Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Selamat Idul Fitri 1435 H

Posted on | July 26, 2014 | Comments Off

lebaran

Surat LBH KHMI – 23 Juli 2014 : Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia atas Surat Jawaban Badan Pengawasan MA RI terhadap Surat Sekjen Komisi Yudisial RI, Surat Jawaban Badan Pengawasan MA RI tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009

Posted on | July 23, 2014 | Comments Off

 

Jawaban Surat Badan Pengawasan MA RI 15 Juli 2014-1000

026 - 23 Juli 2014 - sumpah PT -01

dapat didownload disini atau klik gambarnya

alamat 026 - 23 Juli 2014 - sumpah PT - 01

alamat-alamat Pengiriman Surat-surat dapat didownload disini atau klik gambarnya

 

Masukan Penegak Hukum untuk RUU Advokat

Posted on | July 21, 2014 | Comments Off

Masukan Penegak Hukum untuk RUU Advokat

Pansus RUU Advokat saat kunjungan kerja di Mataram. Foto: www.mahkamahagung.go.id
Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk RUU Advokat diketahui sudah mengadakan kunjungan ke sejumlah daerah untuk meminta masukan. Pada 13 Juni lalu, misalnya, Pansus mengadakan kunjungan ke  Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Riau). Beberapa hari kemudian Pansus meminta masukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB).Harry Witjaksono ikut dalam rombongan Pansus ke NTB. Anggota lain yang ikut adalah Syarifudin Suding, Azis Syamsudin, M. Nurdin, A. Muhajir, Herman Kadir, Ade Supriyana, Sayed M. Muliady, dan Dodi Reza Alex Nurdin. Seperti dilansir situs Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Andriani Nurdin menghadiri pertemuan dengan Pansus RUU DPR.

Namun, menurut Harry, anggota Pansus RUU Advokat, kunjungan Pansus tidak spesifik dilakukan ke pengadilan, tak secara khusus bertemu dengan hakim. Dalam setiap kunjungan, Pansus meminta bantuan Pemda sehingga pertemuan dihadiri juga oleh Kejaksaan Tinggi, Polda, advokat setempat, dan Kanwil Hukum dan HAM. “Kami ketemu dengan semua stakeholders,” jelasnya kepada hukumonline.

Harry membenarkan di daerah-daerah yang dikunjung, Pansus meminta masukan dari aparat penegak hukum sehubungan dengan pembahasan RUU Advokat. Salah satunya masukan dari kepolisian terkait jeda waktu pensiunan polisi menjadi advokat. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, hakim dan panitera baru bisa menjadi advokat minimal tiga tahun setelah pensiun. Polisi, kata Harry, ingin tak ada pembatasan. Begitu pensiun, mereka bisa mengikuti prosedur menjadi advokat. Terutama polisi yang semasa aktif bertugas di Divisi Hukum Polri.

Harapan tak hanya datang polisi, tetapi juga jaksa. “Kalau bisa RUU ini bisa mengayomi pensiunan atau mantan penegak hukum,” kata Harry.

Kalangan pengadilan, jelas Harry, menekankan pentingnya sertifikasi bagi advokat yang akan berpraktek di pengadilan. Pengadilan justru tidak banyak menyinggung masalah sumpah, meskipun masalah ini termasuk yang krusial. Arahnya, kemungkinan pengambilan sumpah oleh organisasi advokat. Kongres Advokat Indonesia sudah menyampaikan keluhan atas masalah sumpah ini, bahkan seorang advokat akhirnya mengajukan judicial reviewpasal sumpah dalam UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi. “Nafas dari RUU ini, yang menyumpah bukan pengadilan,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Kepada para pemangku kepentingan di daerah, Pansus juga menyampaikan beberapa poin penting RUU Advokat, antara lain Dewan Advokat Nasional, pendidikan, organisasi, dan standarisasi pendidikan profesi.

Sikap MA
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Mansyur, mengatakan MA lebih pada posisi menunggu, dalam arti menunggu pembahasan dan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Normatifnya, kedua lembaga inilah yang punya wewenang membentuk Undang-Undang.

Meskipun demikian, MA sebenarnya berharap RUU itu segera diselesaikan agar konflik advokat segera diakhiri. Konflik itu dalam prakteknya menyeret lembaga peradilan ke dalam pusaran kasus. Bertahun-tahun sudah konflik organisasi advokat tak kunjung selesai. Padahal, kata Ridwan, pengadilan hanya melaksanakan amanat Undang-Undang.

Sistem multibar mungkin bisa mengakhiri konflik organisasi. MA, kata Ridwan, melihat kondisi saat ini. Terkait masalah ini, pekan lalu, Wakil Ketua MA dan Ketua Muda Pembinaan, dan Ridwan menerima kunjungan pengurus Kongres Advokat Indonesia. “Ini demi mengakhiri polemik yang terjadi di antara organisasi advokat,” ujarnya.

Harry membenarkan masukan mengenai wadah tunggal dan multibar itu mencuat dalam kunjungan kerja Pansus. Secara pribadi, Harry merasa tak terlalu memusingkan model yang akan dipilih. “Yang penting, advokat harus kuat”.

Sebaliknya, Ridwan tersirat menaruh harapan pada multibar jika semangatnya ingin mengakhiri konflik organisasi. “Sehingga semua organisasi advokat bisa beracara di pengadilan”.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c4bfda3209e/masukan-penegak-hukum-untuk-ruu-advokat

Undangan DPD KAI DIY

Posted on | July 19, 2014 | Comments Off

Undangan…
Kepada, Yth: Rekan-rekan Advokat KAI ditempat.
Dengan hormat, mengharapkan kehadiran rekan-rekan KAI, untuk hadir dalam buka bersama DPD KAI DIY, pada :
Hari/tgl : Minggu, 20 Juli 2014
Jam : 16.30 s/d selesai…
Tempat: Pendopo Ambaruko, Royal Ambarukmo Hotel.
” Dengan momentum berbuka puasa bersama ini, mari kita perkokoh tali silaturrahmi untuk membangun KAI kedepan yang lebih baik dan solid….!!”
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas atensi dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih.
[sehubungan keterbatasan informasi alamat tempat tinggal rekan-rekan, mohon untuk undangan diambil di kantor DPD KAI DIY

SIARAN PERS : DPP KAI (Presiden TSH) Terkait Peristiwa Kekerasan Terhadap Advokat di Jogja:

Posted on | July 18, 2014 | Comments Off

SIARAN PERS : DPP KAI (Presiden TSH) Terkait Peristiwa Kekerasan Terhadap Advokat di Jogja:

1). DPP KAI mengecam dan mengutuk keras aksi pembacokan terhadap Adv. Sinto Ari Wibowo. Perbuatan tsb sangat bar bar dan tdk bisa di tolerir. Ini sebagai bentuk penghinaan dan teror terhadap Profesi Advokat.

2). DPP KAI minta kepada KAPOLDA DIY untuk bertindak cepat menangkap pelaku dan membongkar motif di balik aksi tersebut, termasuk menangkap aktor kekerasan tersebut.

3). DPP KAI menganggap ini persoalan sangat serius yang harus di ungkap oleh POLDA DIY dalam tenggang waktu sesingkat singkatnya.          

4). Peristiwa ini akan menjadi preseden sangat buruk terhadap eksistensi Advokat khususnya dan penegak hukum lainnya pada umumnya jika Polisi tidak mengungkap, menangkap dan dan menuntaskan kasus ini. Peristiwa ini sebuah ancaman serius atas eksistensi Advokat sbgai salah satu unsur penegak hukum, dan juga bisa menjadi ancaman serius bagi unsur penegak hukum lainnya, saat ini Advokat yang menjadi korban, bisa jadi lain hari unsur penegak hukum lain jadi sasaran aksi premanisme semacam ini. Oleh karena itu kami minta Polisi bisa bertindak cepat, tegas dan jika perllu keras thdap segala bentuk aksi premanisme.                   

5). DPP KAI menghimbau dan menyerukan kepada seluruh Advokat Indonesia khususnya Advokat KAI untuk membangun soliditas dan solidaritas di dalam mensikapi peristiwa Jogja ini. Demikian di sampaikan, terimakasih. Jakarta, 17 Juli 2014. Salam, Tjoetjoe S Hernanto (Presiden) , Aprillia Supaliyanto, (Sekretaris Jenderal).

Ket : Terkait peristiwa tersebut diatas DPP KAI melalui Bidang Pembelaan 
Anggota sedang mendalami/menangani kasusnya yg diketuai oleh  Adv. Herdiyan Saksono selaku Ketua Bidang Pembelaan Anggota.

DPP KAI Minta POLRI mengusut tuntas Pembacokan thd Advokat di Jogyakarya, artikel lebih jelas baca di: http://menit.tv/read/2014/07/17/49490/0/17/DPP-KAI-Meminta-Polisi-Usut-Pembacokan-Terhadap-Advokat-Sinto-Ari-Wibowo

DPP KAI Meminta Polisi Usut Pembacokan Terhadap Advokat Sinto Ari Wibowo

 

 

Jakarta, Menit.tv: DPP KAI mengecam dan mengutuk keras aksi pembacokan terhadap Adokat Sinto Ari Wibowo. Bahwasannya, perbuatan tersebutmerupakan tindakan bar bar dan tak bisa di tolerir.

“Ini sebagai bentuk penghinaan dan teror terhadap Profesi Advokat,” berikut isi siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (17/7).

Lebih lanjut KAI meminta kepada Kapolda DIY untuk bertindak cepat menangkap pelaku dan membongkar motif di balik aksi tersebut, termasuk menangkap aktor kekerasan tersebut.

“Ini persoalan sangat serius yang harus di ungkap oleh Polda DIY dalam tenggang waktu sesingkat singkatnya,” lanjutnya.

KAI menilai peristiwa ini akan menjadi preseden buruk terhadap eksistensi Advokat, khususnya penegak hukum lainnya.

“Saat ini Advokat yang menjadi korban, bisa jadi lain hari unsur penegak hukum lain jadi sasaran aksi premanisme semacam ini,” sambungnya.

Oleh karena itu KAI menghimbau dan menyerukan kepada seluruh Advokat Indonesia khususnya Advokat KAI untuk membangun soliditas dan solidaritas di dalam mensikapi peristiwa Jogja ini.

Demikian di sampaikan Tjoetjoe S Hernanto (Presiden), dan Aprillia Supaliyanto, (Sekretaris Jenderal).

Seperti diketahui, Sinto Ariwibowo (46), advokat di Yogyakarta, menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal di rumahnya. Akibatnya dia mengalami luka dibagian kepala dan tangan dan menjalani perawatan di RS Panti Rapih Yogyakarta.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di rumah korban di Perumahan Sidoarum Blok 3 Jalan Kutilang P/17, Sidoarum, Godean, Sleman, Rabu (16/7).

sumber : http://menit.tv/read/2014/07/17/49490/0/17/DPP-KAI-Meminta-Polisi-Usut-Pembacokan-Terhadap-Advokat-Sinto-Ari-Wibowo

DPR RI : Jawaban Surat LBH KHMI atas sikap MA yang tidak mentaati putusan MK No. 101/PUU-VII/2009

Posted on | July 11, 2014 | Comments Off

Jawaban Surat DPR RI - tentang RUU Advokat atas Put MK - 30 Jun

Surat LBH KHMI Pusat : Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia atas sikap MA yang tidak mentaati putusan MK No. 101/PUU-VII/2009

Posted on | July 10, 2014 | Comments Off

025 - 10 Juli 2014 - sumpah PT_Page_01

selengkapnya dapat di download disini atau klik gambarnya (dalam format word)

alamat 025 - 10 Juli 2014 - sumpah PT_Page_1

selengkapnya dapat di download disini atau klik gambarnya  (dalam format word)

 

 

Sumpah Advokat Dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi

Posted on | July 10, 2014 | Comments Off

Hakim konstitusi menyarankan pemohon untuk memperbaiki permohonan. Dasarnya masih kasus konkrit.
Ketentuan sumpah advokat harus dilaksanakan dalam sidang terbuka di pengadilan tinggi kembali dipersoalkan. Melalui pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat  (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat, Ismet menggugat pasal itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).Ismet – yang tercatat advokat Kongres Advokat Indonesia(KAI) – merasa dirugikan karena pemohon tidak dapat bersumpah di pengadilan tinggi. Pasalnya, hanya advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia yang bisa disumpah oleh pengadilan tinggi. Ketentuan itu secara tidak langsung memaksa pemohon untuk menjadi anggota Peradi agar bisa disumpah di pengadilan tinggi.

“Ketentuan itu mengakibatkan pemohon tidak dapat menjalankan profesi advokat secara mandiri, dihalang-halangi untuk beracara di pengadilan,” kata Ismet dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Patrialis Akbar di ruang MK, Selasa (08/7). Berdasarkan catatan hukumonline, sidang atas perkara ini seharusnya sudah dimulai sejak Mei lalu.

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menyebut sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Pasal 4 ayat (3) menyebut salinan berita acara sumpah seperti dimaksud ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung (MA), Menteri Hukum dan HAM, dan organisasi advokat.

Ismet menceritakan telah berusaha menjadi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan mengikuti ujian advokat Peradi sejak tahun 2005. Namun, adanya isu kecurangan mendorong pemohon bersama peserta ujian lain memprotes penyelenggaraan ujian di kantor pusat Peradi. Tak hanya itu, Ismet bersama peserta lain pun masih berupaya untuk mengikuti ujian advokat Peradi, tetapi tetap tidak lulus. “Jadi kita menganggap bukan orang yang disukai Peradi karena pernah mengorganisir ‘perlawanan’ terhadap Peradi,” ungkap warga Surabaya ini.

Dia mengakui meski MA telah mengeluarkan SK KMA No. 052/KMA/HK 01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang membolehkan advokat dari organisasi manapun beracara di persidangan, tetap saja Pengadilan Tinggi tidak bersedia melakukan sidang terbuka untuk menyumpah advokat KAI.

“Umumnya, advokat yang ditolak beracara di sidang pengadilan karena hanya memiliki berita acara sumpah KAI yang tidak diselenggarakan Pengadilan Tinggi. Meskipun ada sebagian pengadilan masih menerima,” katanya.

Atas dasar itu, dia meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “pengadilan tinggi” dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan, Patrialis menilai materi permohonan masih menyangkut kasus konkrit yang dialami pemohon. Namun, pemohon sudah menyebut putusan MK No. 101/PUU-VII/2009yang putusan itu sebenarnya telah memberi peluang advokat di luarPERADI untuk disumpah di pengadilan tinggi. Tetapi, setelah ada surat edaran MA, pengadilan tinggi tak berani mengambil sumpah advokat di luar PERADI.

Patrialis mempertanyakan petitum permohonan yang meminta frasa “Pengadilan Tinggi” dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945. “Kalau frasa ‘Pengadilan Tinggi’ ditiadakan, dimana advokat mau disumpah, oleh siapa? Apakah tidak menjadi masalah baru? Jadi arah permohonan Saudara belum terlihat,” kritiknya.

Dia menyarankan materi permohonan diurai kembali mengenai uraian posita dan petitumnya terkait penghilangan peran pengadilan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar pasal itu tidak kehilangan “rohnya”, sehingga ada kepastian hukum lembaga mana yang berwenang melaksanakan sumpah advokat.

Anggota Panel Ahmad Fadlil Sumadi menilai uraian permohonan masih bersifat kasus konkrit. “Dibacanya seperti ‘curhat’ gitu,” selorohnya. Dia mengingatkan kasus konkrit bisa saja sebagai entry point untuk masuk dalam konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan UUD 1945. “Penjelasan (posita) tidak nampak, tetapi maksudnya terlihat dalam petitumnnya,” kata Fadlil.

Karena itu, Fadlil meminta agar uraian permohonan ditata ulang sehingga bisa menggambarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945. “Uraianya harus argumentatif kontitusional mengapa pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. Jangan kasus konkrit lagi,” pintanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53bbd3c1bcc47/sumpah-advokat-dipersoalkan-ke-mahkamah-konstitusi

Surat Komisi Yudisial RI untuk Mahkamah Agung RI perihal Pelaksanaan sumpah bagi para Advokat

Posted on | July 9, 2014 | Comments Off

S-KY-Pelaksanaan-Sumpah-bagi-para-Advokat (1)_Page_1S-KY-Pelaksanaan-Sumpah-bagi-para-Advokat (1)_Page_2

sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/foto/S-KY-Pelaksanaan-Sumpah-bagi-para-Advokat.pdf

 

 

 

Pengurus DPP KAI yang Baru Hasil Kongres II, Beraudiensi dengan Mahkamah Agung

Posted on | July 9, 2014 | Comments Off

Jakarta-Mediasi Online. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) datang ke gedung Mahkamah Agung (MA). Tujuan kedatangan mereka yang pertama adalah memperkenalkan Kepengurusan DPP KAI yang baru pimpinan Presiden KAI H Indra Sahnun Lubis SH. Mereka juga menindaklanjuti kejelasan tentang rencana penyumpahan para advokat yang bernaung di organisasi tersebut.

Kedatangan mereka pada senin (7/7/2014) ini dipimpin oleh Ketua Harian KAI Sahala Siahaan SH, bersama Sekjen KAI Apolos Jarabonga SH, Bendahara Umum Yuliani Sukarjo SH MH dan koordinator lintas DPD KAI seluruh Indonesia yaitu H Umayah SH yang juga selaku ketua DPD KAI Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mereka diterima dengan baik oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suwardi SH MH, Ketua Muda bidang Pembinaan, Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

Menurut Sahala,  pertemuan tersebut berlangsung dengan baik dan hangat serta suasana penuh kekeluargaan dalam diskusi antara MA dengan DPP KAI, khususnya menyangkut harapan dan keinginan anggota KAI dalam melaksanakan profesinya supaya tidak ada hambatan.

“MA merespon dengan baik dan untuk itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pimpinan MA dan MA juga meminta anggota DPR agar RUU Advokat segera disahkan agar semua permasalahan tentang advokat dapat segera diakhiri,” kata Sahala, menirukan ucapan Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial.

Ini menurut Sahala menjadi berita baik, dimana MA mempunyai keinginan yang baik agar masalah anggota KAI dapat melaksanakan profesinya tanpa ada hambatan sehingga masyarakat pencari keadilan tidak dirugikan.

Dalam kesempatan itu juga Sahala menyampaikan susunan pengurus DPP KAI yang baru hasil kongres II Palembang yang dilanjutkan di Jakarta pada akhir bulan Mei 2014 lalu, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden H Indra Sahnun Lubis SH dan DPP KAI siap bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam rangka penegakan hukum. Apa yang menjadi keinginan DPP KAI ini disambut dengan baik oleh pihak Mahkamah Agung.

sumber : http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=6158

« go backkeep looking »
  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives