Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945

Posted on | March 7, 2014 | Comments Off

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 268 ayat  (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Hamdan dalam sidang yang dihadiri oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai Pemohon.

Dalam pendapatnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah  menjelaskan upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.

“Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan,” urai Anwar.

Selain itu, lanjut Anwar, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat  (3)  KUHAP adalah beralasan menurut hukum,” ujarnya.

Dalam sidang tersebut, MK juga memutuskan tidak dapat menerima dua perkara pengujian KUHAP, yakni perkara yang diajukan oleh Andi Iskandar dan I Made Sudana.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9694#.UxlD-87FbIU

Putusan dapat di download di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahucap-6Maret2014.pdf

Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan

Posted on | March 4, 2014 | Comments Off

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_1

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_2

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_3

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_4

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_5

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_6

sumber : http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations

REGULASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

No. Nomor Regulasi Judul
1. 11/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
2. 12/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar
3. 08/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
4. 04/M-DAG/PER/1/2014 Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian
5. 05/M-DAG/PER/1/2014. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya
6. 03/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang
7. 02/M-DAG/PER/1/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit….
8. 84/M-DAG/PER/12/2013. Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai Di Tingkat Petani
9. 80/M-DAG/PER/12/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
10. 82/M-DAG/PER/12/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
11. 81/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
12. 78/M-DAG/PER/12/2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014
13. 77/M-DAG/PER/12/2013 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
14. 74/M-DAG/PER/12/2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah…
15. 75/M-DAG/PER/12/2013 Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
16. 70/M-DAG/PER/12/2013 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
17. 72/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi
18. 73/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi
19. 04/M-DAG/ED/12/2013 Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan
20. 68/M-DAG/PER/11/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Gugatan Class Action Para Advokat terhadap DPP KAI dan DPN PERADI

Posted on | March 3, 2014 | Comments Off

INFORMASI DETIL PERKARA_Page_1 INFORMASI DETIL PERKARA_Page_2

Nomor Perkara 98/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL

Penggugat :
1 HEMATANG SEPTINUS,SH Jalan Panglima Polim XIII No.86
2 EDWARD ALFONS THEORUPUN,SH Jalan Swasembada Timur VIII No.5 Tanjung Priok
3 HENRY BADIRI SIAHAAN,SH Jalan Duren Sawit Raya No.28 Jakarta Timur 13470
4 IR TONIN TACHTA SINGARIMBUN,SH 22nd Floor Prudential Center Kota Kasablanka Jalan Casablanca Raya Kav 88 Jakarta Selatan 1287

Tergugat:
1 DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP-KAI) Rasuna Said Office Park Lt.1 Suit MO-01 Jalan H,R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan
2 DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI) Gedung Soho Lt11 Slipi Jakarata Barat Jalan Letjen S.Parman Kav 22-24 Slipi Jakarta Barat

Leasing Dilarang Tarik Kendaraan Nasabah

Posted on | February 28, 2014 | Comments Off

TRIBUNNEWS.COM, JAMBIKementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

Untuk diketahui, peraturan itu secara resmi dikeluarkan pada 7 Oktober 2012. PMK tersebut tentu saja tidak serta merta membebaskan nasabah dari tanggung jawab cicilannya. Hal itu disampaikan oleh beberapa perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua dan empat yang ada di Jambi.

Branch Head Bussan Auto Finance (BAF), Sumawijaya mengatakan, peraturan kementerian keuangan tersebut memang telah diterapkan di leasing BAF. Namun Sumawiijaya menjelaskan, peraturan yang dikeluarkan tersebut, tetap membebankan nasabah terhadap tanggung jawabnya dalam cicilan kendaraan yang diambil.

“Keterangan itu memang masih membingungkan nasabah, banyak berfikir mereka akan lepas dari tanggung jawab,” ujarnya, Senin (24/2).

Lanjutnya, sesuai peraturan, nasabah yang melakukan pembelian motor melalui sistem kredit akan didaftarkan secara fidusia. Peraturan fidusia maka itu akan didaftarkan ke Kemenkum HAM sehingga, secara resmi perusahaan leasing dan konsumen bersangkutan saling terikat dan memiliki perjanjian yang harus dijalani.

“Misalkan untuk konsumen, mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat fidusia, dimana dalam perjanjian motor yang telah dipegang atas nama mereka tidak boleh dialihkan sepihak,” sebutnya.

Untuk peralihan kendaraan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan, artinya nasabah melanggar dan melakukan tindakan pidana. Dengan adanya peraturan secara fidusia sendiri, kata Sumawijaya, leasing pun semakin kuat dari sisi risiko kemacetan dan tunggakan.

“Memang, bila menarik secara paksa itu tidak diperbolehkan dan kita akan terkena sanksi, tetapi solusi dari setiap permasalah nasabah pasti ada jalannya,” katanya.

Dirinya mencontohkan, bila nasabah tidak melakukan pembayaran kendaraan bermotornya sesuai perjanjian, pihak leasing pun melakukan analisis kembali, kendala apa yang menyebabkan nasabah telat membayar. Sehingga leasing masih memberi toleransi satu sampai tiga bulan asalkan nasabah memiliki itikat baik untuk membayar.

“Dengan adanya peraturan ini tingkat tunggakan pun berkurang dibandingkan dengan tahun 2012, ditambah pula aturan BI yang menyebutkan DP minimal kredit kendaraan harus 20 persen dari harga kendaraan, yang membuat pemberian kredit pun semakin potensial kepada nasabah yang mampu,” katanya seraya mengatakan tahun lalu BAF mengalami penurunan untuk risiko gagal kredit.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh salah satu anak perusahaan divisi lembaga keuangan Astra yang bergerak dalam pembiayaan kendaraan bermobil, yaitu ACC Finance.

Arif Maulana selaku Branch Manager ACC Finance mengatakan, walau belum melegalkan sistem dan peraturan Kemenkeu tersebut, peraturan baru ini tidak membiarkan nasabah untuk tidak membayar angsuran.

“Tetap harus membayar angsuran, peraturan tersebut tidak untuk membuat perusahaan merugi, melainkan untuk memberikan kekuatan dari sisi nasabah dan juga leasing,” ujarnya.

Walau masih menggunakan sistem lama, perusahaan pembiayaan Astra ini pun juga melihat kondisi lapangan terhadap beberapa nasabah yang menunggak. Sistem penarikan tetap akan dijalani sesuai peraturan dan kesepakantan antara perusahaan dan nasabah.

“Biasanya kita harus tahu dulu apa masalahnya nasabah telat bayar, mungkin ada kendala di perekonomiannya, atau bisa saja ada kebutuhan mendadak sehingga menggunakan uang yang harus dibayar ke perusahaan, semua itu pasti ada solusinya,” terangnya.

sumber ; http://id.berita.yahoo.com/leasing-dilarang-tarik-kendaraan-nasabah-102515720.html

Badrodin Haiti, Wakapolri Baru

Posted on | February 28, 2014 | Comments Off

SURYA/SUGIHARTO

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Pol Oegroseno sebagai Wakil Kepala Polri. Oegroseno akan memasuki masa pensiun pada akhir Februari 2014.

“Jadinya Pak Badrodin Haiti (Wakapolri),” kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Sutarman tak berkomentar banyak saat ditanya pertimbangan penunjukkan Badrodin sebagai Wakapolri. Ia hanya menyebut bahwa lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1985 itu merupakan jenderal bintang tiga terbaik diantara yang lain.

“Ada Pak Budi Gunawan (Kepala Lembaga Pendidikan Polri), ada Pak Anton Bachrul (Inspektur Pengawasan Umum), jadi pertimbangan tentu digunakan dan itu yang terbaik,” katanya.

Meski jabatan Kabaharkam akan diisi perwira tinggi yang baru, Sutarman memastikan bahwa koordinasi pengamanan pemilu akan tetap berjalan baik. Selain menjabat Kabaharkam Polri, Badrodin juga menjadi Kepala Operasi Mantap Brata 2014 yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengamanan Pemilu 2014.

“Suatu organisasi itu kalau sistem sudah jalan, walaupun pimpinannya bergeser, atau diganti tapi sistem itu akan berjalan,” katanya.

Untuk diketahui, saat lulus dari Akademi Kepolisian, Badrodin menjadi lulusan terbaik dan mendapat penghargaan Bintang Adhi Makayasa. Tahun 2005, Badrodin diangkat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah menggantikan posisi Oegroseno yang ditarik ke Mabes Polri.

Kemudian, pada tahun 2009, Badrodin kembali diangkat menjadi Kapolda Sumatera Utara. Tahun 2010, Badrodin ditarik ke Mabes Polri untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum. Jabatan itu hanya disandangnya beberapa bulan karena ditugaskan menjadi Kapolda Jawa Timur hingga tahun 2011.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1043399/Badrodin.Haiti.Wakapolri.Baru

Surat LBH KHMI Pusat : Mohon Perlindungan dan Keadilan Hukum atas Pemberitahuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan “Kepada Para Advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum, untuk mendaftarkan permohonan, gugatan/upaya hukum, diwajibkan untuk membawa : Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi (Pasal 4, UU No. 18, Tahun 2003 tentang Advokat)”

Posted on | February 26, 2014 | Comments Off

HIMBAUAN : Kepada teman-teman Advokat KAI untuk menulis surat ke KPT di daerah masing-masing baik melalui surat perorangan atau Lembaga – Selamat Berjuang.

filenya dapat di download di : http://www.4shared.com/office/fUSoHylfba/005_-_27_Pebruari_2014_-_sumpa.html

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_1

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_2

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_3

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_4

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_5

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_6

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_7

005 - 27 Pebruari 2014 - sumpah PT_Page_8

Kongres KAI : 18 – 20 April 2014 di Lombok, NTB

Posted on | February 26, 2014 | Comments Off

SK No. 007 - Revisi Panitia Kongres II_Page_1

SK No. 007 - Revisi Panitia Kongres II_Page_2

SK No. 007 - Revisi Panitia Kongres II_Page_3

SK No. 007 - Revisi Panitia Kongres II_Page_4

SK No. 007 - Revisi Panitia Kongres II_Page_5

sumber : http://kongres-advokat-indonesia.org/foto/SK%20No.%20007%20-%20Revisi%20Panitia%20Kongres%20II.pdf

Budiman Sudharma: Penerapan Pajak Demi Keadilan Masyarakat

Posted on | February 24, 2014 | Comments Off

BudimanPajak

sumber : http://www.pajak.go.id/content/budiman-sudharma-penerapan-pajak-demi-keadilan-masyarakat

Nelayan Dapat Kembali Nikmati BBM Bersubsidi

Posted on | February 23, 2014 | Comments Off

JAKARTA -  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.18  Tahun 2013 Tentang  Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, dengan dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No. 06 tahun 2014 tersebut maka nelayan dapat kembali menikmati BBM Bersubsidi dan Instruksi Ka BPH Migas 29/07/Ka.BPH/2014 tertanggal 15 Januari 2014, gugur dengan sendirinya, demikian diutarakan Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman. Jumat, (21/02/2104).

Dengan terbitnya Permen ESDM No. 06 tahun 2014 tersebut, maka nelayan dengan kapal dibawah atau diatas 30 Gross ton (GT) dapat membeli BBM Bersubsidi dengan volume sebanyak 25 kiloliter per bulan. “Permen ESDM No.06 tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan, kapal nelayan berbendera Indonesia dibawah atau diatas 30 gross ton (GT) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, dapat membeli BBM Bersubsidi dengan pemakaian paling banyak 25 kiloliter per bulan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai bidangnya masing-masing,” ujar Saleh.

Besaran volume BBM yang dibatasi hanya 25 kiloliter tersebut menurut Saleh, sudah diperhitungkan secara matang. “25 kiloliter itu sudah dihitung, per hari nelayan melaut sampai berapa kilometer, kemudian untuk demand solarnya berapa?, itu sudah the best calculation,” imbuh Saleh.

Pertimbangan dikeluarkannya Permen yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2014 tersebut, antara lain, pemerintah masih memandang nelayan dengan bobot kapal 30 GT masih memerlukan BBM Bersubsidi sebagai bahan bakar dan kapal-kapal tersebut umumnya masih dimiliki kelompok nelayan yang memiliki penghasilan menengah kebawah.

sumber : http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6722-nelayan-dapat-kembali-nikmati-bbm-bersubsidi.html

SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan

Posted on | February 23, 2014 | Comments Off

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_1

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_2

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_3

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_4

sumber : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/SEMA%20No%201%20Tahun%202014.pdf

« go backkeep looking »
  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Archives