Budiman | Advokat | Pengacara | LBH

Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Posted on | April 30, 2013 | No Comments

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian dari permasalahan konsumen dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non-peradilan. Mereka yang bermasalah harus memilih jalan untuk memecahkan permasalahan mereka. Penyelesaian dengan cara non-peradilan bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di BPSK, LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui.

Ketika kedua pihak telah memutuskan untuk melakukan penyelesaian non-peradilan, nantinya ketika mereka akan pergi ke pengadilan (lembaga peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya dapat mengakhiri tuntutan mereka di pengadilan jika penyelesaian non peradilan gagal.

ARM berdasarkan pertimbangan bahwa penyelesaian peradilan di Indonesia memiliki kecenderungan proses yang sangat formal.

Penyelesaian melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan (Agreement) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainnya yang mendukung.

Penyelesaian melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan infomasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha..

Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa.. Tagihan, hasil test lab dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir.

Tugas dan Wewenang BPSK sesuai UU No 8 Th 1999:

1. Pasal 49 (1) : Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrasi;  Juncto Bab II Tugas dan Wewenang BPSK: Kepmen No 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 2

2. Pasal 52: Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undangundang
ini;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap
orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi
panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;3.Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undangundang
ini.
Juncto Bab II Tugas dan Wewenang BPSK: Kepmen No 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 3

3.Pasal 60:
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25
dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Juncto Bab VIII Putusan BPSK:  Kepmen No 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 40 Ayat 3-b

Teknis Penyelesaian Sengketa
1.     Konsiliasi:

a. BPSK membentuk sebuah badan sebagai pasif fasilitator;

b. Badan yang membiarkan yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh oleh  mereka sendiri untuk bentuk dan jumlah kompensasi;

c. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;

d. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

2.     Mediasi:

a. BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah;

b. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;

c. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;

d. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

3.     Arbitrase:

a. Yang bermasalah memilih badan CDSB sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen;

b. Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka

c. BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat;

d. Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama.

e. Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian di informasikan;

f. Tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut :

·   Surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu;

·   Dokumen penting ditemukan dan di sembunyikan oleh lawan; atau;

·   Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.

g. Pengadilan negeri dari badan peradilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam 21 hari kerja;

h. Jika kedua belah pihak tidak puas pada keputusan pengadilan/penyelesaian, mereka tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat kepada pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari.

i. Pengadilan Tinggi badan pengadilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam jangka waktu 30 hari.

sumber : http://www.bpsksolo.com/2011/05/tata-cara-penyelesaian-sengketa.html

DAFTAR BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

 

No.

DAERAH

ALAMAT

TELEPON/FAKS

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1

BPSK Pemerintah Kab. Aceh Utara Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 1, Lhokseumawe Telp/Faks. (0645)-42305 / 43048

2

BPSK Pemerintah Kab. Aceh Tengah Jl. Yos Sudarso No. 165, Takengon Telp/Faks. (0643) 21811 / (0643) 21302

3

BPSK Pemerintah Kab. Bener Meriah Jl. Raya Takengon Bireun No.136 Simp.Trirtit Telp/ Fax (0643) 426041 / (0643) 442604
Provinsi Sumatera Utara

4

BPSK Pemerintah Kota Medan Jln. Jend. Abd. Haris Nasition No. 17 Medan 20143 Telp. (061) 7852319 / 7852320 / Faks. 7852326

5

BPSK Pemerintah Kab. Serdang Bedagai Jln. Negara Km 42,6 Pasar Bengkel 20986 Telp. (061) 77212051

6

BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Jl. G. Lauser No. 1 Kota Tebing Tinggi Telp./ Fax

7

BPSK Pemerintah Kota Binjai Jl. Pembangunan, Pasar Tavip No. 18 Telp./Faks. 061-8824574

8

BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara

9

BPSK Pemerintah Kab. Tapanuli Utara

10

BPSK Pemerintah Kota Tanjung Balai
Provinsi Sumatera Barat

11

BPSK Pemerintah Kab. Padang Pariaman Jl. Imam Bonjol No. 10 Pariaman Telp. (0751) 92105

12

BPSK Pemerintah Kota Bukittinggi

13

BPSK Pemerintah Kota Padang Jln. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp/Faks. (0751) 7054037

14

BPSK Pemerintah Kota Solok Jl. Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kota Solok Tlp : (0755) 20278, Fax : (0755) 22542
Provinsi Riau

15

BPSK Pemerintah Kota Pekanbaru Jln. Teratai No. 83 Pekanbaru Telp/Faks. (0761) 21669
Provinsi Kepulauan Riau

16

BPSK Pemerintah Kota Tanjung Pinang Jl. D.I. Panjaitan Km 7 No. 12 Tanjung Pinang Telp/Faks. (0778) 466742 Fax 461813, 466703

17

BPSK Pemerintah Kota Batam Kantor Dinas Bersama Jln. Engku Putri No. 17 Batam Center Telp. (0778) 470668
Provinsi Sumatera Selatan

18

BPSK Pemerintah Kota Palembang Jln. Merdeka No. 6, Palembang 30131. Telp. (0711) 373208 ; HP. 0812.7831471

19

BPSK Pemerintah Kab. OKU Jln. Dr. Wahidin No. 436 Baturaja 32111 Telp. (0735) 320014 Faks. (0735) 323739

20

BPSK Pemerintah Kota Lubuklinggau

21

BPSK Pemerintah Kab. Muara Enim
Provinsi Bangka Belitung

22

BPSK Pemerintah Kab. Belitung Jln. Merdeka No. 54 Lt. II Tanjung Pandan Telp. (0719) 22272
Provinsi Lampung

23

BPSK Pemerintah Kab. Lampung Barat Jalan Mawar No. 1 Way Mengaku, Liwa

24

BPSK Pemerintah Kab. Lampung Tengah

25

BPSK Pemerintah Kota Bandar Lampung
Provinsi DKI Jakarta

26

BPSK Pemerintah Prov. DKI Jakarta Jl. Prof Budi Satrio No. 7, Casablanca Jaksel
Provinsi Jawa Barat

27

BPSK Pemerintah Kota Bandung Jln. Mataraman No. 17 Bandung Telp. (022) 7308147

28

BPSK Pemerintah Kab. Sukabumi Jln. Siliwangi No. 143, Cibadak Sukabumi Telp. (0266) 531602 / Fax (0266) 222698

29

BPSK Pemerintah Kota Bogor Jln. Julang No. 7, Tanah Sareal, Bogor Telp. (0251) 8336065, 08129366467

30

BPSK Pemerintah Kab. Bandung Jln. RAA. Wiranata kusumah No.7 Baleendah, Bandung Telp. (022) 76593846 Faks. 4230929

31

BPSK Pemerintah Kab. Indramayu Jl. MT. Haryono No. 2 D Telp. (0234) 271310

32

BPSK Pemerintah Kota Sukabumi Jl. Koperasi No. 105 Telp. (0266) 222407, 221954 / (0266) 221954

33

BPSK Pemerintah Kota Cirebon Jl. Dr. Cipto Mangunkusomo No. 20

34

BPSK Pemerintah Kab. Bogor Jl. KSR Kusumayadi No. 11, Kab. Bogor Telp. 021-87908386

35

BPSK Pemerintah Kab. Karawang Jl. A.Yani No.30 Telp. (0257) 402948 / 402781 Faks. (0267) 402781

36

BPSK Pemerintah Kab. Purwakarta

37

BPSK Pemerintah Kab. Cirebon

38

BPSK Pemerintah Kota Tasikmalaya
Provinsi Banten

39

BPSK Pemerintah Kab. Serang Jln. Veteran No. 4, Serang Telp. (0254) 216737.

40

BPSK Pemerintah Kab. Tangerang Jln. Daan Mogot No. 53, Tangerang Telp. (021) 5522849 Faks. (021) 5523114

41

BPSK Pemerintah Kota Serang Jl. Letnan Jidun No. 4-A, Kepandean Telp. (0254) 204082

42

BPSK Pemerintah Kota Cilegon Jl. Gedung Graha Praja Jl. Sudirman No. 2 Lt. 1

43

BPSK Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Provinsi Jawa Tengah

44

BPSK Pemerintah Kota Semarang Jln. Pemuda No. 175 Lt. 4, Semarang Telp. (024) 3584077 Pswt. 2401/Fax 3584083

45

BPSK Pemerintah Kota Pekalongan Jln. Majapahit, Pekalongan 51111 Jateng

46

BPSK Pemerintah Kota Surakarta Jl. Yosodipuro No. 164

47

BPSK Pemerintah Kota Magelang Jl. Jend. Sudirman No. 285

48

BPSK Pemerintah Kab. Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 13

49

BPSK Pemerintah Kab. Temanggung Jl. Gerilya, Temanggung

50

BPSK Pemerintah Kab. Sragen

51

BPSK Pemerintah Kab. Boyolali

52

BPSK Pemerintah Kab. Grobogan
Provinsi DIY

53

BPSK Pemerintah Kota Yogyakarta Jln. Kenari No. 56, Yogyakarta Telp. (0274) 515685 psw 344, 557, 7470354 , 515865, 540786 / Faks. (0274) 564774
Provinsi Jawa Timur

54

BPSK Pemerintah Kota Surabaya Jln. Arif Rahman Hakim No. 99 Surabaya Telp/Faks. (031) 5945343, 72030880

55

BPSK Pemerintah Kota Malang Perkantoran Terpadu, Gedung A, Lt. 3, Jl. Mayjen Sungkono Malang Telp. (0341) 491180 Faks. (0341) 491188

56

BPSK Pemerintah Kota Kediri Jln. Pananggungan No. 7 Kediri Telp. (0354) 771908, 689026, 780031 Faks. 683648

57

BPSK Pemerintah Kab. Nganjuk Jl. Prof. R.I. Gondowardoyo, SH No. 12

58

BPSK Pemerintah Kab. Probolinggo

59

BPSK Pemerintah Kota Probolinggo
Provinsi Kalimantan Barat

60

BPSK Pemerintah Kota Singkawang Jl. Firdaus No. 38, Singkawang Telp. (0562) 631425

61

BPSK Pemerintah Kota Pontianak Jl. Alianyang No. 7C, Pontianak 78166

62

BPSK Pemerintah Kab. Ketapang Jl. Letjen S. Parman No. 86
Provinsi Kalimantan Tengah

63

BPSK Pemerintah Kota Palangkaraya Jln. Cilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya Telp. (0536) 3231466 Faks. (0536) 3231466

64

BPSK Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064, 21398

65

BPSK Pemerintah Kab. Barito Utara
Provinsi Kalimantan Selatan

66

BPSK Pemerintah Kota Banjarmasin Jl. Brigjend H. Hasan Basri Simp. Sei Tangga Jalur II No. 32 Telp/Fax (0511) 3300709
Provinsi Kalimantan Timur

67

BPSK Pemerintah Kota Samarinda Jln. Ir. H. Djuanda No. 50 Samarinda Telp. (0541) 742159 Fax (0541) 742159.

68

BPSK Pemerintah Kab. Bulungan Jln. Skip II No. 18 Tanjung Selor Ilir Bulungan Kaltim

69

BPSK Pemerintah Kab. Berau Jl. Murjani I-T9, Tanjung Redeb

70

BPSK Pemerintah Kab. Paser
Provinsi Sulawesi Selatan

71

BPSK Pemerintah Kota Makasar Jln. Rappocini Raya No. 219, Makasar. Telp. (0411) 454833 / Faks. (0411) 432029

72

BPSK Pemerintah Kab. Jeneponto Jln. Lanto DG. Pasewang 376 (Romanga) Telp/Faks. (0419) 21584, 21280.

73

BPSK Pemerintah Kota Parepare Jln. Jend. Sudirman No. 6 atau Jl. Khalik No. 23 Parepare Telp. 0421-21426, Fax 0421-28132,

74

BPSK Pemerintah Kab. Pinrang Jl. Jend. Sukawati No. 1 Telp. (0421) 921215

75

BPSK Pemerintah Kab. Maros

76

BPSK Pemerintah Kab. Barru

77

BPSK Pemerintah Kab. Bantaeng

78

BPSK Pemerintah Kab. Takalar

79

BPSK Pemerintah Kab. Sinjai

80

BPSK Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Tenggara

81

BPSK Pemerintah Kota Kendari Jl. D. I. Panjaitan No. 8, Kendari Telp. (0401) 3196113
Provinsi Bali

82

BPSK Pemerintah Kota Denpasar Jln. Melati No. 31 Denpasar – Bali
Provinsi Nusa Tenggara Barat

83

BPSK Pemerintah Kota Mataram Jln. Sandat No. 4 Mataram-NTB Telp. (0370) 621774 Fax (0370) 621774

84

BPSK Pemerintah Kab. Lombok Utara Jl. Raya Tanjung, Lombok Utara

85

BPSK Pemerintah Kab. Sumbawa Jl. Garuda
Provinsi Nusa Tenggara Timur

86

BPSK Pemerintah Kab. Kupang Jln. Ir. Soekarno No. 17 Kupang 85112. Telp. (0380), 821866, 822602.

87

BPSK Pemerintah Kota Kupang Jln. Samratulangi No. 5 Telp. (0380) 8081760
Provinsi Papua

88

BPSK Pemerintah Kab. Mappi

sumber : http://direktoratlpknasional.blogspot.com/2010/07/daftar-alamat-bpsk-indonesia.html

Comments

Leave a Reply





  • Pin BB Budiman :

  • UserOnline

    1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest
  • hitwebcounter

  • Peta Kantor :

  • Archives