Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Luhut M. Pangaribuan, Setiap Bentuk Intervensi Adalah Salah!

Posted on | May 13, 2015 | Comments Off on Luhut M. Pangaribuan, Setiap Bentuk Intervensi Adalah Salah!

Kamis, 07 Mei 2015 | 17:20 WIB

JOSS.TODAY – Nuansa perpecahan di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pasca Musyawarah Nasional (Munas) II Peradi di Makassar pada Kamis-Sabtu, 26-28 Maret 2015, yang gagal, ternyata masih terasa hingga kini. Apalagi, secara sepihak, DR. Juniver Girsang, SH, MH mengklaim sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi periode 2015-2020.

Ketika itu, ada 7 nama calon yang siap bersaing memperebutkan kursi yang bakal ditinggalkan Prof. DR. Otto Hasibuan ini. Yaitu: DR. Fauzi Y. Hasibuan, SH, MH; DR. Luhut M. Pangaribuan, SH, LLM; DR. Humphrey L. Djemat, SH, LLM, DR. Juniver Girsang, SH, MH; Jamaslin James Purba, SH, MH, DR. Frederich Yunadi, SH, LLM, dan Hasanudin Nasution, SH.

Pada 21 Desember 2014, usia Peradi menginjak satu dasawarsa. Informasi terbaru dari Sekretariat DPN, jumlah anggotanya mencapai 27.192 orang advokat. Apa yang sebenarnya terjadi di Peradi yang dideklarasikan pada 21 Desember 2004 ini? Apakah ini pertanda Peradi sudah pecah? Untuk mengetahui hal ini, Joss.Today mewawancarai advokat Luhut M. Pangaribuan. Berikut petikannya:

Menyusul Munas II Peradi di Makassar yang gagal, Juniver Girsang mengklaim sebagai Ketua Umum DPN Peradi pengganti Otto Hasibuan. Apakah ini tanda-tanda Peradi bakal pecah?

Ya betul, hal itu pertanda bahwa Peradi pecah karena kegagalan Otto Hasibuan menyelenggarakan Munas II tersebut. Uang Peradi yang dikumpulkan dari masyarakat melalui PKPKA dan uang penerbitan kartu yang jumlahnya milyaran menjadi sia-sia. Termasuk peninjau yang membayar sendiri, biaya yang mereka keluarkan datang ke Makassar menjadi sia-sia.

Bagaimana perkembangan Peradi pasca kegagalan Munas II Peradi di Makassar, kapan akan diadakan Munas lanjutan?

Karena Otto Hasibuan dengan dalih keamanan, padahal sudah dibantah Polisi, Munas dia tinggalkan. Peserta Munas kemudian telah menetapkan care taker yang terdiri dari saya sendiri, Humprey, Hasanuddin, dan Juniver. Tugasnya akan melaksanakan Munas paling lambat 5 bulan. Tapi, Juniver kemudian meninggalkan ruangan dan mengumumkan sendiri dia ketua umum. Bagaimana kedepannya, care taker akan bekerja, dan konon, Juniver juga akan mengambil alih Peradi pimpinan Otto Hasibuan.

Adakah dasar hukumnya dlm AD/ART Peradi memperbolehkan penundaan Munas? 

Tidak ada dalam AD soal penundaan. Bahkan penundaan kemarin itu akal-akalan. Polisi sudah pastikan tidak ada masalah keamanan dan kami juga menyaksikan begitu. Jadi, penundaan itu dilakukan karena kemungkinan putra mahkota Otto, Fauzi Hasibuan, menang sudah tidak ada. Fauzi dilaporkan ke polisi karena jual-beli yayasan peyelenggaraan PKPA, dimana dia sendiri yang ditugaskan Peradi untuk itu. Jadi ada dugaan penyalah-gunaan fungsi untuk keuntungan pribadi.

Apa sih yang menyebabkan gagalnya Munas II Peradi di Makassar itu?

Tidak ada kejadian yang berarti, dalam arti Munas tidak dapat dijalankan, ketika Otto Hasibuan berulang-ulang menunda acara Munas sebelum ditunda selama 6 bulan. Jadi jelas penundaan ini hanya dalih untuk hegemoni kepengurusan dan kekhawatiran kegagalan putra mahkotanya.

Apakah dalam Munas lanjutan nanti para calon ketua yang kemarin maju itu akan bertarung lagi? 

Saya sudah jadi salah satu care taker, yang dapat amanah dari para utusan di tempat Munas itu untuk menyelenggarakan Munas dalam waktu 5 bulan. Hal ini yang sedang kami persiapkan. Sementara kepengurusan Otto Hasibuan dinyatakan demisioner.

Melihat kenyataan banyaknya organisasi advokat, bagaimana masa depan advokat Indonesia menurut Anda? Apakah wadah tunggal semacam Peradi masih diperlukan?

Wadah tunggal sesungguhnya tidak absolut perlu, tapi standar profesi advokat. Jadi masa depan advokat ialah bukan soal wadah yang harus tunggal, apalagi monopolistik, tapi standar profesi yang tunggal seperti seleksi, pengawasan, pengangkatan dan lain-lain.

Bagamnana dengan “wadah tunggal” lainnya seperti KAI yang dimotori Adnan Buyung Nasution, bukankah ini “pecahan” Peradi? Apakah mereka perlu bergabung kembali di dalam Peradi?

Advokat harus ada dalam satu rumah, maksudnya bukan wadah tapi standar profesi itu. Ini untuk melindungi kepentingan masyarakat selain profesi itu sendiri.

Persoalan hukum di Indonesia belakangan ini diintervensi Pemerintah (Presiden), seperti kasus Polri vs KPK. Komentar Anda? 

Proses hukum harus independen. Jadi, setiap bentuk intervensi adalah salah!

Bukan hanya Pemerintah, luar negeri pun, bahkan PBB, juga turut campur dalam hukum Indonesia, seperti eksekusi mati kasus narkoba. Bagaimana menurut Anda?

Selama yang dilakukan diterima hukum suatu himbauan dapat saja diterima. Pelaksanaan hukum mati ada diskresi presiden. Jadi himbauan supaya diskresi digunakan dapat dibenarkan, bukan intervensi.

Menurut Anda, apakah hukuman mati itu masih perlu diterapkan di Indonesia, terutama untuk kasus narkoba? Apa juga perlu untuk terpidana teroris?

Saya tidak pernah setuju hukuman mati. Selain karena tidak mengatasi kejahatan, itu juga secara fundamental di luar kewenangan manusia untuk membunuh orang.

Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi tekanan luar negeri dalam kasus eksekusi narkoba seperti kemarin itu?

Dijawab saja secara transparan. Lagipula Indonesia juga memohon hal yang sama atas WNI di luar negeri. Jadi indikasikan kita tidak inkonsistien.

sumber : http://joss.today/read/23108-Mimbar-Advokat-Luhut_M__Pangaribuan__Setiap_Bentuk_Intervensi_Adalah_Salah!

Undangan Perlantikan DPN PERADI : Dr. Juniver Girsang,SH., MH., Ketua Umum masa bakti 2015 -2020

Posted on | May 13, 2015 | Comments Off on Undangan Perlantikan DPN PERADI : Dr. Juniver Girsang,SH., MH., Ketua Umum masa bakti 2015 -2020

11141337_10205804833433351_1373583606880821603_n (2)

sumber : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205804833433351&set=a.10200200075357902.172790.1632521011&type=1

DPC PERADI JAKSEL : Kronologis Pelaksanaan Munas PERADI Di Makassar 26-28 Maret 2015 – Kepengurusan Otto Hasibuan Ketum DPN PERADI SUDAH DEMISIONER – See more at: http://budimansudharma.com/#sthash.v9BJtlUG.dpuf

11152679_10205324085360557_6118429255670756761_n

 

Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Posted on | May 13, 2015 | Comments Off on Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Ilham diperbolehkan mengajukan gugatan atas kerugian hilangnya hak politik yang dialami selama ini.
Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Hakim tunggal PN Jaksel Yuningtyas saat mengabulkan sebagian permohonan praperadilan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Selasa (12/5). Foto: RES.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Yuningtyas mengabulkan sebagian permohonan praperadilan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajudin terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/5).

Dalam sidang yang sempat molor dua jam, Yuningtyas menyatakan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar hukum. Putusan ini diambil setelah hakim membedah dua bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti, yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka.

“Menimbang sampai dengan perintah penyidikan, termohon (KPK,-red) tidak dapat membuktikan bukti awal yang sah, termohon tidak dapat membuktian pemeriksaan calon tersangka, termohon  tidak dapat membuktikan telah didengar keterangan ahli. Bahwa termohon tidak dapat membuktikan dua awal bukti. Menimbang belum ditemukan dua alat bukti yang membuat terang suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga pemohon telah berhasil untuk membuktikan dalilnya. Oleh karena penetapannya pemohon sebagai tersangka tidak sah,” tegas Hakim saat persidangan pada Selasa (12/5)

Selain mengabulkan tidak sahnya penetapan tersangka atas Ilham, Hakim juga menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK tidak sah. “Menimbang oleh karena peneteapan tersangka atas pemohon tidak sah, maka penyitaan atas perkara aquo yang karena pertimbangan hukumnya, maka hakim berpendapat penyitaan tidak sah,” ujarnya.

Pemblokiran rekening atas Nama Pemohon juga dinyatakan tidak sah dikarenakan penetapan tersangka atas Pemohon tidak sah. “Pemblokiran atas rekening tidak sah, maka pemblokiran dicabut,” tambahnya.

Sedangkan ganti rugi immateril sebesar Rp1000 tidak dikabulkan oleh Hakim dikarenakan Ilham tidak dapat membuktikan kerugian immateril tersebut dalam persidangan. Sedangkan perbaikan hak dan martabat yang diminta oleh Ilham dalam petitum dikabulkan oleh hakim melalui pembacaan putusan tersebut. Namun, hakim juga memperbolehkan Ilham untuk mengajukan gugatan atas hilangnya hak politik yang selama ini dialaminya.

Dalam pertimbangannya, Yuningtyas menyatakan bahwa kewenangan hakim praperadilan diperluas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa penetapan tersanga merupakan objek praperadilan.

“Bahwa kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angak (10) jo Pasal  77KUHAP telah diperluas dengan adanya putusan MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Menimbang dalam permohonan pemohon maka pengadilan negeri berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penyitaaan,” ujarnya.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum Ilham, Jhonson Panjaitan menyatakan bahwa hakim sangat teliti dan detail dalam membuat keputusan. Dengan adanya putusan ini, Jhonson menilai bahwa perbuatan KPK yang secara sewenang-wenang menetapkan kliennya sebagai tersangka menunjukan ketidakprofesionalan KPK.

“Hakim ini sangat teliti. Pertimbangannya sangat luas dan detail. Bagaimana dia membuat pertimbangan sesuai HAM (Hak Asasi Manusia,-red). Tidak boleh apapun kegiatan, sekalipun penegakan hukum yang bertentang HAM. Dengan tidak adanya dua bukti  yang cukup menunjuk KPK yang tidak profesional,” ujarnya.

Jhonson juga menilai bahwa dengan adanya putusan MK merupakan era baru dimana seperti dua mata uang. “Tim kami senang menyambut era baru. Ini satu dua sisi mata uang, ini era baru setelah putusan MK. Namun kami sedih karena kualitas KPK yang menurun yang tidak sesuai kontitusi dan melanggar hukum. Ini yang kita dorong untuk terus perbaikan KPK sebagai penegak hukum di Indonesia,” ujarnya.

Kedepannya, untuk menjalankan putusan ini, dia mewakili kliennya mengakui memiliki dua rencana. Pertama, membongkar kebohongan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik KPK. Kedua, mengajukan gugatan atas kerugian.

“Kami akan ada dua langkah hukum, pertama bagaimana membongkar  kebohongan penyidik dan penyelidik yang terjadi di persidangan. Selain itu Hakim dalam pertimbangannya juga membolehkan kami mengambil langkah lain, yaitu gugatan. Yang lebih penting mengembalikan harkat dan martabat, itu yg prioritas, selain lewat media yaitu mengajukan gugatan juga Rehabitasi bidang politik,” jelasnya.

Hakim Dinilai Lalai

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyayangkan putusan hakim praperadilan Ilham. “Ada kelalaian dari putusan hakim karena hakim melakukan penilaian atas eksistensi alat bukti yang merupakan soal yuridis dalam pokok perkara tindak pidana korupsi (yang disangkakan terhadap Ilham,” katanya, Selasa (12/5).

Indriyanto yang juga pakar hukum pidana ini berpendapat, praperadilan seharusnya tidak menilai eksistensi alat bukti, melainkan hanya menilai mekanisme prosedural. Oleh karena itu, KPK masih mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan dipertimbangkan untuk menindaklanjuti putusan praperadilan Ilham.

Putusan praperadilan Ilham merupakan putusan praperadilan kedua, setelah Komjen (Pol) Budi Gunawan, yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sama halnya dengan Budi Gunawan, hakim juga membatalkan penetapan tersangka Ilham di KPK. “(Walau begitu) KPK tetap menghormati putusan praperadilan tersebut,” ujar Indriyanto.

Senada, Plt Pimpinan KPK lainnya, Johan Budi menyatakan KPK belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan pasca putusan praperadilan Ilham. Pimpinan KPK masih akan mendengar penjelasan dari biro hukum. Ketika ditanyakan, apakah memungkinkan KPK menerbitkan ulang Surat Perintah Penyidikan Ilham, Johan menjawab, “Bisa saja”.

Sebagai informasi, pertengahan 2014 lalu, KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibatnya, kerugian negara ditaksir  mencapai Rp38,1 miliar.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5551f8ab754a7/hakim–penetapan-tersangka-eks-walkot-makassar-oleh-kpk-tidak-sah

H F Abraham Amos : Relaas Panggilan sidang MK hari Rabu tanggal 20 Mei 2015

Posted on | May 12, 2015 | Comments Off on H F Abraham Amos : Relaas Panggilan sidang MK hari Rabu tanggal 20 Mei 2015

Relaas Panggilan sidang lengkap panel majelis hakim MK kepada para pemohon dan pihak terkait Komisi III DPR RI, untuk didengar keterangannya dalam perkara permohonan pengujian ulang (rejudicial review) UU Advokat yang bertentangan terhadap UUD 1945, dengan register perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015, dalam acara sidang putaran ke-III pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, di ruang sidang utama Lt.2 Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Bagi para rekan advokat muda baik dari KAI atau dari Organisasi Advokat manapun yang diperlakukan tidak adil dalam persidangan dan ada bukti otentik larangan beracara di pengadilan, dan/ atau putusan Sela dan penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan diwilayah domisili hukumnya, agar segera mengajukan permohonan kesaksiannya kepada Panitera Pendaftaran Perkara di MK guna didengarkan keterangannya didalam persidangan a quo, untuk diikutsertakan dalam persidangan para pemohon.

Atas atensi dan partisipasinya dalam hal tersebut, atas nama para pemohon mengucapkan terimakasih.

11212307_846924535395526_1580226469_n

Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain

Posted on | May 12, 2015 | Comments Off on Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain

MA bersikukuh tetap akan menerapkan SEMA itu sebagai pedoman bagi hakim terkait pengajuan permohonan PK.
Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain

Ketua MK Arief Hidayat. Foto: RES
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan setiap putusan MK yang membatalkan atau menghapus pasal, ayat dalam sebuah undang-undang pada hakikatnya berlaku bagi ketentuan yang substansinya sama meskipun termuat dalam undang-undang lain. Sebab, sifat dari putusan MK itu erga omnes alias berlaku secara menyeluruh dan mengikat semua warga negara.     “Masih ada orang yang anggap pasal tertentu dibatalkan, lalu dibuat UU baru dengan memasukkan pasal yang sama. Padahal kalau ada substansi yang dibatalkan MK dalam  undang-undang, itu sudah tidak berlaku lagi di UU lainnya yang memuat substansi yang sama. Itulah yang disebut erga omnes,” ujar Arief di ruang kerjanya, Kamis (7/5) kemarin.

Arief mengatakan pemahaman sifat erga omnes ini belum banyak dimengerti semua pemangku kepentingan yang ada di MK. Hal ini berlaku pula dalam putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berimplikasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali.

Dia menegaskan putusan MK itu membolehkan pengajuan PK lebih dari satu kali  dengan syarat ada novum (bukti baru) yang sebelumnya belum ditemukan selama proses peradilan. Jadi, ketika norma pengajuan PK sekali dibatalkan dalam KUHAP secara otomatis norma pembatalan itu berlaku di undang-undang lain yang mengatur hal yang sama.

“Dalam putusan MK yang membatalkan PK hanya boleh sekali dalam KUHAP, tetapi substansi yang sama ada pihak yang menguji lagi UU Kekuasaan Kehakiman. Mestinya, substansi norma yang telah dibatalkan itu secara otomatis tidak berlaku lagi dalam UU lainnya,” jelasnya.

“Sebetulnya, itu juga berlaku untuk uji materi di MA ketika ada norma dalam perda di provinsi tertentu yang dibatalkan, substansinya yang dibatalkan itu sebenarnya tidak boleh dimuat dalam perda provinsi lain.”

Untuk diketahui, seorang advokat Muhammad Zainal Arifin tengah memohon pengujianPasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 24ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait pengajuan pengajuan PK hanya sekali. Pemohon menganggap ketidakselarasan antar undang-undang yang mengatur soal PK ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Arief melanjutkan penghapusan norma pengajuan PK sekali ini untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi terpidana mati karena HAM tidak boleh dibatasi oleh prosedur. Hal ini juga untuk menghindari ketika terpidana mati menemukan novum, tetapi sudah telanjur dieksekusi. Sebab, bagaimanapun semua pihak pasti membutuhkan adanya kepastian hukum yang berkeadilan.

“Kepastian hukum tidak boleh melanggar HAM, kepastian hukum juga harus berkeadilan dan berkelanjutan,” dalihnya.

Sebagai contoh ditundanya eksekusi terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso pada gelombang kedua beberapa waktu. Seandainya faktanya di Filipina ada orang yang mengaku memproduksi narkoba yang berada di koper Mary Jane dan dia tak tahu sama sekali adanya barang itu. Menurutnya, hal tersebut adalah novum yang belum terungkap sebelumnya dalam persidangan Mary jane.

“Tindakan kejaksaan untuk menunda ekseksi dan bukan membatalkan eksekusi dinilai tepat,” katanya.

Meski begitu, dia menyarankan apapun novum yang ditemukan di Filipina tetap harus diuji untuk menghindari adanya kemungkinan rekayasa di peradilan Filipina demi menyelamatkan Mary Jane. Misalnya orang yang mengaku sebagai produsen narkoba di Filipina terbukti bersalah dan dihukum, tetapi hukumannya hanya dipenjara.

“Bisa saja fakta itu membuat hukuman mati Mary Jane ditinjau lagi dan hukuman matinya diubah, nantinya orang yang mengaku sebagai produsen narkoba bisa saja dilepas dari hukumannya. Ini dibutuhkan kejelian hakim di Indonesia perlu untuk menilai novum yang diajukan,” sarannya.  

Terpisah, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Hanya Satu Kali tidak bertentangan dengan putusan MK. Sebab, yang dihapus dalam putusan MK hanya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, bukan UU Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, MA bersikukuh tetap akan menerapkan SEMA itu sebagai pedoman bagi hakim terkait pengajuan permohonan PK.

“MK kan hanya menghapus Pasal 268 KUHAP soal PK hanya satu kali, (substansi yang sama dalam UU) yang lainnya kan tidak,” ujar Suhadi.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554cb17c492b4/ketua-mk–norma-yang-terhapus-berlaku-bagi-norma-lainsumber :

Astaga, KPK Tak Bisa Tunjukkan Bukti Tersangka IAS, Hakim Geleng Kepala

Posted on | May 9, 2015 | Comments Off on Astaga, KPK Tak Bisa Tunjukkan Bukti Tersangka IAS, Hakim Geleng Kepala

Astaga, KPK Tak Bisa Tunjukkan Bukti Tersangka IAS, Hakim Geleng Kepala
TRIBUN TIMUR/HASAN
Mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin tak kuasa menahan air matanya di sela-sela penyematan Jabatan Walikota Makassar, dan Wakil Walikota di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Kamis (8/5/2014).

Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Edwin Firdaus

TRIBUN-TIMUR.COM-Sidang gugatan praperadilan yang dimohonkan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015) berjalan sengit.

Sebab cecaran pertanyaan kuasa hukum Ilham, dengan interupsi pihak kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mewarnai sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari KPK selaku termohon tersebut.

Bahkan, hakim Yuningtyas Upiek Kartikawati yang memimpin sidang hingga larut malam itu, beberapa kali menggeleng kepalanya saat menyaksikan peristiwa tersebut.

Salah satu peristiwa terjadi bermula ketika saksi fakta yang diajukan KPK, Aminuddin tidak bisa menunjukkan bukti penetapan tersangka Ilham, yang telah diduga merugikan negara Rp 38,1 miliar.

Alhasil, kuasa hukum Ilham, Aliyas Ismail langsung mencecar saksi yang juga bekerja sebagai penyidik KPK tersebut.

Perdebatan antara KPK dan kuasa hukum Ilham pun terjadi. Namun, setelah dilerai hakim, akhirnya Aminuddin membuka sedikit bocorannya. Diungkapkan dia bahwa alat bukti yang menjadi salah satu patokan, yakni laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengindikasikan kerugian negara Rp 38 miliar dari kerja sama pengolahan air minum antara PDAM Makassar dan PT Traya Tirta.

sumber : http://makassar.tribunnews.com/2015/05/08/astaga-kpk-tak-bisa-tunjukkan-bukti-tersangka-ias-hakim-geleng-kepala

DPC PERADI JAKSEL : Kronologis Pelaksanaan Munas PERADI Di Makassar 26-28 Maret 2015 – Kepengurusan Otto Hasibuan Ketum DPN PERADI SUDAH DEMISIONER

Posted on | May 8, 2015 | Comments Off on DPC PERADI JAKSEL : Kronologis Pelaksanaan Munas PERADI Di Makassar 26-28 Maret 2015 – Kepengurusan Otto Hasibuan Ketum DPN PERADI SUDAH DEMISIONER

Kepengurusan Otto Hasibuan Ketum DPN PERADI SUDAH DEMISIONER

ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_01

 

ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_02 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_03 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_04 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_05 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_06 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_07 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_08 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_09 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_10 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_11 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_12 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_13 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_14 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_15 ACFrOgB5ojGrWLcoT4Ecjzg1.._Page_16

sumber : https://drive.google.com/file/d/0B6I_h7HmNOOrVFROYjZWWmhYelk/view

http://info-peradi-jaksel.blogspot.com/2015/04/kronologis-pelaksanaan-munas-ii-peradi.html

selengkapnya dapat di download di : http://www.4shared.com/office/YHTXJSV1ba/Kronologis_Pelaksanaan_Munas_P.html

Akibat Dualisme Peradi : 72 Orang Calon Advokat Jambi Batal Di Ambil Sumpah

Posted on | May 7, 2015 | Comments Off on Akibat Dualisme Peradi : 72 Orang Calon Advokat Jambi Batal Di Ambil Sumpah

Suasana Salahsatu Pelantikan Pengurus Peradi @halokarimun 2015
Suasana Salahsatu Pelantikan Pengurus Peradi @halokarimun 2015

Jambi, HALO KARIMUN.COM

Pelantikan yang seharusnya berjalan dengan lancar, ternyata harus di alami oleh para calon Pengacara atau Advokat DPC Provinsi batal di ambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi yang tidak datang, yang dilaksanakan di Hotel Aston Rabu(06/05/2015) dan di saksikan para utusan dari Pemerintah, TNI dan Polda Jambi.

Dari pantauan Halo Karimun.com di lokasi pelantikan, para calon advokasi DPC Peradi Jambi berjumlah 72 orang yang akan di lantik sudah datang sekitar pukul 08.00 Wib bersama orang tua turut mendampingi anaknya, suami serta istri telah mengikuti tes dan dilengkapi sebagai calon anggota Peradi untuk di lantik ternyata molor sampai pukul 12.00 Wib.

Melihat molornya pengangkatan dan pelantikan di DPC Peradi Jambi, awak media menanyakan ke seorang panitia, menurut Panitia Pelantikan dan juga yang akan dilantik, Dedi, dari molornya pelantikan ini di akibatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sedang ada tamu.

“Para undangan dari kalangan Pemerintah, Kanwil Kemenkumham Jambi, Polda sudah datang, tinggal menunggu Pak Adam Hidayat selaku Ketua Pengadilan Tinggi,” jelasnya.

Sarbaini, Sekjen DPC Peradi Jambi mengumumkan pengunduran pelantikan PERADI Jambi dan akan dilaksanakan pukul 14.30 Wib kepada para undangan dan calon advokat yang akan dilantik.

Ternyata pengunduran pelantikan di majukan oleh panitia pelaksana yaitu jam 13.00 Wib dan Ketua DPN Otto Hasibuan langsung melakukan pengangkatan calon advokasi DPC Peradi Jambi tanpa di saksikan oleh pejabat Pemerintah serta pihak Polda Jambi.

Hal senada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Dr. Nardiman, SH.MJ, diruang Kerjanya.

“Ketua Pengadilan Tinggi Jambi urung datang dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan dan juga adanya 2(dua) surat yang menyatakan untuk dilantik serta satu lagi untuk di batalkan.” Ujarnya.

Dilanjutkannya, dari pihak Ketua Lama DPN Otto Hasibuan, masa baktinya sudah habis. DPN Peradi melaksanakan Rakernas di Makassar, dari hasil rakernas itu adanya dualisme kepemimpinan, Pihak Otto Hasibuan selaku pengurus periode 2010-2015 serta versi tandingan Juniver Girsang.

“Melihat itu Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, berdasarkan surat yang disampaikan oleh masing-masing versi, apalagi dari Juniver memberikan tembusan ke MA per 4 Mei 2015,” terangnya.

Isinya, pelantikan di Jambi di tunda dan kepengurusan lama tidak berhak lagi karena masa tugasnya sudah berakhir 1 mei 2015 kemarin dan akan dilaksanakan paling lambat 2 minggu.

Surat itu sudah diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan surat No.007/Peradi-DPN/Eks/V/2015 tentang masa kepengurusan DPN 2010-2015 sudah berakhir 1 Mei 2015.

Dan pengangkatan yang dilakukan oleh Ketua lama atas calon anggota advokasi baru DPC Peradi Jambi hari ini tidak sah dan apalagi juga tidak adanya pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

sumber : http://halokarimun.com/berita/hukum/2015/05/akibat-dualisme-peradi-72-orang-calon-advokat-jambi-batal-di-ambil-sumpah/

Sidang berikutnya di Mahkamah Konstitusi – 20 May 2015 – 11:00 WIB : Nomor Perkara:112/PUU-XII/2014

Posted on | May 7, 2015 | Comments Off on Sidang berikutnya di Mahkamah Konstitusi – 20 May 2015 – 11:00 WIB : Nomor Perkara:112/PUU-XII/2014

Sidang berikutnya di Mahkamah Konstitusi – 20 May 2015 – 11:00 WIB : Nomor Perkara:112/PUU-XII/2014

Pokok Perkara:”Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3)]”
Pemohon:”Pemohon: Ismet”
Acara Sidang:”Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon (IV)”

20 May 2015

11:00 WIB
Nomor Perkara:36/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara:”Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3)]”
Pemohon:”Pemohon : 1. H. F. Abraham Amos; 2. Johni Bakar, dkk”
Acara Sidang:”Mendengarkan Keterangan DPR (IV)”

Pemerintah: Permasalahan Sumpah Advokat Tidak Tepat Diajukan ke MK

Posted on | May 6, 2015 | Comments Off on Pemerintah: Permasalahan Sumpah Advokat Tidak Tepat Diajukan ke MK

Sidang Pleno mendengarkan keterangan Presiden yang diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi, Rabu (6/5) di RUang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

 

Sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan Mahkamah Agung (MA) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (6/5) siang, di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang terdaftar dengan nomor 36/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh para advokat, Abraham Amos, dkk, yang menguji ketentuan sumpah advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU a quo.

Mewakili Presiden, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi mengatakan sudah terdapat pengaturan yang tegas bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah dimohonkan ke MK tidak dapat dimohonkan kembali. Pengajuan dapat dilakukan lagi ketika ada alasan lain atau berbeda dengan permohonan sebelumnya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU a quo pernah diputus oleh MK melalui putusan nomor 101/PUU-VII/2009 pada 30 Desember 2009. Untuk itu, Wicipto menyatakan terjadinya hambatan yang dialami Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat bukan karena norma yang terkandung dalam Pasal a quo, melainkan sebuah permasalahan penerapan norma.

“Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya surat Mahkamah Agung yang melarang pengadilan tinggi mengambil sumpah para calon advokat sebelum organisasi advokat bersatu,” urai Wicipto dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Kemudian, Wicipto juga menyatakan bahwa pengambilan sumpah oleh pengadilan tinggi merupakan perintah undang-undang, sehingga harus dilaksanakan. “Penyelenggaraan sidang terbuka pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya,” kata Wicipto.

Untuk itu, Wicipto mengatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU a quo adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya” dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang kepada pengadilan tinggi. Wicipto juga mengatakan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan adanya dua organisasi advokat yang ada, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU a quo menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Terhadap hal ini, berdasar pada putusan MK sebelumnya, Wicipto mengatakan  bahwa kewajiban pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah para calon advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat hanya bersifat sementara. Jangka waktunya adalah 2 tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Organisasi tunggal ini dibentuk melalui kongres para advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang ada. Jika memang setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat tunggal tersebut belum terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Menimbang hal-hal tersebut, Wicipto mengatakan bahwa permohonan Pemohon merupakan masalah penerapan norma dan lebih tepat jika diajukan ke peradilan umum, bukan ke MK. “Dengan demikian terhadap dalil para Pemohon atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Advokat, menurut Pemerintah sudah jelas dan tepat apabila isu dan penerapan norma ini diajukan ke peradilan umum, bukan pada Mahkamah Konstitusi,” tandas Wicipto.

Perkenan MA

Sementara itu, MA yang hadir sebagai pihak terkait diwakili Ketua Muda Pembinaan MA, Takdir Rahmadi menyatakan bahwa MA menyerahkan permasalahan konstitusionalitas ketentuan yang diuji kepada MK. Lebih lanjut, Rahmadi menyampaikan bahwa MA memperkenankan jika memang pengambilan sumpah advokat tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. MA juga tidak mempermasalahkan jika sumpah advokat diserahkan pada internal organisasi advokat sendiri.

“Mahkamah Agung ke depan justru menginginkan, tidak masalah jika misalnya pengambilan sumpah itu tidak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. Jadi, kita bersifat imparsial, diserahkan kepada para profesi itu sendiri. Itulah inti dari sikap Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai itu. Jadi, intinya diserahkan kepada organisasi profesi advokat itu sendiri,” urai Rahmadi.

Mempertegas keterangan, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menanyakan apakah MA secara tidak langsung telah menarik surat edaran MA yang intinya tidak akan mengambil sumpah sebelum organisasi advokat bersatu. Menjawab pertanyaan itu, Rahmadi menyatakan bahwa MA sebenarnya tidak menarik surat edaran tersebut. Namun, lanjut Rahmadi, ketika surat edaran tersebut dikeluarkan, masih belum terdapat pengujian ketentuan sumpah advokat di MK. Untuk itu, setelah ada pengujian norma, maka MA menyerahkan isu konstitusionalitas norma tersebut kepada MK.

“Kita tidak ada interest, tidak ada kepentingan untuk mempertahankan, harus monobar atau singlebar, atau multibar dan kaitannya juga dengan penyumpahan harus di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Tidak ada kepentingan untuk mempertahankan itu. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ke depan,” tandas Rahmadi.

Pada sidang sebelumnya, salah satu Pemohon Johni Bakar menyatakan bahwa meskipun sudah terdapat putusan MK, namun ketika organisasinya, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) memohon penyumpahan, Pengadilan Tinggi tetap menolaknya. “Kalau persoalan masalah sumpah, kami sampaikan dengan bahasa awamnya kami, kami sudah mohonkan, organisasi ini sudah mohonkan sumpah, tetapi pengadilan tinggi yang tidak mau. Dimana salahnya kami, organisasi kami sudah mohonkan secara patut, tetapi tetap tidak dikasih, ujung-ujungnya ini dijadikan senjata untuk menjegal kami beracara, di mana keadilan,” papar Johni

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10845#.VUpL8_mqqkr

« go backkeep looking »
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :