Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Johan Budi Jadi Deputi Pencegahan KPK

Posted on | October 15, 2014 | Comments Off

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Johan Budi nantinya tidak lagi tampil di hadapan media sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan bakal diangkat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Menurut Johan, dia mengikuti seleksi Deputi Pencegahan KPK sejak dua bulan lalu.

“Pekan lalu pimpinan menyampaikan bahwa saya lulus dan ditunjuk menjadi Deputi Pencegahan KPK,” kata Johan melalui pesan singkat, Senin (13/10/2014).

Menurut rencana, kata dia, Jumat pekan ini pimpinan KPK akan melantiknya sebagai Deputi Pencegahan. Mengenai pengganti Jubir KPK, Johan menyampaikan bahwa pimpinan akan mengumumkan hal tersebut bersamaan dengan pelantikannya.

“Mengenai pengganti Jubir KPK, akan ditunjuk dan diumumkan Pimpinan pada hari Jumat besok,” ujar dia.

Sebelum mengawali karirnya di KPK, Johan merupakan petinggi di salah satu harian nasional di Indonesia. Lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini pernah bekerja di perusahaan petrokimia sebelum dia mengawali karirnya di dunia jurnalistik.

Tak lama setelah menjadi Redaktur Bidang Nasional Harian Tempo pada 2003, Johan bergabung dengan KPK sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Dia lalu menjadi Juru Bicara KPK selama tiga periode kepemimpinan hingga saat ini.

Pada Juli 2011, Johan sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK saat kasus wisma atlet disidik. Johan kala itu dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.

Alasan pengunduran diri Johan adalah agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya. Selain itu, kata Johan, pengunduran dirinya akan memberi keleluasaan jika Deputi Pengawasan Internal KPK memeriksanya.

Namun, pimpinan KPK periode Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan. Johan juga gagal dalam seleksi pimpinan KPK ketika itu.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/10/13/10114131/Johan.Budi.Jadi.Deputi.Pencegahan.KPK.

Surat DPP KAI – 30 September 2014 : Perihal RUU Advokat

Posted on | October 8, 2014 | No Comments

IMG_20141008_135512

PINDAH KANTOR – 1 Oktober 2014

Posted on | September 30, 2014 | Comments Off

PINDAH KANTOR – 1 Oktober 2014

Budiman Sudharma & Rekan – LBH Buddhis Ind. – LBH Keadilan Hukum Masy. Ind. (Advokat/Pengacara)

Komplek Taman Harapan Indah, Ruko THI Blok A1 No. 8 Jalan Jelambar Barat Jakarta Barat 11460
(Belakang Sekolah Taman Harapan Indah)

Telp.021 33370647  Fax. 021 6624620 – www.budimansudharma.com – email. advokat@budimansudharma.com

*sebelum rumah duka jabar agung jelambar*

HP. 081389696926 – 0818769391 – 085814181866 pin bb : 2160504D

Panja DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Advokat

Posted on | September 29, 2014 | Comments Off

JAKARTA – Panja RUU Advokat DPR RI memutuskan untuk menghentikan pembahasan guna memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kelanjutan RUU tersebut.

Wakil Ketua Panja RUU Advokat dari FPDIP, Sayed Muhammad Muliady mengatakan tidak adanya titik temu antara anggota panja dalam menentukan Dewan Advokat Nasional menyebabkan rapat panja harus dihentikan.

“Kita belum ada titik temu mengenai format Dewan Advokat. Sedangkan masa kerja kita tinggal menghitung hari saja yaitu sampai akhir bulan ini saja. Ini tidak mungkin dapat diselesaikan, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya,” kata Sayed kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Sayed menjelaskan fraksinya berpandangan bahwa DAN harus mendiri, tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya sehingga independensi advokat dalam membela masyarakat yang berurusan dengan hukum bisa dijaga. Disamping itu, kemandirian DAN tersebut juga ditujukan untuk menghilangkan adanya konflik kepentingan.

“Pandangan kami adalah DAN itu berasal dari Advokat untuk Advokat tidak diisi oleh orang-orang diluar Advokat. Mereka harus membiayai dirinya sendiri tidak boleh dapat dana dari APBN,”jelasnya.

Dengan dihentikannya pembahasan mengenai RUU Advokat ini, Panja memberikan rekomendasi atau saran kepada anggota DPR periode berikutnya. Meski menurut Sayed hal itu tidak serta-merta akan dilanjutkan oleh DPR mendatang.

“Ini tidak otomatis diteruskan pembahasannya oleh DPR periode mendatang, Kalau mereka mau membahas mereka harus mulai dari awal dan harus masuk dalam prolegnas,” tambah Sayed.

Pendeknya waktu pembahasan RUU ini juga diaminin oleh ketua Pansus RUU Advokat Syarifuddin Suding. Menurutnya, RUU tersebut tidak bisa dipaksakan untuk dijadikan UU karena masih harus menempuh proses yang tidak sebentar, seperti harus masuk dalam pembahasan tim perumus dan tim singkronisasi.

“Jelas ini tidak bisa dipaksakan. Saya sendiri heran kalau ada pihak-pihak yang mencoba memaksakan RUU ini menjadi UU,”tegas ketua fraksi Hanura tersebut.

Suding menegaskan sejak awal RUU ini sudah bermasalah karena tidak sesuai dengan naskah akademik yang diterimanya. Disamping itu, Pemerintah juga terlambat dalam mengirimkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). “Naskah akademiknya mirip dengan UU no 18 tahun 2003 tapi RUU-nya berbeda. Disamping itu, kita baru terima DIM tanggal 3 bulan ini mana mungkin bisa membahas satu-persatu DIM tersebut,” kata Suding.

Menanggapi keputusan DPR ini, Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan menjelaskan pembahasan RUU Advokat seharusnya dilakukan dengan waktu yang tidak tergesa-gesa karena banyak pasal yang masih menjadi perdebatan sengit diantara advokat. Dalam beberapa kesempatan Otto selalu menegaskan independensi organisasi advokat harus tetap dijaga guna membantu masyarakat pencari keadilan. “Kalau advokatnya tidak independen, maka yang akan dirugikan para pencari keadilan,” kata Otto.

Pro Kontra terhadap RUU Advokat ini telah berlangsung panjang sehingga mengundang perhatian masyarakat luas dan dunia internasional. Peradi menilai banyak pasal yang bisa mengebiri kemandirian advokat dan kwalitas para penegak hukum diluar kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ini.

Pasal-pasal yang menjadi perdebatan antara lain yaitu Pasal mengenai Keberadaan Dewan Advokat Nasional dan Pasal mengenai struktur organisasi advokat. Dalam RUU tersebut dinyatakan bahwa DAN berada dibawah pemerintah dan dibiayai oleh APBN. Hal ini membuat mereka tidak independen. Disatu sisi, pasal mengenai Multibar dan penyumpahan juga dinilai akan membuat tidak adanya standarisasi mutu karena masing-masing organisasi advokat mempunyai standar kualitas advokat yang mereka seleksi dan sumpah.

Dalam perjalanan pro dan kontra mengenai RUU Advokat ini membuat dua organisasi advokat Peradi dan KAI harus melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mereka kepada DPR. Peradi dalam bulan ini tercatat sebanyak 2 kali melakukan aksi damai dibundaran HI dan DPR RI dalam jumlah massa lebih dari 5.000 advokat dari seluruh Indonesia.

Aksi menentang dan mendukung RUU Advokat ini tidak hanya berlangsung di Jakarta saja, akan tetapi juga berlangsung di berbagai kota di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Jember, Makassar, Bandung. Tidak hanya itu saja, Penolakan terhadap RUU ini juga dilakukan 11 universitas terkemuka di Indonesia, di antaranya Unair, UGM, Airlangga, UNS, USU, UI, Trisakti, UII, UMI, dan Ubaya.

sumber : http://news.okezone.com/read/2014/09/28/339/1045437/panja-dpr-tak-lanjutkan-pembahasan-ruu-advokat

Ahmad Yani Mengaku Diancam Ratusan Advokat Terkait RUU Advokat

Posted on | September 26, 2014 | Comments Off

KOMPAS.COM/SABRINA ASRILSekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, mendapatkan ancaman dari ratusan advokat. Kejadian itu terjadi pada Rabu (24/9/2014) malam, saat Yani menerima kelompok advokat itu untuk membicarakan pengesahan RUU Advokat.

Menurut Yani, kelompok advokat itu memaksa agar DPR tidak mengesahkan RUU Advokat. Namun, karena tak mendapatkan kepastian, mereka menumpahkan emosinya kepada anggota Komisi III DPR tersebut.

“Mereka memaksa agar RUU Advokat tidak disahkan. Pas saya mau keluar, mereka menghalangi,” kata Yani, saat dikonfirmasi, Kamis (25/9/2014).

Yani mengatakan, ratusan advokat itu terus memaksa dan menghalanginya. Bahkan, beberapa petugas keamanan dalam DPR yang ada di lokasi sangat kewalahan saat mencoba membawa Yani ke lokasi yang aman.

Menurut Yani, setelah dihalangi selama beberapa menit oleh para advokat, ia akhirnya dapat meninggalkan lokasi melalui basementGedung DPR menggunakan sebuah mobil. Saat memasuki mobilnya, ratusan advokat masih berusaha menghalanginya.

“Semalam, sekitar jam 21.30 WIB. Mereka sempat memukul pamdal juga katanya,” kata Yani.

Secara pribadi, Yani menyayangkan sikap kasar para advokat yang memaksakan kehendaknya tersebut. Namun, ia belum berencana meneruskan peristiwa ini ke jalur hukum.

“Ada yang mencoba melempar saya. Saya kira tidak mencerminkan seorang advokat,” kata dia.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/18383281/Ahmad.Yani.Mengaku.Diancam.Ratusan.Advokat.Terkait.RUU.Advokat

PEMBERITAHUAN Bagi rekan-rekan Advokat KAI diharapkan Jam 15.00 WIB (Kamis, 25 Sept 2014) berkumpul di Gedung Nusantara II DPR RI – PANJA RUU Advokat, untuk mengawal pembahasan terakhir RUU Advokat

Posted on | September 25, 2014 | Comments Off

Document31

Korlap-KAI : Juju Purwantoro-0813.99922217

RUU Advokat, Ahmad Yani Nyaris Digebuki Pengacara Peradi

Posted on | September 25, 2014 | Comments Off

JAKARTA - Pertemuan antara Komisi III DPR dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Rabu (24/9) malam, diwarnai insiden penyanderaan terhadap Ahmad Yani, anggota Komisi Hukum dari Fraksi PPP. Dalam peristiwa itu, Yani mengaku nyaris digebuki.

Yani menduga penyanderaan itu dilakukan karena sekitar ratusan anggota Peradi memaksakan kehendak mereka agar pengesahan RUU Advokat dalam sidang Paripurna DPR, Kamis (25/9) ini dibatalkan.

“Mereka memaksakan kehendak undang-undang ini tidak disahkan. Jadi (kejadiannya) kita sudah selesai rapat, kita sudah terima mereka, saat saya mau keluar itulah saya diadang,” kata Yani di Gedung DPR RI Jakarta.

Pengadangan itu menurutnya tidak mencerminkan sikap profesi advokat yang seharusnya mengedepankan cara-cara elegan dalam menyampaikan aspirasinya. Apalagi sampai melempari dengan botol dan mengejar dirinya sampai ke parkiran mobil.

“Itu tidak menunjukkan sikap profesi, ada yang melempar saya dengan botol tapi tidak kena. Semalam setelah kita tutup rapat jam setengah sepuluh. Setengah jam saya disandera, dikejar sampai ke mobil. Ratusan lebih mereka, pamdal kita kewalahan,” jelasnya.

Yani mengaku tidak memahami alasan apa yang membuat anggota Peradi sampai brutal seperti itu. Bahkan Yani menganggap tindakan Peradi sebagai bentuk intimidasi dan menghalangi kerja dewan. Apalagi kondisi serupa juga dialami anggota lain, Nudirman Munir.

“Ini betul-betul mengganggu kinerja dewan, saya semalam telpon Pak Kapolri juga. Ini menghalang-halangi tugas dewan, Peradi tetap saya terima kok, mereka yang tidak mampu mengendalikan anggotanya. Saya sudah lapor pimpinan DPR, ini bukan pribadi saya tapi penghinaan terhadap parlemen,” tandasnya.

sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/09/25/259957/RUU-Advokat,-Ahmad-Yani-Nyaris-Digebuki-Pengacara-Peradi-

Anggota Komisi III Dilempar Botol dan Dikejar Ratusan Pengacara

Posted on | September 25, 2014 | Comments Off

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani sempat menjadi sasaran ratusan pengacara yang diduga berasal dari anggota Peradi (Persatuan Advokat Indonesia). Peristiwa itu terjadi saat Yani menerima anggota Peradi di ruang kerja lantai 2 Gedung Nusantara II, Gedung DPR, Rabu (25/9/2014) malam.

“Saat itu suasana sudah riuh, enggak bisa keluar dari ruang kerja,” kata Yani ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Yani menuturkan ratusan pengacara itu memaksakan kehendak menolak RUU Advokat disahkan. Saat rapat selesai pukul 21.30 WIB, Rabu (24/9/2014) Yani masih berbincang-bincang dengan mereka.

“Ada Nudirman Munir juga, habis rapat berfoto-foto saya masih melayani mereka,” ujarnya.

Namun secara tiba-tiba ratusan pengacara itu emosi dan mengejar Yani. Politisi PPP itupun tidak mengetahui alasan pengacara itu emosi. Mereka melempar botol ke arah Yani.

“Tapi saya menghindar. Mereka mengeluarkan kata-kata kasar,” tuturnya.

Yani sempat terperangkap di dalam ruang kerja. Tetapi ia berhasil keluar ruangan setelah diamankan pamdal DPR. Tetapi Pamdal pun kewalahan menjaga keamanan Yani. Yani pun dikejar sampai tempat parkir mobil.

“Pamdal kewalahan, saya akhirnya lari sampai basement terus naik mobil, katanya ada pamdal yang terkena pukul,” ungkapnya.

Saat itu, Yani mencoba menghubungi Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman. Ia juga melaporkan kejadian itu kepada pimpinan Pansus RUU Advokat dan Pimpinan DPR. Namun Yani belum memikirkan untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Saya bukan subjek tetapi parlemen. Ini penghinaan kepada parlemen biar Pimpinan DPR yang melaporkan,” katanya.

Hingga saat ini, Tribunnews.com belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Peradi mengenai kejadian tersebut.

sumber : http://m.tribunnews.com/nasional/2014/09/25/anggota-komisi-iii-dilempar-botol-dan-dikejar-ratusan-pengacara

Aksi Premanisme Peradi Kacaukan Panja RUU Advokat

Posted on | September 25, 2014 | Comments Off

Aksi Premanisme Peradi Kacaukan Panja RUU Advokat

Aksi Premanisme Peradi Kacaukan Panja RUU Advokat (foto: eksklusif)

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang akan diumumkan malam ini, Rabu (24/9/2014) terpaksa batal. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang menolak RUU ini disahkan melakukan aksi premanisme di Gedung DPR dengan mengancam panja RUU Advokat.

Aksi tersebut membuat berang Ketua Panja RUU Advokat Syarifudin Suding dari fraksi Hanura komisi III DPR. Dia protes lantaran puluhan orang membuat keributan dan menyandra tim panja yang sedang rapat.

“Saya kan sudah mengijinkan anda masuk, kenapa  kamu membuat keributan dan menyandera anggota kami dengan membawa orang yang begitu banyak? Kamu sudah menyianyiakan kepercayaan yang saya berikan,” kata Suding dengan nada marah melalui telepon ketika berbicara dengan Wakil Sekretaris Peradi John Panggabean.

Sebelumnya di luar pagar parlemen, John Pangebean berteriak tidak menyetujui disahkan RUU Advokat, sebab ia beralasan RUU tersebut tidak menjadikan advokat independen dengan dibentuknya Dewan Advokat Nasional (DAN).

Lagipula Peradi sudah melakukan perbaikan advokat melalui pendidikan, ujian, pelantikan advokat selama 10 tahun, tapi sekarang RUU mau disahkan oleh Panja RUU Advokat. Jelas Peradi tidak setuju.

Sementara Wakil Ketua Pansus DPR  Ahmad Yani merasa terancam dan sempat menghindar amukan masa dari Peradi. Aksi premanisme Peradi tersebut langsung dilaporkan Suding dan Yani membuat laporan ke Mabes Polri.

sumber : http://news.okezone.com/read/2014/09/25/339/1043979/aksi-premanisme-peradi-kacaukan-panja-ruu-advokat

Inisiator RUU ADVOKAT, Ahmad Yani (anggota DPR RI), diduga telah dipukul oleh Pendukung Penolakan RUU Advokat pada Rapat Panja Malam ini

Posted on | September 24, 2014 | Comments Off

images

Inisiator RUU ADVOKAT, Ahmad Yani  (anggota DPR RI), diduga telah dipukul oleh Pendukung Penolakan RUU Advokat pada Rapat Panja Malam ini di Gedung Nusantara II DPR RI.

Hal tersebut menunjukan adanya anarkis dalam penolakan RUU Advokat, sedangkan KAI mendukung RUU Advokat untuk disahkan.

Berita ini diturunkan belum ada pihak-pihak yang dapat dikonfirmasi.

Bagi pihak-pihak yang mengetahui kebenaran berita tersebut dapat diemail kepada kami : advokat@budimansudharma.com

 

Saat ini Ahmad Yani  (anggota DPR RI) sudah bersama-sama rekan DPP KAI

A.yani sdh d amankan. . .sdg bersm dpp kai

Bersm dpp kai

10371889_826521614045910_4361192010352443078_n

10409293_826521484045923_5194162467667457755_n

 

PRESIDEN DPP KAI – Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, melaporkan tindakan anarkis (pemukulan) terhadap AHMAD YANI (Anggota DPR RI PANJA/PANSUS RUU ADVOKAT) yang dilakukan oleh Pendukung Tolak RUU Advokat di Ruang Panja Gedung Nusantara II DPR RI, di MABES POLRI tanggal 25 September 2014

mabes01 mabes02 mabes03

Laporan Polisi a.n. Bambang Kisminarso, SH, MH, yg tlh melaporkan  di Bareskrim MaBes Polri dgn Pasal 214 (1) jo 356 (2e) jo 335 (1) KUHP.

Laporan Polisi a.n. Bambang Kisminarso, SH, MH, yg tlh melaporkan  di Bareskrim MaBes Polri dgn Pasal 214 (1) jo 356 (2e) jo 335 (1) KUHP.

 

SITUASI ANARKISME PENDUKUNG TOLAK RUU ADVOKAT DI RUANG PANJA RUU ADVOKAT PADA SAAT KEJADIAN

Anarkisme di ruang Panja RUU Advokat , si Perek bule biang kerok nya

 

« go backkeep looking »
  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :

  • Archives