Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Kuasa Hukum Pemohon Abraham Amos (sisi kanan) beserta kuasa hukum lainnya hadir dalam sidang perdana uji materi UU Advokat, Senin (6/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

 

Ketentuan kewajiban sumpah bagi advokat oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) kembali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Abraham Amos, Johni Bakar, Rahmat Artha Wicaksana, Andreas Wibisono, Mohamad John Mirza, Mintarno dan Ricardo Putra, yang merupakan para advokat. Sebelumnya, MK pernah mengeluarkan putusan terhadap materi yang sama, yakni dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009. Meskipun demikian, para Pemohon masih merasa  dirugikan karena putusan MK tersebut dalam praktiknya tidak dilaksanakan.

“Sesuai dengan perintah Mahkamah, dalam dua tahun setelah putusan ini dibacakan, organisasi advokat sudah harus melaksanakan kongres bersama, namun apabila kongres ini tidak terlaksana, maka perselisihan tentang organisasi advokat diselesaikan di peradilan umum. Dua pertimbangan ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh organisasi advokat de facto yang ada,” papar Abraham Amos dalam sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, pada Senin (6/4) siang di ruang sidang pleno MK.

Lebih lanjut, Abraham menyatakan meskipun pasal a quo pernah diujikan, namun merujuk pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, maka tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali. “Apabila undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan mahkamah, maka terhadap undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali, berdasarkan putusan Nomor 85/PUU-XI/2013,” kata Abraham.

Pada kesempatan itu, salah satu Pemohon, Johni Bakar juga menyampaikan bahwa meskipun sudah terdapat putusan MK, namun ketika organisasinya, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) memohon penyumpahan, Pengadilan Tinggi tetap menolaknya. “Kalau persoalan masalah sumpah, kami sampaikan dengan bahasa awamnya kami, kami sudah mohonkan, organisasi ini sudah mohonkan sumpah, tetapi pengadilan tinggi yang tidak mau. Di mana salahnya kami, organisasi kami sudah mohonkan secara patut, tetapi tetap tidak dikasih, ujung-ujungnya ini dijadikan senjata untuk menjegal kami beracara, di mana keadilan,” papar Johni.

Lebih lanjut, Johni menyatakan bahwa organisasinya sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun yang menjadi kendala adalah adanya perlakukan yang berbeda oleh Mahkamah Agung  terhadap organisasinya. “Andai saja Mahkamah Agung tidak merangkul dan menginjak daripada salah satu organisasi ini, kami berkeyakinan bisa secara mandiri menyelesaikan persoalan kami, tapi yang menjadi problem, yang satunya dipeluk, yang satunya dibuang,” kata pungkas Johni.

Untuk itu dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, sepanjang frasa “Pengadilan Tinggi” dan frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, sepanjang frasa “Pengadilan Tinggi” dan frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” tidak dimaknai sebagai hak mutlak (absolutely right) Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan penyumpahan Advokat adalah kewajiban dari Organisasi Advokat masing-masing dengan segala akibat hukumnya.

Setelah mendengarkan permohonan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan nasihat terhadap permohonan para Pemohon. Menurut Wahiduddin permohonan tersebut lebih persoalan implementasi norma, bukan pertentangan norma. Permasalahan implementasi ini, lanjut Wahudiddin, terkait dengan belum dilaksanakannya Putusan MK, karena terdapat masalah-masalah internal yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan Putusan MK yang lalu. “Jadi, sebetulnya ini nampaknya adalah bersumber pada konflik di organisasi yang ada ini, sehingga ini coba diajukan lagi, begitu ya,” kata Wahiduddin.

Sedangkan Hakim Konstitusi Aswanto memberikan masukan kepada Pemohon agar lebih memfokuskan permohonan. Hal ini dikarenakan permohonan terlalu panjang, sehingga kerugian konstitusional susah untuk dipahami. Selain itu, Aswanto juga menyoroti petitum permohonan yang di dalamnya terdapat inkonsistensi. Di satu sisi Pemohon meminta agar beberapa frasa dalam Pasal yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun di sisi lain terdapat permintaan agar Pasal tersebut dimaknai lain.

“Itu Saudara memohon agar frasa tersebut dinyatakan tidak konstitusional. Tetapi di sisi lain, pada petitum, coba nanti dilihat di petitum nomor 4, di petitum nomor 4 meminta supaya dimaknai lain,” kata Aswanto.

Kemudian Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK, sebenarnya sudah terdapat akses untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan penyumpahan. Namun menurut Suhartoyo, memang dalam praktiknya persoalan  penyumpahan merupakan hal krusial. Lebih lanjut Suhartoyo menanyakan kepada Pemohon apakah organisasinya sudah mencoba penyelesaian permasalahan melalui peradilan umum. “Yang di putusan yang lalu bahwa supaya diselesaikan oleh kedua organisasi, dan kalau tidak ditemukan kemudian bisa diteruskan atau diambil alternatif ke penyelesaian di Peradilan Umum, apakah oleh pihak KAI sudah dicoba penyelesaian melalui peradilan umum?” tanya Suhartoyo.

Selain itu, Suhartoyo juga memberikan masukan agar Pemohon lebih menyesuaikan antara posita dan petitum permohonan. Suhartoyo juga memberikan nasihat agar kalangan internal advokat melakukan instrospeksi. “Bapak-bapak juga harus introspeksi, jangan menyalahkan. Karena di internal para advokat sendiri, Peradi maupun KAI juga, selama ini enggak pernah mau. Artinya bahwa karena ketidakbisaan penyatuan organisasi, itu kan berimplikasi pada kesulitan di penyumpahan itu sebenarnya,” pungkas Suhartoyo.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10740#.VSKzZvmUfA2

Hak Jawab Luhut MP Pangaribuan – “PERADI: Cegahlah Sebelum Terpuruk”

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Dalam wawancara sejawat Otto Hasibuan dengan judul “Otto Hasibuan: PERADI Sekarang Seperti ‘Gadis Cantik’” menyebut nama saya beberapa kali dan beberapa pernyataan yang tidak benar, bahkan insinuatif serta mengesankan seolah-olah kami tidak menghargai kepahlawanannya. Hal itu sungguh absurd. Karenanya judul yang tepat ialah “PERADI: Cegahlah Sebelum Terpuruk“.Pertama-tama disampaikan bahwa Otto Hasibuan benar telah menjabat Ketua Umum PERADI selama 10 tahun dan merangkap Ketua Umum IKADIN hampir 15 tahun. Selama itu pula saya pribadi mendukung kepemimpinannya tanpa reserve bahkan ketika berlawanan dengan advokat senior Adnan Buyung Nasution tahun 2003, guru saya hampir 18 tahun.

Akan tetapi pernyataannya dalam wawancara eksklusif itu khususnya yang ada kaitannya dengan saya setidaknya atas dua hal saja adalah tidak betul sbb:

  1. Saya dikatakan meminta maaf di Pekanbaru atas suatu kesalahan adalah tidak betul. Karena faktanya soal isi surat yang ditujukkan pada dia yang ikut saya tandatangani bersama 3 Waketum dan Sekjen tentang acara seminar di DPC Pekanbaru 100% adalah benar. Pemasok informasi itu pasti keliru atau dikelirukan bila dikatakan saya minta maaf karena salah. Saya tidak benar pernah meminta maaf karena fakta salah. Karena dalam rangkaian kegiatan “resmi” PERADI dibanyak tempat seperti seminar, pelantikan, peresmian  atau kerjasama yang sangat banyak justru menjelang Munas tapi telah menjadi ajang kampanye terselubung dimana pada hampir semua rangkaian kegiatan itu Fauzi dan Thomas yang telah resmi deklarasi jadi calon Ketum PERADI selalu ikut serta, sekalipun dalam kegiatan tertentu kedudukan mereka dalam PERADI tidak relevan. Misalnya dalam seminar di Pekanbaru itu soal imunitas profesi maka yang lebih relevan kalau jujur dan obyektif adalah Ketua Pembelaan Profesi bukan bagian pendidikan.
  2. Tentang RUU Advokat, Otto lupa atau pura-pura lupa bahwa upaya penolakan PERADI itu adalah rangkaian usaha dan atau kegiatan, sehingga berhasil, bukan hanya karena demo saja. Tim yang saya koordinatori telah berhasil membuat draft RUU Advokat sandingan, yang mempertahankan posisi PERADI sebagai single bar. RUU sandingan ini bahkan sudah disosialisasikan ke berbagai fraksi di DPR termasuk secara pribadi langsung pada Ketua Baleg. Kalau untuk biaya demo hampir 4 milyar rupiah dikeluarkan tapi untuk Tim kami tidak dibiayai. Bagaimana hal ini bisa dilupakan, pada hal dikerjakan dengan cuma-cuma.
Itulah dua issue saja yang perlu saya sampaikan supaya khalayak bisa membacanya secara akurat bukan “menempatkan diri seolah-olah korban” sehingga orang lain dikesankan “menyalah-gunakan keperccayaan yang saya berikan pada mereka”. Karena PERADI bukan milik pribadi. karena itu, bila pada Munas sekarang banyak caketum ibaratnya bukan karena seperti ‘gadis cantik’ sehingga jadi rebutan tapi untuk pencegahan sebelum PERADI terpuruk.Luhut M.P Pangaribuan

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550ab9acf32d6/peradi–cegahlah-sebelum-terpuruk

Surat LBH KHMI – 30 Maret 2015 : Permohonan Perlindungan dan Keadilan Hukum

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Permohonan Perlindungan dan Keadilan Hukum

Bahwa Mahkamah Agung RI tidak mentaati Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi MA kemudian menerbitkan Surat Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang bertentangan dengan Putusan MK tersebut

Bersama ini Kami LBH KHMI Pusat mengharapkan demi supremasi hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang saat ini belum ditaati dan dilaksanakan oleh  Mahkamah Agung RI, padahal Presiden RI dan DPR RI selalu menaati dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, maka Pemerintah RI dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang sampai saat ini belum ada.

Dan sebagai catatan, sekarang PERADI telah terbelah menjadi 3 (tiga) kepengurusan sehingga tidak ada wadah tunggal lagi Advokat Indonesia, sesuai Munas PERADI di Makassar.

004 -30 Maret 2015 - sumpah PT

 

dapat di download di  http://www.4shared.com/office/XxMJDDvfba/004_-30_Maret_2015_-_sumpah_PT.html

Surat Komisi Yudisial RI ke Mahkamah Agung RI – 13 Nopember 2014

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Surat KY ke MA

 

Microsoft Word - Surat KY ke MA

 

sumber : http://dpp-kai.org/kai/

10 Tahun Peradi Tak Punya ART

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

10 Tahun Peradi Tak Punya ART

MAKASSAR, BKM– Dua calon Ketua Umum (Ketum) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Otto Hasibuan selaku Ketua Umum (Ketum) Peradi gagal memimpin dan membesarkan organisasi advokat ini. Hal yang paling fatal, Peradi yang merupakan organisasi profesi selama 10 tahun berdiri ternyata tak memiliki anggaran rumah tangga (ART).
Fredrich Junadi, salah seorang calon Ketua Umum (Ketum) Peradi kepada BKM di Hotel Clarion, Minggu (28/3) sangat menyesalkan sikap Otto yang tidak ada itikad baik dalam membesarkan Peradi.
“Kami kecewa. Organisasi besar ini selama 10 tahun berdiri tak memiliki anggaran rumah tangga (ART) sehingga tak ada yang jadi acuan SOP program kerja di dalamnya. ART itu penting, organisasi tingkat kampus aja memiliki ART gimana yang kita ini besar kok tidak punya ART. Ini yang kami sayangkan dari Otto yang tidak mengurus organisasi ini dengan baik,”ungkapnya.
Tak hanya Fredrich, hampir semua anggota Peradi juga kecewa jika ditanya soal tak adanya ART Peradi.
Janiver Girsang yang telah mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) Peradi terpilih secara aklamasi pada Munas Peradi II mengatakan tak adanya ART Peradi merupakan hal yang terburuk dari sikap Otto Hasibuan yang tidak ada perhatian dalam membesarkan Peradi.
“Setelah ini, saya akan benahi semuanya. Salah satu itu tadi, Anggaran Rumah Tangga (ART) Peradi yang tidak ada tentu akan saya benahi semuanya. Inilah yang kami sangat sesalkan Peradi sebesar ini tapi tak punya ART, “katanya.
Munas Peradi II yang diselenggarakan di Makassar berlangsung Ricuh. Dua kubu masing-masing kubu Humprhey R Jemat dan kubu Janiver Girsang mendimisionerkan Otto Hasibuan dari jabatan Ketua Umum (Ketum) Peradi lantaran keputusannya yang telah menunda pelaksanaan Munas dengan alasan situasi tidak kondusif serta adanya informasi pengunduran diri 48 utusan DPC dari Munas tersebut.
“Munas untuk saat ini tak bisa diteruskan, dan akan digelar ?3 hingga 6 bulan kedepan karena informasi yang masuk ada 48 DPC mengundurkan diri, “singkat Otto kemudian mengetuk palu sidang lalu turun meninggalkan meja sidang. Kericuhan pun muncul dari peserta Munas yang tidak terima putusan sepihak Otto dengan mengejar Otto hingga aparat kepolisian berhasil mengevakuasi Otto keluar dari ruangan sidang serta dari kejaran ratusan peserta Munas yang merasa kecewa.
Dua kubu yang memiliki dukungan militan akhirnya mengambil sikap untuk kembali membuka Munas meski tanpa Otto Hasibuan. Mereka diantaranya adalah Humphrey R Djemat dan Janiver Girsang. Namun kubu keduanya kembali tak ada titik temu dalam penunjukan stering committe (SC) yang jumlahnya 7 orang dimana sebelumnya mereka hanya sepakati SC hanya berjumlah 5 orang sesuai Anggaran Dasar (AD) Peradi.
Selisih paham yang tak ada titik temu dimana masing-masing pihak ingin perwakilannya lebih mendominasi SC akhirnya berlangsung lama. Sehingga salah satu kubu yakni kubu Janiver Girsang keluar dari ruangan tempat dilaksanakannya Munas dan kembali melanjutkan Munas di ruangan sebelah. Sementara itu kubu Humprhey pun demikian tetap melaksanakan Munas meski diruangan tinggal kubunya.
Pasangan Janiver Girsang dan Harry Pontoh mengakui terpilih secara aklamasi dalam munas yang dilakukan kubunya dengan dukungan suara 35 utusan DPC. ?”Kami sudah sah dan semuanya memenuhi syarat yang ada dalam anggaran dasar jadi kami harap masing-masing pihak memahami ini dan mari menyatu untuk membesar Peradi kedepan, “klaim Janiver setelah terpilih oleh kubunya.

Klaim Janiver Girsang kemudian mendapat kritikan dari calon Ketum Peradi lainnya. Salah satunya Fredrich Junadi. ?Ia menyebut Munas tandingan yang dilakukan beberapa pihak merupakan tindakan yang dinilai sebagai bentuk Kudeta terhadap kepemimpinan yang ada. “Yah jelaslah itu abal-abal, malah bisa dikatakan kudeta. Katanya misinya ingin menyatukan seluruh advokat tapi kenyataannya malah buat tindakan yang bisa memecah belah. Munas kan keputusannya ditunda 3 bulan hingga 6 bulan lagi, jadi kalau ada yang laksanakan sebelumnya itu namanya abal-abal, “terangnya.
Fredrich hingga saat ini masih mengakui Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi karena belum ada keputusan terkait penyerahan jabatan dirinya didalam sidang secara sah. “Setelah balik ke Jakarta, Saya rencana akan mengumpulkan teman-teman semua untuk duduk bersama ?berfikir positif bagaimana organisasi ini kita besarkan. Mencari solusi dari masalah ini. Dengan kejadian ini tentu seluruh advokat muda yang belum diambil sumpah terancam dan lebih umumnya lagi masyarakat yang rugi, jadi marilah kita satukan persepsi kedepan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini, bagaimana Peradi bisa besar dan menjadi tempat penyatuan seluruh advokat yang ada, “harapnya.
Sementara Janiver Girsang sendiri berencana 30 hari kedepan akan membahas dan segera membentuk struktur kepengurusannya. “Dan mengenai tawaran frederich saya siap kapan saja jika diundang duduk bersama. Namun terlepas itu saya berharap mereka dapat bergabung kepada kami untuk membesarkan Peradi, saya sudah sah sebagai Ketum Peradi dan telah memenuhi syarat yang telah ada, janganlah lagi ada munas berikutnya semuanya kan udah usai, “ucapnya.

sumber : http://beritakotamakassar.com/headline/item/15382-10-tahun-peradi-tak-punya-art

Juniver Girsang Pimpin Peradi Hingga 2020

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Harry Siswoyo,  Hudzaifah Kadir (Makassar)Sabtu, 28 Maret 2015, 06:13 WIB

VIVA.co.idMusyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar, berujung aklamasi yang dimenangkan oleh Paket Nusantara, Juniver Girsang sebagai Ketua Umum DPN Peradi periode 2015 hingga 2020 dari ketetapan 35 DPC Peradi, Jumat 27 Maret 2015.
Munas lanjutan yang berlangsung di VIP Legend Grand Clarion Makassar malam tadi, menetapkan Juniver Girsang sebagai Ketua Umum DPN Peradi. Ia terpilih setelah 35 DPC mengamanatkan tampuk kepemimpinan Peradi kepada Juniver dengan sistem delegasi.Sidang ini dipimpin lima orang pimpinan yakni, Tisye F Yunus, DPC Jakarta Selatan selaku Ketua pimpinan sidang didampingi Djoni Hermanto, DPC Tangerang, Semy Manamona, DPC Manado, Imam Supriyanto, serta Erwin Sagitarius dari Bengkulu.“Kami melanjutkan Munas sesuai kesepakatan 35 DPC Peradi, dan sidang ini sah menetapkan Juniver Girsang sebagai Ketua DPN Peradi tahun 2015-2020,” ujar Tisye tadi malam.

Pihaknya terpaksa mengambil alih sidang karena telah diamanatkan oleh 35 DPC atau lebih dari separuh dari 57 DPC yang hadir pada Munas ini. Ia mengatakan tidak memperdulikan keputusan DPC lainnya, dan mengembalikan hak memilih kepada masing-masing DPC.

Dari keputusan tersebut, Ketua Umum DPN Peradi versi 35 DPC, Juniver Girsang mengatakan menerima amanat tersebut dan berjanji akan melanjutkan kepengurusan Peradi berikutnya.

“Saya akan lanjutkan perjuangan ini, saya akan merangkul semua termasuk senior kita. Atas kepercayaan yang telah diamanatkan ini saya berterimakasih, ” tegas Juniver.

Ia juga berjanji akan segera membentuk kepengurusan baru dan akan merekrut 60 tokoh muda, sementara para senior akan ditempatkan sebagai dewan pakar.

Sebelumnya, Munas II Peradi yang berlangsung sejal tanggal 26 hingga 28 Maret 2015, sempat diwarnai kericuhan dari sejumlah peserta. Dimana terjadi perbedaan soal sistem pemilihan Ketua Umum DPN Peradi, yakni menggunakan sistem one man one vote atau sistem perwakilan dari masing+masing DPC.

Terdapat enam orang calon kandidat, diantaranya Hasanuddin Nasution, Humprey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, James Purba dan Fauzie Yusuf Hasibuan. (ren)

sumber : http://m.news.viva.co.id/news/read/607062-juniver-girsang-pimpin-peradi-hingga-2020

Surat Terbuka Leonard P. Simorangkir, Luhut M. P. Pangaribuan, Nelson Darwis, Sugeng Teguh Santoso, dan Hasanuddin Nasution Tentang Munas Peradi di Makassar

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Munas Peradi II di Makassar

Surat Terbuka tentang Munas Page 1

Surat Terbuka tentang Munas Page 2

Surat Para Wakil Ketua Umum PERADI Page 1

Surat Para Wakil Ketua Umum PERADI Page 2

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 01Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 02

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 03

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 04

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 05

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 06

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 07

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 08

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 09

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 10

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 11

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 12

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 13

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 14

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 15

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 16

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 17

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 18

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 19

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 20

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 21

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 22

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 23

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 24

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 25

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 26

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 27

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 28

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 29

Keputusan MUNAS I PERADI DI PONTIANAK - 30 April - 1 Mei 2010 Page 30

sumber : http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=339:surat-terbuka-tentang-munas-peadi-di-makassar&catid=96&Itemid=550

Munas Ricuh, Peradi Pecah Jadi Tiga Kubu

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Munas Ricuh, Peradi Pecah Jadi Tiga Kubu

Sejumlah peserta menduduki meja pimpinan sidang saat Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ke-2 di Makassar, 27 Maret 2015. Sistem pemilihan ketua umum yang diinginkan oleh sebagian pihak adalah one man one vote, namun ada pula yang menginginkan suara berdasarkan delegasi. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, MakassarMusyawarah Nasional ke-2 Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Hotel Clarion, Makassar, Jumat, 27 Maret 2015, terpecah menjadi tiga kubu, yaitu kubu Otto Hasibuan (Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Peradi), Juniver Girsang, dan Luhut Pangaribuan.
Kubu Otto, yang menyatakan munas ditunda hingga 3-6 bulan ke depan, mengklaim didukung 48 DPC dari 57 DPC yang hadir. Sedangkan munas kubu Juniver Girsang mengklaim Juniver terpilih sebagai Ketua Umum Peradi secara aklamasi, dengan mengklaim mengantongi 32 DPC. Adapun kubu Luhut didukung oleh 34 DPC.Khusus munas kubu Luhut, ditunjuk empat pelaksana tugas untuk kembali mengadakan munas lima bulan ke depan dengan sistem satu orang satu suara. Pelaksana tugas dipimpin Luhut dengan wakil Humprey R. Djemat dan 2 anggota, yaitu Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution. Munas pun berakhir pukul 23.30 Wita.Sebelumnya, Otto menyatakan menunda munas Peradi. “Kami menganggap panitia sudah tidak sanggup menggelar munas,” kata Otto ketika memimpin sidang munas sekitar pukul 20.30 Wita.

Otto dalam sidang itu mengatakan penundaan itu juga mendapat dukungan dari 48 DPC Peradi, sehingga dia harus memutuskan menunda munas. Setelah memberikan pernyataan, dia langsung turun dari panggung pimpinan sidang dengan dikawal puluhan polisi untuk meninggalkan ruang munas.

Ketua Panitia Munas, Jamil Misbach, membenarkan pernyataan itu. “Kami minta maaf dan menyerahkan sepenuhnya ke pengurus nasional.”

Penundaan itu mendapat penolakan dari DPC. Sedikitnya ada 33 DPC yang menolak penundaan munas. Mereka meragukan pernyataan Otto yang menyatakan telah didukung oleh 48 DPC. “Kami menolak penundaan dan melanjutkan sidang sesua anggaran dasar Peradi,” kata anggota Dewan Kehormatan, Leonard Simorangkir, pemimpin rapat DPC.

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/27/063653488/Munas-Ricuh-Peradi-Pecah-Jadi-Tiga-Kubu

Munas Peradi Pecah Menjadi 3 Kubu

Posted on | April 9, 2015 | No Comments

Makassar, – Munas Peradi diwarnai ricuh dan sempat disetop. Namun Munas tetap berlanjut meski tanpa Ketua Peradi Otto Hasibuan. Kini, Munas Peradi pecah menjadi tiga kubu.

Di ballroom Phinisi Hotel Clarion yang menjadi pusat pelaksanaan Munas, peserta Munas menunjuk tiga caretaker untuk melanjutkan Munas enam bulan ke depan, dengan mekanisme pemilihan ‘One Man One Vote’. Ketiga caretaker Ketua DPN Peradi tersebut adalah: Humphrey Djemat, Luhut Panggaribuan dan Hasanuddin Nasution.

“Yang resmi itu di dalam ruangan ini, kalau di luar kita gak tahu, sekarang caretaker akan mempersiapkan kelanjutan Munas dengan sistem demokratisasi one man one vote,” pungkas Humphrey.

Sementara dari kubu Otto menganggap proses Munas Peradi di Makassar sudah tuntas dan akan dilanjutkan 6 bulan ke depan.

“Berdasarkan laporan panitia lokal yang menganggap tidak mampu menjamin keamanan dan surat 44 DPC maka Munas kita tunda,” ujar Otto dalam keterangan persnya.

Tidak jauh dari ruang Munas, di Ruang VIP Legend Hotel Clarion, Juniver Girsang menggelar jumpa pers. Juniver mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua Peradi setelah didukung 32 pengurus DPC

“Skorsing sidang yang ditunda Otto sudah dicabut kembali oleh para pengurus DPC Peradi, setelah dibentuk tim yang melanjutkan Munas, 32 cabang memilih secara aklamasi saya sebagai ketua DPN Peradi, wakil ketua Harry Pontoh dan Sekjen Suhar Adi,” ujar Juniver dalam keterangan pers usai terpilih aklamasi.

Juniver menambahkan, usai terpilih secara aklamasi pihaknya akan segera menghubungi Otto Hasibuan guna menyampaikan hasil pemilihan secara aklamasi malam ini.

“Ini demi penyelamatan organisasi, agar tidak ada status quo, sia-sia kalau tidak dilanjutkan Munasnya,” pungkas Juniver.

sumber : http://news.detik.com/read/2015/03/28/025024/2872158/10/munas-peradi-pecah-menjadi-3-kubu

Peradi Pecah Tiga, Masing-Masing Kubu Punya Ketua Umum

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

KOMPAS.com/Hendra CiptoSuasana Munas II Peradi yang berlangsung ricuh dan pimpinan sidang dikejar peserta di Hotel Grand Clarion, Makassar, Jumat (27/3/2015) malam.

MAKASSAR, KOMPAS.com – Munas II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berlangsung di Makassar terpecah menjadi tiga kubu. Masing-masing kubu pun mempunyai Ketua Umum DPN.Kubu pertama terbentuk setelah Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan memutuskan Munas II ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan. Setelah putusan itu diketuk oleh Otto, para peserta mengejar pimpinan sidang. Sidang diselenggarakan di Ballroom Phinisi, Hotel Grand Clarion, Makassar, kemarin malam. (Baca: Munas II Peradi di Makassar Ricuh, Pimpinan Sidang Dikejar Peserta)

Beruntung, polisi cepat mengamankan Otto dari kejaran sebagian peserta Munas II Peradi. Situasi kian memanas hingga sidang dilanjutkan dengan ‘Peradi Tandingan’ yang digelar di ruang sama.

Otomatis, putusan yang diambil Otto membuat dirinya masih menjadi ketua umum DPN Peradi hingga paling lama enam bulan ke depan. Otto pun membawa pendukungnya dan mengaku didukung oleh 67 DPC.

Tidak lama kemudian, ratusan peserta dari berbagai daerah yang berada di dalam ruangan ikut terpecah, karena tidak adanya kesepakatan. Mereka terpecah lagi menjadi dua kubu, setelah kubu Otto meninggalkan ruangan.

Total ada tiga kubu di dalam Munas II Peradi ini. Kubu kedua yang dibawa keluar ruangan Munas II di bawah komando Jeniver Girsang. Kubu ini pun menggelar sidang di ruang pertemuan lain yang masih di Hotel Grand Clarion, Makassar. Jeniver Girsang pun mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPN Peradi dengan dukungan 43 DPC.

Sementara satu kubu lain yang berada di ruangan sidang pertama masih menunggu pemilihan Ketua DPN Peradi. Hingga pukul 00.00 Wita, belum ada Ketua Umum DPN Peradi dari kubu ini. Menurut Otto dalam jumpa persnya yang digelar di lantai 10 hotel itu, penundaan pelaksanaan Munas II Peradi ini adalah keputusan yang sangat terpaksa, karena ada potensi kericuhan, bentrokan yang sangat besar.

“Apakah saya izinkan teman-teman saya berkelahi satu sama lain. Itulah sebaiknya Munas ini ditunda,” kata Otto yang didampingi beberapa anggota dewan kehormatan DPN Peradi termasuk Ketua Panitia Lokal Pelaksanaan Munas II Peradi ini, Jamil Misbach yang juga Ketua DPC Peradi Makassar.

Di tempat terpisah, Jeniver Girsang mengaku telah terpilih menjadi Ketua Umum DPN Peradi setelah didukung 43 DPC Peradi. “Tentu saja dengan dukungan yang besar melebih 50 persen, saya otomatis terpilih sebagai Ketua Umum DPN Peradi,” kata dia.

Munas II Peradi ini berlangsung sejak 26-28 Maret 2015. Terdapat tujuh calon ketua umum DPN Peradi yakni Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution, Humprey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, James Purba dan Fauzie Yusuf Hasibuan.

Dalam Munas II itu, tidak dihadiri seluruh anggota Peradi. Hanya 15.489 yang lolos verifikasi dari total 16.257 advokat. Dari total jumlah itu, hanya 785 pemilih dari 65 DPC Peradi. Mekanisme perwakilan pemilihan ketua ini pun sempat menjadi pro dan kontra di kalangan anggota Peradi.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/03/28/09095281/Peradi.Pecah.Tiga.Masing-Masing.Kubu.Punya.Ketua.Umum

« go backkeep looking »
  • hitwebcounter

  • google_translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • Peta Kantor :