Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Pemerintah: Permasalahan Sumpah Advokat Tidak Tepat Diajukan ke MK

Posted on | May 6, 2015 | Comments Off on Pemerintah: Permasalahan Sumpah Advokat Tidak Tepat Diajukan ke MK

Sidang Pleno mendengarkan keterangan Presiden yang diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi, Rabu (6/5) di RUang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

 

Sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan Mahkamah Agung (MA) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (6/5) siang, di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang terdaftar dengan nomor 36/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh para advokat, Abraham Amos, dkk, yang menguji ketentuan sumpah advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU a quo.

Mewakili Presiden, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi mengatakan sudah terdapat pengaturan yang tegas bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah dimohonkan ke MK tidak dapat dimohonkan kembali. Pengajuan dapat dilakukan lagi ketika ada alasan lain atau berbeda dengan permohonan sebelumnya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU a quo pernah diputus oleh MK melalui putusan nomor 101/PUU-VII/2009 pada 30 Desember 2009. Untuk itu, Wicipto menyatakan terjadinya hambatan yang dialami Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat bukan karena norma yang terkandung dalam Pasal a quo, melainkan sebuah permasalahan penerapan norma.

“Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya surat Mahkamah Agung yang melarang pengadilan tinggi mengambil sumpah para calon advokat sebelum organisasi advokat bersatu,” urai Wicipto dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Kemudian, Wicipto juga menyatakan bahwa pengambilan sumpah oleh pengadilan tinggi merupakan perintah undang-undang, sehingga harus dilaksanakan. “Penyelenggaraan sidang terbuka pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya,” kata Wicipto.

Untuk itu, Wicipto mengatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU a quo adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya” dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang kepada pengadilan tinggi. Wicipto juga mengatakan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan adanya dua organisasi advokat yang ada, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU a quo menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Terhadap hal ini, berdasar pada putusan MK sebelumnya, Wicipto mengatakan  bahwa kewajiban pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah para calon advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat hanya bersifat sementara. Jangka waktunya adalah 2 tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Organisasi tunggal ini dibentuk melalui kongres para advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang ada. Jika memang setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat tunggal tersebut belum terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Menimbang hal-hal tersebut, Wicipto mengatakan bahwa permohonan Pemohon merupakan masalah penerapan norma dan lebih tepat jika diajukan ke peradilan umum, bukan ke MK. “Dengan demikian terhadap dalil para Pemohon atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Advokat, menurut Pemerintah sudah jelas dan tepat apabila isu dan penerapan norma ini diajukan ke peradilan umum, bukan pada Mahkamah Konstitusi,” tandas Wicipto.

Perkenan MA

Sementara itu, MA yang hadir sebagai pihak terkait diwakili Ketua Muda Pembinaan MA, Takdir Rahmadi menyatakan bahwa MA menyerahkan permasalahan konstitusionalitas ketentuan yang diuji kepada MK. Lebih lanjut, Rahmadi menyampaikan bahwa MA memperkenankan jika memang pengambilan sumpah advokat tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. MA juga tidak mempermasalahkan jika sumpah advokat diserahkan pada internal organisasi advokat sendiri.

“Mahkamah Agung ke depan justru menginginkan, tidak masalah jika misalnya pengambilan sumpah itu tidak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. Jadi, kita bersifat imparsial, diserahkan kepada para profesi itu sendiri. Itulah inti dari sikap Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai itu. Jadi, intinya diserahkan kepada organisasi profesi advokat itu sendiri,” urai Rahmadi.

Mempertegas keterangan, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menanyakan apakah MA secara tidak langsung telah menarik surat edaran MA yang intinya tidak akan mengambil sumpah sebelum organisasi advokat bersatu. Menjawab pertanyaan itu, Rahmadi menyatakan bahwa MA sebenarnya tidak menarik surat edaran tersebut. Namun, lanjut Rahmadi, ketika surat edaran tersebut dikeluarkan, masih belum terdapat pengujian ketentuan sumpah advokat di MK. Untuk itu, setelah ada pengujian norma, maka MA menyerahkan isu konstitusionalitas norma tersebut kepada MK.

“Kita tidak ada interest, tidak ada kepentingan untuk mempertahankan, harus monobar atau singlebar, atau multibar dan kaitannya juga dengan penyumpahan harus di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Tidak ada kepentingan untuk mempertahankan itu. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ke depan,” tandas Rahmadi.

Pada sidang sebelumnya, salah satu Pemohon Johni Bakar menyatakan bahwa meskipun sudah terdapat putusan MK, namun ketika organisasinya, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) memohon penyumpahan, Pengadilan Tinggi tetap menolaknya. “Kalau persoalan masalah sumpah, kami sampaikan dengan bahasa awamnya kami, kami sudah mohonkan, organisasi ini sudah mohonkan sumpah, tetapi pengadilan tinggi yang tidak mau. Dimana salahnya kami, organisasi kami sudah mohonkan secara patut, tetapi tetap tidak dikasih, ujung-ujungnya ini dijadikan senjata untuk menjegal kami beracara, di mana keadilan,” papar Johni

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10845#.VUpL8_mqqkr

Manado tuan rumah HUT ke-VII KAI (ISL) dan RAPIMNAS 30 Mei 2015

Posted on | May 6, 2015 | Comments Off on Manado tuan rumah HUT ke-VII KAI (ISL) dan RAPIMNAS 30 Mei 2015

logo hut kai

Jakarta-(dpp kai 1/5/2015)

Peringatan HUT ke-VII KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan sekaligus Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), akan dilaksanakan di Manado pada tanggal 30 Mei 2015. Berbagai kesiapan teknis sudah mulai dilakukan oleh kepanitiaan yang terdiri dari panitia nasional dan panitia daerah, diantaranya kesiapan audience dengan beberapa pejabat yang akan menghadiri acara diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Sulut serta kesiapan undangan ke senioren-senioren advokat. Adapun dalam forum RAPIMNAS nanti yang menjadi agenda pokok adalah konsolidasi organisasi dalam menyikapi perkembangan Hukum Nasional bangsa kita saat ini dan konsolidasi internal organisasi, demikian disampaikan sekretaris panitia nasional Junaidi, SH, MH.

Presiden KAI Indra Sahnun Lubis, SH, juga menyampaikan bahwa, sebagai organisasi profesi advokat, KAI harus menjadi organisasi advokat yang terdepan dalam membela dan berpihak kepada pencari keadilan (justicia belen) agar tercipta keseimbangan dan kewibawaan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu melalui refleksi HUT ke-VII KAI dan RAPIMNAS ini diharapkan menjadi turning point bagi KAI kedepan.

sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/detailpost/manado-tuan-rumah-hut-kevii-kai-dan-rapimnas-30-mei-2015

Sidang Panel Lengkap 9 majelis hakim MK yang diadakan hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 jam 13:30wib di Gedung Utama Lt.2 MK

Posted on | May 4, 2015 | Comments Off on Sidang Panel Lengkap 9 majelis hakim MK yang diadakan hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 jam 13:30wib di Gedung Utama Lt.2 MK

Relaas Panggilan Sidang dari Panitera MK tanggal 22 April 2015 kepada Para Pemohon dalam perkara Uji Materil Ulang (rejudicial review) No 36/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan terhadap UUD Tahun 1945.

Sidang Panel Lengkap 9 majelis hakim MK yang diadakan hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 jam 13:30wib di Gedung Utama Lt.2 Mahkamah Konstitusi, untuk mendengarkan Keterangan Presiden RI, DPR RI, dan Mahkamah Agung RI, terkait dengan ketitakpatuhan dan ketidaktaatan para pihak terkait yakni PERADI, KAI, MARI, dan KPT seluruh Indonesia dalam hal menjalankan amar putusan MK No 101/PUU-VII/2009 (tanggal 30 Desember 2009). Demikian agar diketahui oleh semua advokat UCA KAI untuk dimaklumi adanya.

11156852_838510702903576_1873585120_n

ISL: Putusan PTUN sudah tepat, gugatan KPO Cs NO

Posted on | April 30, 2015 | Comments Off on ISL: Putusan PTUN sudah tepat, gugatan KPO Cs NO

ISL: Putusan PTUN sudah tepat, gugatan KPO Cs NO

Jakarta-(dpp kai 29/4/2015)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada selasa 28/4/2015, telah membacakan putusan perkara sengketa TUN Nomor : 271/G/2014/PTUN.JKT., antara DR. Machtiar Siwa, SH, MH, dkk, yang tergabung dalam KAI KPO sebagai penggugat dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat. Sementara pihak DPP Kongres Advokat Indonesia dengan pimpinan Indra Sahnun Lubis, SH yang diwakili oleh Petrus Bala Patyona, SH MH, sebagai Ketua DPP KAI Bidang Bantuan Hukum adalah sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut. Majelis hakim yang di ketuai oleh Ujang Abdullah, S.H., M.Si., memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau NO. Atas putusan tersebut Presiden KAI Indra Sahnun Lubis, SH, menyambut baik putusan majelis hakim PTUN Jakarta pada selasa 28/4/2015 kemarin, “Putusan Majelis Hakim Pengadilan TUN sudah sangat tepat, dan saya sangat meng-apresiasi karena majelis mengadili dengan bijaksana dan objektif serta indenden” ujar ISL sapaan akrab Presiden KAI Indra Sahnun Lubis, SH. Yang di damping oleh Sekjen DPP KAI Apolos Djara Bonga, SH.

Sekedar untuk di ketahui dalam perkara dimaksud yang menjadi objek gugatan pihak pengguggat adalah Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Ham tentang pengesahan Badan Hukum Organisasi Kongres Advokat Indonesia pimpinan Indra Sahnun Lubis, SH dan Sekjen Apolos Djara Bonga, SH. Atas keputusan Menteri Hukum dan HAM itu maka muncul pihak yang mengaku sebagai KAI KPO, dan melakukan gugatan ke PTUN. Ketua DPP Bidang Bantuan Hukum Petrus Bala Patyona, SH, MH ketika diminta tanggapan seputar putusan pengadilan TUN tersebut mengaku lega dan menyambut baik putusan majelis hakim TUN, karena selama pemeriksaan dalam persidangan sudah kelihatan pihak pengguggat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya.

sumber : http://www.kongres-advokat-indonesia.org/detailpost/isl-putusan-ptun-sudah-tepat-gugatan-kpo-cs-no

Surat LBH KHMI : 29 April 2015 : Bahwa Mahkamah Agung RI tidak mentaati Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009

Posted on | April 29, 2015 | Comments Off on Surat LBH KHMI : 29 April 2015 : Bahwa Mahkamah Agung RI tidak mentaati Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009

Microsoft Word - 008 -29 April 2015 - sumpah PT

Microsoft Word - 008 -29 April 2015 - sumpah PT

selengkapnya dapat di download di : http://www.4shared.com/office/E8s8JiZ1ce/008_-29_April_2015_-_sumpah_PT.html

MK : Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan

Posted on | April 28, 2015 | Comments Off on MK : Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan

(Ki-Ka) Maqdir Ismail dan Dasril Affandi selaku Kuasa Hukum Pemohon saling berjabat tangan seusai mendengarkan amar putusan dalam perkara pengujian UU Hukum Cara Pidana (KUHAP), Selasa (28/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (28/4). Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Adapun Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Pertimbangan Hukum.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan, lanjut Mahkamah, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan,” imbuhnya.

Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Anwar.

Dua Alat Bukti

Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti… dst”.

Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asasdue process of law untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik.

 “Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,” tegas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dissenting Opinion

Terhadap putusan tersebut, tiga orang hakim, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Muhammad Alim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Palguna, Mahkamah seharusnya menolak permohonan Pemohon terkait dengan tidak masuknya penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan lantaran hal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi. Berpegang pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Palguna menilai tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (state responsibility).

Adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim menilai, jika dalam kasus konkret penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Pasalnya, hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah.

Sedangkan Hakim Konstitusi Aswanto berpendapat tidak dimasukannya penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk merevisinya. Tidak dimasukannya ketentuan tersebut tidak serta merta menjadikan Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Konstitusi.

Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah mengajukan pengujian undang-undang terkait ketentuan tentang penyidikan, proses penahanan, dan pemeriksaan perkara dalam KUHAP. Diwakili Kuasa Hukum Pemohon Maqdir Ismail, Pemohon menguji Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Pasal-pasal tersebut dianggap telah diberlakukan dalam proses pemidanaan kepada Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan Pemohon dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan, Pasal 77 huruf a UU yang sama diberlakukan kepada Pemohon dalam perkara praperadilan.

“Jelas terhadap hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini. Karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan atas pengakuan, jaminan perlindungan,  kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Maqdir.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.VT-EuyGqqko

Nomor : 21/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Bachtiar Abdul Fatah Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan : Mengabulkan Sebagian
Status : Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
File Pendukung : Klik Disini
sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Posted on | April 23, 2015 | Comments Off on Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Komjen Pol Budi Gunawan saat dilantik Kapolri Badrodin Haiti. Foto: Setkab RI
Komjen Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Wakapolri. Pelantikan digelar tertutup di ruang Rapat Kapolri dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi Polri. Namun, ada kekhawatiran dari sejumlah kalangan bakal adanya dualisme kepemimpinan di Polri. Jenderal Badrodin Haiti yang baru beberapa hari dilantik Presiden Joko Widodo mebantah hal tersebut.

“Tidak ada (matahari kembar, red). Saya Kapolri yang pegang komando. Semua ikut perintah saya,” ujar Badrodin usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Panja Perppu  KPK di Gedung DPR, Rabu (22/4).

Penegasan Badrodin menepis kekhawatiran sebagian kalangan. Pasalnya, Komjen Budi Gunawan sebelumnya seolah memiliki power yang lebih ketimbang Badrodin Haiti. Apalagi, Budi Gunawan memiliki anak buah yang terbilang loyal terhadap dirinya. Salah satunya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Kapolri sebagai pemimpin tertinggi di korps bhayangkara menjadi orang nomor satu yang perintahnya mesti ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Sebagai pengambil kebijakan di Polri, Kapolri memiliki wewenang penuh mengatur institusi Polri. Sedangkan Wakapolri menjadi orang nomor dua sebagai pemimpin di Polri.

Pasca terganjalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri beberapa waktu lalu, memang jenderal bintang tiga itu diprediksi bakal mengisi kursi nomor dua di Polri. Terlebih, sejumlah anggota dewan di Komisi III terus mendengungkan agar Budi Gunawan disandingkan dengan Badrodin Haiti.

Terlepas skenario lantaran Badrodin hanya menjalani tugas sebagai Kapolri selama 15 bulan, pilihan Budi Gunawan menjabat Wakapolri mesti dihormati. Namun bukan tidak mungkin selepas Badrodin memasuki masa purna bhakti, Budi Gunawan kembali diusung menjadi Kapolri.

Lebih jauh jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, keputusan mengangkat Budi Gunawan menjabat Wakapolri setelah dilakukan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Malahan Kapolri telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo. Meski mengaku belum mendapat respon dari Presiden Joko Widodo, namun pengangkatan pejabat Wakapolri menjadi kewenangan Kapolri.

“Sudah, tadi pagi saya tandatangani. Saya belum tahu (respon istana, red). Belum ada petunjuknya,” katanya.

Menurutnya, sidang Wanjakti sudah digelar pada 17 April lalu. Sayangnya, tidak dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Polri. Saat itu, pejabat tinggi Poolri banyak berada di luar. Oleh sebab itu, baru kembali digelar pada Senin (20/4) kemarin. “Kemudian Selasa (21/4) lengkap, sehingga kemarin kita laksanakan rapat,” katanya.

Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri itu mengatakan, perihal bakal menjadi kontroversi mengangkat Budi Gunawan menjadi Wakapolri ditampiknya. Ia menilai pandangan publik sudah menjadi pertimbangan Wanjakti. Dengan begitu, semua masukan menjadi pembahasan dalam rapat Wanjakti.

“Menurut internal seluruh Wanjakti itu memang terbaik,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan Kapolri mengangkat dan melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Pasalnya, status hukum Budi Gunawan sudah dinyatakan bersih. Setidaknya, penetapan tersangka yang disematkan KPK terhadap Budi Gunawan tidak sah. Apalagi saat dicalonkan menjadi Kapolri kala itu, Budi Gunawan dinyatakan lolos dan telah diparipurnakan dalam rapat paripurna DPR. “Tidak masalah, sudah dinyatakan bersih oleh pengadilan,” pungkas politisi PKS itu.

Sebelumnya, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menghargai jika proses tersebut telah dilalui oleh Wanjakti dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengangkat Budi Gunawan menempati kursi nomor dua di korps bhayangkara. Di mata Sudding, Budi Gunawan memiliki kompetensi baik.

“Komjen Budi Gunawan sangat tepat menduduki pimpinan Polri. Budi Gunawan orang cerdas,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu berharap Kapolri dan Wakapolri terpilih nantinya dapat bersinergi dan membangun komunikasi yang baik tak saja antar lembaga penegak hukum, tetapi juga di internal Polri. Meski Budi Gunawan dinilai lebih memiliki power dibanding Badrodin, Sudding tak khawatir bakal adanya ‘matahari kembar’ di Polri.

“Tidak ada, sebab yang pegang komando adalah Kapolri. Tidak ada matahari kembar,” ujarnya.

Soal kemudian apakah Budi Gunawan menjabat Wakapolri nantinya bagian dari strategi agar dapat menjadi Kapolri, Sudding enggan berkomentar banyak. Pasalnya, Badrodin hanya menjabat Kapolri hanya tersisa 15 bulan. “Kalau ada strategi lain, wallahualam. Tapi itulah faktanya,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553771a0df4a2/badrodin–bg-jadi-wakapolri–saya-tetap-pegang-komando

Lawfirm Kena Imbas Kewajiban Penggunaan Rupiah

Posted on | April 20, 2015 | Comments Off on Lawfirm Kena Imbas Kewajiban Penggunaan Rupiah

Lawfirm bisa menggunakan perhitungan dolar AS charge kepada klien, tapi pembayaran ke lawyer menggunakan rupiah dengan konversi kurs tertentu.

Kewajiban penggunaan rupiah yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, tak hanya berdampak pada dunia perbankan dan bisnis, tetapi juga pada jasa hukum di kantor-kantor pengacara.

Selama ini, tidak sedikit firma hukum (lawfirm) menerapkan pembayaran transaksi dari klien atau sekadar menggaji karyawannya dengan menggunakan mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat (AS). Partner sekaligus pendiri kantor hukum AKSET, Mohamad Kadri mengatakan, idealnya sebuah lawfirm tergantung dari pendapatan atau revenue yang diperoleh.

Pendapatan ini juga tergantung dari klien. Jika revenue yang diterima lawfirm berupa dolar AS, maka gaji lawyer pun bisa berupa dolar AS. Tapi, jika persentase jumlah klien lebih banyak dari lokal, maka gaji lawyernya bisa dipertimbangkan dalam bentuk rupiah.

“Berapa persentasenya jumlah klien lokal dalam firm tersebut, jika dominan, maka gaji lawyer harus dipertimbangkan jadi rupiah,” kata Kadri kepada hukumonline, Jumat (17/4).

Peraturan BI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah membuat lawfirm berpikir ulang untuk membayar pengacaranya menggunakan mata uang asing. Salah satunya dengan mempertimbangkan penggunaan perhitungan dolar AS charge kepada klien tapi pembayaran kepada pengacara menggunakan rupiah dengan konversi kurs tertentu. “Masih dalam penjajakan dan lihat market,” tutur Kadri.

Walau begitu, lanjut Kadri, masih terdapat persoalan yang harus dihadapi lawfirm. Misalnya dalam pembayaran sewa gedung. Menurutnya, banyak gedung di Jakarta yang pembayaran sewanya menggunakan mata uang asing, khususnya dolar AS. Hal ini merupakan desakan utang pengelola gedung dari bank yang juga dalam bentuk mata uang asing.

Terpisah, anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai, amanat UU Mata Uang dan PBI yang baru terbit itu jelas mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi baik tunai maupun non tunai. Atas dasar itu, seluruh transaksi yang dilakukan kantor hukum wajib menaati aturan tersebut.

“Untuk itu, lawfirm yang menggunakan mata uang asing dalam menentukan rate konsultasi mereka sudah seharusnya menggunakan mata uang rupiah juga,” kata Misbakhun.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Eko Yulianto menjelaskan, latar belakang keluarnya PBI adalah untuk memastikan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang terjadi di Indonesia. Bank Indonesia menengarai hingga kini masih banyak transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing. Akibatnya, rupiah kian tertekan.

Pasal 2 PBI mengatur transaksi yang harus menggunakan rupiah adalah transaksi yang tujuannya untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya. Semua itu diperjelas secara eksplisit bahwa setiap transaksi yang harus menggunakan rupiah adalah dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Hanya saja, PBI masih memberikan kelonggaran berupa pengecualian.

Pasal 4 menyebut, pengecualian penggunaan rupiah bisa dilakukan terhadap transaksi tertentu yang menjadi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, penerimaan atau pemberian hibah dari dan ke luar negeri atau transaksi pembiayaan internasional untuk kegiatan yang salah satu pihaknya berkedudukan di luar negeri juga boleh menggunakan mata uang asing.

Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing pun masih diperbolehkan. Transaksi dalam bentuk valuta asing juga masih diperbolehkan. Hanya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 transaksi itu terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh undang-undang. Transaksi terbatas itu antara lain untuk kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh bank.

Transaksi lainnya adalah transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder. Sementara itu, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang boleh menggunakan valuta asing berlaku untuk kegiatan yang tercantum dalam Pasal 6 PBI.

Kegiatan itu adalah pembayaran utang luar negeri dan utang dalam negeri yang menggunakan valuta asing. Belanja barang dan modal dari luar negeri pun boleh tidak menggunakan rupiah. Selain itu, ada pula pengecualian untuk penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing.

Bagi yang melanggar, ada sanksi yang mengancam pelaku, yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. PBI ini berlaku sejak 1 April 2015.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5533097507002/ilawfirm-i-kena-imbas-kewajiban-penggunaan-rupiah

MA: Waspadai Penipuan Terkait Urus Perkara

Posted on | April 18, 2015 | Comments Off on MA: Waspadai Penipuan Terkait Urus Perkara

Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono menegaskan orang yang menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di MA dengan jaminan perkara tersebut akan diputus sesuai keinginan, merupakan praktik penipuan.

Orang yang mengaku pegawai Mahkamah Agung dan menawarkan jasa untuk mengurus perkara kasasi atau peninjauan kembali, dipastikan Penipu,” kata Soeroso Ono dalam pernyataannya yang dikutip di website Panitera MA, Jumat.

Hal ini diungkapkan Panitera MA ini karena berulang kali terjadi aksi penipuan bermodus mengurus perkara di MA, dimana pelaku mengaku sebagai panitera pengganti atau hakim agung.

Soeroso mengungkapkan bahwa si Penipu menyasar para pencari keadilan atau kuasa hukumnya dengan menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di MA dan harus dibalas dengan sejumlah rupiah yang harus disetorkan ke rekening beridentitas “palsu” atas nama pejabat di MA.

Untuk itu, Soeroso Ono meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya apalagi menuruti tawaran jasa untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung.

Menurut dia, Hakim dalam memeriksa perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga jika ada yang mengatakan bisa menghubungkan dengan majelis itu adalah modus penipuan.

Selain itu, lanjutnya, Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi dengan para pihak berperkara baik melalui surat maupun dengan telpon atau faksimile.

Surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan penanganan perkara adalah terbatas pada surat perihal penerimaan/registrasi perkara, pengiriman salinan putusan dan disampaikan melalui pengadilan pengaju.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55311633d44f4/ma–waspadai-penipuan-terkait-urus-perkara

MA Diminta Cabut SEMA Peninjauan Kembali

Posted on | April 18, 2015 | Comments Off on MA Diminta Cabut SEMA Peninjauan Kembali

Penerbitan SEMA PK ini dinilai bertentangan putusan MK dan sejumlah undang-undang.

MA Diminta Cabut SEMA Peninjauan Kembali

Gedung MA. Foto: RES
Setelah digugat sejumlah advokat, akhirnya masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati mempersoalkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA PK) melalui uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, SEMA yang penerbitannya sempat menimbulkan kontroversi ini dianggap menghalangi akses terpidana (mati) atau ahli warisnya untuk mendapatkan keadilan.

Tercatat sebagai uji materi SEMA PK ini yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi, dan Setara Institute. Mereka meminta majelis MA membatalkan SEMA yang mengatur PK hanya sekali ini lantaran bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membolehkan pengajuan PK dapat diajukan berkali-kali.

Perwakilan dari ICJR, Erasmus AT Napitupulu menuturkan beberapa bulan lalu pihaknya sudah mengirimkan surat resmi dan surat somasi yang meminta MA membatalkan atau mencabut SEMA PK ini karena bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Namun, hingga saat ini MA tak kunjung mencabut SEMA PK itu.

“Sejak bulan Januari-Februari 2015, kami mengirimkan surat agar MA membatalkan SEMA PK ini. Lalu, Maret 2015 kami juga mensomasi MA, tetapi tidak mau membatalkan SEMA ini. Makanya, sekarang kami mengajukan uji materi agar MA segera mencabut SEMA PK ini,” ujar Erasmus usai mendaftarkan uji materi SEMA PK ini di Gedung MA Jakarta, Jum’at (17/4).

Erasmus beralasan permintaan pencabutan ini didasari SEMA PK ini bertentangan UUD 1945 dan sejumlah undang-undang. Seperti, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

“MA keliru memahami putusan MK, seharusnya putusan itu tidak semata-mata sebagai dasar terpidana PK berkali-kali, tetapi jaminan negara bagi setiap orang untuk mengakses keadilan dengan bukti baru (novum) yang belum pernah ditemukan dalam sidang,” katanya.

Justru, kata dia, upaya hukum PK sebagai jalan keluar dari kemungkinan terjadinya praktik peradilan sesat yang sering terjadi di Indonesia. Karena itu, pembatasan pengajuan PK hanya sekali secara tidak langsung, MA telah memutus hak individu untuk mendapatkan keadilan. Padahal, upaya mencari kebenaran materil dalam hukum pidana tidak seharusnya dibatasi dengan prosedur formil/administratif dengan membatasi pengajuan PK.

MA juga dinilai tak berwenang membuat peraturan yang materi muatan seharusnya dituangkan dalam norma undang-undang. Sebab, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menggariskan dimungkinkannya penerbitan surat edaran yakni hanya dalam “keadaan mendesak”, terdapat peraturan terkait tidak jelas yang butuh penafsiran, substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan.

“SEMA ini memang bukan peraturan, tetapi kalau dilihat dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimungkinkan surat edaran berisi materi peraturan, seperti yang dikeluarkan MA.  Tetapi, SEMA ini seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang sebagai tindak lanjut putusan MK,” dalihnya.

Selain itu, SEMA ini dinilai merampas hak terpidana untuk mengajukan PK melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. “Pembatasan pengajuan PK ini sama saja menutup hak terpidana untuk mendapat keadilan dalam proses hukum. Ini juga bentuk intervensi MA terhadap kekuasan kehakiman yang merdeka yang seharusnya mentaati putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” harapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan prosedur penanganan uji materi biasanya paling lambat tiga bulan sudah diputuskan setelah teregister di MA. Namun, cepat atau lambatnya penyelesaian perkara dirinya tidak bisa memastikan karena tergantung berat tidaknya materi yang dimohonkan pengujian.

“Prosedurnya, paling lambat tiga bulan sudah putus tergantung berat ringannya perkara dan padatnya sidang hakim agung. Permohonan sendiri akan diproses di bagian Kamar Tata Usaha Negara,” kata Ridwan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5530de7f9b271/ma-diminta-cabut-sema-peninjauan-kembali

« go backkeep looking »
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :