Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Revisi UU Advokat Solusi Atasi Perpecahan Dunia Advokat

Posted on | June 19, 2015 | Comments Off on Revisi UU Advokat Solusi Atasi Perpecahan Dunia Advokat

Masing-masing kubu harus memperhatikan kepentingan para calon advokat yang telah melaksanakan ketentuan dalam UU Advokat.
Revisi UU Advokat Solusi Atasi Perpecahan Dunia Advokat

Pro kontra RUU Advokat yang terjadi tahun lalu. Foto: RES
Dunia advokat kerap mengalami perpecahan. Bukan sekali atau dua kali, bahkan berkali-kali organisasi advokat terpecah belah setelah melakukan Musyawarah Nasional (Munas). Peristiwa teranyar, Munas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Makassar Maret lalu. PERADI terpecah menjadi tiga, kepemimpinan Juniver Girsang, Care Taker, dan Kepemimpinan Fauzi Hasibuan yang baru saja terpilih versi PERADI Otto Hasibuan.

Persoalan carut marutnya dunia advokat perlu segera diatasi. Soalnya, jika berkelanjutan tanpa ujung akan berdampak terhadap para pencari keadilan. Mengatasi persoalan itulah diperlukan aturan yang mengatur organisasi advokat melalui sebuah UU baru. UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dirasa sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan revisi.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai upaya mempersatuan advokat melalui satu organisasi sudah dilakukan berulang kali melalui mekanisme single bar. Hanya saja upaya tersebut terbilang gagal. Perpecahan kembali berulang. Revisi UU (RUU) Advokat  setidaknya menjadi jalan keluar atas kemelut perpecahan dan perseteruan dunia advokat.

“Karena itu, dalam konteks undang-undang harus bisa kemudian memberikan jalan keluar,” ujarnya di Gedung DPR, Kamis (18/6).

Hal mendasar yang perlu direvisi terkait sistem keorganisasian, single bar atau multi bar. Menurut Arsul, kalau pilihannya tetap menggunkan single bar maka formatnya perlu diubah menjadi mekanisme federasi atau konfederasi. Dengan begitu, organisasi single bar katakanlah PERADI misalnya hanya masuk pada ranah regulator dan pengawasan dan implementasi kode etik. Sedangkan organisasi advokat lainnya yang berada di bawah PERADI sebagai pelaksana regulasi, termasuk melaksanakan ujian advokat dan melakukan rekruitmen.

“Ada satu organisasi yang sifatnya federatif yang ini kewenangannya di hulu. Jadi dia semacam kalau dalam koteks migas, itu dia sebagai regulator. Kemudian organisasi-organisasi advokat-advokat yang ada, itu menjadi organisasi hilir, dia bisa tetap hidup dialah execution agency organisasi  advokat,” ujarnya.

Arsul mengatakan, konflik organisasi advokat yang tidak berkesudahan mengharuskan pembahasan RUU Advokat segera dipercepat oleh DPR. Oleh sebab itulah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tempat Arsul benaung akan mengusulkan RUU Advokat masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 mendatang. Selain itu, FPPP sebagai pengusung dimasukannya RUU Advokat masuk dalam Prolegnas 2015-2019 setelah pembahasan di DPR periode 2009-2014 lalu tak juga rampung.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, mengatakan revisi terhadap UU Advokat dapat dipertimbangkan menjadi jalan keluar atas kekisruhan di tubuh advokat yang kerap berulang. Hal yang perlu diubah dengan mengganti dari sistem single bar menjadi multi bar. Tentu saja keberadaan dewan advokat nasional menjadi penting dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi advokat.

Ia berpandangan kepentingan para advokat yang tidak aterlibat dalam konflik di elite di tubuh advokat mesti dipikirkan secara serius. Pasalnya jika tidak, akan berdampak terhadap para advokat lainnya  sebagai pemberi bantuan jasa pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan. “Kalau para advokat senior yang terlibat dalam konflik ini tidak bisa menyelesaikan perpecahan, maka perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian melalui pembenahan regulasi,” ujarnya melalui pesan pendek kepada hukumonline.

Menurut Miko, jika perpecahan di tubuh advokat kian meluas dan semakin destruktif, revisi terhadap UU Advokat perlu dipertimbangkan untuk dipercepat. Setidaknya dapat dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2016 sebagaimana usulan Arsul. Dengan begitu, maka RUU Advokat dapat dilakukan pembahasannya antara DPR dan pemerintah.

“Apabila perpecahan tidak selesai dan semakin destruktif, perubahan terhadap UU Advokat perlu dipikirkan segera dibahas dalam Prolegnas prioritas 2016,” katanya.
 
Terpisah, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengamini pandangan Arsul untuk dilakukan pembahasan RUU Advokat. Ia menilai RUU Advokat mendesak dilakukan pembahasan dengan merujuk kondisi perpecahan PERADI. “ICJR memandang perubahan dan pembaharuan pengaturan untuk Advokat semakin diperlukan mengingat realitasnya sulit untuk membentuk organisasi advokat yang tunggal (single bar),” ujarnya.

ICJR, kata Anggara, meminta agar DPR melakukan pembahasan RUU Advokat menitikberatkan keterbukaan dalam segala hal. Mulai pengelolaan organisasi, pengelolaan advokat hingga pengambilan keputusan strategis dalam organisasi advokat. Tak kalah penting, ICJR meminta agar masing-masing kubu PERADI memperhatikan kepentingan para calon advokat yang telah melaksanakan ketentuan dalam UU 18/2003.

“Terfragmentasinya PERADI akan membawa konsekuensi serius terhadap para Sarjana Hukum yang akan menjadi advokat di masa depan,” tandasnya.

Tunggu Masukan
Komisi III DPR khususnya F-PPP menunggu naskah akademik dan draf RUU Advokat dari organisasi advokat. Sebagai pihak pengusung, F-PPP berkepentingan untuk meminta masukan dari stakeholder khususnya  seluruh organisasi advokat dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU advokat.

Atas dasar itulah Arsul ‘menantang’ advokat secara personal maupun organisasi untuk memberikan buah pemikirannya untuk kemudian dituangkan dalam naskah akademik dan draf RUU. Namun jika tidak juga ada organisasi advokat yang memberikan masukan dan pemikirannya, maka sebagai pengusul FPPP  berkewajiban menyusun dan membuat draf RUU.

“Kami akan susun berdasarkan pembahasan yang lalu dan akan kami perbaharui. Tapi kita, F-PPP menunggu masukan berupa draf naskah akademik dan draf RUU. Karena rencananya ini akan kami masukan dalam RUU Prolegnas prioritas 2016,” ujar pria berlatar belakang advokat itu.

Dikatakan Arsul, FPPP tak saja siap menerima masukan, bahkan jika terdapat organisasi advokat yang sudah memiliki naskah akademik beserta draf RUU Advokat hasil pemikirannya akan disambangi fraksinya.

“Kami membuka pintu lebar-lebar dan menghimbau agar teman-teman ini bisa menyumbangkan naskah akademik dan draf RUU. Artinya PPP siap menerima jika disambangi. Bukan saja disambangi, kalau mereka sudah siap naskah akademik dan drafnya, kita yang akan meyambangi,” ujarnya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun menyarankan hal yang sama. Menurutnya, ketimbang gontok-gontokan berebut fisik PERADI, para advokat lebih baik menyumbangkan ide-idenya untuk dimasukan ke RUU Advokat demi adanya perbaikan dan perubahan undang-undang.

“Marilah ide itu dimasukan kepada perbaikan atau perubahan undang- undang. Jadi menurut saya uni-single-bar yang bersifat banyak,” katanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5583b3d8620cc/revisi-uu-advokat-solusi-atasi-perpecahan-dunia-advokat

Presiden KAI Minta RUU Advokat Dikebut

Posted on | June 19, 2015 | Comments Off on Presiden KAI Minta RUU Advokat Dikebut


RMOL. Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengungkapkan bahwa saat ini karut marut dunia advokat berada di puncaknya. Dunia advokat negeri ini telah memasuki era terburuk sepanjang masa.

“Bahkan saya meragukan independensi organisasi advokat bila negeri ini menganut sistem singlebar,” sebut dia dalam keterangannya, Jumat (19/6).

“Wadah tunggal saya yakini adalah sistem organisasi advokat yg sangat mudah diintervensi oleh pemerintah,” tambah Tjoetjoe Sandjaja.

Jelas dia, kita bisa melihat secara kasat mata bagaimana para advokat berebut panggung dan saling memaki tanpa sedikitpun menjunjung tinggi etika profesi.

“Bagaimana beberapa hakim sebagai sesama penegak hukum telah melakukan penghinaan terhadap profesi advokat dengan cara membatasi tugas profesional para advokat dengan alasan yang tidak konstitusional (sumpah),” kata Tjoetjoe Sandjaja.

KAI, lanjut Tjoetjoe Sandjaja, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/2009 telah meyakini bahwa multibar adalah pillihan yang lebih realistis dibandingkan dengan singlebar.

Bahkan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Dr. Takdir Rahmadi, ketua muda bidang pembinaan MA dalam sidang MK pada 6 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa MA tidak ingin terjebak dalam konflik antar organisasi advokat. MA tidak mempermasalahkan latar belakang organisasi seorang advokat. MA tidak keberatan bila penyumpahan advokat dilakukan oleh organisasi advokat dan tidak lagi dilakukan dimuka sidang terbuka pengadilan tinggi.

“Sikap MA tersebut sangat kami apresiasi dan kami hormati sebagai satu solusi penyelesaian masalah yang saat ini sedang dihadapi dalam dunia advokat,” ujar Tjoetjoe Sandjaja.

“Ingin saya sampaikan bahwa saat ini dunia penegakan hukum sedang mengalami sakit parah. Bagaimana ketika UU memerintahkan bersatu namun faktanya organisasi advokat tidak bisa disatukan. Bagaimana ketika masalah sumpah yang telah diputus oleh MK namun implementasinya tidak dilaksanakan oleh jajaran lembaga peradilan yang mengakibatkan banyak advokat tidak bisa bersidang karena alasan belum sumpah. Padahal bukan kita yang tidak mau bersumpah, tapi pengadilan tinggilah yang tidak mau menyumpah,” beber Tjoetjoe Sandjaja menambahkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi perkelahian di ruang sidang antara advokat dengan hakim dan panitera di PN Kendari karena masalah sumpah. Dan puncaknya dalam musyawarah antara rekan-rekan advokat dengan ketua PN Kendari, ketua PN telah bersikap barbar berteriak-teriak dan menyeret-nyeret serta mengusir advokat dari dalam ruangannya.

“Sungguh ironi dan memilukan dunia penegakan hukum di negeri kita. Oleh karenanya saya sangat mengutuk penegak hukum yang lebih mengedepankan emosinya dibandingkan dengan intelektualitasnya. Dan hakim serta ketua PN seperti itu tidak pantas disebut yang mulia,” kata Tjoetjoe Sandjaja.

Untuk itu, lanjut Tjoetjoe Sandjaja, atas nama KAI, dengan segala hormat memohon kepada Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menkumham agar RUU Advokat yang saat ini masuk prolegnas 2015-2019 untuk dikebut penyelesaiannya.

“Sistem singlebar telah terbukti tidak layak untuk dipertahankan, maka kedepan multibar dapat menjadi pilihan yang ideal bagi semua pihak. Dengan multi organisasi advokat, diharapkan ‘every body happy’. KAI tetap konsisten mendorong RUU Advokat yang menganut sistem multibar association untuk segera disahkan menjadi UU,” demikian Tjoetjoe Sandjaja.

sumber : http://m.rmol.co/news.php?id=206835

Caretaker PERADI Siapkan Pemilihan Ketua Umum e-Voting

Posted on | June 19, 2015 | Comments Off on Caretaker PERADI Siapkan Pemilihan Ketua Umum e-Voting

Selain lebih murah, e-voting juga dipercaya dapat lebih demokratis sehingga seluruh anggota bisa menggunakan hak pilihnya.

Caretaker PERADI Siapkan Pemilihan Ketua Umum e-Voting

Suasana Munas PERADI. Foto: RZK (Ilustrasi)
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kini menjelma menjadi tiga kubu. Kubu pertama, baru saja merampungkan musyawarah nasional (munas) lanjutan di Pekanbaru yang memunculkan Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020. Kubu kedua, di bawah nahkoda Juniver Girsang yang menyatakan dirinya juga sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020 telah membentuk kepengurusan.Kubu ketiga yang menyebut diri mereka sebagai caretaker PERADI tengah mempersiapkan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang kabarnya akan digelar sekira bulan Agustus 2015. Dikomandoi dua advokat senior, Luhut Pangaribuan dan Humphrey Djemat, caretaker tengah mempersiapkan mekanisme pemilihan ketua umum yang berbeda, yakni dengan pemungutan secara elektronik atau e-Voting.

Tim Luhut Bersama Lawyer (Luber Law), Junedi Sirait mengatakan, pelaksanaan e-Voting masih dipersiapkan.Junedi mengatakan e-Voting merupakan mekanisme pemilihan yang hemat biaya. Dengan menggunakan e-Voting, dia juga meyakini Munas akan lebih bermartabat dan demokratis, karena sistemnya one man one votesehingga seluruh advokat dapat menggunakan hak pilihnya.

Dideskripsikan Junedi, sistem e-Voting yang akan diterapkan dalam Munaslub nanti menggunakan telepon seluler sebagai medium pemungutan. Nantinya akan ada tahap verifikasi berupa pertanyaan yang harus dijawab seluruh anggota PERADI yang ikut menggunakan hak pilihnya.

“Modelnya IT, hampir sama kalau kita melihat misalnya Indonesian idol, mau masuk ke dalam harus daftar dahulu,” kata Junedi menganalogikan kepada hukumonline, Kamis (18/6).

Selain mempersiapkan e-Voting, caretaker juga dalam proses membentuk kelompok kerja (pokja) yang bertugas melakukan verifikasi anggota PERADI di setiap cabang di seluruh Indonesia. “Namanya siapa, nomor KTA-nya berapa, dari cabang mana lalu nomor handphone-nya berapa,” katanya.

Seluruh database yang masuk tersebut, akan diberikan ke pihak IT sebagai pelaksana. Lalu,pihak IT akan mengirimkan short message service (sms) ke seluruh nomor telpon anggota PERADI di seluruh Indonesia yang telah diverifikasi.

“Sms-sms itu yang harus diisi oleh masing-masing advokat, dari mulai mendaftarkan diri mereka, menyebutkan identitas dan seterusnya.Pokoknya semua program melalui IT. Termasuk nantinya verifikasi calon-calon ketua umum,” kata Junedi.

Para calon Ketum tersebut, lanjut Junedi, akan diberi kesempatan mengiklankan dirinya sendiri melalui basis IT. Jadi, seluruh advokat bisa melihat apa yang dikampanyekan para calon ketua umumtersebut. Ia mengatakan, cara IT ini jauh lebih murah jika dibandingkan Munas yang diselenggarakan di Makassar maupun Pekanbaru lalu.

“Kalau angkanya belum persis. Tapi kalau dihitung dengan yang dikeluarkan saat ini oleh DPN bermunas ria sampai habis miliaran, yang pasti ini jauh lebih murah dan lebih gampang,” katanya.

Junedi menegaskan pihak pelaksana e-Voting terjamin independensinyauntuk menepiskekhawatiran terjadinya kecurangan.Menurut Junedi, proses pemilihan akan berjalan secara transparan.

“Justru ini akan meminimalisasi kecurangan-kecurangan seperti yang terjadi sekarang. Penggiringan dan lain sebagainya, itu sebabnya kita butuhkan pihak independen untuk lakukan itu,” katanya.

Dikatakan Junedi, Munaslub dicanangkan akan digelar bulan Agustus 2015. Sebelum itu, akan ada proses verifikasi yang ditargetkan rampungbulan Juli2015. Sedangkan untuk pemilihan e-voting ditargetkan akan terlaksana pada Agustus 2015. “Untuk perangkat, pola penggunaannya tidak begitu lama, agak lama itu adalah verifikasi data. Kalau verifikasi data sudah valid, sudah masuk, tinggal menggunakan basis elektronik tadi, sms beredar,” pungkasnya.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, informasi tentang persiapan e-Voting terpampang di akun  Facebook Luber Law, tim pendukung Luhut Pangaribuan. Informasi tersebut menuai ragam komentar. Sebagian mendukung, sebagian lagi mengkritik.

Misalnya, Alisati Siregar Silo yang menulis, “Setuju klu pemilihan ketua di Munas dgn sistem one man one vote. Pak RT saja kita pilih dgn sistem one man one vote. Jadi rekan2 advokat mari kita bangun sistem yg baik dan demokrasi yg umum saat ini kita anut.”

Lalu, A Hamonangan Sinurat yang menulis, “Sudah lah itu Kawan.. apa lagi , kalau mau munas PEMUNGUTAN SUARANYA pake E Voting hrs jelas dulu aturan mainnnya, dan cara e voting hrs di sepakti dulu penggunannya dalam (Munas juga),dan sistem serta perangkat nya hrs di audit dulu pemakaiannya oleh Profesional IT yg terakreditasi, , jangan jangan nanti di Pencet A, YG keluar misalnya nama LAMBOK, dipencet B,YG keluarnya nama LAMBOK JUGA, demikian kalau dipencet Z, yang keluar masih nama lambok juga. Dan banyak lagi hal hal teknis dan juridis yg hrs diselesaikan lebih dahulu jika INGIN menggunakan kan sistem e-VOTING.”

sumber :  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5582bba2b86d2/caretaker-peradi-siapkan-pemilihan-ketua-umum-e-voting

Surat Kementerian Sekretariat Negara RI : Pengaduan Sdr. Bukit Darbis Sitompul, SH.

Posted on | June 18, 2015 | Comments Off on Surat Kementerian Sekretariat Negara RI : Pengaduan Sdr. Bukit Darbis Sitompul, SH.

Sekneg

PP No. 80 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Posted on | June 16, 2015 | No Comments

pp2012_80 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN_Page_01

 

selengkapnya dapat di download disini

Selamat Menyambut BULAN PUASA

Posted on | June 14, 2015 | Comments Off on Selamat Menyambut BULAN PUASA

Selamat menyambut bulan puasa

James Purba Mengkritik Proses Pelaksanaan Munas Pekanbaru

Posted on | June 14, 2015 | Comments Off on James Purba Mengkritik Proses Pelaksanaan Munas Pekanbaru

Panitia mengklaim bahwa para calon sudah menyepakati mekanisme Munas.
James Purba Mengkritik Proses Pelaksanaan Munas Pekanbaru</p><br />
<p>

Calon Ketum DPN PERADI James Purba. Foto: SGP

Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Jamaslin James Purba mengkritik proses pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang tak sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI.

James menjelaskan bila merujuk ke Anggaran Dasar PERADI, maka Munas diawali dengan perhitungan quorum di hadapan peserta Munas, yakni para utusan-utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Lalu, agenda dilanjutkan dengan agenda pembahasan dan pengesahan tata tertib Munas.

James Purba dan rekan-rekan utusan belum pernah diinfokan panitia soal pembukaan munas, perhitungan quorum dan pembahasan serta pengesahan tatib munas,” sebutnya melalui pesan singkat yang diterima hukumonline, Sabtu (13/6).

James mengatakan bila ada agenda seperti itu diselenggarakan di tempat lain, berarti hanya orang tertentu yang diundang oleh panitia. Selanjutnya, kalau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah ada, maka tetap harus dilakukan di hadapan peserta Munas. “Peserta Munas bukan hanya beberapa Ketua DPC loh, tetapi (termasuk juga,-red) utusan Munas,” tambahnya.

“Kalau LPJ sudah dilaksanakan maka status Ketum demisioner, selanjutnya pimpinan sidang yang ambil alih kewenangan sampai terpilih ketua baru. Kalau ketua lama belum demisioner, maka tidak bisa dilaksanakan pemilihan ketua baru,” sebutnya lagi.

James melanjutkan bahwa dalam Berita Acara Rapat di ruang 802 yang berisikan beberapa rekan-rekan advokat dinyatakan bahwa Ketum lama baru akan demisioner setelah serah terima jabatan. “Lho kok bisa? Kalau belum ada demisioner, maka cacat hukum dong kalau dilakukan pemilihan ketua baru,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Steering Committee Munas Achiel Suyanto mengakui bahwa yang diundang ke rapat pleno untuk menyepakati mekanisme pemilihan adalah perwakilan DPC yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Ia mengatakan hal ini dilakukan karena situasi yang tak memungkinkan karena ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan Munas.

Rapat pun diselenggarakan di Lantai 8 hotel dengan penjagaan ketat pada 22.30 WIB. Berdasarkan pantauan hukumonline, pada waktu yang bersamaan, para utusan yang memiliki hak suara memang masih ada di sekitar restauran untuk bernyanyi, berjoget atau sekadar bercengkerama satu sama lain.

Achiel mengklaim kesepakatan pleno sudah disepakati oleh para calon yang bertarung, yakni Fauzie Yusuf Hasibuan, Jamaslin James Purba dan Fredrich Yunadi. “Mereka sudah menyerahkan pencalonan dari lima cabang sebagai syarat untuk bertarung dalam pemilihan Ketum DPN PERADI,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, selain mendapat dukungan dari lima DPC, James juga membawa berkas dukungan dari 500 anggota PERADI dari 15 cabang. Dukungan itu bisa digunakan untuk “calon independen” yang tak memperoleh dukungan minimal lima DPC.

“Dia ditanya, apa James jadi calon dari cabang atau independen? Dia akhirnya memilih jadi calon cabang,” ujarnya.

Achiel menyatakan dengan adanya pernyataan itu maka seharusnya mekanisme tak perlu dipersoalkan lagi karena memang telah disepakati. “Mekanisme sudah disetujui. Seharusnya sudah selesai,” ujarnya.

Sedangkan mengenai Otto yang belum demisioner, Achiel mengutarakan bahwa Otto hanya masih bertindak sebagai Ketum DPN PERADI untuk urusan administratif yang belum terselesaikan. Misalnya, pembayaran hotel area munas hingga gaji pegawai PERADI.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557c0bf5d0cd0/james-purba-mengkritik-proses-pelaksanaan-munas-pekanbaru

Pemungutan Suara Munas PERADI Berlangsung dari Kamar ke Kamar

Posted on | June 14, 2015 | Comments Off on Pemungutan Suara Munas PERADI Berlangsung dari Kamar ke Kamar

Pemungutan Suara Munas PERADI Berlangsung dari Kamar ke Kamar

Ketua SC Munas PERADI II, Achiel Suyanto. Foto: RES.

Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) II lanjutan di Pekanbaru Achiel Suyanto mengkonfirmasi bahwa Munas tetap berjalan walau pemungutan berlangsung dari kamar ke kamar para utusan cabang.

“Pemungutan suara sudah berlangsung semalam, walau sesuai dengan agenda yang telah disusun,” ujarnya dalam konferensi pers di Pekanbaru, Sabtu (13/6).

Achiel mengatakan karena situasi di lobby Hotel Labersa (tempat penyelenggaraan Munas) tidak kondusif karena ada pihak-pihak yang menolak Munas dan polisi menarik pengamanan, maka panitia memutar otak untuk melanjutkan Munas. “Kami sepakat Munas harus tetap berjalan,” ujarnya.

“Kami adu strategi, kalau diadakan di tempat sebagaimana mestinya (ballroom hotel,-red), maka kacau dan tidak ada jaminan keamanan,” ujarnya.

Achiel mengungkapkan panitia akhirnya memutuskan mengundang para Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI yang hadir untuk rapat di lantai 8 Hotel Labersa. “Kami akhirnya membuka rapat pleno pada pukul 22.30 semalam,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan pantuan hukumonline, pada waktu yang sama, sejumlah utusan yang memiliki hak pilih terlihat masih di area lokasi restauran dekat Lobby Hotel. Sebagian terlihat bernyanyi, serta sebagian yang lain bercengkerama satu sama lain.

Achiel menjelaskan rapat pleno itu sudah berlangsung sesuai dengan kuorum. Ada 63 perwakilan cabang PERADI yang hadir dari 67 perwakilan yang dimiliki PERADI. “Empat perwakilan cabang yang tidak hadir adalah Salatiga, Jakarta Selatan, Kendari, dan Tangerang,” ujarnya.

Nah, dari 63 cabang tersebut, ada 501 utusan yang hadir dari 548 utusan yang terdaftar.

Dalam rapat pleno itu, lanjut Achiel, disepakati bahwa agenda Munas dipercepat, yakni langsung pemilihan Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020. “Yang memenuhi syarat pencalonan didukung lima cabang adalah Fauzie Yusuf Hasibuan, James Purba, Frederich Yunadi,” ungkapnya.

Achiel mengungkapkan rapat pleno juga menyepakati sistem distrik untuk pemililhan ketua. Ia menuturkan sistem ini diambil karena para peserta Munas menginap di tiga hotel berbeda, yakni Hotel Labersa, Hotel Grand Elite dan Hotel Aryaduta.

“Dari tiga wilayah itu, kami membagi menjadi 11 titik pemungutan suara dan dibentuk semacam panitia pemungutan suara. Mereka terdiri dari seorang dari DPN, seorang dari panitia pemilihan dan para saksi masing-masing calon,” ujarnya.

Lalu, para panitia beserta saksi ini mengunjungi kamar-kamar hotel para peserta yang sudah dibagi menjadi 11 titik itu untuk memungut suara. “Mereka bergerilya ke masing-masing kamar. Surat suara di situ ditusuk, di kamar peserta sendiri dan langsung dihitung di depan mereka,” ujarnya.

“Panitia mengirim SMS ke panitia Pusat di Hotel Labersa setiap pemungutan suara selesai. Prosesnya berjalan hingga pukul 5.30 WIB. Pemungutan suara sudah berlangsung dan sekarang kami sedang rekapitulasi,” ujarnya.

Pertanggungjawaban Diterima

Achiel menambahkan selain pemilihan, agenda Munas yang sudah dilaksanakan adalah laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPN PERADI 2010-2015 Otto Hasibuan. “Karena memang situasi darurat, maka mekanisme di Tata Tertib juga diubah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Achiel membagikan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum ke masing-masing Ketua dan Sekretaris DPC pada rapat pleno. “Kami beri waktu mereka untuk baca LPJ itu, dan akhirnya mereka semua sepakat menerima LPJ Ketua Umum,” tuturnya.

“Jadi, sudah ada dua agenda Munas yang dilaksanakan. Tinggal, agenda rapat komisi yang masih belum dilaksanakan,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557b9235380e0/pemungutan-suara-munas-peradi-berlangsung-dari-kamar-ke-kamar

Rapat diam-diam, Munas II Peradi di Riau disebut “Esek-esek”

Posted on | June 13, 2015 | Comments Off on Rapat diam-diam, Munas II Peradi di Riau disebut “Esek-esek”

Beritariau.com, Pekanbaru – Beredar isu, Munas Peradi II kubu Otto Hasibuan di Hotel Labersa Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jumat (12/06/15) malam, tak digelar selayaknya acara pertemuan yang dihadiri anggota atau peserta rapat. Munas ini, diduga digelar dengan sistem door to door dengan memanggil hanya ketua-ketua DPC di ruang tertutup.

Pasalnya, Munas yang dijadwalkan sesuai rencana pukul 07.00 malam ternyata tak kunjung dibuka. Bahkan, tamu undangan yaitu Prof DR Jimly Asshiddiqie dan Rizal Ramli yang telah tiba di lokasi batal sebagai Keynote Speaker di acara pembukaan.

Pantauan Beritariau.com di lokasi acara sejak sore hingga pukul 23.20 WIB malam, area Hotel Labersa dipadati para utusan dari 67 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi dari seluruh Indonesia. Usai makan malam, ternyata acara belum di mulai. Malah, peserta asyik bernyanyi di area restoran sambil berjoget diiringi orgen tunggal.

“Sabar Mas. Kita menunggu keputusan pimpinan. Nanti akan kita gelar konferensi pers. Ini bahannya sedang disiapkan,” ungkap Panitia Munas Peradi Bidang Humas, Joko kepada Beritariau.com usai makan malam.

Lama ditunggu, hingga tengah malam ternyata tak ada informasi apapun soal pelaksanaan Munas.

Namun, sumber Beritariau.com menyebutkan adanya pertemuan terbatas yang dilakukan di ruang tertutup antara sejumlah petingggi Peradi. Disebutkan, Munas dilakukan dengan sistem Drop Box alias pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan.

“Masih soal itu (pemilihan), mungkin subuh baru dapat hasil dan langsung di notariskan,” ungkap sumber ini kepada Beritariau.com.

Disinggung alasan pelaksanaan secara diam-diam ini, sumber ini mengaku demi keamanan dan ketertiban. Hal ini, katanya, sesuai usul petinggi Mabes Polri.

“Ini solusi dari atas (Mabes),” ungkapnya.

Terkait ini, Aziun Azhari sebagai satu dari tujuh orang Pelaksana Tugas (Plt) DPC Peradi versi Juniver Girsang menyebutkan bahwa acara yang digelar ini merupakan Munas “Esek-esek”.

“Dari hasil yang kami pantau. Ini Munas Esek-esek. Tak ada rapat akbar, tak ada pembukaan, tak ada penyampaian pendapat. Makanya kita minta supaya ga ada acara beginian. Biarlah polemik diselesaikan di tingkat atas. Tak perlu sok bikin rapat akbar ternyata bodong,” ungkap Aziun Azhari di lobby Hotel Labersa.

Dikonfirmasi terkait tudingan ini, Joko tak berani berkomentar. “Besok (Sabtu/12/06/15), kita gelar konferensi pers,” janjinya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, yang tampak adalah para peserta masih berkaraoke ria di restoran hotel.

sumber : http://beritariau.com/berita-2478-rapat-diamdiam-munas-ii-peradi-di-riau-disebut-esekesek.html

Munas PERADI di Pekanbaru Juga Tertunda

Posted on | June 13, 2015 | Comments Off on Munas PERADI di Pekanbaru Juga Tertunda

Ada desas-desus bahwa Munas berlangsung secara ‘underground’ dengan sistem dropbox yang dikelola oleh DPC-DPC PERADI.

Munas PERADI di Pekanbaru Juga Tertunda

Suasana penjagaan Munas PERADI Pekanbaru, Riau, Jumat (12/6). Foto: RES

Sejatinya Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) II lanjutan di Pekanbaru akan dimulai pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada Jumat (12/6). Namun, hingga tengah malam waktu setempat, area Ballroom Hotel Labersa tempat acara Munas berlangsung belum juga dibuka.

Berdasarkan pantauan hukumonline, para peserta masih “tertahan” di restauran usai makan malam. Sebagian peserta terlihat bernyanyi sambil menunggu pengumuman Munas lanjutan dimulai. Sebagian lainnya hanya duduk-duduk dan kemudian terlihat resah menunggu Munas segera berlangsung. Hingga akhirnya, mereka meninggalkan ruang makan itu satu per satu.

Usut punya usut, panitia Munas belum berani membuka perhelatan karena di lokasi hotel telah diisi sekelompok orang yang ingin agar Munas Pekanbaru tidak diteruskan. Mereka adalah sekelompok orang yang sama yang telah “ricuh” pada pagi dan sore harisebagaimana diberitakan sebelumnya.

Wakil Sekretaris Organizing Committee (OC) Munas Pekanbaru, Rivai Kusumanegara sempat mengatakan Munas akan terus berlangsung, walau rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) Riau dicabut. Namun, dengan semakin sedikitnya petugas Kepolisian yang berjaga di hotel, rupanya membuat panitia berpikir ulang.

Hingga Jumat tengah malam, belum ada juga tanda-tanda “kehidupan” di Ballroom hotel. Para panitia yang berseliweran pun tak ada yang berani memberikan konfirmasi tentang bagaimana nasib Munas. Sebagian dari panitia menuturkan bahwa mereka masih mengupayakan Munas lanjutan tetap berjalan.

Humas Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Joko akhirnya mengabarkan bahwa pada Sabtu (13/6) pukul 10.00 WIB, pihak DPN PERADI akan menggelar konferensi pers. “Besok jam 10, Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan akan menjelaskan semua ini,” ujarnya di Pekanbaru, Jumat tengah malam.

Meski tak ada kegiatan Munas di Ballroom hotel sesuai dengan jadwal, tetapi di area Munas terdapat desas-desus bahwa sebenarnya Munas sudah berlangsung, terutama salah satu agendanya yang memilih Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020. Hanya, cara pemilihannya berlangsung ‘underground’ atau secara tertutup.

Informasi yang diperoleh hukumonline, pemilihan dilakukan dengan sistem dropbox, dimana suara-suara diplot ke setiap pengurus DPC untuk didistribusikan ke masing-masing utusannya. “Kami sudah memilih,” ujar Badrus, pengurus DPC PERADI Surakarta kepada hukumonline.

Joko juga tak menampik bila proses Munas sebenarnya sudah berlangsung, meski terlihat para peserta masih terlihat santai-santai di area restauran hotel. Ia menuturkan bahwa para Ketua DPC menggelar rapat tertutup dengan pengurus DPN PERADI tentang nasib Munas di sebuah ruangan di hotel itu.

“Mereka memang dari tadi sudah rapat di atas. Ada pembicaraan seputar mekanisme pemilihan, dan memang ada usulan agar digunakan sistem dropbox yang diplot ke masing-masing Ketua DPC yang hadir. Tapi, Saya belum bisa memastikan bahwa sistem ini sudah diterima oleh para Ketua DPC. Tadi masih alot perdebatannya,” ungkap Joko lagi.

Joko meminta para wartawan bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan dan para panitia pada Sabtu pagi ini. “Kita tunggu saja nanti saat konferensi pers,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Munas II PERADI di Pekanbaru ini merupakan munas lanjutan dari Munas yang sama di Makassar beberapa waktu lalu. Kala itu, Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan menunda pelaksanaan Munas hingga beberapa bulan ke depan dengan Munas Makassar tidak kondusif karena kehadiran orang-orang yang tidak diundang.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557b3af8440c4/munas-peradi-di-pekanbaru-juga-tertunda

« go backkeep looking »
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :