut panggung dan saling memaki tanpa sedikitpun menjunjung tinggi etika profesi.

“Bagaimana beberapa hakim sebagai sesama penegak hukum telah melakukan penghinaan terhadap profesi advokat dengan cara membatasi tugas profesional para advokat dengan alasan yang tidak konstitusional (sumpah),” kata Tjoetjoe Sandjaja.

KAI, lanjut Tjoetjoe Sandjaja, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/2009 telah meyakini bahwa multibar adalah pillihan yang lebih realistis dibandingkan dengan singlebar.

Bahkan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Dr. Takdir Rahmadi, ketua muda bidang pembinaan MA dalam sidang MK pada 6 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa MA tidak ingin terjebak dalam konflik antar organisasi advokat. MA tidak mempermasalahkan latar belakang organisasi seorang advokat. MA tidak keberatan bila penyumpahan advokat dilakukan oleh organisasi advokat dan tidak lagi dilakukan dimuka sidang terbuka pengadilan tinggi.

“Sikap MA tersebut sangat kami apresiasi dan kami hormati sebagai satu solusi penyelesaian masalah yang saat ini sedang dihadapi dalam dunia advokat,” ujar Tjoetjoe Sandjaja.

“Ingin saya sampaikan bahwa saat ini dunia penegakan hukum sedang mengalami sakit parah. Bagaimana ketika UU memerintahkan bersatu namun faktanya organisasi advokat tidak bisa disatukan. Bagaimana ketika masalah sumpah yang telah diputus oleh MK namun implementasinya tidak dilaksanakan oleh jajaran lembaga peradilan yang mengakibatkan banyak advokat tidak bisa bersidang karena alasan belum sumpah. Padahal bukan kita yang tidak mau bersumpah, tapi pengadilan tinggilah yang tidak mau menyumpah,” beber Tjoetjoe Sandjaja menambahkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi perkelahian di ruang sidang antara advokat dengan hakim dan panitera di PN Kendari karena masalah sumpah. Dan puncaknya dalam musyawarah antara rekan-rekan advokat dengan ketua PN Kendari, ketua PN telah bersikap barbar berteriak-teriak dan menyeret-nyeret serta mengusir advokat dari dalam ruangannya.

“Sungguh ironi dan memilukan dunia penegakan hukum di negeri kita. Oleh karenanya saya sangat mengutuk penegak hukum yang lebih mengedepankan emosinya dibandingkan dengan intelektualitasnya. Dan hakim serta ketua PN seperti itu tidak pantas disebut yang mulia,” kata Tjoetjoe Sandjaja.

Untuk itu, lanjut Tjoetjoe Sandjaja, atas nama KAI, dengan segala hormat memohon kepada Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menkumham agar RUU Advokat yang saat ini masuk prolegnas 2015-2019 untuk dikebut penyelesaiannya.

“Sistem singlebar telah terbukti tidak layak untuk dipertahankan, maka kedepan multibar dapat menjadi pilihan yang ideal bagi semua pihak. Dengan multi organisasi advokat, diharapkan ‘every body happy’. KAI tetap konsisten mendorong RUU Advokat yang menganut sistem multibar association untuk segera disahkan menjadi UU,” demikian Tjoetjoe Sandjaja.

sumber : http://m.rmol.co/news.php?id=206835

Caretaker PERADI Siapkan Pemilihan Ketua Umum e-Voting

Posted on | June 19, 2015 | Comments Off on Caretaker PERADI Siapkan Pemilihan Ketua Umum e-Voting

Selain lebih murah, e-voting juga dipercaya dapat lebih demokratis sehingga seluruh anggota bisa menggunakan hak pilihnya.

Caretaker PERADI Siapkan Pemilihan Ketua Umum e-Voting

Suasana Munas PERADI. Foto: RZK (Ilustrasi)
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kini menjelma menjadi tiga kubu. Kubu pertama, baru saja merampungkan musyawarah nasional (munas) lanjutan di Pekanbaru yang memunculkan Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020. Kubu kedua, di bawah nahkoda Juniver Girsang yang menyatakan dirinya juga sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020 telah membentuk kepengurusan.Kubu ketiga yang menyebut diri mereka sebagai caretaker PERADI tengah mempersiapkan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang kabarnya akan digelar sekira bulan Agustus 2015. Dikomandoi dua advokat senior, Luhut Pangaribuan dan Humphrey Djemat, caretaker tengah mempersiapkan mekanisme pemilihan ketua umum yang berbeda, yakni dengan pemungutan secara elektronik atau e-Voting.

Tim Luhut Bersama Lawyer (Luber Law), Junedi Sirait mengatakan, pelaksanaan e-Voting masih dipersiapkan.Junedi mengatakan e-Voting merupakan mekanisme pemilihan yang hemat biaya. Dengan menggunakan e-Voting, dia juga meyakini Munas akan lebih bermartabat dan demokratis, karena sistemnya one man one votesehingga seluruh advokat dapat menggunakan hak pilihnya.

Dideskripsikan Junedi, sistem e-Voting yang akan diterapkan dalam Munaslub nanti menggunakan telepon seluler sebagai medium pemungutan. Nantinya akan ada tahap verifikasi berupa pertanyaan yang harus dijawab seluruh anggota PERADI yang ikut menggunakan hak pilihnya.

“Modelnya IT, hampir sama kalau kita melihat misalnya Indonesian idol, mau masuk ke dalam harus daftar dahulu,” kata Junedi menganalogikan kepada hukumonline, Kamis (18/6).

Selain mempersiapkan e-Voting, caretaker juga dalam proses membentuk kelompok kerja (pokja) yang bertugas melakukan verifikasi anggota PERADI di setiap cabang di seluruh Indonesia. “Namanya siapa, nomor KTA-nya berapa, dari cabang mana lalu nomor handphone-nya berapa,” katanya.

Seluruh database yang masuk tersebut, akan diberikan ke pihak IT sebagai pelaksana. Lalu,pihak IT akan mengirimkan short message service (sms) ke seluruh nomor telpon anggota PERADI di seluruh Indonesia yang telah diverifikasi.

“Sms-sms itu yang harus diisi oleh masing-masing advokat, dari mulai mendaftarkan diri mereka, menyebutkan identitas dan seterusnya.Pokoknya semua program melalui IT. Termasuk nantinya verifikasi calon-calon ketua umum,” kata Junedi.

Para calon Ketum tersebut, lanjut Junedi, akan diberi kesempatan mengiklankan dirinya sendiri melalui basis IT. Jadi, seluruh advokat bisa melihat apa yang dikampanyekan para calon ketua umumtersebut. Ia mengatakan, cara IT ini jauh lebih murah jika dibandingkan Munas yang diselenggarakan di Makassar maupun Pekanbaru lalu.

“Kalau angkanya belum persis. Tapi kalau dihitung dengan yang dikeluarkan saat ini oleh DPN bermunas ria sampai habis miliaran, yang pasti ini jauh lebih murah dan lebih gampang,” katanya.

Junedi menegaskan pihak pelaksana e-Voting terjamin independensinyauntuk menepiskekhawatiran terjadinya kecurangan.Menurut Junedi, proses pemilihan akan berjalan secara transparan.

“Justru ini akan meminimalisasi kecurangan-kecurangan seperti yang terjadi sekarang. Penggiringan dan lain sebagainya, itu sebabnya kita butuhkan pihak independen untuk lakukan itu,” katanya.

Dikatakan Junedi, Munaslub dicanangkan akan digelar bulan Agustus 2015. Sebelum itu, akan ada proses verifikasi yang ditargetkan rampungbulan Juli2015. Sedangkan untuk pemilihan e-voting ditargetkan akan terlaksana pada Agustus 2015. “Untuk perangkat, pola penggunaannya tidak begitu lama, agak lama itu adalah verifikasi data. Kalau verifikasi data sudah valid, sudah masuk, tinggal menggunakan basis elektronik tadi, sms beredar,” pungkasnya.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, informasi tentang persiapan e-Voting terpampang di akun  Facebook Luber Law, tim pendukung Luhut Pangaribuan. Informasi tersebut menuai ragam komentar. Sebagian mendukung, sebagian lagi mengkritik.

Misalnya, Alisati Siregar Silo yang menulis, “Setuju klu pemilihan ketua di Munas dgn sistem one man one vote. Pak RT saja kita pilih dgn sistem one man one vote. Jadi rekan2 advokat mari kita bangun sistem yg baik dan demokrasi yg umum saat ini kita anut.”

Lalu, A Hamonangan Sinurat yang menulis, “Sudah lah itu Kawan.. apa lagi , kalau mau munas PEMUNGUTAN SUARANYA pake E Voting hrs jelas dulu aturan mainnnya, dan cara e voting hrs di sepakti dulu penggunannya dalam (Munas juga),dan sistem serta perangkat nya hrs di audit dulu pemakaiannya oleh Profesional IT yg terakreditasi, , jangan jangan nanti di Pencet A, YG keluar misalnya nama LAMBOK, dipencet B,YG keluarnya nama LAMBOK JUGA, demikian kalau dipencet Z, yang keluar masih nama lambok juga. Dan banyak lagi hal hal teknis dan juridis yg hrs diselesaikan lebih dahulu jika INGIN menggunakan kan sistem e-VOTING.”

sumber :  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5582bba2b86d2/caretaker-peradi-siapkan-pemilihan-ketua-umum-e-voting

Surat Kementerian Sekretariat Negara RI : Pengaduan Sdr. Bukit Darbis Sitompul, SH.

Posted on | June 18, 2015 | Comments Off on Surat Kementerian Sekretariat Negara RI : Pengaduan Sdr. Bukit Darbis Sitompul, SH.

Sekneg

PP No. 80 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Posted on | June 16, 2015 | No Comments

pp2012_80 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN_Page_01

 

selengkapnya dapat di download disini

Selamat Menyambut BULAN PUASA

Posted on | June 14, 2015 | Comments Off on Selamat Menyambut BULAN PUASA

Selamat menyambut bulan puasa

James Purba Mengkritik Proses Pelaksanaan Munas Pekanbaru

Posted on | June 14, 2015 | Comments Off on James Purba Mengkritik Proses Pelaksanaan Munas Pekanbaru

Panitia mengklaim bahwa para calon sudah menyepakati mekanisme Munas.
James Purba Mengkritik Proses Pelaksanaan Munas Pekanbaru</p><br />
<p>

Calon Ketum DPN PERADI James Purba. Foto: SGP

Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Jamaslin James Purba mengkritik proses pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang tak sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI.

James menjelaskan bila merujuk ke Anggaran Dasar PERADI, maka Munas diawali dengan perhitungan quorum di hadapan peserta Munas, yakni para utusan-utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Lalu, agenda dilanjutkan dengan agenda pembahasan dan pengesahan tata tertib Munas.

James Purba dan rekan-rekan utusan belum pernah diinfokan panitia soal pembukaan munas, perhitungan quorum dan pembahasan serta pengesahan tatib munas,” sebutnya melalui pesan singkat yang diterima hukumonline, Sabtu (13/6).

James mengatakan bila ada agenda seperti itu diselenggarakan di tempat lain, berarti hanya orang tertentu yang diundang oleh panitia. Selanjutnya, kalau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah ada, maka tetap harus dilakukan di hadapan peserta Munas. “Peserta Munas bukan hanya beberapa Ketua DPC loh, tetapi (termasuk juga,-red) utusan Munas,” tambahnya.

“Kalau LPJ sudah dilaksanakan maka status Ketum demisioner, selanjutnya pimpinan sidang yang ambil alih kewenangan sampai terpilih ketua baru. Kalau ketua lama belum demisioner, maka tidak bisa dilaksanakan pemilihan ketua baru,” sebutnya lagi.

James melanjutkan bahwa dalam Berita Acara Rapat di ruang 802 yang berisikan beberapa rekan-rekan advokat dinyatakan bahwa Ketum lama baru akan demisioner setelah serah terima jabatan. “Lho kok bisa? Kalau belum ada demisioner, maka cacat hukum dong kalau dilakukan pemilihan ketua baru,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Steering Committee Munas Achiel Suyanto mengakui bahwa yang diundang ke rapat pleno untuk menyepakati mekanisme pemilihan adalah perwakilan DPC yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Ia mengatakan hal ini dilakukan karena situasi yang tak memungkinkan karena ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan Munas.

Rapat pun diselenggarakan di Lantai 8 hotel dengan penjagaan ketat pada 22.30 WIB. Berdasarkan pantauan hukumonline, pada waktu yang bersamaan, para utusan yang memiliki hak suara memang masih ada di sekitar restauran untuk bernyanyi, berjoget atau sekadar bercengkerama satu sama lain.

Achiel mengklaim kesepakatan pleno sudah disepakati oleh para calon yang bertarung, yakni Fauzie Yusuf Hasibuan, Jamaslin James Purba dan Fredrich Yunadi. “Mereka sudah menyerahkan pencalonan dari lima cabang sebagai syarat untuk bertarung dalam pemilihan Ketum DPN PERADI,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, selain mendapat dukungan dari lima DPC, James juga membawa berkas dukungan dari 500 anggota PERADI dari 15 cabang. Dukungan itu bisa digunakan untuk “calon independen” yang tak memperoleh dukungan minimal lima DPC.

“Dia ditanya, apa James jadi calon dari cabang atau independen? Dia akhirnya memilih jadi calon cabang,” ujarnya.

Achiel menyatakan dengan adanya pernyataan itu maka seharusnya mekanisme tak perlu dipersoalkan lagi karena memang telah disepakati. “Mekanisme sudah disetujui. Seharusnya sudah selesai,” ujarnya.

Sedangkan mengenai Otto yang belum demisioner, Achiel mengutarakan bahwa Otto hanya masih bertindak sebagai Ketum DPN PERADI untuk urusan administratif yang belum terselesaikan. Misalnya, pembayaran hotel area munas hingga gaji pegawai PERADI.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557c0bf5d0cd0/james-purba-mengkritik-proses-pelaksanaan-munas-pekanbaru

« go backkeep looking »
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :