Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Munas II Peradi di Makassar Ricuh, Pimpinan Sidang Dikejar Peserta

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

KOMPAS.com/Hendra CiptoSuasana Munas II Peradi yang berlangsung ricuh dan pimpinan sidang dikejar peserta di Hotel Grand Clarion, Makassar, Jumat (27/3/2015) malam.

MAKASSAR, KOMPAS.com — Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang digelar di ballroomPhinisi Hotel Grand Clarion, Makassar, berlangsung ricuh, Jumat (27/3/2015) malam. Pimpinan sidang, Otto Hasibuan, yang merupakan Ketua Umum DPN Peradi, dikejar puluhan peserta munas. Otto dikejar saat memutuskan Munas II Peradi ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lambat enam bulan. Alasan Otto menunda Munas II Peradi tersebut ialah karena berdasarkan surat permohonan yang diajukan 48 DPC di seluruh Indonesia. Seusai mengetok palu, Otto langsung meninggalkan panggung pimpinan sidang. Saat itulah, puluhan peserta sidang berdiri dan mengejar Otto yang berusaha keluar melalui pintu khusus. Sebagian lagi peserta memegang botol plastik air mineral yang siap untuk dilempar. Beruntung, puluhan personel kepolisian yang melakukan pengamanan berusaha mengamankan Otto dan mengahalau peserta munas.Keributan ini terjadi sejak Jumat pagi. Terdapat perbedaan pendapat soal sistem pemilihan ketua umum DPN Peradi, yakni sebagian peserta munas menuntut sistem pemilihan ketua umum dengan cara one man one vote, sementara peserta lainnya mendukung pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan dari masing-masing DPC.

Munas II Peradi ini rencananya akan digelar dari 26 hingga 28 Maret 2015. Terdapat tujuh calon ketua umum DPN Peradi, yakni Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution, Humprey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, James Purba, dan Fauzie Yusuf Hasibuan.

Munas II tidak dihadiri seluruh anggota Peradi. Hanya 15.489 yang lolos verifikasi dari total 16.257 advokat. Dari total itu, hanya 785 pemilih dari 65 DPC Peradi yang hadir. Mekanisme perwakilan pemilihan ketua ini sempat menjadi pro dan kontra di kalangan anggota Peradi.

sumber : http://regional.kompas.com/read/2015/03/27/20252541/Munas.II.Peradi.di.Makassar.Ricuh.Pimpinan.Sidang.Dikejar.Peserta

Pengajuan Uji Materil Ulang (Rejudicial Review) Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan Terhadap UUD Tahun 1945

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Pengajuan Uji Materil Ulang (Rejudicial Review) Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan Terhadap UUD Tahun 1945.

Telah terdaftar resmi di Kepaniteraan MK Reg. No. 1408-1/PAN.MK/2015 (tanggal 12 Maret 2015)

MK01

MK02

selengkapnya dapat dilihat di https://www.facebook.com/hf.amos/posts/813496265405020?fref=nf&pnref=story12

 

Dinilai Berbohong, Pengurus PERADI Akan “Diseret” ke Pengadilan

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Dinilai Berbohong, Pengurus PERADI Akan “Diseret” ke Pengadilan
“Ini Munas advokat, bukan Munas tukang begal.”
Dinilai Berbohong, Pengurus PERADI Akan “Diseret” ke Pengadilan</p><br />
<p>

Hasanuddin Nasution. Foto: SGP.

Advokat Johnson Pandjaitan berencana melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) karena dinilai telah berbohong terkait rencana Musyawarah Nasional (Munas) II PERADI di Makassar akhir Maret ini.

“Sudah siap (gugatannya,-red). Materinya kebohongan Ketua Umum dan Sekjen terkait pelaksanaan Munas. gue bisa buktiin. Itu perbuatan melawan hukum,” ujarnya ketika ditemui usai deklarasi Humphrey Djemat sebagai calon Ketum DPN PERADI di Jakarta, Kamis (27/2).

Johnson mengatakan persiapan pelaksanaan Munas II PERADI di Makassar ini penuh dengan kebohongan, dari rapatnya hingga penentuan waktu dan tempat munas. “Itu bohong semua,” ujarnya.

Puncak kebohongannya, lanjut Jhonson, ketika Rapat Pleno Pengurus PERADI pada 2 Februari lalu. “Rapat itu mengusulkan tempat dan tanggal pelaksanaan Munas, OC (Organizing Committee,-red) dan SC (Steering Committee,-red), padahal itu sudah ditentukan enam bulan yang lalu,” ungkapnya.

Johnson mengaku bisa membongkar kebohongan itu setelah ia menghubungi pihak hotel, tempat pelaksanaan munas. Hotel itu sudah di-booking sejak enam bulan sebelumnya. “Check aja ke sana. gue udah ketemu dengan managernya. Ini seperti yang gue bilangkayak Soeharto. Seolah-seolah ikuti prosedur, padahal sudah diatur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Johnson mengatakan bahwa dalam petitum gugatannya, ia meminta agar pelaksanaan munas itu dibatalkan. “Ini munas dari hasil bohong dan rekayasa, masa’ mau diterusin,” ujarnya.

“Ini kan Munas advokat, bukan munas tukang becak atau tukang begal,” tambahnya lagi.

Bila ingin Munas ini dibatalkan, lalu mengapa Johnson masih tetap aktif berkampanye sebagai Ketua Tim Sukses Humphrey Djemat untuk PERADI 1?

Johnson mengatakan langkah yang ditempuhnya saat ini  adalah memperjuangkan perubahan di tubuh organisasi PERADI. “Elu kan mau perubahan. Kita harus siap bertarung dari segala lini. Kalau nggak, Lu ketingalan di luar. Perjuangan jalan terus,” ujarnya.

Pihak yang rencananya digugat adalah Ketum, Sekjen dan Organisasi PERADI. “Karena yang mengatur organisasi kan ketua dan sekjen,” ujarnya.

Terpisah, Sekjen PERADI Hasanuddin Nasution mengaku belum mengetahui isi gugatan yang dilayangkan kepadanya dan Ketum DPN PERADI. Namun, dalam rapat tanggal 2 Februari, lanjut Hasanuddin, memang sempat ada yang mempersoalkan rapat pleno DPN PERADI untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan munas.

“Istilah pleno tidak dikenal dalam Anggaran Dasar PERADI. Itu dipersoalkan. Rapat ini seharusnya nggak boleh memutuskan apa-apa. Kok tempat munas diputuskan. Itu yang di-dispute,” ujarnya kepada hukumonline.

Hasanuddin sendiri mengaku mengusulkan agar DPN PERADI menggelar Rakernas (Rapat Kerja Nasional) untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan munas, tetapi usulan itu tidak diterima.

Selain itu, lanjut Hasanuddin, beberapa peserta rapat pleno –termasuk dirinya- juga mengaku bingung dengan pernyataan Ketua Umum DPN PERADI kala membuka rapat. Ketika itu, Ketum DPN PERADI Otto Hasibuan mengatakan “Kami sudah menetapkan”.

“Itu kalimatnya ‘kami’. Dalam perspektif organisasi, seharusnya kami itu adalah pengurus DPN PERADI, tetapi saya belum pernah rapat mengenai hal itu. Kapan diputuskannya?” sambung Hasanuddin.

Johnson mempersilakan Hasanuddin untuk menyampaikan informasi yang diketahuinya di persidangan. “Biar dia yang omongkan itu di persidangan, jangan di depan kita. Tapi dari segi persiapan munas, dia harus tetap bertanggung jawab,” ujarnya.

“Dia kan sekjen, harus bertanggung jawab. Nggak bisa nggak dilibatkan,” tukasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f345a151a94/dinilai-berbohong–pengurus-peradi-akan-diseret-ke-pengadilan

DPP KAI TSH : Formulir Pendaftaran Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat 2015

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

formulir-001

selengkapnya di :  http://dpp-kai.org/kai/wp-content/uploads/2015/03/formulir-001.jpg

Munas Peradi Kembali Diwarnai Kericuhan

Posted on | April 9, 2015 | Comments Off

Jhonson dan ratusan advokat anggota Peradi lainnya mengecam tindakan pengurus Dewan Pimpinan Nasional yang tidak menjalankan amanah munas sebelumnya yakni di Pontianak. Padahal dalam Munas tersebut telah tertuang pemilihan ketua umum Peradi harus dilakukan melalui sistem one man one vote. ‎
Munas Peradi Kembali Diwarnai Kericuhan
Tribunnews.com/Edwin Firdaus

Laporan Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ke-2 hari ini, Jumat (17/3/2015) kembali diwarnai kericuhan.

Dikabarkan ratusan advokat anggota Peradi menduduki ruangan ballroom Hotel Clarion tempat Munas diadakan, lantaran kecewa karena tidak bisa ikut memilih calon ketua umum Peradi.

“Memilih adalah hak asasi semua orang.Kami anggota Peradi yang membayar iuran, membayar kartu advokat, membayar ujian dan pendidikan advokat tapi hak kami dikebiri. Kami terdaftar resmi sebagai anggota Peradi tapi kami tidak boleh ikut memilih. Pagi ini kami protes. 10 tahun kami dibodohi, 10 tahun hak kami dipasung. Rezim saat ini seperti rezim orde baru. Hak dan demokrasi para advokat telah dipasung,” kata advokat Johnson Panjaitan mewakili ratusan adokat di lokasi Munas, dalam keterangannya, Jumat (27/3/2015).

Jhonson dan ratusan advokat anggota Peradi lainnya mengecam tindakan pengurus Dewan Pimpinan Nasional yang tidak menjalankan amanah munas sebelumnya yakni di Pontianak. Padahal dalam Munas tersebut telah tertuang pemilihan ketua umum Peradi harus dilakukan melalui sistem one man one vote. ‎

Adapun hasil Munas yang digelar di Pontianak, pada 30 April 2010 silam, dihadiri sebanyak 300 orang Pimpinan Peradi, baik dari DPN maupun dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Di munas kali ini DPN Peradi mau mengkhianati hasil munas yang mereka buat sendiri dan mereka tandatangani sendiri. Mereka dengan seenaknya menetapkan pemilihan dengan sistem perwakilan. Ini sudah tidak benar, sudah berkhianat, munas ini ilegal dan harus dihentikan. Biarkan para advokat anggota Peradi di seluruh Indonesia memilih calon ketua umumnya masing-masing,” ujarnya.

sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/27/munas-peradi-kembali-diwarnai-kericuhan

« go back
  • hitwebcounter

  • google_translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • Peta Kantor :