Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

KAI Desak DPR Sahkan RUU Advokat

Posted on | September 12, 2014 | Comments Off

JAKARTA, KOMPAS.com – Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat menjadi Undang-undang. Menurut KAI, RUU itu akan membuat advokat lebih profesional dan bermartabat.

“RUU Advokat harus disahkan karena memenuhi analisa akademik, meningkatkan harkat, martabat, serta tetap menjamin independensi advokat,” kata Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Tjoetjoe menjelaskan, ada beberapa poin penting dalam RUU Advokat Nomor 18/2003. RUU itu mengatur tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat karena organisasi advokat tetap bisa eksis seperti saat ini.

Sementara Dewan Advokat Nasional (DAN) yang dibentuk berdasarkan RUU Advokat akan menjadi regulator bagi kesamaan etika profesi edvokat.

“Adanya arpiori sebagian advokat bahwa DAN akan mengekang organisasi advokat, itu sangat keliru. DAN tidak mungkin mengekang karena advokat itu independen dan jauh dari kekuasaan pemerintah,” ujarnya.

DPR diyakni tetap akan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat menjadi UU, menggantikan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, meski ada pihak yang memprotes rencana pengesahan.

“Dalam sejarah saya sebagai anggota DPR, RUU inilah yang paling lama dengar pendapatnya, paling banyak proses aspirasinya,” kata Nudirman Munir, anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RI.

Nudirman mengatakan, RUU Advokat sudah sekitar empat tahun digulirkan dan dalam dua tahun terakhir sudah dilaksanakan proses hearing (dengar pendapat) dan penyaringan aspirasinya. Proses dengar pendapat itu digelar juga dengan kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Hassanuddin, dan Universitas Udayana.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/09/11/13152321/KAI.Desak.DPR.Sahkan.RUU.Advokat

Rakyat Merdeka hal 2 : Ketua Harian DPP KAI, Kami mendukung DPR agar segera sahkan RUU Advokat

Posted on | September 12, 2014 | Comments Off

Rakyat merdeka hal 2

Ratusan Advokat Desak DPR Sahkan RUU Advokat

Posted on | September 12, 2014 | Comments Off

Ratusan Advokat Desak DPR Sahkan RUU Advokat
(Foto : twitter)

INILAHCOM, Jakarta – Ratusan advokat geruduk Gedung DPR untuk mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat segera disahkan menjadi undang-undang (UU).

Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan pihaknya mendesak DPR segera mengesahkan RUU yang sedang dibahas di Komisi III DPR itu segera disahkan.

“Adapun alasan mangapa RUU Advokat disahkan karena nantinya akan menjadikan advokat yang profesional, independen, dan bermartabat,” kata Tjoetjoe saat menyambangi Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Menurutnya, poin-poin penting atas pengesahan RUU pengganti UU No 18 Tahun 2013 itu adalah, secara de facto tidak ada wadah tunggal organisasi advokat, karena organisasi seperti IKADIN, PERADIN, KAI, AAI, IPHI, SPI, APSI, HKHPM.

“Wadah tunggal profesi advokat menyalahi asas demokrasi dan mengingkari asas ke-Bhinekaan Tunggal Ika-an serta melanggar asas kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945,” katanya.

Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai organisasi pendukung revisi, kata Tjoetjoe Sandjaja, bahwa UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi advokat saat ini.

“Salah satu substansi yang dinilai tidak relevan adalah aturan menyangkut kewajiban seorang calon advokat sebelum praktik diambil sumpahnya di pengadilan tinggi yang merusak independensi serta martabat profesi advokat,” ujarnya.

Keluhan lain, Ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia tidak mau mengambil sumpah calon advokat dari organisasi advokat selain Peradi, padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101 tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan tinggi wajib mengambil sumpah calon advokat tanpa melihat organisasi manapun yang mengajukan.

“Pasal 4 ayat 1 UU Advokat tersebut, berbunyi: Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya,” ujarnya.

Persoalan lain, kata Tjoetjoe Sandjaja, adalah berita acara sumpah (BAS) dalam persidangan kerap menimbulkan ketegangan antara majelis hakim dengan advokat, karena hanya advokat di bawah naungan Peradi yang bisa disumpah.

“Para advokat yang belum mendapatkan BAS sehingga selalu terjegal saat akan menjalankan profesinya, menaruh harapan besar agar RUU Advokat segera disahkan DPR,” tegasnya

sumber : http://m.inilah.com/read/detail/2135088/ratusan-advokat-desak-dpr-sahkan-ruu-advokat

AKSI CERDAS dan DAMAI para Advokat KAI pada tanggal 11, 17 dan 24 September 2014 di DPR-RI Jam: 10.00 WIB untuk Mendukung RUU Advokat

Posted on | September 10, 2014 | Comments Off

AKSI CERDAS dan DAMAI para Advokat KAI  pada tanggal 11, 17 dan 24 September 2014 di DPR-RI Jam: 10.00 WIB  untuk Mendukung RUU Advokat dan menolak campur tangan OA lain yang dapat menghancurkan independensi, profesi dan Martabat Advokat. Rekan2 advokat KAI yang peduli tentang nasib-Perubahan profesi Advokat, diharap ikut bergabung.. Koordinasi dan pelaksanaan teknis AKSI CERDAS & DAMAI, dapat menghubungi Wak.Sek.Jen. DPP KAI ( Juju Purwantoro di 081399922217, Ahmad Yani di 081574400550, Jamhur di +6281383765514, Edward MS di 082170948422, a/n DPP KAI, Gd. Maspion, jl. Gn.Sahari- JAKARTA

dan

Kepada Yth Rekan2 Advokat KAI dan rekan2 advokat dari organisasi advokat manapun diseluruh Indonesia yg pro Revisi UU Advokat dg sistim multi bar, Peradi dg berbagai cara menolak dan menentang disahkannya RUU Adv dg menggandeng lsM dan Dewan Perwakilan daerah.besok tgL 11 sept Peradi demo besar2an di Bundaran Hi dan DPR dg 5000 anggota Peradi.  Mari kita siapkan juga waktu, tenaga dan pikiran untuk datang secara swadaya dan mandiri  bersama sama dengan tertib dan elegan memberikan dukungan ke  Panja RUU  Advokat DPR RI, daLam acara Rapat2 Panja pada tanggaL2 sebagai berikut: tgL 10 sept; tgL 11 sept, tgL 14 sept ; tgL 17 sept dan tgL 24 sept.  Partisipasi rekan2 secara swadaya dan mandiri akan dapat mendorong disahkannya RUU Advokat pada akhir masa tugas DPR saat ini. Dg disahkannya RUU advokat yg baru, akan dapat membawa perubahan besar dalam Profesi Advokat yang mandiri dan bermartabat dalam rangka membantu terwujudnya peradilan yang bebas dan tidak memihak . Kita tdk. Ingin lagi hakim /pengadilan dinilai bertindak diskriminatif dan melanggar ham, karena bertentangan dg kewajibannya sebagai benteng keadilan Tks Erman Umar

Berita DPR RI : RUU Advokat Akomodir Semua Stake Holder

Posted on | September 10, 2014 | Comments Off

Anggota Panitia Kerja RancanganUndang-Undang (RUU) tentang AdvokatDPR Nudirman Munir mengatakanPanitia Kerja (Panja) sangat berhati-hatidalam membahas RUU Advokat melalui upaya mengakomodasi aspirasi semua praktisi advokat.

“Polemik UU ini sudah lama. SehinggaPanja RUU ini sangat berhati-hati danmerupakan RUU yang paling banyakmelakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat di 33 provinsi, akibatpenegak hukum yang terlantar atau ditelantarkan,” kata Nudirman Munir dalam acaraforum legislasi bertajuk ‘RUU Advokat’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).    

Selain Nudirman Munir, hadir juga  sebagai pembicara, pengacara senior Frans HendraWinarta, anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar dan Ketua UmumPerhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan, RUU Advokat sudah sekitar empat tahun digulirkan dan dalam dua tahun terakhir sudah dilaksanakan proses hearing (dengarpendapat) dan penyaringan aspirasinya. “Dalam sejarah saya sebagai anggota DPR,RUU inilah yang paling lama dengar pendapatnya, paling banyak proses aspirasinya.Kami sudah ke banyak universitas, ke Universitas Gadjah Mada, UniversitasHassanuddin, ke Universitas Udayana di Bali,” kata Nudirman.

Menurut Nudirman Munir, audiensi dengan stakeholder sebanyak-banyaknya guna mengakomodasi aspirasi para penegak hukum karena ada penegak hukum yang mendapat perhatian dan terlantar. Selama ini, kata Nudirman, advokat disebut memiliki kedudukan setara tapi praktiknya ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Karena itu, pembahasan RUU Advokat arahnya harus memiliki kepastian hukum untuk menegakkan keadilan yang sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman,”ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, selama ini banyak advokat mengalami kesulitan sekadar untuk memperoleh informasi perkara yang dihadapi seorang calon klien. Jika advokat tidak memiliki informasi yang jelas perihal perkara yang dihadapi seorang calon klien, kata dia, maka akan kesulitan untuk menangani perkaranya.

Semangat RUU Advokat ini untuk menguatkan kewenangan dan fungsi advokat. Sama seperti wartawan, bahwa siapapun yang menghalangi kerja advokat bisa dituntut lima tahun penjara,” jelasnya.

Jika ada keluhan dari advokat yang merupakan anggota organisasi advokat, maka bisa mengadukannya ke Dewan Advokat Nasional (DAN). “Lembaga DAN ini merupakan lembaga yang akan dibentuk berdasarkan RUU Advokat setelah nantinya disetujui menjadi UU,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan, menolak RUU advokat penggantiundang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat karena pihaknya bakal beradadalam kekuasaan pemerintah lewat pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN).

Menurut Otto Hasibuan, advokat dalam menjalankan profesi tidak boleh terikat. “Jadi kanadvokat harus independen. Tidak boleh di bawah kekuasaan negara,” kata Otto.

Otto menuturkan, UU nomor 18 tahun 2003 merupakan berkah dari reformasi.Menurutnya, dengan adanya UU itu advokat setara dengan penegak hukum lain untukmenegakkan hukum. “Kalau RUU disahkan, advokat didowngrade. Kami (advokat) bukanjadi setara penegak hukum,
malah jadi banpol,” ujarnya.

Otto melanjutkan, jika RUU disahkan, advokat praktis di bawah pemerintah. Menurutnya,jika pada saat advokat membela kepentingan masyarakat bertentangan denganpemerintah maka akan dipersulit. “Kalau pemerintah tidak suka, kita tidak dikasih badanhukumnya,” tandasnya.

Di lain pihak, pengacara senior Frans Hendra Winarta  menyambut baik rencana DPRyang akan mengesahkan RUU Advokat yang baru tersebut. Pihaknya membantah UUAdvokat yang akan diberlakukan itu mencerminkan adanya campur tangan pemerintahkarena akan ada lembaga Dewan Avokat Nasional (DAN) di dalamnya.

Salah kalau dikatakan tak independen, justru yang ingin wadah tunggal itu adalah OrdeBaru. Dulu itu serba dijadikan wadah tunggal supaya mudah mengendalikannya,”katanya.

Frans Winarta menambahkan. di manapun di seluruh dunia, selalu ada keterkaitannegara dengan organisasi advokatnya, karena negara yang akan mengesahkannya. “Sudah saatnya profesi advokat diangkat kehormatannya, dengan adanya UU yang akanmemungkinkan profesi advokat menjadi profesi terhormat, penuh kejujuran dan pejuangkeadilan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Senada dengan Frans Winarta, Anggota KAI Erman Umar juga  menyambut baik rencanapemberlakuan UU yang baru tersebut. Pihaknya mengingatkan DPR agar DAN nantinyadiisi oleh para tokoh hukum, akademisi dan wakil-wakil publik yang punya integritastinggi. “Dari yang sembilan anggota nantinya, setidak-tidaknya enam diisi oleh paramantan pengacara, lainnya bisa dari perguruan tinggi dan wakil pemerintah,” katanya.

sumber : http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2014/sep/10/8687/ruu-advokat-akomodir-semua-stake-holder

ADVOKAT PERADI TIDAK MAU KETERKAITAN NEGARA (Pemerintah RI dan DPR RI) DENGAN ORGANISASI PERADI, Bagaimana ?

Posted on | September 10, 2014 | Comments Off

ADVOKAT PERADI TIDAK MAU KETERKAITAN NEGARA (Pemerintah RI dan DPR RI) DENGAN ORGANISASI PERADI, Bagaimana ?

sedangkan Lembaga Tinggi Negara (HAKIM AGUNG MA, BPK, KPK dll) selalu ada keterkaitan Negara (Pemerintah RI dan DPR RI)

ADVOKAT PERADI

KAMI ADVOKAT PEJUANG (KAI) TELAH MEMBACA ISI RUU ADVOKAT DAN MENDUKUNG PENGESAHAN RUU ADVOKAT KARENA BISA MENINGKATKAN PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBERANTAS MAFIA PERADILAN BAGI YANG MENOLAK RUU ADVOKAT BERARTI MENDUKUNG MAFIA PERADILAN

Posted on | September 10, 2014 | Comments Off

Microsoft Word - KAMI ADVOKAT PEJUANG

PERADI Berharap Jokowi Mampu “Hilangkan” KPK

PERADI Berharap Jokowi Mampu “Hilangkan” KPK

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Otto Hasibuan berharap agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu menghilangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari bumi Indonesia.
 
sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53d24ebc6fe9c/peradi-berharap-jokowi-mampu-hilangkan-kpk

DPR akan sahkan UU Advokat yang baru

Posted on | September 10, 2014 | Comments Off

DPR akan sahkan UU Advokat yang baru

Nudirman Munir (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) – DPR RI diisyaratkan tetap akan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat menjadi UU menggantikan UU Advokat, yakni UU Nomor 18 Tahun 2003 meski ada pihak memprotes rencana pengesahan UU baru tersebut.

“Dalam sejarah saya sebagai anggota DPR, RUU inilah yang paling lama dengar pendapatnya, paling banyak proses aspirasinya,” kata Nudirman Munir, anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk RUU Advokat dalam dialog media mengenai RUU Advokat di Press Room DPR RI, Selasa.

Selain Nurdiman Munir, acara yang difasilitasi Koordinator Wartawan DPR Jaka Sugiyanta tersebut menghadirkan narasumber Dr Frans Hendra Winarta (Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia/Peradin), tokoh Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar dan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan.

Nudirman Munir mengatakan, RUU Advokat sudah sekitar empat tahun digulirkan dan dalam dua tahun terakhir sudah dilaksanakan proses hearing (dengar pendapat) dan penyaringan aspirasinya. “Kami sudah ke banyak universitas, ke Universitas Gadjah Mada, Universitas Hassanuddin, ke Universitas Udayana di Bali,” kata Nudirman Munir yang anggota Komisi III DPR-RI tersebut.

Menurut Nudirman, persoalan RUU Advokat yang baru itu tak terletak pada urusan “single bar| (wadah tunggal) atau “multi bar| (banyak organisasi). Namun lebih pada upaya memperkuat kedudukan organisasi advokat di tengah masyarakat.

“Bisa saja di satu daerah ada hanya satu organisasi advokat, atau dua, yang penting ketentuannya nanti diikuti,” katanya.

Ditegaskannya, sembilan fraksi di DPR sudah menyetujui pengesahan RUU Advokat itu menjadi UU sebelum masa bakti DPR RI yang sekarang berakhir pada awal Oktober mendatang.

Dalam acara dialog itu, Frans Hendra Winarta membantah UU Advokat yang akan diberlakukan tersebut mencerminkan adanya campur tangan pemerintah karena akan ada lembaga Dewan Avokat Nasional (DAN) di dalamnya. “Salah kalau dikatakan tak independen, justru yang ingin wadah tunggal itu adalah Orde Baru. Dulu itu serba dijadikan wadah tunggal supaya mudah mengendalikannya,” katanya.

Frans Winarta menambahkan. di manapun di seluruh dunia, selalu ada keterkaitan negara dengan organisasi advokatnya, karena negara yang akan mengesahkannya.

Frans, advokat senior seangkatan dengan Adnan Buyung Nasution dan dikenal sebagai pejuang HAM yang gigih pada masa Orde Baru, menyambut baik rencana pengesahan RUU Advokat yang baru tersebut.

“Sudah saatnya profesi advokat diangkat kehormatannya, dengan adanya UU yang akan memungkinkan profesi advokat menjadi profesi terhormat, penuh kejujuran dan pejuang keadilan yang sesungguhnya,” kata Frans yang juga guru besar ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan itu.

Erman Umar selain menyambut baik rencana pemberlakuan UU yang baru tersebut juga mengingatkan DPR agar DAN nantinya diisi oleh para tokoh hukum, akademisi dan wakil-wakil publik yang punya integritas tinggi. “Dari yang sembilan anggota nantinya, setidak-tidaknya enam diisi oleh para mantan pengacara, lainnya bisa dari perguruan tinggi dan wakil pemerintah,” katanya.

Sedangkan Otto Hasibuan meminta DPR menunda dulu pengesahan UU Advokat yang baru dengan alasan langkah tersebut akan bisa menimbulkan kekacauan (chaos). “Kami punya anggota 35.000 orang, dan 6.000 lainnya sedang dalam proses menjadi anggota, bagaimana nanti dengan nasib mereka,” kata Otto.

Menurut Otto, pihaknya meminta DPR menunda pengesahan RUU Advokat pengganti UU No. 18 Tahun 2003 itu karena DPR tampak belum seksama mempelajari secara detail RUU tersebut. Selain itu, universitas-universitas di Indonesia juga menyerukan hal yang sama.

Acara dialog media yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri lebih dari 100 peserta, baik wartawan maupun kalangan advokat mewakili berbagai organisasi mereka.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/452740/dpr-akan-sahkan-uu-advokat-yang-baru

DPR AKAN SAHKAN UU ADVOKAT YANG BARU

Posted on | September 10, 2014 | Comments Off

foto RUU Advokat

Jakarta,Tipikor-Online – DPR-RI diisyaratkan tetap akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat menjadi UU menggantikan UU Advokat yang sebelumnya (UU No. 18 Tahun 2003) meski ada pihak tertentu memprotes rencana pengesahan UU baru tersebut.
“Dalam sejarah saya sebagai anggota DPR, RUU inilah yang paling lama dengar pendapatnya, paling banyak proses aspirasinya,” kata Nudirman Munir, anggota Panitia Kerja (Panja) DPR-RI untuk RUU Advokat, dalam acara dialog media mengenai RUU Advokat di Press Room DPR-RI, Selasa (9/9).
Selain Nurdiman Munir, acara yang difasilitasi Koordinator Wartawan DPR Jaka Sugiyanta, S.H., tersebut menghadirkan narasumber-narasumber Dr. Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H., (Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia/Peradin), tokoh Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar dan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan.
Nudirman Munir mengatakan RUU Advokat sudah sekitar empat tahun digulirkan dan dalam dua tahun terakhir sudah dilaksanakan proses hearing (dengar pendapat) dan penyaringan aspirasinya. “Kami sudah ke banyak universitas, ke Universitas Gajah Mada, Universitas Hassanuddin, ke Universitas Udayana di Bali,” kata Nudirman Munir yang anggota Komisi III DPR-RI tersebut.
Menurut Nudirman, persoalan RUU Advokat yang baru itu tak terletak pada urusan single bar (wadah tunggal) atau multi bar (banyak organisasi), namun lebih pada upaya memperkuat kedudukan organisasi advokat di tengah masyarakat. “Bisa saja di satu daerah ada hanya satu organisasi advokat, atau dua, yang penting ketentuannya nanti diikuti,” tegasnya.
Ditegaskannya, seluruh sembilan fraksi di DPR sudah menyetujui rencana pengesahan RUU Advokat menjadi UU Advokat yang baru, pengganti UU No. 18 Tahun 2003.
Dalam acara dialog itu, Frans Hendra Winarta membantah UU Advokat yang akan diberlakukan tersebut mencerminkan adanya campur tangan Pemerintah, karena akan ada lembaga Dewan Avokat Nasional (DAN) di dalamnya. “Salah kalau dikatakan tak independen, justru yang ingin wadah tunggal itu adalah Orde Baru. Dulu itu serba dijadikan wadah tunggal supaya mudah mengendalikannya,” katanya.
Frans Winarta menambahkan di manapun di seluruh dunia, selalu ada keterkaitan negara dengan organisasi advokatnya, karena negara lah yang akan mengesahkannya. Frans, advokat senior seangkatan dengan Adnan Buyung Nasution dan dikenal sebagai pejuang HAM yang gigih pada masa Orde Baru, menyambut baik rencana pengesahan RUU Advokat yang baru tersebut.
Sudah saatnya profesi advokat diangkat kehormatannya, dengan adanya UU yang akan memungkinkan profesi advokat menjadi profesi terhormat, penuh kejujuran dan pejuang keadilan yang sesungguhnya,” kata Frans yang juga guru besar ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan itu.
Erman Umar selain menyambut baik rencana pemberlakua UU yang baru tersebut, juga mengingatkan DPR agar DAN nantinya diisi oleh para tokoh hukum, akademisi dan wakil-wakil publik yang punya integritas tinggi. “Dari yang sembilan anggota nantinya, setidak-tidaknya enam diisi oleh para mantan pengacara, lainnya bisa dari perguruan tinggi dan wakil Pemerintah,” katanya.
Sedangkan Otto Hasibuan meminta DPR akan menunda dulu pengesahan UU Advokat yang baru dengan alasan langkah tersebut akan bisa menimbulkan kekacauan (chaos). “Kami punya anggota 35.000 orang, dan 6.000 lainnya sedang dalam proses menjadi anggota, bagaimana nanti dengan nasib mereka,” kata Otto.
Menurut Otto, pihaknya meminta DPR menunda pengesahan RUU Advokat pengganti UU No. 18 Tahun 2003 itu karena DPR tampak belum seksama mempelajari secara detail RUU tersebut. Selain itu, universitas-universitas di Indonesia juga menyerukan hal yang sama.
Acara dialog media yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri lebih dari 100 peserta, baik wartawan, maupun kalangan advokat mewakili berbagai organisasi mereka.

sumber : http://tipikor-online.com/2014/09/09/dpr-akan-sahkan-uu-advokat-yang-baru/

Nasib Single atau Multibar Ditentukan Advokat

Posted on | September 10, 2014 | Comments Off

Nasib Single atau Multibar Ditentukan Advokat
Merujuk pada persyaratan, organisasi advokat memiliki pengurus di seluruh provinsi, minimal tiga puluh persen di tingkat kabupaten/kota, memiliki kantor tetap, dan saldo awal minimal Rp500 juta.
Nasib Single atau Multibar Ditentukan Advokat

Suasana diskusi di DPR. Foto: RFQ
“Dalam RUU tidak dikatakan multibar atau single, maunya advokat apa, tentukan saja sendiri,” ucap Nudirman Munir, anggota Panja RUU Advokat dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Selasa (9/9). Pernyataan Nudirman menjawab keraguan atas mekanisme yang dirancang DPR dalam Revisi Undang-Undang (RUU) No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.RUU Advokat memang diharapkan menjadi ‘obat’ atas permasalahan perpecahan organisasi advokat. Meski RUU Advokat  membuka peluang terbukanya penerapan sistem multibar, persyaratan yang mesti dipenuhi organisasi advokat tak semudah membalikkan telapak tangan. Organisasi advokat yang berdiri mesti berjuang.  Ya, persyaratan yang harus dipenuhi agar organisasi advokat tersebut diakui dan sah mesti memiliki pengurus di 33 provinsi.Tidak hanya itu, organisasi mesti memiliki pengurus 30 persen di tingkat kabupaten/kota pada setiap provinsi. Bahkan, mesti memiliki kantor tetap dan rekening awal sebesar Rp500 juta. “Dengan ketatnya persyaratan organisasi advokat yang ingin mendapat pengakuan ini  luar biasa persyaratan,” imbuhnya.

Anggota Komisi III itu berpandangan, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, maka akan membuktikan organisasi mana saja yang memenuhi persyaratan. Jika memang ternyata terdapat lebih dari satu organisasi yang memenuhi persyaratan, bukan tidak mungkin dapat dikatakan multibar.

“Kalau yang mampu ternyata cuma satu, ya itu single bar. Kalau mampu cuma dua, terus dibilang multibar ya silakan. Kita tidak lagi bicara single atau multibar, maunya advokat apa,” ujarnya.

Ketua umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Frans Hendra Winarta, berpandangan sebaiknya RUU Advokat tidak lagi berbicara single maupun multi bar, tapi lebih mengedepankan martabat advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembela masyarakat.

Meski tidak sepenuhnya sependapat dengan keberadaan Dewan Advokat Nasional (DAN), namun Frans menekankan pembatasan atas keterlibatan campur tangan pemerintah terhadap dunia advokat. Misalnya, pemberian lisensi ujian advokat perlu negara campur tangan. “Organisasi advokat ini harus demokratis,” ujarnya.

Menurutnya, DPR tak dapat disalahkan dengan RUU Advokat. Namun, ia tak menampik persyaratan memiliki pengurus di 33 provinsi memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia berharap persyaratan tersebut perlu dikaji lebih mendalam. “Jangan sampai yang ingin mendirikan organisasi tidak bisa,” ujarnya.

Praktisi hukum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Erman  Umar, mengamini pandangan  Nudirman dan Frans. Ia berpandangan RUU Advokat memang terkesan multibar. Namun sesungguhnya, mendirikan organisasi advokat tidak semudah hanya memiliki pengurus di satu kota. Menurutnya, organisasi advokat tidak serta merta menggelar pendidikan advokat.

“Dengan persyaratan yang sedemikian ketat, tentu tidak banyak organisasi yag dapat diakui menjadi organisasi advokat yang sah,” ujarnya.

Ia berpandangan dengan beragam organisasi advokat tetap mengedepan satu etika profesi. Menurutnya, mengedepankan pelayanan pembelaan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang perlu diutamakan. “Biarkanlah multi, tetapi harus mengusung semangat jiwa corsa advokat,” ujarnya.

Ketua DPN PERADI, Otto Hasibuan memahami banyaknya perbedaan pandangan terkait single atau multibar. Namun berdasarkan catatan Otto, hampir di berbagai negara menganut sistem singlebar. Tujuannya, agar advokat memiliki standa lisensi. Advokat merupakan profesi bermartabat.

“Advokat itu profesi bukan pekerjaan tukang baso. Maka, profesi punya standar yang tinggi, kalau tidak akan mengorbankan rakyat pencari keadilan,” ujarnya.

Persoalan perdebatan, Otto bersama Peradi tetap menolak RUU Advokat. Sekalipun DPR kekeuh ingin mengesahkan, Otto berharap ditunda. Menurutnya, banyak persoalan yang perlu dibahas mendalam dengan kalangan akademisi. Pasalnya, telah terdapat beberapa universitas yang menolak RUU Advokat.

“Tunda dulu, mari bicarakan terlebih dahulu. Bicarakan dengan akademisi. Beberapa Universitas menolak. Jadi tidakasaja subyektif dari Peradi, monggoh kalau tidak sependapat,” pungkasnya.

Segera Disetujui
Terpisah, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR untuk menyetujui RUU Advokat. Sekjen DPP IKADIN, Zulkifli Nasution, mengatakan RUU itu penting untuk segera disahkan karena sudah memenuhi analisa akademik, meningkatkan harkat martabat advokat sehingga menambah independensi advokat.

Zulkifli mencontohkan, dalam RUU tersebut diatur mengenai pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) yang akan mengatur kode etik profesi bagi para advokat. Menurutnya, pembentukan DAN amat penting untuk mengawasi tugas-tugas advokat agar bekerja sesuai etik.

“Sekarangkan kode etik advokat gak jelas, advokat kalau melanggar aturan paling cuma ada di media, padahal wartawan saja kalau melanggar etik ada dewan pers, ” katanya dalam jumpa pers di Jakarta.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540ee230acfff/nasib-single-atau-multibar-ditentukan-advokat

« go backkeep looking »
  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives