Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Pemberitahuan CARE TAKER PERADI – Kompas, 11 Juni 2015 hal. 8

Posted on | June 11, 2015 | Comments Off on Pemberitahuan CARE TAKER PERADI – Kompas, 11 Juni 2015 hal. 8

CaratekerPERADI

Mabes Polri Belum Rekomendasikan Munas Peradi di Pekanbaru

Posted on | June 11, 2015 | Comments Off on Mabes Polri Belum Rekomendasikan Munas Peradi di Pekanbaru

Pekanbaru – Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pekanbaru. Namun satu sisi, Mabes Polri belum memberikan rekomendasi terkait Munas tersebut.

Demikian disampaikan, Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo saat dihubungi, Kamis (11/6/2015). Guntur menjelaskan, terkait rencana Munas Peradi yang akan diselenggarakan pada 12 dan 13 Juni, bahwa Mabes Polri belum memberikan rekomendasi terkait hal itu.

“Mabes Polri belum memberikan rekomendasi terkait Munas Peradi yang akan diselenggarakan di Pekanbaru,” kata Guntur.

Alasannya belum ada rekomendasi dari Mabes Polri, lanjut Guntur, karena masih ada konflik internal di Peradi pasca Munas di Makassar beberapa waktu lalu.

“Mabes Polri meminta agar Peradi sebaiknya melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu untuk menata kepengurusannya. Ini agar saat pelaksanaan Munas tidak terjadi gangguan Kamtibmas,” kata Guntur.

Sebagaimana diketahui, Peradi versi Otto Hasibuan rencananya akan menggelar Munas Peradi di Hotel Labersa di Kampar. Acara Munas akan dilaksanakan selama dua hari mulai 12 hingga 13 Juni 2015.

Namun ada dugaan, bila pelaksanaan Munas ini tetap digelar, akan ada penolakan dari kubu Peradi lainnya.

sumber : http://news.detik.com/read/2015/06/11/174557/2940044/10/mabes-polri-belum-rekomendasikan-munas-peradi-di-pekanbaru

Website Resmi DPN PERADI Juniver Girsang : peradi.org

Posted on | June 11, 2015 | Comments Off on Website Resmi DPN PERADI Juniver Girsang : peradi.org

Peradi - Just another WordPress site

KY Minta Hakim Tak Persoalkan Berita Acara Sumpah Advokat

Posted on | June 11, 2015 | Comments Off on KY Minta Hakim Tak Persoalkan Berita Acara Sumpah Advokat

KY Minta Hakim Tak Persoalkan Berita Acara Sumpah AdvokatKY Minta Hakim Tak Persoalkan Berita Acara Sumpah Advokat

KBRN, Jakarta : Komisi Yudisial (KY) meminta hakim tidak mempermasalahkan berita acara sumpah kepada para advokat di persidangan saat membela kliennya. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi inkostitusional. Serta, Mahkamah Agung pun sudah menyatakan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak keabsahan organisasi advokat.

“Kalau ada kekhawatiran advokat tidak diizinkan melakukan pembelaan kepada kliennya karena alasan berita acara sumpah bisa mengirimkan surat ke KY. Kami akan mengirimkan tim untuk mensupervisi proses persidangan itu,” ujar tenaga ahli KY, Imran saat menemui Forum Advokat Perjuangan Indonesia, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Sementara Juru Bicara Forum Advokat Perjuangan Indonesia, Johny Bakar, mengatakan Mahkamah Agung tidak satupun melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu. Justru, Pengadilan Negeri seluruh Indonesia menghambat seluruh Advokat KAI beracara mendampingi kliennya di Pengadilan, dengan alasan belum memiliki Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.

“Kami menguji kembali ketentuan ini. Tinggal menunggu sidang putusan. Kami yakin akan dikabulkan,” ungkap Johny Bakar.

Sebelumnya, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan pengadilan seharusnya tak perlu ikut campur dengan konflik organisasi advokat, karena hubungan klien-advokat merupakan sebuah kepercayaan.

“Posisi KY Jelas. Bahwa hubungan klien dan advokat itu menyangkut kepercayaan. Kalau klien lebih percaya advokat dari KAI (Kongres Advokat Indonesia), biarkan saja,” tegasnya.

Sebagai informasi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101 tahun 2009 menyebutkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Advokat yang mengatur pengambilan sumpah harus dilakukan di depan Pengadilan Tinggi tidak konstitusional, sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan MK nomor 101.

Kemudian, putusan itu juga menyatakan bahwa kewajiban penyelenggara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah kewajiban atributif Pengadilan Tinggi yang diperintahkan Undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan sidang terbuka untuk kepentingan pengucapan sumpah advokat.

sumber : http://www.rri.co.id/post/berita/173555/nasional/

Terkait Munas II, Plt DPC PERADI Serahkan Surat ke Kapolda

Posted on | June 10, 2015 | Comments Off on Terkait Munas II, Plt DPC PERADI Serahkan Surat ke Kapolda

Terkait Munas II, Plt DPC PERADI Serahkan Surat ke Kapolda
Tribunpekanbaru
Foto Koordinator Plt DPC PERADI Pekanbaru serahkan surat agar Kapolda tidak mengeluarkan rekomendasi Munas II PERADI di Pekanbaru ke Kabid Hukum Polda Riau AKBP Toni Ariadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARUSebanyak 7 orang Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Pekanbaru, Selasa (9/6) sekitar pukul 12.00 datangi Mapolda Riau. Sesampainya di Mapolda 7 orang Plt tersebut didampingi 8 advokat lainnya langsung menemui Kepala Bidang Hukum Polda Riau AKBP Toni Ariadi.

Menurut Koordinatur Plt DPC PERADI Pekanbaru Aziun Asyaari SH kepada wartawan Selasa (9/6) kedatangan pihaknya menemui Kabid Hukum Polda Riau adalah menyikapi surat yang di Kirim DPN PERADI ke Kapolda Riau.

“Sebagai tindak lanjutnya kita kirim surat kembali ke Kapolda Riau agar tidak diberikan rekomendasi tempat pelaksanaan Munas II PERADI di Pekanbaru,” ujar Aziun.

Sebab kata Aziun, Munas II PERADI itu adalah ilegal dan jangan diberikan rekomendasi Munas II PERADI pada tanggal 12-14 Juni 2015 nanti di Hotel Labersa,

Ketika ditanya kalau Munas tetap dilanjutkan? “kita akan sampaikan ke DPN PERADI,” jawabnya. Kalau ada anggota DPC PERADI Pekanbaru yang hadir pada Munas? Aziun menegaskan, bagi anggota DPC PERADI jangan menghadiri Munas. “Sebabt idak ada Rapat Anggota Cabang (RAC) dalam Munas PERADI dan jika ada yang datang kita akan melaporkan ke DPN PERADI terutama terkait anggota DPC PERADI yang ikut mensukseskan Munas,” ungkap Aziun.

Sementara itu anggota Plt lainnya Dr Riadi Asra Rahmat SH menyampaikan, kalau dipaksakan Munas PERADI takutnya akan terjadi yang tidak diinginkan, sebab Pengacara di Pekanbaru menolak Munas di Riau, karena Munas tersebut adalah ilegal, pasalnya Oto Hasibuan bukan Ketua DPN PERADI lagi, karena massa jabatannya periode 2010-2015 sudah berakhir sejak tanggal 1 Mei 2015 lalu. “Jadi tidak ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERADI jabatan Ketua bisa diperpanjang seperti yang dilakukan Oto Hasibuan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Pekanbaru beberapa minggu yang lalu,” jelas Riadi.

Terkait kedatangan DPC PERADI itu Kepala Bidang Hukum Polda Riau AKBP Toni Ariadi mengatakan, seharusnya surat permohonan itu diberikan ke Kapolda terlebih dahulu dan barulah nanti di disposisi ke Bidang Hukum atau yang lain. “Walaupun begitu surat ini akan kita sampaikan langsung ke Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan,” ujarnya.

Sifat Munas itu jelas Toni, hanya pemberitahuan dan Polisi hanya bertugas untuk pengamanan. “Jadi kita hanya bertugas mengamankan saja,” ucapnya.

sumber : http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/06/09/terkait-munas-ii-plt-dpc-peradi-serahkan-surat-ke-kapolda

DPN PERADI DR Juniver Girsang SH., MH., berhentikan Ketua DPC PERADI Pekanbaru Syamdaeng Rani SH.

Posted on | June 10, 2015 | Comments Off on DPN PERADI DR Juniver Girsang SH., MH., berhentikan Ketua DPC PERADI Pekanbaru Syamdaeng Rani SH.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berhentikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Pekanbaru Syamdaeng Rani SH dan menunjuk 7 orang Pelaksana Tugas DPC PERADI Pekanbaru.

Pemecatan Ketua DPC PERADI Pekanbaru itu tertuang dalam surat keputusan yang langsung ditandatangi olen Ketua DPN PERADI DR Juniver Girsang SH MH Tertanggal 3 Juni 2015 di Jakarta.

“Nomor SK nya adalah Nomor : Kep.03/PERADI.DPN/VI/2015 Tentang pemberhentian pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pekanbaru masa jabatan 2012-2016 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pekanbaru,” ujar Anggota Biro Peranan Perempuan dan anak DPN PERADI Eva Nora SH kepada Tribun, Minggu (7/6).

Sebanyak 7 orang Plt itu kata Eva Nora adalah, Megawati SH, Parlin Tobing SH, Robin P Hutagalung SH, DR Riadi Asra Rahmat SH, Aziun Asyaari SH, Gusri Putra Dodi SH dan Sonny Ray Panjaitan SH.

“Jadi 7 orang Plt itulah yang akan menjalankan roda organisasi DPC PERADI Pekanbaru,” ucap Eva Nora.

Sementara itu Aziun Asyaari SH menjelaskan terkait diberhentikannya Syamdaeng Rani. Awalnya, saat ingin berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) DPN PERADI, karena massa kepengurusan Oto sudah berakhir. Jadi, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PERADI sebelum dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas), seluruh DPC harus melaksanakan Rapat Anggota Cabang (RAC).

sumber : http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/06/07/ketua-dpn-peradi-berhentikan-syamdaeng-rani-sh

Polri mutasi jenderal, telegram Kapolri diteken Komjen Budi Gunawan

Posted on | June 8, 2015 | Comments Off on Polri mutasi jenderal, telegram Kapolri diteken Komjen Budi Gunawan

Merdeka.com – Mutasi di tubuh Polri kembali dilakukan. Sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan Polri dimutasi.

Mutasi itu tertera dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1243/VI/2015 Tanggal: 5-6-2015. Berdasarkan salinan surat telegram Kapolri yang diperoleh merdeka.com, Jumat (5/6), telegram tersebut tak ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Surat itu ditandatangani oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Budi Gunawan.

Beberapa perwira yang dimutasi di antaranya;

– Irjen Pol Achmad Hidayat dimutasi sebagai Pati Yanma Polri (dalam rangka pensiun)
– Brigjen Pol Machfud Arifin dari posisi Kapolda Kalsel menjadi Kadiv TI Polri TTK
– Brigjen Pol Agung Budi Maryoto dari posisi Karodalops Sops Polri menjadi Kapolda Kalsel
– Brigjen Pol Bambang Sudarisman dari posisi Kapolda Jambi menjadi Karodalops Sops Polri
– Brigjen Pol Lutfi Lubihanto dari posisi Pati SSDM Polri menjadi Kapolda Jambi
– Brigjen Pol Heru Winarko dari posisi Kapolda Lampung menjadi Pati SSDM Polri (Penugasan pada Kemenko Polhukam)
– Brigjen Pol Edward Syah Pernong dari posisi Karorenmin Bareskrim Polri menjadi Kapolda Lampung
– Brigjen Pol Sobri Effendy Surya dari posisi Kapolda Malut menjadi Karorenmin Bareskrim Polri
– Brigjen Pol Imam Budi Suoeno dari posisi Dirpolair Baharkam Polri menjadi Kapolda Malut
– Brigjen Muhammad Chairul Noor Alamsyah dari posisi Karoprovos Divpropam Polri menjadi Dirpolair Baharkam Polri
– Kombes Pol Gatot Subroto dari posisi Kabid Jemenopsrek Korlantas Polri menjadi Karoprovos Divpropam Polri
– Irjen Pol Arif Wachyunadi dari posisi Asops Kapolri menjadi Asrena Kapolri
– Irjen Pol Unggung Cahyono dari posisi Kapolda Metro Jaya menjadi Asops Kapolri
– Irjen Pol M Tito Karnavian dari posisi Asrena Kapolri menjadi Kapolda Metro Jaya
– Brigjen Pol Bambang Hermanu dari posisi Kapolda Kalteng menjadi Pati SSDM Polri (Penugasan pada Wantannas)
– Brigjen Pol Fakhrizal dari posisi Karopaminal Div Propam Polri menjadi Kapolda Kalteng
– Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto dari posisi Karowabprof Div Propam Polri menjadi Karopaminal Div Propam Polri
– Brigjen Pol Herry Prastowo dari posisi Dirtipidum Bareskrim Polri menjadi Karowabprof Div Propam Polri
– Brigjen Pol Carlo Brix Tewu Karojianstra dari posisi Sops Polri menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri
– Irjen Pol Mochamad Iriawan dari posisi Kapolda Jabar menjadi Kadivkum Polri
– Irjen Pol Moechgiyarto dari posisi Kadivkum Polri menjadi Kapolda Jabar.

sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/polri-mutasi-jenderal-telegram-kapolri-diteken-komjen-budi-gunawan.html

Surat LBHKHMI 5 Juni 2015 : Permohonan Perlindungan dan Keadilan Hukum

Posted on | June 5, 2015 | Comments Off on Surat LBHKHMI 5 Juni 2015 : Permohonan Perlindungan dan Keadilan Hukum

Permohonan Perlindungan dan Keadilan Hukum

Bahwa Mahkamah Agung RI tidak mentaati Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi MA kemudian menerbitkan Surat Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang bertentangan dengan Putusan MK tersebut, hal tersebut diperkuat dengan Surat Mahkamah Konstitusi RI No. 43/PAN.MK/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 (vide Bukti – 4)

Bahwa hal tersebut diakui oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, yang mewakili Mahkamah Agung RI dalam sidang Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 6 Mei 2015 di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ Risalah/risalah_sidang_7521_PERKARA%20NOMOR%20112.PUU-XII.2014%20 dan%2036.PUU-XIII.2015%20tgl.%206%20Mei%202015.pdf 

Dan sebagai catatan, sekarang PERADI telah terbelah menjadi 3 (tiga) kepengurusan sehingga tidak ada wadah tunggal lagi Advokat Indonesia, sesuai Munas PERADI di Makassar, dan terakhir Peradi Kubu Juniver Girsang Resmikan Kepengurusan Periode 2015-2020

013 -5 Juni 2015 - sumpah PT-1

selengkapnya dapat di download di : http://www.4shared.com/office/VvlkxoNrce/013_-5_Juni_2015_-_sumpah_PT.html

Surat MK RI – 21 Mei 2015 : permasalahan saudara terkait implementasi atas Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Des 2009

Posted on | June 3, 2015 | Comments Off on Surat MK RI – 21 Mei 2015 : permasalahan saudara terkait implementasi atas Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Des 2009

MK RI - 21 Mei 2015 - point 2 MK RI - 21 Mei 2015

Ketua MA Lantik Ketua Kamar Baru

Posted on | May 29, 2015 | Comments Off on Ketua MA Lantik Ketua Kamar Baru

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali secara resmi telah melantik ketua kamar baru yakni ketua kamar pengawasan dan kamar militer yang selama ini kosong. Ketua Kamar Pengawasan dijabat M. Syarifuddin menggantikan Timur P Manurung. Timur  dipindah menjadi Ketua Kamar Militer yang sebelumnya dijabat Imron Anwari yang telah pensiun beberapa bulan lalu. Kedua jabatan itu dikukuhkan lewat keputusan presiden.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Kamis 28 Mei 2015, saya melantik Timur P Manurung sebagai Ketua Kamar Militer dan Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Semoga Tuhan melimpahkan lindungan dan tuntutannya,” kata M. Hatta Ali saat pelantikan di gedung Sekretariat MA Jakarta, Kamis (28/5).

Acara pelantikan dan pengambillan sumpah jabatan ini selain dihadiri seluruh hakim agung dan pejabat di lingkungan MA, juga dihadiri beberapa pimpinan  sejumlah lembaga negara. Diantaranya, Ketua KY Suparman Marzuki, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5566ac7e05386/ketua-ma-lantik-ketua-kamar-baru

« go backkeep looking »
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :